Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

jihd
Website

Published by Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

ISSN : 23553278 EISSN : 26564041 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara adalah merupkan jurnal yang diterbitkan dari Fakultas Hukum UNSURYA, jurnal yang fokus pada permasalahan hukum yang mencakup semua aspek hukum

Arjuna Subject : -

Articles 156 Documents

2 3 4 5 6

PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS KEADILAN Nurlely Darwis
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Undang- undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khusus dalam penjelasan umum menyebutkan bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, dan dengan akal budi serta nurani itu manusia memiliki kebebasan untuk berbuat dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini kemudian yang disebut sebagai kebebasan dasar manusia dan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia secara kodrati yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan dan tidak boleh dicabut oleh siapapun

WIBAWA NEGARA KESATUAN R. I ATAS KEDAULATAN NEGARA WILAYAH UDARA Nurlely Darwis
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Negara kepulauan seperti Indonesia pada dasarnya memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif terhadap perairan yang melingkupinya. Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan dimana pesawat terbang suatu negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa ijin sebelumnya dari negara yang dimasukinya. Dalam aturan Alur Laut Kepulan Indonesia/ALKI diantaranya menjelaskan bahwa setiap kapal dan pesawat (sipil dan militer) harus melakukan notifikasi terlebih dahulu, saat melintas ALKI. Kapal asing juga tidak boleh berhenti, berlabuh, atau mondarmandir, kecuali dalam keadaan musibah. Bila hal ini tidak dipenuhi maka jelas mereka melanggar aturan ALKI, yang merupakan salah satu wujud kedaulatan RI

FILSAFAT PANCASILA DAN FILSAFAT HUKUM SEBAGAI DASAR RULE OF MORAL Luh Suryatni
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Pancasila as the philosophy of life of the Indonesian nation, grow and develop along with the growth and development of the Indonesian nation. The principles contained in Pancasila rooted in the culture and experience of the Indonesian nation, which developed as a result of the nation's efforts in seeking answers to the essential issues concerning the meaning on the nature of things and become a part of Indonesian life. Philosophy of Law adopted will serve as the foundation of philosophical and norms of criticism for the entry into force of the Law and the Rules of the overall processes of the legal life of the community in question, which includes the creation and implementation and enforcement. Philosophy of Law were adopted it was part of the worldview espoused in the communities concerned. It can be said that the Philosophy of Law is the adoption of a view of life in the field of rule of law is derived from rule of morals. Keyword: Pancasila phylosophy, Phylosophy of law, and Rule of morals.

REFORMASI PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Abstract:One of the goals of the state of Indonesia lies in the Preamble of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, namely shall protect the whole Indonesian nation and the entire native land of Indonesia and to advance the public welfare, to educate the life of the nation, and the participate in the execution of world order which is by virtue of freedom. One of the way to make it happen is through development in all fields equally both materially and spiritually. Development requires funds, one source through tax collection. Tax is a mandatory contribution to the state that is owed by an individual or entity that is compelling based on law, by not obtaining direct remuneration and used for the purposes of the state for the greatest possible prosperity of the people. In general tax functions: Financially, regulate, stability, and redistribution of funding. The principle and theory of tax collection, among others: Justice, legal philosophy, economics, and finance. Terms of tax collection must meet the requirements of justice, juridical, economic, financial and the collection system should be simple. In order for tax collection to work properly, regulations on taxation have been established. But in practice often experience problems. The discussion in this study is to discuss about: "What factors influence state revenue from the taxation sector in Indonesia is not optimal" and "How the government efforts to increase state revenues from the taxation sector" The method used is normative juridical. State revenues can be increased by reforming the taxation sector to make changes to the tax system significantly and comprehensively covering the revamping of tax administration, improvement of tax regulations, and increasing tax base. In the event of a dispute concerning taxation, it shall be settled in accordance with the provisions and principles of tax law.Keywords: Tax, Tax Reform Abstrak :Salah satu tujuan negara Indonesia terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui pembangunan di segala bidang secara merata baik materiil maupun spritual. Pembangunan memerlukan dana, salah satu sumbernya melalui pemungutan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum fungsi pajak: Finansial, mengatur, stabilitas, dan redistribusi pendanaan. Asas dan teori pemungutan pajak, antara lain: Keadilan, falsafah hukum, ekonomi, dan finansial. Syarat pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan, yuridis, ekonomis, finansial dan sistem pemungutannya harus sederhana. Agar pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik telah dibentuk peraturan-peraturan di bidang perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya sering mengalami permasalahan. Pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas tentang: “Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tidak maksimalnya pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia” dan “Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan” Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penerimaan negara dapat ditingkatkan dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan yaitu melakukan perubahan system perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Apabila terjadi sengketa mengenai perpajakan, harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan asas-asas hukum pajak. Kata kunci: Pajak, Reformasi Pajak

FUNGSI HUKUM DI DALAM MASYARAKAT DAN PERANAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA Mudemar A Rasyidi
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Kajian ini membahas tentang Fungsi Hukum di dalam masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. Di dalam kehidupannya manusia pada dasarnya melakukan hubungan sosial dan terjadilah interaksi sosial yang dapat menimbulkan atau mewujudkan jaringan-jaringan relasi-relasi sosial terhadap masyarakat lingkungannya atau disebut a Web of Social Relationship. Di dalam dinamika kehidupan ini setiap manusia / orang membutuhkan suatu kepastian untuk dapat mencapai tujuan agar berjalan dengan aman dan tertib. Oleh karena itu Fungsi Hukum didalam masyarakat sangat penting. Begitu pula ketika mereka melakukan upaya berbisnis. Karena bisnis itu akan menghitung tentang untung dan rugi, supaya tidak terjadi kekacauan maka Pemerintah membuat Undang-Undang atau Peraturan tentang bisnis di Indonesia, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman serta nyaman. Maka dibuatlah peraturan-peraturan diantaranya seperti Pasal 33 UUD 1945, UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, melalui Sidang Istimewa dan beberapa Undang-Undang atau Peraturan lainnya seperti UU RI No. 8/1995 tentang Pasar Modal, UU RI No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), UU RI No. 24/2002 tentang Surat Utang Negara, Peraturan BAPEPAM-LK, Peraturan Bursa Efek Indonesia (dh BEJ dan BES), Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Peraturan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta Peraturan-peraturan lainnya yang kesemuanya itu adalah sebagai pegangan bagi pelaku-pelaku bisnis di Indonesia agar menjadi jelas dan tegas, agar bisnis dapat dilakukan secara konsisten pada pelaksanaan operasionalnya di dalam masyarakat dan Negara RI. Keywords : Be a Smart and Tough Nation in this World,

PEMBAGIAN HAK WARIS KEPADA AHLI WARIS AB INTESTATO DAN TESTAMENTAIR MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (BW) Indah Sari
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia bersifat Pluralisme, artinyanya adalah bahwa hukum waris yang ada di Indonesia beranekaragam, ada Hukum Waris Perdata Barat (BW), Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Hukum Waris Perdata Barat (BW) diperuntukkan bagi orang non muslim atau orang-orang yang tunduk pada ketentuan Hukum Waris Perdata Barat, Hukum Waris Islam diperuntukkan bagi orang Muslim dan Hukum Waris Adat diperuntukkan bagi masyarakat adat. Pada Hukum Waris Perdata Barat dikenal dua cara pembagian warisan untuk ahli waris yaitu: secara ab intestato (ahli waris mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan si pewaris) dan secara testamentair/surat wasiat (ahli waris ditentukan oleh si pewaris dalam surat wasiat. Kedua cara pembagian ini pada prinsipnya menekankan bahwa yang berhak mewaris adalah orang yang terdekat dengan si pewaris

KAJIAN HUKUM ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 90 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG WILAYAH UDARA YANG DILAYANI INDONESIA Selamat Lumban Gaol
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Pesawat udara tanpa awak (drone) merupakan benda terbang sebagai wahana nir awak dengan kemampuan melakukan terbang otonom secara penuh dan wahana yang dikendalikan secara jarak jauh oleh manusia yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan manusia. Untuk menjaga keselamatan penerbangan Pesawat udara tanpa awak (drone) di ruang udara yang dilayani Indonesia dari kemungkinan bahaya (hazard) yang ditimbulkan karena pengoperasiannya, Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 90 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia. Apabila dicermati secara seksama Undang-undang Penerbangan, belum menemukan pendelegasian dari Undang-undang Penerbangan kepada Menteri Perhubungan untuk mengatur pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak (drone). Akan tetapi apabila ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dihubungkan dengan ketentuan UU Kementerian Negara serta dihubungkan pula dengan UU Penerbangan, maka secara materiil melekat kewenangan pada menteri perhubungan untuk melakukan pengaturan pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak (drone), dalam bentuk suatu peraturan menteri perhubungan. Kata Kunci : Pesawat Udara, tanpa awak, ruang wilayah, Peraturan Menteri.

PENDIDIKAN KARAKTER BERDASARKAN PENGAMALAN NILAI - NILAI MORAL PANCASILA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA INDONESIA Luh Suryatni
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Character is a trait which a combination of internalized moral values from outside ourselves and potentials existing in us. These potentials are gifts from God as our identity then become our nature. Later, on our journey in life, we will choose which nature will became the essential value in life. For example, honesty, it cannot be taken for granted. Honesty need to be strived for in each of our actions. You can be known about having a character when you able to perform honestly. Whereas identity crisis of a nation should not be allowed to drag on. There should be an efforts to deal with it, in order for the nation to find its true identity while rekindling its spirit and soul, rooted by the nation character itself there will be no doubt when facing various challenges and problems. Therefore, the development of national character is aimed to construct personal and family sustainability which become the foundation of the national sustainability. The fragility of national sustainability can be caused by the weakness in personal and family sustainability. So far, this weakness is due to personal sustainability just focusing in the competency and knowledge rather than studying the character development also. Personal character is a key which is not touched of all fronts. The main problem is the absence of handbook in how to develop a character. Thus, effective effort is required to develop the character of a nation through education and training for everyone, at every occasion in form of implementation of the existing and ongoing education also training revitalization. Keyword : Character Education, The Moral Values Of Pancasila, and Identity Of The Nation Of Indonesia

ANALISA KASUS CYBERCRIME BIDANG PERBANKAN BERUPA MODUS PENCURIAN DATA KARTU KREDIT Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komputer yang didukung dengan semakin lengkapnya infrastruktur informasi secara global, telah mengubah pola dan cara kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek. Bagi perekonomian, kemajuan di bidang teknologi tersebut telah menciptakan efisiensi yang luar biasa. Bagi perbankan, hal tersebut telah mengubah strategi dan pola kegiatannya. Tidak dapat dibayangkan apabila perbankan yang mengelola jutaan nasabahnya harus melakukan kegiatannya tersebut secara manual dan tanpa bantuan komputer. Namun demikian, di sisi lain, perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan ekses negatif, yaitu berkembangnya kejahatan yang lebih canggih yang dikenal sebagai Cybercrime, bahkan lebih jauh lagi adalah dimanfaatkannya kecanggihan teknologi informasi dan komputer oleh pelaku kejahatan perbankan untuk tujuan pencurian data kartu kredit para nasabah.

ANALISIS TATA KELOLA (MANAJEMEN) PEMERINTAHAN DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Ahmad Dirwan
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

As stated in the preamble of the 1945 Constitution, the goal of our states is to form a government of the state of Indonesia which shall protect all the Indonesian people and the entire country, promote the general welfare, the intellectual life of the nation and participate in the establishment of world peace. This understanding is based on the need of clean government and to accommodate the principles of good governance. Currently, our government has not been fully able to protect and carry out its functions as mandated by the 1945 opening which is stated above . This is consistent with the results of research on Indonesia which governance has not improved significantly and has not been consistent after 15 years of reform. The data is processed by comparing the implementation of data governance at the beginning of the reforming process (1996/1998) and the 2009-2014 strategic plan (drawn from the data transparency of Worldwide Governance Indicators Projects 2010 and Kompas May 20, 2013).

Page 4 of 16 | Total Record : 156

2 3 4 5 6

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 16 No 1 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15, No 2 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 2 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 1 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 2 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 1 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13 No 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13 No 1 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 11, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Niru Anita Sinaga, S.H, M.H

Contact Email
fakultashukumunsurya@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
fakultashukumunsurya@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta timur,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Niru Anita Sinaga, S.H, M.H

Contact Email fakultashukumunsurya@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official fakultashukumunsurya@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta timur, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Niru Anita Sinaga, S.H, M.H

Contact Email
fakultashukumunsurya@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
fakultashukumunsurya@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta timur,

Dki jakarta

INDONESIA