cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Niru Anita Sinaga, S.H, M.H
Contact Email
fakultashukumunsurya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fakultashukumunsurya@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Published by Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
ISSN : 23553278     EISSN : 26564041     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara adalah merupkan jurnal yang diterbitkan dari Fakultas Hukum UNSURYA, jurnal yang fokus pada permasalahan hukum yang mencakup semua aspek hukum
Arjuna Subject : -
Articles 157 Documents
 1   2   3   4   5 
ARTI PENTING NILAI BAGI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT (Suatu Kajian Dari Filsafat Hukum) Muhammad Syahnan Harahap
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.039 KB) | DOI: 10.35968/jh.v6i1.113

Abstract

Dalam filsafat akseologis (filsafat nilai), nilai adalah suatu keberhargaan (worth) atau kebaikan (goodness). Ini merupakan suatu prestasi yang didapat dalam perjalanan hidup seseorang dan atau kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat. Norma yang ada dalam masyarakat harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk berperilaku dan atau bersikap tindak. Predikat nilai baik atau buruk, benar atau salah dan sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku dimasyarakat. Nilai yang diperoleh oleh seseorang sangat tergantung kepada penilai pihak lain
HUKUM KEPAILITAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA Niru Anita Sinaga; Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.235 KB) | DOI: 10.35968/jh.v7i1.129

Abstract

The monetary crisis that occurred in Indonesia in mid-1997 has given unfavorable influence on the national economy, causing great hardship on the business community in resolving the debts to continue their activities, and impacts are detrimental to society. At that time a lot of the problems that arise. Many companies have trouble paying its debt obligations to creditors and further many companies into bankruptcy (Bankruptcy). Terperosoknya rupiah, has raised at least 3 (three) negatively affect the national economy, namely: Negative balance of payments, spread Negative, Negative equity. The above conditions resulted in an amount of companies that threatened bankruptcy for the national economy and the inability to pay debts of companies that is generally done in the form of dollars. To solve this problem we need a legislation governing debt, it is fast, effective, efficient and fair. However, in practice these laws still causes a lot of problems. For that we need a solution to overcome, so what is the purpose of making bankruptcy law itself can be achieved, namely justice for the parties
KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Selamat Lumban Gaol
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.877 KB) | DOI: 10.35968/jh.v8i2.257

Abstract

Kecenderung umum suatu akta notaris merupakan akta otentik yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata maupun yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Permasalahan yang timbul apakah semua akta notaris sudah pasti akta otentik dan apakah akta notaris dapat berubah menjadi akta dibawah tangann?. Untuk menjawab persoalan tersebut dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan data sekunder, dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Akta Notaris tetap akan menjadi akta otentik apabila dalam proses pembuatannya telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, dan suatu akta notaris dapat berubah karena terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.. Kata kunci : Akta, Notaris, Akta Notaris, Akta Dibawah Tangan
TINJAUAN HUKUM BAGI ANAK USIA SEKOLAH KORBAN NARKOBA Indah Sari
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.65 KB) | DOI: 10.35968/jh.v3i2.92

Abstract

Maraknya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Banyaknya  korban narkoba dalam hal ini termasuk anak-anak diaman mereka sesunggunya masih dalam status anak sekolah. Secara normatif masalah  hukum memang sudah tidak bisa ditolerir, namun disatu sisi berdasarkan undang – undang perlindungan anak, maka negara diminta pertanggungjawabannya untuk melakukan kebijakan yang setidak-tidaknya harus berpihak pada kepentingan anak. Dalam  hal ini bagaimana  negara turut bertanggungjawab atas kasus anak-anak yang menjadi korban obat terlarang
FEDERAL VERSUS KESATUAN: SEBUAH PROSES PENCARIAN TERHADAP BENTUK NEGARA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH Indah Sari
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.102 KB) | DOI: 10.35968/jh.v5i2.108

Abstract

Sebagian besar negara di dunia memilih bentuk negara Federal atau Kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemilihan bentuk negara ini didasarkan kemauan politik, sosial budaya serta sejarah dari sebuah negara. Masing-masing bentuk negara ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Negara Kesatuan menitikberatkan penyelenggaraan pemerintahan pada pemerintahan pusat dan daerah-daerah di propinsi tidak mempunyai otonomi yang luas dalam mengurus daerahnya. Lain halnya dengan Negara Federal dimana kedudukan Negara Federal dan Negara Bagian sederajat. Negara Bagian diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus daerah mereka. Sehingga hal ini sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam, bentuk negara yang bagaimana yang bisa menjamin terlaksananya otonomi daerah dilihat dalam konteks sejarah perjalanan Bangsa Indonesia.
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA LINGKUNGAN Indah Sari
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.78 KB) | DOI: 10.35968/jh.v7i1.124

Abstract

The growth of development and demands in people’s life have brought us problem of environmental disputes. While there are disputes or quarrels between individuals, corporations, and state or government; the scoop of the disputes include private law, public law, administrative law, and international law. This writing is focused on environmental disputes based on private law, and also on the mechanism of dispute solutions –both through litigational or non-litigational mechanism. In litigational mechanism, people could submit a lawsuit for an act against law comitted by others based on article 1365 KUH Perdata. In non-litigational mechanism, they need to find alternative dispute solution through processes of negotiation, mediation, consiliation, even arbitrage. Both mechanism, basically, try to make up for damage by compensation and also to recover environmental detriment for a better condition.
EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG EKSTRADISI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN “TRANS NASIONAL CRIME” Nurlely Darwis
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.267 KB) | DOI: 10.35968/jh.v8i2.252

Abstract

Pada tanggal 18 Januari 1979, Presiden Soekarno meresmikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi di Jakarta,  melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 2 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130. Undang-undang ini terdiri dari 12 Bab dan 48 Pasal, disertai lampiran daftar kejahatan yang dapat dijadikan dasar untuk meminta penyerahan orang sebanyak 32 jenis kejahatan.  Ekstradisi Menurut Hukum Nasional Indonesia adalah penyerahan oleh satu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka  atau dipidana itu melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan  dan didalam yurisdiksi wilayah  negara yang meminta penyerahan tersebut itu berwenang untuk mengadili dan memidananya. Akhir-akhir ini masalah ekstradisi mengemuka  dan ramai dibicarakan di kalangan masyarakat luas, terutama karena semakin lama semakin banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri dari suatu negara ke negara lain, atau kejahatan yang menimbulkan akibat lebih dari satu negara. Jadi permasalahan ekstradisi ternyata merupakan salah satu masalah dibidang kriminologi berkaitan dengan pelaku kejahatan yang selalu menimbulkan rasa tidak puas dan komentar di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Masalah ekstradisi mengemuka ketika banyak orang Indonesia yang disangka atau dituduh melakukan kejahatan di Indonesia, baik sebelum, sedang atau telah diproses pengadilan, lalu kemudian melarikan diri ke luar negeri. Setelah mereka berada di luar negeri maka seolah-olah pemerintah tidak berdaya untuk menjangkau orang tersebut, sehingga akhirnya kasus tersebut perlahan-lahan menjadi hilang.
PENYITAAN HARTA DALAM PERKARA KORUPSI Caesar, Arya
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.501 KB)

Abstract

Bicara tentang Korupsi akhir-akhir ini sudah membuat orang merasa frustasi, karena ada anggapan korupsi mustahil dihilangkan dari negara ini, sebab sangat sulit di berantas. Berbagai upaya telah dilakukan baik dengan menciptakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga yang fungsinya untuk memberantas korupsi maupun perangkat-perangkat hukum lainnya, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan masyarakat. Secara umum orang sudah menilai bahwa transaksi politik dan lemahnya penegakkan hukum memberikan andil yang besar atas tidak tuntasnya masalah korupsi dewasi ini, yang akhirnya masyarakat kelas bawah merasa telah menjadi korban perilaku tokoh, pejabat, dan bahkan mereka dari kalangan wakil rakyat yang seharusnya membela dan melindungi rakyatnya, tapi ternyata sebagian dari mereka juga menjadi bagian dari pelaku perbuatan korupsi tersebut. Korupsi pada dasarnya dapat dilihat sebagai suatu perbuatan yang merupakan dorongan untuk melakukan penyelewengan utamanya dibidang keuangan guna kepentingan pribadi.
GENOCIDE DAN WAR CRIME: SEBUAH PERBANDINGAN DARI SUDUT PANDANG GRAVE BREACHES (PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT) Indah Sari
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.694 KB) | DOI: 10.35968/jh.v6i2.119

Abstract

This writing propose to explain some criterions of grave breaches, which is constituted of genocide, war crime, aggression and crime against humanity. Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or group. War Crimes: Namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, murder, illtreatment or deportation to slave labour or for any other purpose of civilian populations of or in occupied territority, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public of private property, wanton destruction of cities, town or villages, or devastation not justified by military necessity. Finally, this writing focused about some differences between Genocide and War Crime Keywords: Human Rights, Grave Breaches, Genocide, War Crime.
ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA BERDASARKAN APLIKASI ECONOMIC ANALYSIS OF LAW Darwis, Nurlely
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.081 KB)

Abstract

The current death penalty is a controversial issue from many perspectives. A view holds that the death penalty is an appropriate punishment for a particular crime with a deterrent effect, but another view suggests that the death penalty is a violation of human rights, because everyone has a right to life that no one can and can not under any circumstances. The Indonesian government's opinion in favor of the death penalty for drug offenses believes that this type of punishment can reduce crime. As emphasized by President Joko Widodo, at least 50 people die every day in Indonesia because drug use for the death penalty is believed to be an effective way to reduce the impact of drugs, and to prevent young people from engaging in drug use and abuse. In this case, it is better to "kill" a handful of people, in order to save more Lies.

Page 2 of 16 | Total Record : 157

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 1 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15, No 2 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 2 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 1 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 2 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 1 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13 No 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13 No 1 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 11, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA More Issue