cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arimurti Kriswibowo
Contact Email
arimurti.adne@upnjatim.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
arimurti.adne@upnjatim.ac.id
Editorial Address
Gedung Adi Krita, FISIP. UPN Veteran Jawa Timur. Jl.Raya Rungkut Madya, Gununganyar. Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
ISSN : 23030089     EISSN : 26569949     DOI : https://doi.org/10.33005
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal DINAMIKA GOVERMANCE (JDG) diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Jurnal ini menyajikan hasil penelitian dan artikel mengenai Manajemen dan Kebijakan Publik, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta relasi sektor privat terhadap publik yang bersifat terbuka terhadap pendekatan multi dan interdisipliner. JDG terbit dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 343 Documents
 11   12   13   14   15 
Sustainability Analysis Of Communal IPAL Institution Lubis, Lunariana; Wahyudi, Agus; Arieffiani, Deasy
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i1.2974

Abstract

Abstrak Penanganan air limbah domestik merupakan salah satu permasalahan lingkungan di Surabaya. Selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, air limbah juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Salah satu cara untuk mengolah air limbah adalah InstaIasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Salah satu IPAL Komunal yang ada di Surabaya terletak di Jalan Granting gang 1 Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Keberadaan IPAL Komunal tersebut memberikan manfaat bagi kelesterian lingkungan hidup, terutama kebersihan sungai di Kelurahan Simokerto namun kemanfaatan tersebut semakin berkurang karena keberlanjutan kelembagaannya yang semakin melemah. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kelembagaan dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat pada kelembagaan Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola IPAL Komunal Jalan Granting gang 1 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, pengamatan langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan analisa kelembagaan dalam 3 (tiga) pilar atau aspek, yakni pilar regulatif, pilar normatif, pilar dan pilar kultural kognitif bahwa kelembagaan IPAL Komunal di Jalan Granting gang 1, Kelurahan Simokerto, Kecamtan Simokerto, Kota Surabaya memerlukan regenerasi organisasi agar keberlanjutan kelembagaan IPAL Komunal ini dapat terus berjalan. Kata Kunci : Keberlanjutan, Kelembagaan, IPAL Komunal Abstract Domestic wastewater management is one of the environmental problems in Surabaya. It is not only causing environmental pollution but also health problems. One way to treat wastewater is through communal wastewater management installation (IPAL). One of the Communal IPAL in Surabaya is located in Granting street 1st block Simokerto sub-district in Surabaya. The existence of communal IPAL provides benefits for environmental sustainability, especially the cleanliness of rivers in Simokerto, but the benefits are decreasing due to the weakening of institutional sustainability. Furthermore, this qualitative research uses a case study approach that aims to explain and examine the factors that support and hinder institutions in community-based sanitation management at the community organization for IPAL management community Granting Street 1st Block, Simokerto sub-district. Data collection is conducted through the interview, direct observation, and documentation. The results of the research are obtained by using institutional analysis in three pillars or aspects, namely the regulative, normative, cognitive cultural pillars that communal IPAL requires organizational regeneration so that the sustainability of this institution can continue to serve. Keywords: sustainability, institutional, communal IPAL, wastewater management DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.2974
Upaya Bela Negara di Indonesia melalui Keikutsertaan Program Vaksinasi Covid-19 Simanihuruk, Hermina
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i1.2525

Abstract

Abstrak Pandemi Covid-19 telah satu tahun berada di muka bumi. Tak terkecuali Indonesia, juga merasakan dampak dari virus tersebut. Beragam upaya Pemerintah Indonesia lakukan untuk menghambat laju penyebaran Covid-19 di masyarakat. Diantaranya adalah pembatasan kegiatan, ditutupnya fasilitas-fasilitas umum, adanya larangan perjalanan jauh, hingga diselenggarakannya program vaksinasi. Namun seluruh rangkaian peraturan yang dikeluarkan Pemerintah tidak berjalan mulus dan menuai beberapa pro kontra dalam pelaksanaannya. Termasuk program vaksinasi yang juga menuai beberapa penolakan dari masyarakat. Program vaksinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi masing-masing individu dari adanya virus Covid-19. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa keikutsertaan dalam vaksinasi merupakan bagian dari bela negara. Dengan menggunakan metode penelitian dengan bahan sekunder dan penarikan kesimpulan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan vaksinasi merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat dikatakan sebagai upaya bela negara karena dampak dari vaksinasi adalah terbentuknya antibody dalam setiap manusia yang meminimalisir terjadinya penularan antar manusia dalam lingkup masyarakat. Sehingga dapat menekan angka penyebaran Covid-19. Kata Kunci: Bela negara, vaksinasi, covid Abstract The Covid-19 pandemic has been on earth for a year. Indonesia is no exception and also feels the impact of the virus. The Indonesian government has made various efforts to prevent the spread of Covid-19 in the community. These include restrictions on activities, closure of public facilities, a ban on long-distance travel, and the implementation of a vaccination program. However, the whole series of regulations issued by the Government did not run smoothly. They reaped several pros and cons in their performance, including the vaccination program, which also reaped some rejection from the community. The vaccination program is carried out to protect each individual from the Covid-19 virus. The purpose of this study, among others, is to inform the public that participation in vaccination is part of defending the country by using research methods with secondary materials and drawing conclusions with qualitative juridical analysis methods. In this case, the authors conclude that vaccination activities are a form of activity that can be regarded as an effort to defend the country because the impact of vaccination is the formation of antibodies in every human being, which minimises human-to-human transmission within the community, so that it can reduce the spread of Covid-19. DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.2525
Kapabilitas Pemasaran dan Kinerja Pemasaran Pada Pelaku UMKM Roti Kacang, Sumatera Utara Prayogo, Rangga Restu; Situmorang, Irvan Rolyesh; Aprinawati, Aprinawati; Sitompul, Haryani Pratiwi
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i1.2787

Abstract

Abstrak Efek covid-19 terasa luar biasa mempengaruhi perekonomian daerah di Indonesia. Dari aspek ekonomi usaha rakyat terutama usaha kecil, mikro, dan menengah. Transaksi yang menurun secara tiba-tiba sejak covid-19 ada sekitar Januari 2020. Di masa pendemik Covid-19 peranan pemasaran menjadi penting untuk diperhatikan UMKM dalam bentuk memperkenalkan produk dan jasa yang dimiliki. Pemasaran memainkan peranan penting dalam menentukan strategi orientasi dan hasil UMKM. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas inovasi dan kapabilitas responsif terhadap kinerja pemasaran pelaku UMKM Roti Kacang di Kota Tebing Tinggi.  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yaitu kapabilitas inovasi, kapabilitas responsive, dan kinerja pemasaran menggunakan enelitian deskriptif kauntitatif. Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Tebing Tinggi, dimana objek penelitian ini adalah usaha kecil menegah roti kacang yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah kota Tebing Tinggi. Populasi penelitian adalah seluruh UKM Roti Kacang Khas Tebing Tinggi yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling menggunakan kriteria khusus yaitu; telah berjualan selama 5 tahun, penghasilkan > 5 juta perbulan, dan bersedia mengisi kuesioner. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tebing Tinggi sebanyak 130 UMKM yang memenuhi kriteria tersebut sehingga keseluruhan dijadikan sampel. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hipotesis pertama terdapat pengaruh positif dan signifikan kapabilitas inovasi terhadap kinerja pemasaran. Hipotesis kedua juga menjawab adanya pengaruh positif dan signifikan kapabilitas responsif terhadap kinerja pemasaran. Kata Kunci: Kapabilitas Inovasi, Kapabilitas Responsif, Kinerja Pemasaran Abstract The effects of COVID-19 have had a tremendous impact on the regional economy in Indonesia. From the economic aspect of people's businesses, especially small, micro and medium enterprises. Transactions that have decreased suddenly since COVID-19 have been around January 2020. During the Covid-19 pandemic, the role of marketing is important for MSMEs to pay attention to in the form of introducing their products and services. Marketing plays an important role in determining the orientation strategy and results of SMEs. The purpose of this study was to determine the capability of innovation and responsiveness to the marketing performance of MSMEs in Peanut Bread in the City of Tebing Tinggi. This research is a quantitative descriptive study that aims to determine the relationship between research variables, namely innovation capability, responsive capability, and marketing performance using quantitative descriptive research. The location of the research was in the City of Tebing Tinggi, where the object of this research was a small and medium-sized peanut bread business registered with the Department of Cooperatives and MSMEs of the Tebing Tinggi city government. The research population was all of Tebing Tinggi's Typical Peanut Bread SMEs registered at the Department of Cooperatives and SMEs of the Tebing Tinggi City Government. This study uses a sampling technique that is purposive sampling using special criteria, namely; has been selling for 5 years, earning > 5 million per month, and willing to fill out a questionnaire. Based on data from the Office of Cooperatives and SMEs of Tebing Tinggi City as many as 130 SMEs that meet these criteria so that all of them are used as samples. The results of the study explain that the first hypothesis has a positive and significant effect on innovation capability on marketing performance. The second hypothesis also answers that there is a positive and significant effect of responsive capability on marketing performance. Keywords: Innovation Capability, Responsive Capability, Marketing Performance   DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.2787
IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN MASALAH KEBIJAKAN UNTUK PENGEMBANGAN WISATA RELIGI DI DESA GIRI KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK, JAWA TIMUR Indartuti, Endang; Kusnan, Kusnan; Ulvia, Fanesa Nahdlatul; Putri, Setya Nanda Anggela
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i1.2824

Abstract

AbstractThe high number of tourists visiting Indonesia certainly has a positive impact on state revenues. Gresik Regency, East Java Province is considered to be a district that is successful in managing tourism potential in its area. Meanwhile, Giri Village is one of the villages that has received serious attention from the Gresik Regency government to be developed as a religious tourism village. However, the Gresik Regency Government still faces many obstacles, the most important problem is coordination between stakeholders regarding media promotion or information and transportation and management, this is because Giri Village still gets the title of a village in Gresik Regency. Therefore, the purpose of this study was to determine the policy problem in the Development of Religious Tourism in Giri Village, Kebomas District, Gresik Regency, East Java. This study uses a descriptive qualitative research method, with the object of research on policy formulation. The results of this study indicate that the policies made cannot represent the needs of the human resources that are there both in terms of economic, social, and cultural. There are several stakeholder groups involved in it, but there are no standard policies and separate policies between the Giri Village government, cemetery managers, and mosque managers.Keywords: Tourism Village, management, formulationAbstrakTingginya jumlah wisatawan yang berkunjung di Indonesia tentu saja memberikan dampak positif pada pendapatan negara. Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dinilai menjadi kabupaten yang berhasil dalam mengelola potensi wisata yang ada di daerahnya. Sementara itu, Desa Giri adalah salah satu desa yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Gresik untuk dikembangkan sebagai desa wisata religi. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Gresik masih banyak menghadapi kendala, masalah yang paling utama adalah kordinasi antar stakeholder terkait media promosi atau informasi dan transportansi serta pengelolaan, hal ini disebabkan Desa Giri masih mendapat predikat desa kumuh yang ada di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui masalah kebijakan dalam Pengembangan Wisata Religi di Desa Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan obyek penelitian pada tahapan formulasi kebijakan (perumusan kebijakan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat tidak bisa mewakili kebutuhan sumber daya manusia yang ada disana baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga terdapat beberapa kelompok stakeholder yang terlibat didalamnya namun tidak terikat pada satu kebijakan yang baku dan menghasilkan kebijakan-kebijakan tersendiri baik itu antara pemerintah Desa Giri, pengelola makam, dan pengelola masjid.Kata Kunci: Desa Wisata, manajemen, formulasi DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.2824
MENAKAR PERGURUAN TINGGI ANTIKORUPSI: STUDI PERILAKU ANTIKORUPSI MAHASISWA DI JAWA TIMUR Kusnan, Kusnan; Rochim, Achluddin Ibnu; Wulansari, Ajeng Dinda; Himah, Isna Azizatul
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i1.2823

Abstract

AbstractThe problem of corruption in Indonesia is like a chronic disease that can be found in everything, so it is not wrong if corruption is designated as an extraordinary crime. Corruption has many negative impacts, including: resulting in the economic growth of a country, a country, and the existence of income. In fact, corruption can also reduce the level of happiness of the people in a country. East Java is one of the areas with the most corruption cases during 2014-2019. Ironically, most of the perpetrators of corruption are highly educated people, about 86% of corruptors are college graduates. The high number of corruptors from college graduates is caused by a culture of corruption that has spread widely in universities to among students. The purpose of this study was to determine the level of anti-corruption behavior of students in East Java using descriptive quantitative methods. The result of this study is that the anti-corruption behavior of students who are active in student organizations in East Java is generally not satisfactory. Because students who have anti-corruption behavior in the high category are still low, namely 17%. This means that student awareness regarding anti-corruption behavior needs to be improved. Therefore, it is necessary to optimize education and examples of anti-corruption behavior to students. This is important because students are the next generation of this nation.Keywords: Anti-Corruption Behavior, Students, East JavaAbstrakPermasalahan korupsi di Indonesia ibarat penyakit kronis yang dapat ditemukan di segala bidang, sehingga tidak salah jika korupsi ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi mempunyai banyak dampak negatif, antara lain: mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Jawa Timur adalah salah satu daerah yang paling banyak terjadi kasus korupsi sepanjang 2014-2019. Ironisnya lagi sebagian besar pelaku korupsi merupakan orang-orang yang berpendidikan tinggi, yaitu sekitar 86% koruptor adalah lulusan perguruan tinggi. Tingginya jumlah koruptor dari lulusan perguruan tinggi disebabkan oleh budaya korupsi yang sudah menyebar luas di perguruan tinggi hingga di kalangan mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat perilaku antikorupsi mahasiswa di Jawa Timur dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah perilaku antikorupsi mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan di Jawa Timur secara umum belum memuaskan. Karena mahasiswa yang memiliki perilaku antikorupsi dengan kategori tinggi masih rendah, yaitu 17 %. Ini artinya kesadaran mahasiswa terkait perilaku antikorupsi perlu untuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan edukasi dan contoh perilaku antikorupsi kepada mahasiswa. Hal ini penting karena mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa ini.Kata Kunci: Perilaku Antikorupsi, Mahasiswa, Jawa Timur  DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.2823
PEMBERDAYAAN UMKM UNTUK MENJAGA STABILITAS EKONOMI DI DESA MOJOMALANG Rahmadanik, Dida; Ria, Catur Ajeng Kartika
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i1.2797

Abstract

Abstrak Pandemi COVID-19 menjadi dua keadaan yang menguntungkan dan merugikan bagi keberadaan UMKM. Hal yang merugikan termasuk menjadi tantangan dalam keberadaan UMKM, perlu keseriusan dalam pengelolaan UMKM kedepannya agar menjadi garda terdepan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hal yang menguntungkan dapat diartikan sebagai jangka panjang sehingga menjadi peluang bagi masyarakat untuk menambah lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran. UMKM di Kabupaten Tuban mengalami beberapa kendala, diantaranya masih kurangnya pemasaran dan juga produksi terhambat dikarenakan situasi saat ini yang tidak menentu. Untuk menganlisis permasalahan yang dihadapi UMKM maka peneliti menggunakan teori pemberdayaan, dan juga pembangunan ekonomi. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi patisipan, pengumpulan data wawancara secara mendalam terhadap informan. Kemudian teknik analisis data menerapkan analisis interactive model, dimana seluruh data di uji akan kebenaran dan kecocokkannya dengan maksud instrument pembuktiannya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM di Desa Mojomalang belum optimal. Hal tersebut disebabkan dua faktor yaitu tidak ada pendampingan untuk pengembangan UMKM dari pemerintah Desa Mojomalang dan belum terdapat produk unggulan yang menjadi ciri khas Desa Mojomalang.Kata Kunci: UMKM, Pemberdayaan, Stabilitas ekonomi, Pembangunan Ekonomi,Abstrac The COVID-19 pandemic has become two conditions that are beneficial and detrimental for the existence of MSMEs. Disadvantages include being a challenge in the existence of MSMEs, it is necessary to be serious in managing MSMEs in the future so that they become the front line in improving the community's economy. Profitability can be interpreted as a long term so that it becomes an opportunity for the community to add jobs and reduce the number of unemployed. MSMEs in Tuban Regency experience several obstacles, including the lack of marketing and also hampered production due to the current uncertain situation. To analyze the problems faced by MSMEs, the researchers used the theory of empowerment, as well as economic development. The research method uses descriptive qualitative by conducting participant observations, collecting in-depth interview data with informants. Then the data analysis technique applies interactive model analysis, where all data is tested for correctness and compatibility with the purpose of the proof instrument. The results of this study stated that the empowerment of MSMEs in Mojomalang Village was not optimal. This is due to two factors, namely there is no assistance for the development of MSMEs from the Mojomalang Village government and there are no superior products that characterize Mojomalang Village. Keywords: MSMEs, Empowerment, Economic stability, Economic Development.  DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.2797
INTEGRASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN: KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Kurniawan, Badrudin; Prabawati, Indah; Tauran, Tauran
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i1.3023

Abstract

ABSTRACTIn 2018, the Jombang Regency Government has formulated a memorandum of agreement to resolve the pollution from Slag Aluminum Industries. The agreement resulted the division of tasks among local departments in dealing with this problem. This also indicates the integration of environmental policies in the non-environmental sector. The purpose of this study is to analyze the coordination of hazardous and toxic waste management policies by the Jombang Regency Government. The data collected by the researcher is primary and secondary data. Data analysis was carried out by categorizing data according to a predetermined research focus. The findings in this study are that coordination among local departments in the development of aluminum slag industrial centers has realized the similarity of priorities among local departments. The priority is about the development of an aluminum slag industrial center that encourages the improvement of public welfare while protecting the environment. The results of the study also found that a high level of policy coordination also strengthened the influence of environmental coalitions in the sector policy-making process and increased sectoral regulatory capacity. In the end they also help to realize the successful integration of environmental policies.Keywords: Environmental Policy Integration, Policy Coordination, Hazardous and Toxic WasteABSTRAKDi tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jombang telah merumuskan nota kesepakatan bersama penyelesaian kasus pencemaran dari industri-industri slag alumunium. Adanya kesepakatan ini menghasilkan pembagian tugas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani masalah ini. Hal ini juga menandakan adanya integrasi kebijakan lingkungan pada sektor non linkungan. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis koordinasi kebijakan pengelolaan limbah asalum oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan kategorisasi data menurut fokus penelitian yang telah ditentukan. Temuan dalam penelitian ini yakni koordinasi antar OPD dalam pengembangan sentra industri slag alumunium menempati tingkatan kedelapan yakni koordinasi telah mewujudkan adanya kesamaan prioritas antar OPD-OPD. Prioritas yang dimaksud adalah menyelenggarakan pembangunan sentra industri slag alumunium yang mendorong peningkatan kesejahteraan warga sekaligus melindungi lingkungan hidup. Hasil studi juga menemukan bahwa tingkatan koordinasi kebijakan yang tinggi juga memperkuat pengaruh koalisi lingkungan dalam proses pembuatan kebijakan sektor dan meningkatkan kapasitas pengaturan sektoral. Pada akhirnya keduanya juga membantu mewujudkan kesuksesan integrasi kebijakan lingkungan.Kata Kunci: Integrasi Kebijakan Lingkungan, Koordinasi Kebijakan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.3023
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA PANDEMI COVID-19: BEST PRACTICES DI PROVINSI JAWA BARAT Kusuma, Harditya Bayu; Cahyarini, Benedicta Retna; Samsara, Ladiatno
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i1.2976

Abstract

ABSTRAK Pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah merubah berbagai tatanan kehidupan, tanpa kecuali Bangsa Indonesia. Sistem perekonomian, kesehatan, sosial dan budaya bahkan pemerintahan di Indonesia ikut berubah menyesuaikan dengan kondisi akibat pandemi tersebut. Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah turut berubah menyesuaikan kondisi agar pelayanan publik tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (PIKOBAR), Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Bandung dan MOPELING SARASA (Motor Pelayanan Keliling Saba Rahayat Desa) Kabupaten Sukabumi merupakan beberapa contohnya. Ketiga pelayanan ini mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat di kala pandemi Covid-19. Paper ini bertujuan untuk mendeskripsikan best practices inovasi pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat, menganalisis prasyarat keberhasilan inovasi pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 dan mengetahui tantangan dalam implementasi inovasi pelayanan publik tersebut. Tulisan ini menggunakan metode studi pustaka yaitu pengumpulan data dan informasi dengan telaahan berbagai referensi, literatur dan jurnal penelitian yang relevan dengan topik penulisan. PIKOBAR Provinsi Jawa Barat, Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Bandung dan MOPELING SARASA Kabupaten Sukabumi terbukti dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan di kondisi pandemi Covid-19. Di saat berbagai hal serba terbatas, ketiga inovasi tersebut dapat membantu masyarakat untuk tetap mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Berdasarkan  inovasi diatas prasyarat keberhasilan inovasi pelayanan publik di masa Pandemi Covid-19 diantaranya komitmen pimpinan, sinergitas antar pihak, berorientasi output dan dukungan teknologi informasi. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi inovasi pelayanan publik tersebut adalah sumber daya, partisipasi masyarakat dan keberlanjutan inovasi. Kata kunci: Pelayanan Publik, Inovasi, Inovasi Pelayanan Publik, Pandemi Covid-19[1] [2] , Best Practices     ABSTRACT Due to the Covid-19 pandemic, the world has experienced changes in every part of life, such as economy, health, social and cultural systems. The Indonesian government has changed the public services system, in order to run the public services smoothly in the midst of pandemics. In the West Java Province, at least three innovation was developed in order to ease the public services, these are; Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (PIKOBAR), Pelayanan Administrasi Kependudukan form Bandung Municipality dan MOPELING SARASA (Motor Pelayanan Keliling Saba Rahayat Desa) Sukabumi Regency. These three innovations are able to provide services to the community during the Covid-19 pandemic. Therefore, the aims of this paper are to describe the best practices of public service innovation in the West Java Province and analyze the prerequisite for innovation success and explore the challenges in the innovations’ implementation. The literature method was used in this article, data was gathered from various references, literature, journals, and articles related to the research topic. PIKOBAR West Java Province, Pelayanan Administrasi Kependudukan Bandung Municipality dan MOPELING SARASA Sukabumi Regency provide public services with convenience and easiness during the pandemic and helps the community to get the service from the government. Based on the analysis of innovation best practices, the authors found that the commitment from the leaders, collaboration, output-oriented, and information technology improvement are the prerequisite for innovation success. While the innovation faced the challenge in terms of resources, community participation and innovation continuity. Keywords: Public Services, Innovation, Public Services Innovation, Pandemic Covid-19, Best Practices  DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.2976
Collaborative Governance in Women Empowerment On Family Affected During the Covid-19 Pandemic In Padang City, West Sumatera Province Rahayu, Wewen Kusumi
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i1.2985

Abstract

ABSTRAK Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyaknya perubahan kepada semua tatanan kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan publik yang harus dilakukan pada ruang domestik menyebabkan permasalahan baru pada setiap anggota keluarga. Proses pendidikan yang harus dilakukan di rumah dalam waktu cukup lama, membuat peran orang tua berganti menjadi guru dengan kewajiban mendampingi dan menyediakan sarana pembelajaran yang dilakukan secara online. Disisi lain, pekerjaan yang juga harus dilakukan di rumah memberi pengaruh kepada kondisi perekonomian keluarga. Tidak sedikit keluarga yang terdampak dengan kondisi pandemi ini seperti penurunan pendapatan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan perceraian. Permasalahan ini menyebabkan perempuan sebagai istri mengemban peran ganda dan menjadi masalah tersendiri yang harus diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah daerah melalui konsep Collabotarive Governance sebagai upaya memberdayakan perempuan pada keluarga yang terdampak.Menggunakan metode kualitatif deskriptif diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Padang menyikapi hal ini dengan memaksimalkan peran semua stakeholder. Cara yang dilakukan adalah dengan membangun kerjasama antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, pelaku usaha dan akademisi pada perguruan tinggi untuk memberikan edukasi dan ketrampilan kepada perempuan pada keluarga terdampak agar kembali mandiri dan berdaya. Edukasi antara lain berupa pendampingan belajar bagi anak-anak keluarga terdampak yang dilakukan oleh mahasiswa tahun akhir. Perbaikan ekonomi dilakukan melalui pemberdayaan konsep koperasi pertanian dengan menampung hasil pertanian dan UMKM keluarga terdampak dan didistribusikan secara online. Berhasilnya upaya ini memberdayakan kembali kemandirian perempuan pada keluarga terdampak menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah agar lebih memfariasikan program kerja pda bentuk pendampingan edukasi dan ketrampilan. Tidak selalu pada program bantuan dana sosial.Kata Kunci; Collaborative Governance, Perempuan, Pandemi, Terdampak ABSTRACTThe Covid-19 Pandemic has caused manu changes to all social life strucutures. Public activities that must be carried out in the domestic space cause new problems for each family member. The educational process must be carried out at home for a long time, making the role of parents change to being teachers with the obligation to accompany and provide online learning facilities. On the other hand, work that must also be done at home affects the family's economic condition. Not a few families have been affected by this pandemic, such as a decrease in income, to domestic violence and ecen divorce. This problem causes women as wives to carry out multiple roles and becomes a separate problem that must be resolved. This study aims to analyze the effort of local governments through the concept of Collaborative Governance as an effort to empower women in affected familiesUsing descriptive qualitative methods, it is known that the Padang City Government responds to this by maximizing the role of all stakeholders. The way to do this is to build collaboration between the government and community leaders, business actors and academics at universities to provide education and skills to women in affected families to become independent and empowered. Education, among others, is in the form of learning assistance for children of affected families carried out by final year students. Economic improvement is carried out through empowering the concept of agricultural cooperatives by accommodating agricultural products and Micro Business of affected families and distributing them online. The success of this effort to re-empower women's independence in affected families has become a consideration for local governments to further vary work programs in the form of education and skills assistance. Not always on social fund assistance programs. Key Word;Collaborative Governance, Women, Pandemic, AffectedDOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.2985
Peluang Green Human Resource Management pada Sektor Publik dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Yusuf, Rima Ranintya; Adnin, Hani Nur; Kriswibowo, Arimurti
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i1.3031

Abstract

Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana peluang dari penerapan dari Green Human Resources Management (GHRM) di sektor publik sebagai alternatif pengelolaan sumber daya manusia berwawasan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan masih adanya fenomena kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri menunjukkan bahwa kesadaran pengelolaan proses bisnis berwawasan lingkungan masih rendah. Oleh karena itu, sektor publik dapat menjadi pionir dalam melaksanakan proses bisnis yang berwawasan lingkungan. Penerapan GHRM dapat dilakukan dengan integrasi pendekatan berwawasan lingkungan pada fungsi-fungsi MSDM. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan analisis data sekunder dengan pendekatan critical literature review. Dari penelitian ini diperoleh model implementasi Green Human Resource Management melalui implementasi pendekatan GHRM pada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu rekrutmen dan seleksi yang ramah lingkungan, manajemen kinerja ramah lingkungan, pelatihan dan pengembangan pegawai ramah lingkungan. Keywords : manajemen ramah lingkungan, green human resources management, pembangunan berkelanjutan   Abstract This paper aims to look at the opportunities for implementing Green Human Resources Management (GHRM) in the public sector as an alternative to environmentally sound human resource management that supports sustainable development. With the phenomenon of environmental damage due to industrial activities, it shows that awareness of managing environmentally sound business processes is still low. Therefore, the public sector can be a pioneer in implementing environmentally sound business processes. The implementation of GHRM can be done by integrating an environmentally friendly approach to HRM functions. The research method used is secondary data analysis with a critical literature review approach. From this research, the implementation model of Green Human Resource Management was obtained through the implementation of the GHRM approach in human resource management functions, namely environmentally friendly recruitment and selection, environmentally friendly performance management, environmentally friendly employee training and development.Keywords : green management, green human resources management, sustainable development DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.3031

Page 13 of 35 | Total Record : 343

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 4 (2026): Dinamika Governance - JANUARI (On Going) Vol 15, No 3 (2025): Dinamika Governance - OKTOBER Vol 15, No 2 (2025): Dinamika Governance - JULI Vol 15, No 1 (2025): Dinamika Governance - APRIL Vol 14, No 4 (2025): Dinamika Governance - JANUARI Vol 14, No 3 (2024): Dinamika Governance - OKTOBER Vol 14, No 2 (2024): Dinamika Governance - JULI Vol 14, No 1 (2024): Dinamika Governance - APRIL Vol 13, No 4 (2024): Dinamika Governance - JANUARI Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER Vol 13, No 2 (2023): Dinamika Governance - JULI Vol 13, No 1 (2023): Dinamika Governance - APRIL Vol 12, No 4/Januari (2023): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 4 (2023): Dinamika Governance - JANUARI Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2/Juli (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 2 (2021): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2021): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2020): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 2 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Dinamika Governance Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Dinamika Governance Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Dinamika Governance Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Dinamika Governance Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Dinamika Governance Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Dinamika Governance More Issue