cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arimurti Kriswibowo
Contact Email
arimurti.adne@upnjatim.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
arimurti.adne@upnjatim.ac.id
Editorial Address
Gedung Adi Krita, FISIP. UPN Veteran Jawa Timur. Jl.Raya Rungkut Madya, Gununganyar. Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
ISSN : 23030089     EISSN : 26569949     DOI : https://doi.org/10.33005
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal DINAMIKA GOVERMANCE (JDG) diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Jurnal ini menyajikan hasil penelitian dan artikel mengenai Manajemen dan Kebijakan Publik, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta relasi sektor privat terhadap publik yang bersifat terbuka terhadap pendekatan multi dan interdisipliner. JDG terbit dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 343 Documents
 14   15   16   17   18 
Peran Stakeholder dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID 19 pada Program PUSPA AMAN di Kabupaten Gianyar Ismail, Hasan
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i3.3412

Abstract

The purpose of this research is analyze the importance and involvement of stakeholders in the implementation of the Puspa Aman Program. The Covid-19 pandemic has caused changes in the pattern of human interaction this has caused disrupted the economic sector resulting in the loss of livelihoods so that the economic recession caused by the Covid 19 Pandemic is unavoidable. Bali is one of the provinces with economic growth that has slumped due to the Covid 19 Pandemic. The Central Bureau of National Statistics in 2020 noted that the economic growth of the Bali Province contracted by -9.31% Y on Y. The Highest Unemployment Rate in Bali Province in 2020, Gianyar Regency by 7.53%, second out of ten regencies in the province of Bali. The efforts of the Gianyar Regency government in economic recovery after the COVID-19 pandemic, especially in the food security sector, namely by realizing the Puspa Aman Program (a natural, independent, safe and comfortable food center). This study uses a descriptive, a qualitative approach, by connecting and describing phenomena that become the research topic through interviews, document reviews, and literature studies. This study shows that 70% of the total 65 villages, 45 villages in Gianyar district, have implemented the Puspa Aman Program realization. The Safe Puspa Realization Program has 3 (three) Stakeholders involved, namely Government elements, Community elements, and Private elements (Business). All have a connection in realizing the Program. However, in the realization of the Puspa Aman program there has been no involvement of academic elements.Keywords: Covid 19, Food Security, Stakeholders, Economic Recovery Abstraksi-Tujuan penelitian ini adalah menganalisis paran dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan Program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan pada pola interaksi manusia, hal ini menyebabkan disrupsi pada sektor ekonomi mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencarian sehingga resesi ekonomi diakibatkan Pandemi Covid 19 tidak dapat terhindarkan. Bali merupakan salah satu Provensi dengan pertumbuhan ekonomi yang terpuruk akibat Pandemi Covid 19. Badan Pusat Statistik Nasional pada 2020 mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali Kontraksi mencapai -9,31% Y-on-Y. Adapun tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Bali pada tahun 2020, Kabupaten Gianyar sebesar 7,53% menempati urutan ke dua dari sepuluh Kabupaten di Provinsi Bali. Upaya pemerintah Kabupaten Gianyar dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19, kususnya disektor ketahanan pangan yakni dengan merealisasikan Program Puspa Aman ( pusat pangan alami, mandiri, aman dan nyaman ). Penelitian ini mengunakan Pendekatan Kualitatif, Deskriptif dengan menghubungkan peristiwa dan menggambarkan fenomena kunci yang menjadi topik penelitian melalui, observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan realisasi Program Puspa Aman sudah terlaksana 70% dari total 65 Desa yakni 45 Desa di kabupaten Gianyar. dalam realisasi program Puspa Aman terdapat 3 (tiga) unsur Stakeholder yang terlibat yakni unsur Pemerintah (Government), unsur Masyarakat (Community) dan unsur Swasta ( Busniss), Seluruh Unsur tersebut memiliki keterkaitan dalam merealisasikan Program. Namun dalam realisasi program Puspa Aman belum ada keterlibatan unsur akademisi
PERUBAHAN POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK PASCA PPKM DI LINGKUNGAN 2 KELURAHAN GLUGUR DARAT I KOTA MEDAN Ulayya, Atikah; Hardiyanto, Sigit; Saputra, Agung; Lubis, Faizal Hamzah; Ali, Khaidir
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i3.3344

Abstract

Social interaction is the need for humans as social beings, over time and with the development of human civilization, the need for social relations is also getting wider and forms of social interaction are also growing. This study aims to determine the pattern of social interaction of children after PPKM in the 2 Glugur Darat I Village, Medan City, and the meaning of children's social interactions. The research method used is a qualitative descriptive,. Based on the results of the study, it can be concluded that 1) Changes in the pattern of social interaction of children after PPKM in Neighborhood 2, Glugur Darat I Village, Medan City, did not experience much improvement. 2) The meaning of social interaction carried out by parents after PPKM emphasizes more as an effort or preventive action taken by parents to children to maintain health and cleanliness such as always washing hands after being at school, outside school such as playing activities outside children with their peers, 3) The attention given by parents to children is usually given in the form of advice to their children regarding activities carried out by children in general so that messages conveyed through communication can run well. The attention that parents always give during PPKM and after PPKM emphasizes increasing children's immunity and a clean lifestyle in children.Key words: Social Interaction, Children's Social Interaction, Social Change, Pattern of Social Interaction Abstraksi-Interaksi sosial adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya peradaban manusia kebutuhan akan hubungan sosial pun semakin luas dan bentuk interaksi sosial juga semakin berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola interaksi sosial anak pasca PPKM di lingkungan 2 Kelurahan Glugur Darat I Kota Medan dan makna interaksi sosial anak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Perubahan pola interaksi sosial anak pasca PPKM di Lingkungan 2 Kelurahan Glugur Darat I Kota Medan tidak begitu mengalami peningkatan. 2) Makna dari interaksi sosial yang dilakukan oleh orang tua pasca PPKM  lebih menekankan sebagai upaya atau tindakan preventif yang dilakukan oleh orang tua kepada anak agar tetap menjaga kesehatan dan kebersihan seperti senantiasa cuci tangan setelah berada di sekolah, di luar sekolah seperti kegiatan bermain diluar anak dengan teman sebayanya, 3) Perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anak biasanya diberikan berupa nasihat-nasihat kepada anaknya mengenai aktivitas yang dilakukan anak pada umumnya agar pesan yang disampaikan melalui komunikasi dapat berjalan dengan baik. Perhatian yang selalu diberikan oleh orang tua selama PPKM dan setelah PPKM lebih menekankan pada peningkatan imun anak serta pola hidup bersih pada anak.
Proses Collaborative Governance Dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Digital (Studi di Kabupaten Banyumas) Rusmawan, Teddy; Kurniasih, Denok; Setyoko, Paulus Israwan
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i3.3439

Abstract

Collaborative governance is the government's effort in dealing with an increasingly occurring problem. The government's efforts that are considered effective, especially in the post-covid-19 era, are implementing several digitalization programs. One of the efforts to digitize the program was carried out by the Banyumas Regency Government as an innovation in dealing with the waste problem. By establishing a synergy between the Banyumas Regency Government through the Banyumas Regency Environmental Service, PT Banyumas Investama Jaya (BIJ), and Non-Governmental Organizations (KSM) and the general public, it is hoped that they can encourage digital-based waste management programs that meet the expectations of all parties. The purpose of this article is to describe the collaborative governance process in digital-based waste management in Banyumas Regency. The method used is descriptive qualitative with data collection, namely interviews, observations and documentation. The results show that collaborative governance in digital-based waste management in Banyumas Regency is running well. The collaboration process that has been carried out has been seen from the dialogue carried out between sectors, the building of trust and commitment between each stakeholder, and a sense of mutual understanding, as well as the provisional results and the collaboration process carried out. Abstraksi-Collaborative governance  menjadi upaya pemerintah dalam menangani suatu permasalahan yang kian terjadi. Upaya pemerintah yang dirasa efektif terutama di era pasca pandemi covid 19 adalah dengan menerapkan beberapa program digitalisasi. Salah satu upaya program digitalisasi tersebut diakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai inovasi dalam menangani persoalan sampah. Dengan membentuk sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, PT Banyumas Investama Jaya (BIJ), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta masyarakat umum diharapkan dapat mendorong program pengelolaan sampah berbasis digital yang sesuai harapan semua pihak. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan proses collaborative governance dalam pengelolaan sampah berbasis digital di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengelolaan sampah berbasis digital di Kabupaten Banyumas berjalan cukup baik. Proses kolaborasi yang dilakukan sudah terlihat dari dialog yang dilakukan antar sektor, terbangunnya kepercayaan dan komitmen antara setiap stakeholder, dan adanya rasa saling memahami, serta adanya hasil sementara dan proses kolabrasi yang dilakukan.Kata kunci: Collaborative governance , Pengelolaan Sampah Digital, Era Adaptasi Kebiasaan Baru.Kata kunci:  kinerja guru UKS, budaya dan nilai spiritual
Pemetaan Komunikasi Risiko Kesehatan Berbasis Model CERC pada Satgas Covid-19 di Malang Raya Alim, Syahirul; Lestari, Nina Dwi; Haliim, Wimmy; Ardiansyah, Bayu Nurindra
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i3.3257

Abstract

In a crisis, the public expects responsive, appropriate, and transparent governance and public communication practices from the government before the crisis, during the crisis, and after the crisis, as a form of government response and responsibility in controlling the Covid-19 pandemic, namely by forming a Covid-19 Task Force at the center and the regional level. This study focuses on mapping health risk communications carried out by the Covid-19 Task Force in Malang City and Regency based on the CERC model. The CERC model, known as Crisis and Emergency-Risk Communication, has five stages that can assist actors in mapping conditions from pre-crisis to crisis over, especially in public communication. This study aimed to determine the practice of crisis communication carried out by the Malang City and Regency Covid-19 Task Force during the pandemic. This research was conducted from August-October 2021. The data collection techniques were non-participant observation, intermittent interviews, and a literature study. Research findings show that the Malang City Covid-19 Task Force is more responsive in responding to information related to the Covid-19 pandemic through the internet and social media. The Malang Regency Covid-19 Task Force carried out a different strategy by prioritizing cross-sectoral coordination considering that geographically, the Malang Regency area is more comprehensive than Malang City. Another interesting strategy from the Malang City Covid-19 Task Force is the intensity of communication carried out by the Mayor of Malang through his personal social media account when conveying government appeals such as PSBB, PPKM, implementation of 3T (testing-tracing-treatment), and strict application of health protocols in society. The final result of this research is an integrated Covid-19 pandemic risk communication model between the government - experts  - the general public according to the cultural context of the affected community.Keywords: risk communication; health communication; CERC model; pandemic; Covid-19 task force Abstraksi-Dalam situasi krisis, masyarakat mengharapkan adanya tata kelola dan praktik komunikasi publik pemerintah yang responsif, tepat, dan transparan saat sebelum krisis, ketika krisis berlangsung dan setelah krisis. Sebagai bentuk respons dan tanggung jawab pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 yaitu dengan membentuk Satgas Covid-19 di pusat dan di tingkat daerah. Penelitian ini memfokuskan pada pemetaan komunikasi risiko kesehatan yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 di Kota dan Kabupaten Malang berbasis model CERC. Model CERC, atau yang dikenal dengan Crisis and Emergency-Risk Communication memiliki lima tahapan yang mampu membantu aktor dalam melakukan pemetaan kondisi sejak pra-krisis hingga krisis usai, terutama dalam aspek komunikasi publik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik komunikasi krisis yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota dan Kabupaten Malang selama masa pandemi. Penelitian dilakukan sejak bulan Agustus-Oktober 2021. Teknik pengumpulan data berupa observasi non-partisipan, wawancara intermiten, dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Satgas Covid-19 Kota Malang lebih responsif dalam menanggapi informasi terkait pandemi Covid-19 melalui pemanfaatan internet dan media sosial. Strategi yang berbeda dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Malang dengan lebih mengedepankan koordinasi lintas sektor mengingat secara geografis, wilayah Kabupaten Malang lebih luas dibanding Kota Malang. Strategi lain yang menarik dari Satgas Covid-19 Kota Malang yaitu intensitas komunikasi yang dilakukan oleh Walikota Malang melalui akun media sosial pribadi miliknya ketika menyampaikan himbauan pemerintah seperti PSBB, PPKM, pelaksanaan 3T (testing-tracing-treatment), dan penerapan protokol kesehatan secara ketat di masyarakat. Terakhir, hasil akhir penelitian ini yaitu model komunikasi risiko pandemi Covid-19 yang terintegrasi antara pemerintah – ahli (expert) – masyarakat umum menyesuaikaan dengan konteks kultural masyarakat terdampak.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PULAU KAYU Mardhiah, Ainal; Safrida, Safrida
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i3.3259

Abstract

AbstrakPemberdayaan  masyarakat  merupakan  bagian  dari  pembangunan  ekonomi  di Indonesia.  Sebagai salah  satu  strategi  untuk  memberdayakan  masyarakat  adalah  dengan  adanya  alokasi  dana  desa  oleh pemerintah. Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif, dengan   metode observasi,wawancara  serta  dokumentasi.  Tujuan  dari  penelitian   ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Hasil  penelitian  ini menyatakan dengan pelatihan kepada masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar mengetahui program pemberdayaan perempuan. Selesai pelatihan dan sosialisasi maka akan terus dilakukan pendampingan dan pengembangan kepada masyarakat untuk mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan sesuai dengan tujuan pemerintah ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan perempuan. Dan melalui partisipasi masyarakat agar dapat terus berjalan dan digunakan oleh Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya serta melakukan perbaikan dan pengembangan program apabila terdapat kekurangan. AbstractCommunity empowerment is part of economic development in Indonesia. As one of the strategies to empower the community is the allocation of village funds by the government. This study uses a qualitative methodology, with the method of observation, interviews and documentation. The purpose of this study was to determine and analyze the role of the government in empowering women to improve the community's economy. The results of this study state that training to the community will increase the community's ability in women's empowerment programs and conduct outreach to rural communities to find out about women's empowerment programs. After the training and socialization, assistance and development will continue to be carried out to the community to implement women's empowerment programs in accordance with the government's goal of improving the community's economy through women's empowerment programs. And through community participation so that it can continue to run and be used by Pulau Kayu Village, Susoh District, Southwest Aceh Regency and make improvements and program developments if there are deficiencies.
PERAN DINAS SOSIAL SOSIAL DALAM REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI JOMBANG Rahmawati, Diana
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i3.3491

Abstract

This study aims to determine 1. How is the role of the social service in handling ODGJ in Jombang Regency. 2. Obstacles experienced by the Social Service in handling ODGJ in Jombang Regency. 3. Effectiveness of ODGJ Rehabilitation at the Social Service of Jombang Regency. This type of research is qualitative, this type of research does not use calculation procedures or numbers and does not use measuring instruments. This qualitative method only describes an event or events. Sources of data used are primary and secondary sources. The results showed that the role of the Social Service in handling ODGJ patients was quite good. In addition, the Social Service has carried out its role in handling ODGJ sufferers in Jombang Regency, namely providing skills guidance, physical guidance, and spiritual guidance. Constraints faced in handling ODGJ are due to lack of human resources, inadequate infrastructure, low community participation, lack of budget, this is the obstacle why until now the handling of the Rehabilitation of People with Mental Disorders (ODGJ) is still not fully effective. the Ministry of Social Affairs is also experiencing problems due to lack of funds.Keywords: Role, Rehabilitation, ODGJ AbstraksiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Bagaimana peran dinas sosial dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Jombang. 2. Kendala yang dialami oleh Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Jombang. 3. Efektivitas Rehabilitasi ODGJ pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang jenis penelitiannya tidak menggunakan prosedur perhitungan atau angka-angka dan tidak menggunakan alat ukur, Metode kualitatif ini hanya memaparkan suatu peristiwa atau kejadian. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan juga sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam penanganan penderita ODGJ sudah cukup baik, Selain itu Dinas Sosial telah menjalankan perannya dalam penanganan Penyandang ODGJ di Kabupaten Jombang yaitu memberikan bimbingan keterampilan, bimbingan fisik, dan bimbingan kerohanian. Kendala yang dihadapi dalam penanganan ODGJ ini karena masih Kekurangan sumber daya manusia, Sarana prasarana yang kurang memadai, Rendahnya Partisipasi masyarakat, Minimnya Anggaran, hal inilah yang menjadi hambatan mengapa sampai saat ini penanganan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih belum efektif sepenuhnya, Dinas Sosial juga mengalami hambatan karena kurangnya dana. Kata Kunci: Peran, Rehabilitasi, ODGJ. 
AKUNTABILITAS DALAM PENGAWASAN PENYALURAN PERUMAHAN SUBSIDI DAN TINGKAT KETEPATAN SASARAN PENERIMA RUMAH SUBSIDI DI KOTA PALANGKA RAYA Sari, Mita; Akhmad, Beni; Kumalasari, Desy
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i3.3112

Abstract

Abstract-This research aims to determine the accountability of supervising the distribution of subsidized housing and the accuracy of its targets in Palangka Raya City. The research approach used is of a qualitative type using service quality theory, accountability theory and public policy theory and data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the function of supervising the distribution of subsidized housing in Palangka Raya City is carried out directly by the central government without involving local government, it then becomes one of the factors causing the lack of accuracy in the distribution of targets because there is no supervisory function from the local government or local provincial government. The lack of strict supervision of channeling banks is also one of the factors causing the government's lack of accountability in supervising the distribution itself, infrequent inspections or checks in the field also lead to deviations from the recipients of subsidized housing such as houses that are not occupied until they are transferred or rented to third parties, which of course violates existing regulations, indicators of accountability in the implementation of the distribution of subsidized housing have been fulfilled but are still not optimal considering that aspects of supervision and accountability are actually held by the implementing bank in an area for distributing subsidized housing.Keywords:   Supervision Accountability, Subsidized housing-Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengawasan penyaluran rumah subsidi dan ketepatan sasarannya di Kota Palangka Raya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif dengan menggunakan teori kualitas pelayanan, teori akuntabilitas dan teori kebijakan publik serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pendistribusian rumah subsidi di Kota Palangka Raya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah, hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor penyebab kurang tepatnya dalam pendistribusian target. karena tidak ada fungsi pengawasan dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi setempat. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap bank penyalur juga menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya akuntabilitas pemerintah dalam mengawasi penyaluran itu sendiri, jarangnya pemeriksaan atau pengecekan di lapangan juga menyebabkan terjadinya penyimpangan dari penerima rumah subsidi seperti rumah yang tidak ditempati. sampai dialihkan atau disewakan kepada pihak ketiga, yang tentunya menyalahi peraturan yang ada, indikator akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran rumah subsidi sudah terpenuhi namun masih belum optimal mengingat aspek pengawasan dan pertanggungjawaban benar-benar dipegang oleh pelaksana. bank di kawasan penyaluran perumahan subsidi.Kata kunci: Akuntabilitas Pengawasan, Perumahan Subsidi
DIGITAL LEADERSHIP DAN DISASTER RISK MANAGEMENT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Widiyanto, Kendry
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i3.3493

Abstract

Performance is the achievement that a person has in his work to realize the goals of an organization. From the results of the evaluation of UKS activities, data were obtained on the low understanding and knowledge of students about the importance of health education. The purpose of this research is to see the role of organizational culture and spiritual values of teachers in improving performance. This study involved school teachers as the object of research. This type of research uses descriptive quantitative. The results of this study indicate that the role of organizational culture has a major influence on improving the performance of UKS management teachers so that it can support the improvement of student learning and the potential of students is growing. The spiritual values of the UKS management teacher also have a great influence, where with faith and obedience one can make a change in improving teacher performance. Keywords:  UKS teacher performance, culture, and spiritual values Abstraksi-Kinerja adalah capain yang dimiliki seseorang dalam pekerjaan untuk mewujudkan tujuan sebuah organisasi. Hasil evaluasi kegiatan UKS diperolah data rendahnya pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap pentingnya pendidikan kesehatan. Tujuan penelitian untuk melihat peran budaya organisasi dan nilai spiritual yang dimiliki guru dalam peningkatan kinerja. Penelitian ini melibatkan guru sekolah sebagai objek penelitian. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran budaya organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kinerja guru pengelola UKS sehingga dapat mendukung peningkatan pembelajaran siswa dan potensi peserta didik semakin berkembang. Nilai spiritual yang dimiliki guru pengelola UKS juga memiliki pengaruh yang besar, dimana dengan keimanan dan ketaatan seseorang bisa memberikan sebuah perubahan dalam peningkatan kinerja guru.Kata kunci: kinerja guru UKS, budaya dan nilai spiritual 
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2019 DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Studi di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur) Santoso, S. Agus
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i3.3425

Abstract

ABSTRACT The 2019 General Election is an election held based on the decision of the Constitutional Court No. 14/PUU-11/2013 concerning simultaneous general elections. The purpose of the study is to describe and determine the implementation of the 2019 general election in the perspective of good governance, seen from the dimensions: 1) participation, 2) the rule of law, 3) transparency, 4) effective & efficient. This research includes qualitative research. The data sources are primary data & secondary data. Data collection techniques are interviews and documentation, data analysis using an interactive model from Miles & Huberman (1992). The validity of the data using triangulation. The results of this study indicate: a) participation: can be said to be good in increasing voter participation, by providing understanding to PPS, KPPS, and the community to participate in exercising their voting rights in general elections, b) the rule of law: can be said to be in accordance with the procedures in every stage of the general election, c) transparency: it can be said to be very transparent in providing general election information, PPK Galis always urges PPS to include information on the bulletin board at the village hall, especially regarding the budget that is the right of PPS and KPPS is very transparent, but becomes KPPS complains because the salary is not proportional to the very heavy workload d) Effective&Efficiency: it can be said to be ineffective because the burden is too much for PPK Galis, PPS and KPPS, budget-wise it is very efficient with general elections within one day. Keywords: 2019 General Election, Good Governance  ABSTRAK Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan diadakan berdasar putusan MK No. 14/PUU-11/2013 tentang pemilihan umum serentak. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan mengetahui penyelenggaraan pemilihan umum 2019 dalam perspektif good governance, dilihat dari dimensi: 1) partisipasi, 2) aturan hukum, 3) transparasi, 4) efektif&efisien. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber data yaitu data primer&data skunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan model interaktif dari Miles&Huberman (1992). Keabsahan data menggunakan trianggulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: a) partisipasi: dapat dikatakan baik dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dengan cara memberikan pemahaman kepada PPS, KPPS, dan masyarakat untuk berperan serta dalam menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum, b) aturan hukum: dapat dikatakan sesuai dengan prosedur dalam setiap menjalankan tahapan pemilihan umum, c) transparansi: dapat dikatakan sangat transparansi dalam memberikan informasi pemilihan umum, PPK Galis selalu menghimbau kepada PPS untuk mencantumkan informasi pada papan pengumuman di balay desa, apalagi terkait anggaran yang menjadi hak PPS dan KPPS sangat transparan, namun menjadi keluhan KPPS karena honor yang didapat  tidak sebanding dengan beban kerja yang sangat berat d) Efektif&Efisiensi: dapat dikatakan tidak efektif karena beban kerja yang terlalu berat bagi PPK Galis, PPS dan KPPS, secara anggaran sangat efisien dengan pemilihan umum dalam waktu satu hari. Kata Kunc: Pemilihan Umum 2019, Good Governance
Investasi Generasi Muda Dalam Surat Berharga Negara Ritel Sebagai Wujud Bela Negara Muljanto, Muhammad Agus
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i3.3471

Abstract

State defense is the right and obligation of every citizen to be carried out both physically and non-physically. The development of various government infrastructure is inseparable from financing constraints in the APBN in the form of a financial gap that can be overcome, among others, by foreign loans which have the consequence of increasing the burden on the APBN every year if there is a depreciation of the Indonesian currency against the foreign currency used. In addition, the choice of strategy through portfolio investment by foreign investors through the purchase of SBN carries a risk that massive selling of SBN in the secondary market can lower the price of SBN and have an impact on the credibility of the government. As an alternative solution, it is necessary to intensify the deepening and inclusion of the domestic financial market as a manifestation of defending the country, especially the contribution of the younger generation in national development through the purchase of retail SBN. However, the challenge faced is the low level of public financial literacy to increase the domestic investor base in retail SBN ownership. The method in this research is to conduct an assessment of the concepts and theories used based on the availability of literature from scientific journal articles, books, and regulations. The results of the analysis show retail investors as the targeted target considering the proportion of the younger generation population is increasing and the character of Indonesian retail investors is generally buy and hold, which is different from the behavior of foreign investors who tend to be profit oriented. Ownership of retail state securities in addition to obtaining a fixed return in the form of a coupon that remains until maturity also has pride as an embodiment of defending the country and love for the homeland has invested in national development. Increasing the younger generation in retail SBN ownership means strengthening the domestic investor base and strengthening the resilience of the nation's and state's economy.Keywords: National Defense, Young Generation, Retail SBN Abstraksi-Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk dilakukan baik secara fisik maupun nonfisik. Pembangunan berbagai infrastruktur pemerintah tidak terlepas dari kendala pembiayaan dalam APBN  berupa financial gap yang dapat ditanggulangi antara lain dengan pinjaman luar negeri yang memiliki konsekuensi menambah beban APBN setiap tahunnya bilamana terjadi depresiasi mata uang Indonesia terhadap mata uang asing yang dipergunakan. Disamping itu pilihan strategi melalui investasi portofolio oleh pemodal asing melalui pembelian SBN memiliki risiko dimana penjualan SBN secara masif di pasar sekunder dapat menurunkan harga SBN dan berdampak terhadap kredibilitas pemerintah. Sebagai alternatif solusi perlu digiatkan pendalaman dan inklusi pasar keuangan domestik sebagai perwujudan bela negara khususnya kontribusi generasi muda dalam pembangunan nasional melalui pembelian SBN ritel. Namun tantangan yang dihadapi yaitu literasi keuangan masyarakat yang masih rendah untuk meningkatkan basis investor domestik dalam kepemilikan SBN ritel. Metode dalam penelitian ini dengan melakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan pada ketersediaan literatur baik dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan peraturan. Hasil analisis menunjukkan investor ritel sebagai target yang dibidik mengingat populasi generasi muda semakin bertambah proporsinya dan karakter investor ritel Indonesia umumnya buy and hold, yang berbeda dari perilaku investor asing yang cenderung profit oriented. Kepemilikan surat berharga negara ritel disamping memperoleh pengembalian tetap berupa kupon yang tetap sampai jatuh tempo juga memiliki kebanggaan sebagai perwujudan bela negara dan cinta tanah air telah berinvestasi dalam pembangunan nasional. Peningkatan generasi muda dalam kepemilikan SBN ritel berarti turut memperkuat basis investor domestik dan memperkuat ketahanan perekonomian bangsa dan negara.  

Page 16 of 35 | Total Record : 343

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 4 (2026): Dinamika Governance - JANUARI (On Going) Vol 15, No 3 (2025): Dinamika Governance - OKTOBER Vol 15, No 2 (2025): Dinamika Governance - JULI Vol 15, No 1 (2025): Dinamika Governance - APRIL Vol 14, No 4 (2025): Dinamika Governance - JANUARI Vol 14, No 3 (2024): Dinamika Governance - OKTOBER Vol 14, No 2 (2024): Dinamika Governance - JULI Vol 14, No 1 (2024): Dinamika Governance - APRIL Vol 13, No 4 (2024): Dinamika Governance - JANUARI Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER Vol 13, No 2 (2023): Dinamika Governance - JULI Vol 13, No 1 (2023): Dinamika Governance - APRIL Vol 12, No 4 (2023): Dinamika Governance - JANUARI Vol 12, No 4/Januari (2023): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2/Juli (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 2 (2021): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2021): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2020): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 2 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Dinamika Governance Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Dinamika Governance Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Dinamika Governance Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Dinamika Governance Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Dinamika Governance Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Dinamika Governance More Issue