cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arimurti Kriswibowo
Contact Email
arimurti.adne@upnjatim.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
arimurti.adne@upnjatim.ac.id
Editorial Address
Gedung Adi Krita, FISIP. UPN Veteran Jawa Timur. Jl.Raya Rungkut Madya, Gununganyar. Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
ISSN : 23030089     EISSN : 26569949     DOI : https://doi.org/10.33005
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal DINAMIKA GOVERMANCE (JDG) diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Jurnal ini menyajikan hasil penelitian dan artikel mengenai Manajemen dan Kebijakan Publik, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta relasi sektor privat terhadap publik yang bersifat terbuka terhadap pendekatan multi dan interdisipliner. JDG terbit dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 343 Documents
 16   17   18   19   20 
Manajemen Strategi Pengembangan BUMDES bagi Perekonomian Desa Indartuti, Endang; Rahmadanik, Dida
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2023): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i1.3410

Abstract

Village-Owned Enterprises, hereinafter referred to as BUMDes, are business entities whose capital is wholly or substantially owned by the Village through direct participation originating from Village assets which are separated to manage assets, services, and other businesses for the greatest possible welfare of the Village community. . However, for various reasons, both administrative procedures and economic feasibility, there are still many villages in Indonesia that pay little attention to establishing these village economic institutions. So that a lot of the economic potential of the villages cannot be used optimally by the village to improve the economy and welfare of the community. The results of several studies show that there are many BUMDes that fail, there are also many BUMDes that are successful and independent. This research is a qualitative research using library research methods, namely research conducted in libraries, which usually conduct literature reviews, especially on research that has been done before, journals, and other sources available in libraries. Results and Discussion: the establishment of BUMDes has been successful, while others have failed in helping the village economy. The failure of BUMDes is due to planning paralysis (paralysis in planning). This situation shows that the Village in establishing BUMDes is only based on achieving the targets of the program determined by the Central Government, so it does not dig deeper into the needs of the village. As a result, the management strategy used is a directionless strategy. On the other hand, BUMDes are successful because their planning strategy is ready (in the sense that they can determine their core business). It can be concluded that each village is not too hasty in determining the dam to build BUMDes. In strategic management, villages must know their economic potential which can be developed into BUMDes. AbstraksiBadan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Namun dengan berbagai alasan baik prosedur administrative dan kelayakan ekonomis masih banyak desa di Indonesia kurang memberikan perhatian untuk membentuk lembaga ekonomi desa tersebut. Sehingga banyak sekali potensi ekonomi desa-desa tidak dapat dimanfaat secara optimal oleh desa untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil beberapa penelitian menunjukkan ada banyak BUMDes yang gagal, banyak pula BUMDes yang berhasil dan mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan , yaitu Penelitian yang dilakukan di perpustakaan, yang biasanya melakukan kajian terhadap literatur, terutama pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, jurnal, dan sumber-sumber lain yang tersedia di perpustakaan. Hasil dan Pembahasan : berdirinya BUMDes ada yang berhasil adapula yang gagal dalam membantu perekonomian desa, Kegagalan BUMDes disebabkan karena adanya planning paralysis (kelumpuhan dalam perencanaa). Keadaan ini terlihat bahwa Desa dalam membuat BUMDes hanyalah didasarkan pada pencapaian target dari program yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga tidak menggali lebih dalam kebutuhan desanya. Akibatnya, manajemen strategi yang digunakan berupa Strategi Tanpa Arah (directionless strategies). Sebaliknya BUMDes yang berhasil disebabkan karena strategi perencanaannya sudah siap (dalam arti sudah bisa menentukan core bisnisnya). Dapat disimpulkan bahwa setiap Desa tidak terlalu terburu dalam menentukan dam membangun BUMDes. Secara manajemen strategi, Desa harus mengetahui potensi perkonomiannya yang bisa dikembangkan menjadi BUMDes.
KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN : PERAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DINAMIS (SUATU TINJAUAN KRITIS DAN ANALITIS) DI PEMERINTAH KOTA DEPOK Rahayu, Neneng Sri; Marsha, Alvita
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 4/Januari (2023): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i4.3495

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the role of government leadership in realizing dynamic regional governance, which is one of the analytical and critical reviews of the City Government of Depok. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The data collection technique was carried out by means of in-depth interviews with a number of informants related to the research problem as well as secondary data collection from various literature that supports the research. The results of this study explain that the role of government leadership in terms of the aspects of interpersonal roles, informational roles and decision-making in realizing a dynamic regional government that has been implemented although not yet optimal and some that must be considered and improved, Depok City government leadership must develop sustainable/sustainable leadership, empowerment, develop a culture of innovation and transformational leadership that can redirect and integrate planning, programs and policies so that Depok City becomes a City efficient and independent. Planning and budgeting must be consistent and gender-based in meeting the basic needs of society, not based on fav sectoral oritism.ABSTRAKSITujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran kepemimpinan pemerintahandalam mewujudkan pemerintahan daerah yang dinamis merupakan salah satu tinjauan analitis dankritis di Pemerintah Kota Depok.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif denganpendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalamterhadap sejumlah informan yang terkait dengan permasalahan penelitian juga pengumpulan datasecara sekunder dari berbagai literatur yang mendukung pada penelitian.Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran kepemimpinan pemerintahan yang ditinjaudari aspek peran antar pribadi, peran informasional dan pengambilan keputusan dalam mewujudkanpemerintahan daerah yang dinamis sudah terimplementasikan walaupun belum optimal danbeberapa yang harus menjadi perhatian dan ditingkatkan,Kepemimpinan pemerintahan Kota Depok harus mengembangkan kepemimpinanberkelanjutan/berkesinambungan, pemberdayaan, mengembangkan budaya inovasi dankepemimpinan transformasional yang dapat mengarahkan dan memadukan kembali antaraperencanaan, program dan kebijakan sehingga Kota Depok menjadi Kota efisien dan mandiri.Perencanaan dan penganggaran harus konsisten dan berbasis gender dalam memenuhi kebutuhandasar masyarakat, tidak berdasarkan favoritisme sektoral.
PELAKSANAAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MOJOMALANG MELALUI PENGUATAN UMKM Puspaningtyas, Anggraeny; Radjikan, Radjikan
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2023): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i1.3421

Abstract

Based on data from the Office of Cooperatives, Industry and Trade, Tuban Regency, in 2019 there were 75,536 MSMEs. The irony is that in Mojomalang Village, Parengan District, there is not much motivation for residents to open their own businesses. The condition of the Mojomalang Village area is a lack of water during the dry season. MSMEs in Mojomalang Village are still underdeveloped because there are many obstacles including a lack of business capital, a lack of understanding on how to grow a business, a lack of product innovation, and product marketing difficulties. During the rainy season, the majority of residents cultivate rice fields and fields to meet their daily needs. However, in the dry season, the residents do not cultivate the fields and fields, but become factory workers. Collaborative governance is the concept of governance in Mojomalang Village in order to improve the village economy through strengthening MSMEs. The purpose of this study is to analyze the implementation of collaborative governance in improving the economy through strengthening MSMEs. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Based on the results of the research that has been carried out, it is the collaborative aspect of administering the village government that is more in the aspects of formulating and implementing policies or programs issued by the village government. So that in practice, collaboration in government administration can be said to be less deliberative or deliberative among actors/stakeholders who should be involved. The actors or stakeholders involved in efforts to improve the economy in Mojomalang Village are the village government, MSME actors, BUMDes managers and the community. The recommendation from the research that has been carried out is to develop village potential that involves stakeholders through dissemination. Knowledge of the processing of superior products and the use of appropriate technology can increase the productivity and innovation of MSMEs. So that Mojomalang Village can become a village that has an independent economic power. AbstraksiBerdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban tahun 2019 mencapai 75.536 UMKM. Ironinya, di Desa Mojomalang, Kecamatan Parengan belum banyak motivasi warga untuk membuka usaha sendiri. Kondisi wilayah Desa Mojomalang yang kekurangan air di saat musim kemarau. UMKM di Desa Mojomalang masih kurang berkembang karena banyak kendala diantaranya minimnya modal usaha, kurang memahami cara membesarkan bisnis, kurangnya inovasi produk, dan kesulitan pemasaran produk. Pada musim penghujan, mayoritas warga bercocok tanam di sawah dan ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi, pada musim kemarau, warga tidak mengolah sawah dan ladang, tetapi menjadi buruh pabrik. Collaborative governance menjadi konsep penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mojomalang dalam rangka meningkatkan perekonomian desa melalui penguatan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam peningkatan perekonomian melalui penguatan UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan adalah aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintah desa lebih pada aspek perumusan dan implementasi kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Sehingga dalam prakteknya, kolaborasi penyelenggaraan pemerintah dapat dikatakan kurang deliberatif atau musyawarah antar aktor / stakeholders yang seharusnya terlibat. Adapun aktor atau stakeholders yang terlibat di dalam upaya peningkatan ekonomi di Desa Mojomalang adalah pemerintah desa, pelaku UMKM, pengelola BUMDes dan masyarakat. Rekomendasi dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah mengembangkan potensi desa yang melibatkan stakeholders dengan diseminasi. Pengetahuan mengenai pengolahan produk unggulan dan penggunaan teknologi tepat guna dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi UMKM. Sehingga Desa Mojomalang dapat menjadi desa yang memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri.
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui E-Klampid di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya Rahmadanik, Dida; Indartuti, Endang
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2023): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i1.3416

Abstract

Population Administration is one of the services that must be carried out by the local government. With so many complaints by the public regarding population administration services, the Surabaya City Government has created an innovation, namely E-Klampid. E-klampid is an online service for managing birth certificates, death certificates, moving in and out for Indonesian citizens, as well as marriage certificates and divorce certificates for non-Muslims. The type of research used is descriptive qualitative by collecting, processing and analyzing data from research results. The focus of the research is e-klampid innovation in population administration services in the Ngagel Rejo Village, Surabaya. The theory used in analyzing is the attribute theory of innovation according to Rogers, namely relative advantage, ease of observation, suitability, complexity, and possibility of trying. The results of the research that has been carried out, namely the E-Klampid Program at the Ngagel Rejo Sub-District Office have been able to provide benefits in the form of easier service because it is enough to get to the village, you don't need to come to the Population and Civil Registry Office. In the kelurahan there is also no need to incur costs, it is faster and saves energy because there is no need to come over and over again. The implementation of E-Klampid in improving population administration facilities is in accordance with the applicable SOPs, and the implementation of E-Klampid is in accordance with the needs of the community in obtaining population administration service facilities. The implementation of E-Klampid in the Ngagel Rejo Village, Surabaya, has no complications when it is being operated. However, for people who feel that complexity only occurs in people who lack technological knowledge. Through the implementation of E-Klampid, the community can easily observe how far the service process for making population administration documents that have been registered is by accessing the klapid.surabaya.go.id web. AbstraksiAdministrasi Kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dengan banyaknya keluhan oleh masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan maka Pemerintah Kota Surabaya membuat sebuah inovasi yaitu E-Klampid. E-klampid merupakan layanan online dalam pengurusan akta kelahiran, akta kematian, pindah datang dan pindah keluar bagi WNI, serta akta perkawinan dan akta perceraian bagi masyarakat non-muslim. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian. Fokus penelitian yaitu inovasi e-klampid dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya. Teori yang digunakan dalam menganalisis yaitu Teori atribut inovasi menurut Rogers yaitu Keuntungan relatif, Kemudahan diamati, Kesesuaian, Kerumitan, dan Kemungkinan dicoba. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu Program E-Klampid di Kantor Kelurahan Ngagel Rejo telah mampu memberikan keuntungan yakni berupa pelayanan menjadi lebih mudah karena cukup sampai dikelurahan saja tidak perlu datang ke dispendukcapil. Di kelurahan juga tidak perlu mengeluarkan biaya, lebih cepat dan hemat tenaga karena tidak perlu berkali-kali datang. Implementasi E-Klampid dalam peningkatan kemudahan administrasi kependudukan telah sesuai dengan SOP yang berlaku, serta implementasi E-Klampid telah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kemudahan pelayanan administrasi kependudukan. Implementasi E-Klampid di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya tidak memiliki kerumitan saat sedang dioperasikan. Namun, untuk masyarakat yang merasa kerumitan hanya terjadi pada masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan teknologi. Melalui implementasi E-Klampid masyarakat dapat dengan mudah mengamati sejauh mana proses pelayanan pembuatan dokumen administrasi kependudukan yang telah didaftarkan, yaitu dengan cara mengakses web klampid.surabaya.go.id.
KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI PASCA BENCANA DI RELOKASI PANDU KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO Sampe, Stefanus; Polii, Akiela Tesalonika Ester; Najoan, Herman
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2023): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i1.3737

Abstract

The impact of the flash floods that occurred in early 2014 in manado caused tens of thousands of people to become victims and evacuated, and resulted in dozens of houses being damaged. Reconstruction and rehabilitatiton through the construction of relocation housing in Manado is also a reference as is the vision of the Manado City government, namely sustainable regional development through the Regional Disaster Manajement Agency. IN its implemention, it has many effects, including avoiding people from disaster- prone aeras as well as creating newregion and social life. This study aims to determine the performance of the Manado City Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Post- Disaster Reconstruction at Pandu Relocation, Mapanget District, Manado City. The data analysis technique used is a qualitative descriptive technique in accordance with the data and facts in the field, intended to thoroughly examine the research problem. The results of this study indicate that the BPBD in the construction of relocation housing has not been expected. In this case, it is caused by problems that arise, among others, related to inadequate tools/facilities. From the results of measuring the performance level of activity cycle indicators, it was found that olny 650 household heads lived out of the 2054 units built. Coupled with the limited human resources responsible for manado relocation housing. AbstraksiDampak banjir bandang yang terjadi pada awal tahun 2014 di manado menyebabkan puluhan ribu orang menjadi korban dan mengungsi, serta mengakibatkan puluhan rumah rusak. Rekonstruksi dan rehabilitasi melalui pembangunan rumah relokasi di Manado juga menjadi acuan sebagaimana visi pemerintah Kota Manado yaitu pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pelaksanaannya banyak dampaknya, antara lain menghindarkan masyarakat dari wilayah rawan bencana serta menciptakan kawasan dan kehidupan sosial baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado dalam Rekonstruksi Pascabencana di Relokasi Pandu Kecamatan Mapanget Kota Manado. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta di lapangan, dimaksudkan untuk menelaah masalah penelitian secara menyeluruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD dalam pembangunan rumah relokasi belum sesuai harapan. Dalam hal ini disebabkan oleh permasalahan yang muncul antara lain terkait dengan alat/fasilitas yang kurang memadai. Dari hasil pengukuran tingkat kinerja indikator siklus kegiatan diketahui bahwa dari 2.054 unit yang dibangun hanya ada 650 kepala keluarga yang tinggal. Ditambah lagi dengan keterbatasan sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas relokasi perumahan manado.
PENERAPAN DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA PINTARENG KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA Sampe, Stefanus; Horopu, Caroline Betzy; Kumayas, Neni
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2023): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i1.3734

Abstract

The background of this research is the existing regulations in Pintareng village, Tabukan Selatan Tenggara District, which is only limited to village regulations regarding the Village Fund Budget. This research focuses on the implementation of deliberative democracy in the process of drafting village regulations in Pintareng village, Tabukan Selatan Tenggara District. The purpose of this research is to find out the implementation of deliberative democracy in the process of drafting village regulations in Pintareng village, Tabukan Selatan Tenggara District. This study used qualitative research methods. Data collection techniques in this research are observation, interviews, and documentation. This research uses the theory of deliberative democracy by Jurgen Habermas. The result of the study shows that the application of deliberative democracy in the process of drafting village regulations in Pintareng Village, Tabukan Selatan Tenggara District has been implemented, but the implementation has not been adequate because Community involvement in the process of drafting village regulations is limited. AbstraksiPenelitian ini dilatar belakangi dari peraturan yang ada di desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara yang hanya sebatas peraturan desa tentang Anggaran Dana Desa. Sehingga Peneliti tertarik untuk meneliti penerapan demokrasi deliberatif dalam proses penyusunan peraturan desa di desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan demokrasi deliberatif dalam proses penyusunan peraturan desa di desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan adalah teori demokrasi deliberatif oleh Jurgen Habermas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan demokrasi deliberatif dalam proses penyusunan peraturan desa di desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Dimana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa sangat minim.Kata Kunci: Peraturan Desa, Demokrasi Deliberatif, Partisipasi Masyarakat 
Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Morowali Utara Pioh, Novie Refli; Sampe, Stefanus; Monica, Twinsky
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2023): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i1.3731

Abstract

Strengthening the capacity of communities in villages/kelurahans is a strategic effort to realize BNPB's vision of "National Resilience in Facing Disasters". One of the programs is the Disaster Resilient Village/Kelurahan (Destana). North Morowali Regency, Central Sulawesi Province is one of the regencies that are included in the multi-disaster-prone areas on Sulawesi Island and having a BNPB disaster risk index number of 189 (high category). So, according to the direction of the National Regional Disaster Management Agency (BNPB), North Morowali Regency is expected to start implementing strategies, actions and policies in order to realize the Disaster Resilient Village program. The research used a qualitative approach. Qualitative research is descriptive in nature and tends to use analysis with an inductive approach. This research was carried out in North Morowali Regency, Central Sulawesi involving the North Morowali Regency Regional Disaster Management Agency and the Governments of Ganda-Danda Village, Bunta Village, and Bahontula Village. The result of this study is that of the 122 villages in North Morowali Regency which are planned to be suspended, only 15 villages are categorized as disaster resilient due to the many constraints, one of which is due to budgetary factors. However, the North Morowali BPBD is still trying to carry out its role in carrying out this program through activities that can support the success of realizing a Disaster Resilient Village. AbstraksiPenguatan kapasitas masyarakat di Desa/Kelurahan adalah upaya strategis untuk mewujudkan visi BNPB yaitu “Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana”. Salah satu programmya yakni Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah multirawan bencana di Pulau Sulawesi dilihat dari kondisi yang ada saat ini Kabupaten Morowali Utara memiliki angka indeks risiko bencana BNPB 189 (kategori tinggi). Oleh karena itu, sesuai dari arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Kabupaten Morowali Utara diharapkan mulai melaksanakan strategi, tindakan, dan kebijakan agar dapat mewujudkan program Desa Tangguh Bencana tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Pemerintah Desa Ganda-Ganda, Desa Bunta, serta Kelurahan Bahontula. Hasil dari penelitian ini adalah dari 122 desa di Kabupaten Morowali Utara yang rencananya akan ditangguhkan, baru sebanyak 15 desa yang dikategorikan tangguh bencana karena banyaknya kendala yang ada salah satunya karena faktor anggaran. Akan tetapi dari pihak BPBD Morowali Utara pun tetap berupaya menjalankan perannya dalam menjalankan program ini melalui kegiatankegiatan yang dapat menunjang keberhasilan mewujudkan Desa Tangguh Bencana. Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Desa Tangguh Bencana.
EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA GUNUNG LURAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS Sutikno, Chamid; Atika, Zaula Rizqi; Wijaya, Shadu Satwika; Mujib, Mujib; Lestari, Mery
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2023): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i1.3739

Abstract

The Family Hope Program is a government program aimed at conditionally poor people with assistance in the form of social protection guarantees in various fields. The Social Protection Program was formed on the basis of the problem of poverty that continues to grow in Indonesia, so that it becomes an alternative step to overcome it. The aim of the Family Hope program in general is to overcome and overcome the problem of poverty that occurs in the community and to create a thriving economy in the community and specifically to help every family that has low income to meet all needs that could not be accessed before. This study aims to describe the evaluation process carried out from the implementation of the Family Hope Program in Gunung Lurah Village, Cilongok District, Banyumas Regency. The method used in this study is a qualitative method through a descriptive approach to describe the analysis of the evaluation of a problem based on the answer to the problem. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. In testing the validity of the data using the source triangulation technique, namely by checking the data that has been obtained through several sources. From the results of the study it can be concluded that the program evaluation process for the implementation of the Family Hope Program in Gunung Lurah Village, Cilongok District, Banyumas Regency in general can run in the community which is carried out by implementing actors with the program's target group. The progress of the Family Hope program can be seen from the activity agenda in the program starting from the initial meeting, disbursement of aid, updating of data on Beneficiary Families and verification of the commitment of the Family Hope Program participants. The commitment built through this program requires an effort to increase public awareness of the use of social assistance in the education sector, which has not yet seen a real increase in this field. A serious effort that can be made is to carry out socialization and education activities on the importance of education in the future to serve as a generation and pioneer of community mobilization in accelerating poverty alleviation. AbstraksiProgram Keluarga Harapan merupakan program pemerintah yang diperuntukan kepada masyarakat miskin secara bersyarat dengan bantuan berupa jaminan perlindungan sosial diberbagai bidang. Program Perlindungan sosial dibentuk atas dasar masalah kemiskinan yang terus berkembang di negara Indonesia, sehingga menjadi langkah alternatif untuk menanggulanginya. Tujuan program keluarga harapan secara umum mengatasi dan menanggulangi Permaslahan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat dan menciptakan perekonomian yang berkembang dimasyarakat dan secara khsusus membantu setiap keluarga yang meinim akan penghasilannya untuk mencukupi segala kebutuhan yang belum bisa diakses sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses evaluasi yang dilakukan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakandalam penelitian ini ialah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan analisis evaluasi suatu masalah berdasarkan jawaban dari masalah tersebut. Teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan menunjukan dalam proses evaluasi program terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas secara umum dapat berjalan di masyarakat yang dilakukan oleh para aktor pelaksana bersama kelompok sasaran program. Berjalannya program keluarga harapan dilihat dari agenda-agenda kegiatan dalam program mulai pertemuan awal, pencairan bantuan, pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat dan verifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan. Komitmen yang dibangu melalui program tersebut perlu adanya uapay peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap pemanfaatan bantuan sosial pada bidang pendidikan yang masih belum terlihat secara nyata peningkatan pada bidang tersebut. Upaya serius yang dapat dilakukan ialah melakuak kegiatan sosialiasi dan edukasi pentingnya pendidikan dimasa mendatang untuk dijadikan sebagai generasi dan pionir penggerak masyarakat dalam mempercepat penanggulangan masalah kemiskinan.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI TEKNOLOGI DIGITALISASI DI KABUPATEN BANYUMAS Kurniasih, Denok
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 4/Januari (2023): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i4.3743

Abstract

This research examines”public service Innovation through digitalizatio tecnology in Banyumas Regency”. Implementation of service inovationin the dindukcapil Banyumas Regency in the from of online service related to population administration which can be accessed by the people of Banyumas regency through the website gratiskabeh,banyumaskab.go.id. service through the website certainly changes the service system that can be accesed online. However, after the implementation of online services, now people can easily accessservice through a website which of course can be accessed using a smartphone. The method used is qualitative with descriptive technique. The results of this study idicate, based on descriptive analysis, it can concluded that the quality of innovation in E-Government service in population administration service at the population aand civil registration office of BanyumasRegency is good, seen from the dimensions of optimal efficiency, optimal dimensions of truts, realibitily dimensions And optimal dimensions of citizen support that are able to have a positive impact on fulfilling interest through public services based on digitalization tecnology.. Keywords: Innovation, Service, Digitalization Tecnology.ABSTRAKSIPenelitian ini mengkaji mengenai “Inovasi pelayanan publik melalui teknologi digitalisasi di Kabupaten Banyumas”. Pelaksanaan inovasi pelayanan di Dindukcapil Kabupaten Banyumas berupa pelayanan online terkait administrasi kependudukan yang dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Banyumas melalui website gratiskabeh.banyumaskab.go.id. Pelayanan melalui website tentunya mengubah sistem pelayanan yang dapat diakses seacra online. Namun setelah diberlakukannya pelayanan online, kini masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan melalui website yang tentunya bisa diakses menggunakan smartphone. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik deskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan, berdasarkan analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa Kualitas inovasi Layanan E-Government Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas baik, dilihat dari dimensi efisiensi yang optimal, dimensi kepercayaan (trust) yang optimal, dimensi keandalan (reliability) yang optimal dan dimensi dukungan warga (citizen support) yang optimal yang mampu memeberikan dampak yang positif dalam pemenuhan kepentingan melalui pelayanan publik yang berbasis pada teknologi digitalisasi.  Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan, teknologi Digitalisasi.
TATA KELOLA JARINGAN PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PARIWISATA LIKUPANG Monintja, Donald K.; Pioh, Novie R.; Bataha, Katerina
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 4/Januari (2023): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i4.3742

Abstract

Efforts to explore this matter are based on the premise that network governance is central in coordinating the complexity of actors and their interests in the policy process to mobilize resources for collective action. Concerning the case of the development of the Likupang Tourism Special Economic Zone (SEZ) for 2019-2021, the brief description above aims to understand how the North Sulawesi Provincial Government promotes policies and manages the complexity of the network of actors in the development of the Likupang Tourism SEZ which is a highly centralized sector but operates in the context of political decentralization. More specifically, this research will seek to understand the Likupang Tourism SEZ policy-making process by the government interacting with various actors and the substantive, strategic, and institutional complexities the Provincial government faces. This research was conducted with qualitative methods. The results of this research show that in building a special economic zone (SEZ) for Likupang tourism, it is necessary to map the actors and affirm the relations between the actors involved, form a special task force that concentrates on the specification of the task of managing and developing AbstraksiUpaya untuk mengekplorasi hal ini didasarkan pada premis bahwa tata kelola jaringan pemerintahan adalah sentral dalam mengkoordinasikan kompleksitas aktor dan kepentingannya dalam proses kebijakan sehingga mampu memobilisasi sumber daya untuk tindakan kolektif. Dengan mengacu pada kasus pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang Tahun 2019-2021, deskripsi singkat di atas bertujuan untuk memahami bagaimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong kebijakan dan mengelola kompleksitas jaringan aktor dalam pembangunan KEK Pariwisata Likupang yang merupakan sektor yang sangat sentralistik tetapi beroperasi dalam konteks desentralisasi politik. Lebih khusus, penelitian ini akan berusaha untuk memahami tidak hanya proses pembuatan kebijakan KEK Pariwisata Likupang oleh pemerintah yang berinteraksi dengan berbagai aktor, tetapi juga kompleksitas substantif, strategis dan kelembagaan yang dihadapi pemerintah Provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan dalam membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Likupang maka perlu ada pemetaan aktor dan penegasan relasi antar aktor yang terlibat, membentuk suatu satuan tugas khusus yang terkonsentrasi pada spesifikasi tugas pengelolaan dan pengembanagan KEK Pariwisata Likupang serta berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.Kata Kunci: Tata Kelola, Kelembagaan, Kawasan Ekonomi Khusus

Page 18 of 35 | Total Record : 343

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 4 (2026): Dinamika Governance - JANUARI (On Going) Vol 15, No 3 (2025): Dinamika Governance - OKTOBER Vol 15, No 2 (2025): Dinamika Governance - JULI Vol 15, No 1 (2025): Dinamika Governance - APRIL Vol 14, No 4 (2025): Dinamika Governance - JANUARI Vol 14, No 3 (2024): Dinamika Governance - OKTOBER Vol 14, No 2 (2024): Dinamika Governance - JULI Vol 14, No 1 (2024): Dinamika Governance - APRIL Vol 13, No 4 (2024): Dinamika Governance - JANUARI Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER Vol 13, No 2 (2023): Dinamika Governance - JULI Vol 13, No 1 (2023): Dinamika Governance - APRIL Vol 12, No 4/Januari (2023): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 4 (2023): Dinamika Governance - JANUARI Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2/Juli (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 2 (2021): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2021): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2020): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 2 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Dinamika Governance Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Dinamika Governance Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Dinamika Governance Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Dinamika Governance Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Dinamika Governance Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Dinamika Governance More Issue