cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arimurti Kriswibowo
Contact Email
arimurti.adne@upnjatim.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
arimurti.adne@upnjatim.ac.id
Editorial Address
Gedung Adi Krita, FISIP. UPN Veteran Jawa Timur. Jl.Raya Rungkut Madya, Gununganyar. Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
ISSN : 23030089     EISSN : 26569949     DOI : https://doi.org/10.33005
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal DINAMIKA GOVERMANCE (JDG) diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Jurnal ini menyajikan hasil penelitian dan artikel mengenai Manajemen dan Kebijakan Publik, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta relasi sektor privat terhadap publik yang bersifat terbuka terhadap pendekatan multi dan interdisipliner. JDG terbit dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 343 Documents
 22   23   24   25   26 
IMPLEMENTASI SMART VILLAGE NUSANTARA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA KEMUNING KABUPATEN KARANGANYAR Cahyani, Merry Dwi; Santoso, S. Agus
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i3.3231

Abstract

The gap and lack of equitable development between cities and villages in Indonesia is a factor that causes various problems such as poverty, underdevelopment and lack of employment opportunities in rural areas. Public services that are still manual, difficulty accessing the internet network and the lack of development of community MSMEs are problems in Kemuning Village. There needs to be seriousness in village development through innovative programs supported by technological developments to initiate the emergence of the smart village concept. The implementation of Smart Village Nusantara in Kemuning Village can bring significant changes to the progress of the village. However, this program has not been completely successful as proven by the IDM of Kemuning Village experiencing a decline in 2021. The aim of this research is to analyze the problems faced by the Kemuning Village Government using Jones' (1996) implementation theory where there are three important activities in the program implementation process, namely interpretation, organizing , and applications. The research method uses descriptive qualitative with data obtained through observation, interviews and documentation. The research results show that at each stage of the Smart Village Nusantara implementation process it has not been fully maximized. This is caused by various factors, including the public's lack of understanding about digital technology, the absence of SOPs and activity schedules, uneven internet network access, and there are still problems with the applications used.Kesenjangan dan kurangnya pemerataan pembangunan antara kota dan desa di Indonesia menjadi faktor yang menyebabkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan minimnya kesempatan kerja di perdesaan. Pelayanan publik yang masih manual, sulitnya mengakses jaringan internet serta tidak berkembangnya UMKM masyarakat menjadi permasalahan yang ada di Desa Kemuning. Perlu keseriusan dalam pembangunan desa melalui program-program inovatif yang didukung dengan perkembangan teknologi menginisiasi munculnya konsep smart village. Penerapan Smart Village Nusantara di Desa Kemuning dapat membawa perubahan yang signifikan bagi kemajuan desa. Namun, program ini belum sepenuhnya berhasil terbukti dengan IDM Desa Kemuning yang mengalami penurunan di tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Kemuning menggunakan teori implementasi Jones (1996) dimana terdapat tiga aktivitas penting dalam proses implementasi program yaitu interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tiap tahapan proses implementasi Smart Village Nusantara belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi digital, tidak adanya penetapan SOP dan jadwal kegiatan, akses jaringan internet yang belum merata, serta masih terdapat kendala pada aplikasi yang digunakan. 
PROBLEMATIKA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT PADA DAERAH KEPULAUAN (STUDI KASUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA) Uang, Yulinda; Bataha, Katerina
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2024): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v14i1.4345

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis persoalan pelayanan public berbasis E-Government pada daerah kepulauan. Dengan semboyan Birokrasi berdampak memberikan suasana baru dalam penyelenggaraan pelayanan public yang lebih mengedepankan digitalisasi, sehingga pengembangan E-Government juga bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan public yang secara optimal dibangun. Penerapan pelayanan public berbasis E-Government pada daerah kepulauan menjadi sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Struktur daerah kepulauan sendiri telah memberikan ciri khas yang berbeda dengan permasalah listrik, jaringan dan akses dalam mendapatkan pelayanan prima yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menggambarkan problematika pelayanan public berbasis E-Government pada daerah kepulauan di Kabupaten Halmahera Utara dengan Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil. Hasil penelitian melihat pada konteks pelayanan administrasi penduduk yang menjadi salah satu bagian penting bagi Masyarakat. Terdapat dua sasaran yang hendak dicapai oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di bidang administrasi kependudukan yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Tentunya kedua sasaran ini mewujudkan Integrasi Layanan Digital. Pada Tahun 2023 Disdukcapil menggelar sosialisasi KTP Digital di beberapa titik sebagai Langkah awal “menjemput bola”. Secara umum pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis E-Government memberikan dampak yang sangat positif, termasuk dalam administrasi kependudukan yang juga menjadi dokumen penting bagi Masyarakat. Namun jika dilaksanakan secara menyeluruh maka perlu adanya pertimbangan bagi daerah-daerah Kepulauan dengan factor-factor yang menjadi penghambat dan pendukung untuk mewujudkan Integritas Layanan Digital termasuk di dalamnya soal Administrasi Kependudukan yang menjadi hal penting bagi Masyarakat.
UMKM DIGITAL PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM EAST JAVA SUPER CORRIDOR (EJSC) DI BAKORWIL IV PAMEKASAN Azizah, Rina Nur; Luaylik, Nur Fathin; Saputri, Erina
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2024): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v14i1.4347

Abstract

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang luar biasa dari beberapa sektor, termasuk sektor ekonomi di Kabupaten Pamekasan. Terjadinya PHK, pengangguran dan kemiskinan yang mengakibatkan penghasilan menurun sehingga pertumbuhan ekonomi terpuruk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program East Java Super Corridor (EJSC) di Bakorwil IV Pamekasan dalam UMKM digital pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang studi kasusnya di Bakorwil IV Pamekasan. Penelitian ini fokusnya pada UMKM Digital pada Bakorwil IV Pamekasan melalui Program East Java Super Corridor (EJSC). Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya UMKM Digital melalui program East Java Super Corridor (EJSC) di Bakorwil IV Pamekasan masyarakat mulai terbantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyrakat. teknologi digital merupakan peluang dalam kemajuan dalam menjalankan usaha dengan memanfaat media sosial seperti aplikasi yang menawarkan berbagai menu pemasaran.
IMPLEMENTATION OF OFFICIAL MANUSCRIPTS AT REGIONAL FINANCE AND ASSETS AGENCY NORTH SULAWESI PROVINCE Tumbel, Goinpeace; Masengi, Evi; Jacop, Frilly
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i3.4154

Abstract

This research aims to identify and describe the implementation of official scripts in regional financial and wealth management bodies in North Sulawesi Province. The research method used is descriptive qualitative. This research aims to identify and describe the process of arranging official documents carried out at BKAD as well as identifying and describing obstacles in the process of arranging official documents carried out at BKAD based on applicable regulations or SOPs. The second is Supervision, in the implementation of official documents in the regional financial and heritage management bodies of North Sulawesi province it has been covered. And thirdly, the behavior of implementers, regarding the implementation of official scripts in the regional financial and heritage management agency of North Sulawesi province, is still very lacking, the routine in managing messages is still the same.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN SAMPANG HEBAT BERMARTABAT Basyarakhil, Abu Bakar; Hidayati, Tyan Dwi; rahman, Abdu; Santoso, Putut Budi
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2024): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v14i1.4348

Abstract

Dikeluarkannya sebuah instrumen kebijakan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 akan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang. Dimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu menilai dan memilih beberapa alternatif yang baik dan tepat bagi kemajuan bersama dalam masyarakat. Disisi lain undang-undang tersebut merupakan bentuk akomodasi terhadap aspirasi masyarakat daerah dalam mewujudkan otonomi yang labih partisipatif. Penelitian menggunakan teori Arstein (1969) dengan indikator: 1) manipulasi, 2) terapi, 3) pemberian informasi, 4) konsultasi, 5) penempatan, 6) kemitraan, 7) kekuasaan yang didelegasikan, dan 8) kontrol masyarakat. Jenis penelitian adalah perspektif kualitatif dengan analisisa data menggunakan Miles dkk (2014) Dari penjelasan diatas bahwasannya dalam partisipasi yang dilakukan masih terdapat kekurangan yang terjadi seperti informasi yang diberikan kurang jelas, dan juga dari pendapat masyarakat yang kurang direspon dan diperhatikan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CERDAS COMMAND CENTER DALAM MEWUJUDKAN VISI “KOTA MANADO CERDAS 2021 Monintja, Donald; Nayoan, Ekapetra
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i3.4151

Abstract

The current era of globalization requires Indonesia to implement a government system based on technology and information. This also influences cities in Indonesia to develop their cities into smart cities. Smart City is a new city development strategy that uses human resources, social capital, modern telecommunications infrastructure and improves the economy. The Manado government has also included this smart city in its Manado Smart City 2021 vision. This aims to improve the transparent performance of government officials and accelerate development in the city of Manado which is familiar with ICT developments. So the Manado Government is rushing to realize the Smart Command Center program within a period of 3 months. C3 is one of the breakthroughs in the implementation of Manado Smart City which was selected from various programs and agreed to be implemented in the 2016-2021 Manado city RPJMD together with the Manado city DPRD. C3 is a program with the most complete application, but it cannot yet be the best application in Indonesia. Therefore, it is necessary to look at the implementation of C3 in realizing the vision of the Smart Manado City 2021. The method used in this research was analyzed using a qualitative approach. So it is hoped that the C3 program can immediately be integrated with PTSP (One Stop Integrated Services) and can become a bridge between the community and the Government in developing the city of Manado.  Era Globalisasi saat ini menuntut Indonesia untuk menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis teknologi dan informasi. Hal ini berpengaruh juga terhadap kota – kota yang ada di Indonesia untuk mengembangkan kotanya menuju kota pintar atau smart city. Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan kota yang masih baru dengan menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, infrastruktur telekomunikasi modern dan meningkatkan ekonomi. Pemerintah Manado juga memasukan smart city ini di dalam visi Manado Kota Cerdas 2021. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah yang transparan dan percepatan pembangunan di kota Manado yang familiar dengan perkembangan TIK. Sehingga Pemerintah Manado bergegas untuk mewujudkan program Cerdas Command Center dalam jangka waktu 3 bulan. C3 adalah salah satu terobosan implementasi Manado Smart City yang terpilih dari berbagai program dan disepakati untuk dilaksankan masuk dalam RPJMD kota Manado 2016-2021 bersama DPRD kota Manado. C3 merupakan program dengan aplikasi terlengkap namun belum dapat menjadi aplikasi yang terbaik di Indonesia. Maka dari itu, perlu dilihat implementasi dari C3 dalam mewujudkan visi kota Manado Cerdas 2021.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga program C3 diharapkan dapat segera terintegrasi dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan dapat menjadi jembatan masyarakat dengan Pemerintah dalam membangun kota Manado.
COMMUNITY PARTICIPATION IN PAYING LAND AND BUILDING TAX IN BITUNG BARAT DUA SUB-DISTRICT MAESA BITUNG CITY Mantiri, Jeane; Pangkey, Itje; Onibala, Nancy M; Makaminang, Farel Alfabio
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i3.4149

Abstract

This research aims to describe community participation in paying land and building taxes in Bitung Barat Village, Dua Maesa District. The research method used is descriptive qualitative. Research location in West Bitung Village Two Maesa District, Bitung City. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. Data analysis through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The validity of the data used in research, namely Credibility, Transferability, Dependability, Confirmability. The results of the research show that it is concluded that community participation in paying land and building taxes in Bitung Barat Dua Village, Maesa District is based on 2 indicators, namely: 1). Related to the reason why people who are taxpayers do not pay taxes is due to a lack of motivation from the taxpayer community regarding the importance of paying land and building taxes. 2) the efforts made by the government to foster motivation and understanding among the taxpayer community, namely outreach to the taxpayer community, have not been accepted by the community, this means that there are still many people who are in arrears and are lazy about paying taxes. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Dua Maesa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian di Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu Credibility, Transferability, Depenability, Confirmability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa berdasarkan 2 indikator yaitu: 1). Terkait dengan penyebab masyarakat yang merupakan wajib pajak, tidak membayar pajak karena kurangnya motivasi dari masyarakat wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. 2) upaya yang dilakukan pemerintah dalam menumbuhkan motivasi dan pemahaman bagi masyarakat wajib pajak yaitu sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak belum dapat diterima oleh masyarakat, hal ini masih banyak masyarakat yang menunggak, malas, untuk membayar pajak.
PROGRAM KOTA SEHAT DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi pada Pemerintah Kota Batu) Mindarti, Lely Indah; Masyhuri, Aziz; Ulum, Mochamad Chazienul
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2024): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v14i1.3520

Abstract

This study aims to determine, describe and analyze the Healthy Cities Program in the perspective of collaborative governance in Batu City. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The theory used is governance, collaborative governance, sustainable development and Healthy City. Data analysis techniques using the Spradley model which includes domain analysis, taxonomic analysis, componventional analysis, and cultural theme analysis. The results showed that the Healthy Cities Program implemented by the Batu City Government had been running well, seen from the collaborative governance model indicators put forward by Ansell and Gash covering the collaborative process consisting of meeting face to face, building trust, the process of achieving commitment, understanding for joint decisions and interim results. Furthermore, the initial conditions consist of resource imbalances, incentives to participate, and background history. Next the institutional design consists of stakeholders involved, ground rules, and transparency. Then facilitative leadership includes broad influence and control, facilitation of productive groups, and expanding relationships or networks. Collaboration between stakeholders during the implementation of the Healthy Cities Program starts from the planning stage, the implementation of activities to the evaluation of the program. Stakeholders involved in the Healthy Cities Program from the government include the Health Service, the Environmental Service, the Tourism Service, the Food Security Service, and the Bappelitbangda. Next stakeholders include the community (FKBS, forkom, and working group) while the private sector is represented by the manager of the Selecta tourism object and the Batu Flower Garden (BFG). The Healthy Cities Program implemented by the Batu City Government consists of four arrangements, namely, an independent healthy community order, a healthy tourism order, a food and nutrition security order, and a healthy infrastructure and infrastructure settlement arrangement. Batu City Government continues to develop the Healthy Cities Program to improve the health, comfort and welfare of the community.
CYBERSECURITY STRATEGIES AND MEASURES HOAX IN THE DIGITALIZATION ERA Imran, Mohammad Fadil
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2024): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v14i1.4352

Abstract

With the presence of growing digitalization, people are able to obtain various conveniences in many things efficiently and optimally, such as storage, security and increasing the resolution of both images and sound to the maximum. In general, almost all areas of human life that require the use of technological processes are based on digitalization. The product of this digitalization technology is internet-based information and communication technology. Considering that Indonesia has an increasing number of internet users, Indonesia has reached 213 million users out of a total of 276.4 million people as of January 2023, or it can be estimated that 77%. This is of course balanced with cyber security to protect the data held by the state for its citizens. However, with this development, the Indonesian state is still not strong enough in terms of cyber security and is often subject to attacks or threats and even the emergence of hoax information that cannot be resolved and is not proven to be true. With this, there needs to be efforts and strategies in strengthening cyber security in preventing and controlling cyber attacks on cyber security in a country, including strengthening capacity building, forming and enacting laws specifically regarding cyber crime, improving the human resources sector and carrying out cooperation both on a national and national scale. Internationally to overcome emerging cyber attacks and prevent the spread of hoaxes as early as possible.
PUBLIC SERVICE ETHICS IN THE OFFICE OF THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY OF NORTH SULAWESI PROVINCE Pangkey, Itje; H. Mamonto, Fitri; Timbuleng, Mutiara
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i3.4147

Abstract

This research aims to determine Public Service Ethics at the Regional Development Planning Agency Office of North Sulawesi Province. This research was carried out at the Regional Development Planning Agency of North Sulawesi Province. The type of research used is qualitative research, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data obtained was analyzed descriptively qualitatively. The number of informants was 6 people. Based on the research results, it shows that public service ethics from the aspects of equality of rights, justice, loyalty and responsibility have not worked well and optimally. This can be seen from 1) Equality of Rights (equality), this is based on Equality of Rights in serving incoming guests, employees still discriminate. 2) Justice, this is based on unfair treatment which of course can be detrimental, and is not in line with the fifth principle, namely social justice for all Indonesian people. 3) Loyalty, this is based on a lack of employee loyalty, where due to environmental influences that cause a sense of loyalty to fade, employees have not fully complied with applicable official regulations. 4) Responsibility (responsibility) this is based on the employee's responsibility in carrying out and adjusting his work which has not gone well. Efforts given in public service ethics include maintaining and paying more attention to service ethics so that they are more effective and efficient, providing equitable services regardless of race, ethnicity, religion, politics, etc., increasing loyalty to work, being more responsible for every task and responsibilities given. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Etika Pelayanan Publik di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, Jumblah informan yaitu 6 orang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pelayanan publik dari aspek persamaan hak, keadilan, kesetiaan, tanggung jawab belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 1) Persamaan Hak (equality) hal ini didasarkan pada Persamaan Hak dalam melayani tamu yang datang pegawai masih membeda-bedakan. 2) Keadilan (justice) hal ini didasarkan pada adanya perlakuan yang tidak adil yang tentunya dapat merugikan, dan tidak selaras dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3) Kesetiaan (loyality) hal ini didasarkan pada kurangnya kesetiaan pegawai dimana karna pengaruh lingkungan yang membuat pudarnya rasa kesetiaan, pegawai belum sepenuhnya menaati peraturan kedinasan yang berlaku. 4)Tanggung Jawab (responsibility) hal ini didasarkan pada tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan dan menyesuaikan pekerjaannya belum berjalan dengan baik. Upaya-upaya yang diberikan dalam etika pelayanan publik yaitu sebaiknya lebih mempertahankan dan memperhatikan etika pelayanan agar lebih efektif dan efisien, memberika pelayanan yang merata tanpa memandang ras, suku, agama, politik dll, meningkatkan kesetiaan terhadap pekerjaan, lebih bertanggung jawab terhadap setap tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Page 24 of 35 | Total Record : 343

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 4 (2026): Dinamika Governance - JANUARI (On Going) Vol 15, No 3 (2025): Dinamika Governance - OKTOBER Vol 15, No 2 (2025): Dinamika Governance - JULI Vol 15, No 1 (2025): Dinamika Governance - APRIL Vol 14, No 4 (2025): Dinamika Governance - JANUARI Vol 14, No 3 (2024): Dinamika Governance - OKTOBER Vol 14, No 2 (2024): Dinamika Governance - JULI Vol 14, No 1 (2024): Dinamika Governance - APRIL Vol 13, No 4 (2024): Dinamika Governance - JANUARI Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER Vol 13, No 2 (2023): Dinamika Governance - JULI Vol 13, No 1 (2023): Dinamika Governance - APRIL Vol 12, No 4/Januari (2023): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 4 (2023): Dinamika Governance - JANUARI Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2/Juli (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 2 (2021): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2021): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2020): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 2 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Dinamika Governance Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Dinamika Governance Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Dinamika Governance Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Dinamika Governance Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Dinamika Governance Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Dinamika Governance More Issue