cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arimurti Kriswibowo
Contact Email
arimurti.adne@upnjatim.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
arimurti.adne@upnjatim.ac.id
Editorial Address
Gedung Adi Krita, FISIP. UPN Veteran Jawa Timur. Jl.Raya Rungkut Madya, Gununganyar. Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
ISSN : 23030089     EISSN : 26569949     DOI : https://doi.org/10.33005
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal DINAMIKA GOVERMANCE (JDG) diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Jurnal ini menyajikan hasil penelitian dan artikel mengenai Manajemen dan Kebijakan Publik, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta relasi sektor privat terhadap publik yang bersifat terbuka terhadap pendekatan multi dan interdisipliner. JDG terbit dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 343 Documents
 23   24   25   26   27 
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN PURBALINGGA Fitrianingrum, Tyas; Kurniasih, Denok; Tobirin, Tobirin
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 4 (2024): Dinamika Governance - JANUARI
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i4.4143

Abstract

The performance of public service organizations is an important part in realizing state goals. The expected public service standard is to be able to apply the principles of good governance, namely benefit, accuracy, openness, impartiality and public interest. The aim of this research is to find out how to optimize public services in increasing performance accountability in the Regional Apparatus Organization (OPD) of Puralingga Regency in order to realize good governance. The research method used is a qualitative descriptive method, with qualitative data analysis techniques, namely describing and interpreting data obtained in the field through observations and documentation data. The Regional Government through regional apparatus organizations has implemented an accountability system in accordance with existing regulations, however, limited human resources (HR) hinder excellent service to the community. Poor public service performance is partly caused by a lack of accountability in administration. The good performance of regional apparatus organizations is influenced by services that are provided openly and responsibly.
PERAN COMMUNITY FEEDING CENTER (CFC) DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA WINDUAJI KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2022 Amanda, Ariesta; Sutikno, Chamid Chamid; Amindiyah, Amindiyah
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i3.4113

Abstract

This research discusses the role of the Community Feeding Center (CFC) in preventing stunting in Winduaji Village, Paguyangan District, Brebes Regency. Stunting is a health problem in Indonesia that has become a national program and is still being improved today. Stunting is an indicator of the success of community welfare, including education and income. This Healthy Indonesia mission can be realized with efforts and collaboration from government, community and private elements. Comprehensive health development is carried out according to general local conditions and specifically according to a socio-cultural approach. Based on the 2021 SSGI results report, Brebes Regency has a stunting prevalence rate of 26.3%, which is in the top 3 highest prevalence rates after Wonosobo Regency and Tegal Regency. The total number of stunting incidents in Winduaji Village, Paguyangan District, Brebes Regency is still high at 138 cases in 2021. The aim of this research is to analyze and evaluate stunting prevention policies through the role of the Community Feeding Center (CFC) in Winduaji Village, Paguyangan District, Brebes Regency in 2022. This research is qualitative research using the data triangulation method, namely observation, interviews and documentation studies. The informant selection technique used purposive sampling targeting parties involved in the stunting reduction program in Winduaji Village, Paguyangan District, Brebes Regency. These parties are elements of the Village Health Forum (FKD), Healthy Village House (RDS), Community Feeding Center (CFC), and Family Assistance Team (TPK) and the Winduaji Village community. The results of this research also discuss the role of the Community Feeding Center from a collaborative approach involving various stakeholders Penelitian ini membahas tentang peran Community Feeding Center (CFC) dalam mencegah stunting di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Stunting merupakan permasalahan kesehatan di Indonesia yang telah menjadi program nasional dan masih terus ditingkatkan hingga saat ini. Stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan kesejahteraan masyarakat, termasuk pendidikan dan pendapatan. Misi Indonesia Sehat ini dapat terwujud melalui upaya dan kolaborasi dari unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pembangunan kesehatan secara menyeluruh dilaksanakan menurut kondisi umum daerah dan khusus menurut pendekatan sosial budaya. Berdasarkan laporan hasil SSGI tahun 2021, Kabupaten Brebes memiliki angka prevalensi stunting sebesar 26,3%, termasuk dalam 3 besar angka prevalensi tertinggi setelah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Tegal. Jumlah kejadian stunting di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes masih tergolong tinggi yakni sebanyak 138 kasus pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengevaluasi kebijakan pencegahan stunting melalui peran Community Feeding Center (CFC) di Winduaji Desa, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode triangulasi data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan sasaran pihak-pihak yang terlibat dalam program penurunan stunting di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Pihak-pihak tersebut adalah unsur Forum Kesehatan Desa (FKD), Rumah Desa Sehat (RDS), Pusat Pemberian Makanan Masyarakat (CFC), dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta masyarakat Desa Winduaji. Hasil penelitian ini juga membahas tentang peran Community Feeding Center dari pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan
KINERJA PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA MALL PELAYANAN PUBLIK (Studi Komparasi Pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Dan Kabupaten Pati) Fitrianto, Mochamad Rizki; Muhammad, Juang Abdi
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i3.4107

Abstract

Public service is one of the issues in public administration that is interesting to study because it relates to how the government as an actor in government is able to provide optimal services to the public as beneficiaries. Public service is a commercial activity carried out by a group/bureaucracy to assist the community in achieving certain goals. Public Service Performance based on Community Satisfaction Survey at Public Service Malls where the two regions have the same regional characteristics and socio-economic conditions. Social and economic conditions can be assessed based on the HDI or Human Development Index. Rembang Regency and Pati Regency have an HDI at 65.70-68.51 which also means that the HDI is still not good enough, so it is considered quite interesting to study how the performance of public services in public service malls is already running in these two regions. Based on the conditions above, this research was conducted to analyze the performance of public service malls, specifically related to: (a) Assessment of mall public service user satisfaction in Rembang and Pati Regencies. (b) Comparison of the performance of public service malls in Rembang and Pati districts. This research was conducted with reference to the Decree of the Minister of Administrative Reform No.25/N.PAN/2/2004 concerning the general procedure for compiling a community satisfaction index. Mixed methods research design. Keyword: Public Service, Public Service Mall, SKM (Survey Kepuasan Masyarakat).Pelayanan publik merupakan salah satu permasalahan dalam administrasi publik yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan bagaimana pemerintah sebagai aktor dalam pemerintahan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Pelayanan publik merupakan kegiatan komersial yang dilakukan oleh suatu kelompok/birokrasi untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Kinerja Pelayanan Publik berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat pada Mal Pelayanan Publik dimana kedua wilayah tersebut mempunyai kesamaan karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi dapat dinilai berdasarkan HDI atau Indeks Pembangunan Manusia. Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati memiliki IPM sebesar 65,70-68,51 yang berarti juga IPM tersebut masih belum cukup baik, sehingga dinilai cukup menarik untuk mengkaji bagaimana kinerja pelayanan publik di mal pelayanan publik yang sudah berjalan di kedua wilayah tersebut. Berdasarkan kondisi di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja mal layanan publik, khususnya terkait dengan: (a) Penilaian kepuasan pengguna layanan publik mal di Kabupaten Rembang dan Pati. (b) Perbandingan kinerja mal pelayanan publik di Kabupaten Rembang dan Pati. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.25/N.PAN/2/2004 tentang Tata Cara Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Desain penelitian metode campuran.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik, SKM (Survei Kepuasan Masyarakat).
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BUDO KABUPATEN MINAHASA UTARA Onibala, Nancy Melisa; Tendean, Noudy R.P; Alhasni, Rahma A
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2024): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v14i1.4377

Abstract

The development of a tourist village is expected to be equitable in accordance with the concept of sustainable tourism development. Tourism potential exists in Budo village in the form of natural tourism in the form of beaches, underwater and mountains; Cultural Tourism in the form of arts, customs and traditional culinary; Educational Tourism in the form of mangrove forests and underwater potential. Budo village also has handicrafts in the form of Ginto crafts that can be used as souvenirs typical of Budo village. The community has also prepared a home stay for visiting tourists. Collaborative governance is something interesting to study in the development of Budo tourism village, because it involves various local government organisations, Kerta village community, private sector and others. This research uses a qualitative method with a descriptive approach through determining informants using non-probability sampling techniques by purposive sampling.  The results of this study are where the management of Budo Tourism Village still only relies on the community, the contribution of the government and the private sector is still minimal. So it still needs to be improved again for the role of other stakeholders.
KOLABORASI MULTI LEVEL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI 7 PROVINSI DAN 35 KABUPATEN PRIORITAS DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH) Hidayat, Mohamad Taufiq; Kurniasih, Denok; Tobirin, Tobirin
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 4 (2024): Dinamika Governance - JANUARI
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i4.4172

Abstract

The purpose of this research is to describe "collaborative" in poverty alleviation in 7 Provinces and 35 Priority Districts in Indonesia by sampling Central Java province, the parties involved and what poverty reduction strategies are used in Central Java. The method used was descriptive qualitative and the theoretical approach of "Ansell and Gash (2007)" became the basis of this research. The results of the study show that multi-level collaboration in extreme poverty reduction, especially in the Central Java region, has succeeded in reducing the extreme poverty rate both at the provincial and district levels. Leadership is a key factor in the success of this collaboration. This is because it is able to facilitate and cooperate with all components to collaborate. In addition, it provides strong trust, so as to build commitment in all parties to be responsible for their respective duties.
INTERVENSI AKTOR DALAM MEMPENGARUHI FORMULASI KEBIJAKAAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI CILONGOK Saputra, Anggara Setya; Suryoto, Suryoto; Agustina, Alfriansa; Widyaningsih, Faulia
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 4 (2024): Dinamika Governance - JANUARI
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i4.4173

Abstract

The Zoning Policy is the main step and strategy in accelerating the equitable distribution of education and the development of quality learning in schools to welcome the progress of the implementation of planned programs in the field of education to the community. This makes the Zoning Policy process one of the efforts to realize the improvement of the education system which is taken by the general path systematically by the government and educational institutions in improving learning in the world of education in maintaining the balance of the government towards the lives of the people of the nation and state. This research was conducted using exploratory case studies. This research uses a descriptive approach based on the formulation form process in this is a policy from the High School Zoning Policy in Banyumas Regency The collection of data for this research through the process of interviews, observations and documentation. The selection of information is carried out by purposive sampling technique. The informants were selected by purposive sampling according to the purpose of the study. The results showed that in the process of formulating the upper school zoning policy, it was very influential as this system had been implemented in building education in Banyumas Regency, but this was not in accordance with reality. This happens because in one sub-district of Banyumas Regency there is a sub-district that has no access, services or educational facilities, namely Cilongok District. The process of developing alternative options for high school zoning policies in Banyumas Regency It is also necessary to note the ability of involvement of each actor in the development process because it greatly affects the running of the high school zoning policy in Banyumas Regency in accordance with the expectations desired by the government for equitable distribution of education and improvement of the education system based on the zoning system.
POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RAWAT DAERAH ALIRAN SUNGAI (SEKARDADU) DI KABUPATEN BANYUWANGI Suji, Suji; Febriyanti, Puji Erliana; Suryawati, Dina
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 14, No 3 (2024): Dinamika Governance - OKTOBER
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v14i3.5004

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola koordinasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksnakan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi berprestasi masuk dalam nominasi prestasi Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jawa Timur tahun 2023. Program ini merupakan kegiatan yang melibatkan lintas sektor Dinas Pendidikan dengan melibatkan siswa dari semua tingkatan pendidikan, mulai siswa Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, dan pondok pesantren, untuk bersama-sama merawat sungai di sekitar lingkungannya agar tetap bersih dan sehat. Organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam Program Sekardadu ini selain Dinas Pendidikan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Perikanan. Pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif, dimana pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci (key informan) ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu dan informan selanjutnya dilakukan secara snowball. Verifikasi data dilakukan dengan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan teknik analisis data model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana; 2014). Hasil penelitian menunjukan bahwa pola koordinasi pemerintah daerah dalam Program Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi berjalan dengan baik dan lancar, baik secara vertikal maupun horizontal sehingga memperoleh prestasi Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jawa Timur tahun 2023. Terjaminnya pelaksanaan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal adalah dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/33/KEP/429.011/2022 tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi. Koordinasi Bupati dengan struktur di bawahnya dan sebaliknya maupun koordinasi diantara Organisasi Pemerintah Daerah berjalan dengan lancar, baik secara formal maupun informal, online maupun offline, baik di kantor maupun di lapangan. Jadi, koordinasi vertikal maupun horizontal sebagaimana dikatakan Hasibuan (2011) dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga menghasilkan prestasi yang baik. Temuan, pertama lembaga pendidikan masih belum optimal, sehingga partisipasi siswa masih bersifat mobilisasi. Kedua, tidak tersedianya anggaran konsumsi bagi siswa saat melaksanakan program di lapangan.
GOOD GOVERNANCE DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN: STUDI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN ELEKTRONIK Supadno, Supadno
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 14, No 4 (2025): Dinamika Governance - JANUARI
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v14i4.4774

Abstract

Administrasi pertanahan memainkan peranan penting dalam pengelolaan sumber daya tanah melalui empat fungsi utama, yaitu status kepemilikan tanah, nilai tanah, penggunaan tanah, dan pengembangan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan solusi dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia dengan fokus pada penerapan prinsip good governance melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertifikasi elektronik. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari studi literatur dan analisis regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan berupa fragmentasi pengelolaan, ketidaklengkapan data, serta konflik agraria terus menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi dan keadilan administrasi pertanahan. Implementasi PTSL dan sertifikasi elektronik menunjukkan peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, meskipun penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi serta literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada reformasi teknologi dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi faktor kunci untuk menciptakan sistem administrasi pertanahan yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. 
INOVASI METODE PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI APLIKASI SAHAJA ONLINE DI KABUPATEN KEDIRI Shofiyah, Binti; Helpiastuti, Selfi Budi; Pamungkas, Tree Setiawan
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 14, No 3 (2024): Dinamika Governance - OKTOBER
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v14i3.5006

Abstract

Inovasi pelayanan publik merupakan hasil dari tuntutan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang efektif dan efisien. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dengan meluncurkan aplikasi pelayan berbasis android yaitu Sahaja Online. Penelitian ini menggunakan teori atribut inovasi oleh Everett M.Rogers yaitu relative advantages, compability, complexity, trainability, dan observability. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan penentuan pemilihan informan melalui kriteria oleh Sugiyono.  Teknik analisis data menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana melalui kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi aplikasi Sahaja Online berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya keuntungan yang banyak dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kediri berupa efisiensi biaya dan tenaga, efektifitas waktu serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, namun pada inovasi ini masih ditemukan beberapa kendala.
ANALISIS DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA MANGROVE EDU PARK BERBAS PANTAI TERHADAP UMKM DI KOTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR Nugraha, Rizki Priyansyah; Hardjati, Susi
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2024): Dinamika Governance - JULI
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v14i2.4856

Abstract

Tourism in Indonesia has significant potential to support national economic development, particularly through the increase of non-oil and gas revenue. The Edu Park Berbas Pantai tourist area, as one of the leading tourist attractions in the city of Bontang, East Kalimantan, offers substantial opportunities for micro, small, and medium enterprises (UMKM) in the surrounding area to improve their welfare. This research aims to analyze the impact of mangrove forest tourism development on the welfare of UMKM in the region. The method used in this study is a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the development of mangrove forest tourism has had positive impacts, including an increase in the number of tourists and UMKM income, as well as the creation of new job opportunities. However, challenges such as environmental management and active participation by both the government and the community remain issues that need to be addressed. The development of mangrove tourism is expected to continue, involving various stakeholders and paying attention to ecosystem sustainability and the enhancement of UMKM quality, to promote greater community welfare more equitablyKeyword : Tourism Development, Mangrove Forest, UMKM,  Bontang CityPariwisata di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan pendapatan non-migas. Kawasan wisata Edu Park  Berbas Pantai sebagai salah satu obyek wisata unggulan di Kota Bontang  Kalimantan Timur memiliki potensi besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar Kawasan wisata dalam meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengembangan pariwisata hutan mangrove terhadap kesejahteraan UMKM di daerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata hutan mangrove telah memberikan dampak positif berupa peningkatan jumlah wisatawan dan pendapatan UMKM, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Meskipun demikian, tantangan seperti pengelolaan lingkungan dan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat masih menjadi isu yang perlu diatasi. Pengembangan pariwisata mangrove diharapkan dapat terus berlanjut dengan melibatkan berbagai stakeholder, serta memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan pengembangan kualitas UMKM guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Kata Kunci : Pengembangan Pariwisata, Hutan Mangrove, UMKM, Kota Bontang

Page 25 of 35 | Total Record : 343

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 4 (2026): Dinamika Governance - JANUARI (On Going) Vol 15, No 3 (2025): Dinamika Governance - OKTOBER Vol 15, No 2 (2025): Dinamika Governance - JULI Vol 15, No 1 (2025): Dinamika Governance - APRIL Vol 14, No 4 (2025): Dinamika Governance - JANUARI Vol 14, No 3 (2024): Dinamika Governance - OKTOBER Vol 14, No 2 (2024): Dinamika Governance - JULI Vol 14, No 1 (2024): Dinamika Governance - APRIL Vol 13, No 4 (2024): Dinamika Governance - JANUARI Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER Vol 13, No 2 (2023): Dinamika Governance - JULI Vol 13, No 1 (2023): Dinamika Governance - APRIL Vol 12, No 4/Januari (2023): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 4 (2023): Dinamika Governance - JANUARI Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2/Juli (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 2 (2021): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2021): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2020): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 2 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Dinamika Governance Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Dinamika Governance Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Dinamika Governance Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Dinamika Governance Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Dinamika Governance Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Dinamika Governance More Issue