cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Contact Email
jurnaladliya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaladliya@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 19788312     EISSN : 26572125     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan merupakan terbitan berkala ilmiah ini berisi artikel bidang ilmu Hukum yang diterbitkan secara berkala 2 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 199 Documents
 8   9   10   11   12 
PERSFEKTIF SIYÂSAH SYAR’IYYAH TENTANG DARURAT NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Lutfi Fahrul Rizal
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 1 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (854.125 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v14i1.8404

Abstract

AbstractTransmission of the Covid-19 epidemic is a State problem categorized in the defense aspect in the public health sector. Covid-19's handling policy as a health emergency accompanied by a civil emergency policy is considered inappropriate, with reasons for interpretation, problem context, situation, conditions and ways of handling that are completely different. The research method used is Normative-Empirical, which combines facts with legal events that have been arranged in such a way in the context of the problem under study, using the Live Case Study approach, which is a review of cases or the implementation of regulations into events that are still ongoing until now this. The handling of Covid-19 requires serious collaboration between the Government and the people, in Siyasah al-Syar'iyyah this problem can be categorized as a form of jihad. On the one hand the Government must take an appropriate decision and policy for the benefit of the community and on the one hand the community is required to show the attitude of obedience and discipline in carrying out the policies that have been set, by ruling out political primodialism, religious fanaistem and others. AbstrakPenularan wabah Covid 19 merupakan permasalahan Negara yang dikate­gori­kan pada aspek pertahanan pada bidang kesehatan masya­rakat. Kebijakan pe­na­­nganan Covid-19 sebagai keadaan darurat kese­hatan yang didampingi de­n­g­an kebijakan darurat sipil dinilai kurang tepat, dengan alasan interpretasi, kon­teks masalah, situasi, kondisi dan cara penanganan yang berbeda sama sekali. Metode penelitian yang digunakan yaitu Normatif-Empiris, yakni meng­gabung­kan antara fakta dengan peristiwa hukum yang telah diatur sedemikian rupa dalam konteks permasalahan yang dikaji, dengan menggunakan pende­ka­tan Live Case Study, yakni penelaahan terhadap kasus atau implementasi per­atu­ran ke dalam peristiwa yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Pena­nga­nan Covid-19 membutuhkan kerjasama yang serius antara Pemerintah ber­sama dengan rakyat, dalam Siyasah al-Syar’iyyah masa­lah ini dapat dika­tego­ri­kan se­ba­gai bentuk jihad. Pada satu sisi Peme­rintah harus mengambil sebuah ke­­pu­tusan dan kebijakan yang tepat demi kemaslahatan masyarakat dan pada satu sisi pula masya­rakat ditun­tut untuk menunjukkan sikap keta’atan dan ke­di­­­siplinan dalam men­jalanakan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, de­ng­an menge­sampingkan primodialisme politik, fanaistem agama dan yang lain­nya.
KAIDAH HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN RUKHSOH DAN AZIMAH Ahmad Damiri
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.974 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8630

Abstract

Hukum Islam pasca wafatnya Rasulullah saw merupakan produk pemikiran dan ijtihad para fuqaha yang digali dari sumber hukum Islam yang bersifat universal dan permanen. Hukum Islam jenis ini dapat dikatakan sebagai doktrin hukum Islam yang bersifat lokal dan tidak kekal karena ia merupakan jawaban-jawaban yuridis terhadap problematika kehidupan sosial, di dalam Ilmu Fiqh kemampuan seorang mukallaf dalam melaksanakan Ubudiyah selalu dihadapkan pada kondisi dan situasi yang dihadapinya, dimana kondisi dan situasi tersebut dapat mempengaruhi kemampuannya dalam melaksa­na­kan Ubudiyah tersebut. Mengenai situasi dan kondisi para mukallaf yang mendapatkan hambatan dalam melaksanakan kewa­jiban ubudiyah­nya, baik hambatan itu berasal dari dirinya maupun dari luar dirinya, ushul fiqh mengatur kaidah-kaidah ketetapan dan keringanan yang dikenal dengan istilah rukhsoh dan Azimah. Makalah ini berusaha memaparkan secara singkat tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Rukhsoh dan ‘Azimah tersebut.
KEDUDUKAN AKAL DALAM AL-QUR’AN DAN FUNGSINYA DALAM PENDIDIKAN HUKUM ISLAM Dadang Mahdar
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.552 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8621

Abstract

Tulisan ini menjelaskan fungsi akal dalam Al-Qur’an yang bisa digunakan untuk merenungi dan memahami aspek kehidupan, ter­ma­suk dalam pendidikan hukum Islam. Akal tidaklah bisa berdiri sendiri. Akal tetap sangat membutuhkan wahyu sebagai piranti untuk membimbing dan mengarahkan fungsinya. Akal ibarat mata. Mata memiliki potensi untuk melihat suatu benda, namun tanpa cahaya mata tidak dapat melihat apa-apa. Apa­bila ada cahaya, maka mata bisa melihat benda dengan jelas. Demikian pula wahyu menjadi cahaya bagi akal untuk memperoleh kebenaran, tak terkecuali bagi Ilmu Pendidikan Islam. Manusia sebagai pelaku dan sasaran pen­didikan tentu memerlukan alat untuk memperoleh pengetahuan dan kebe­naran. Dalam konteks ini, akal dapat menjadi salah satu alat yang berfungsi untuk mengembangkan Ilmu Pendi­dikan Hukum Islam yang sesuai dengan tuntunan wahyu.
DAMPAK SOSIAL OMNIBUS LAW CIPTA KERJA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Hanifah Az Zahra; Agus Machfud Fauzi
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i1.10294

Abstract

Government policies by legitimizing the presence of the omnibus law on copyright work, socially and legally have an impact on labor and workers. The reason is that this controversial law is considered to be very detrimental to labor and workers. The purpose of this study was to analyze the extent to which social impacts were generated after the government legal sociological perspective of the work copyright omnibus law was passed. This study uses a qualitative approach and descriptive methods and is equipped with literature study data collection. The results of the study conclude that the sociology of law responds to the rejection of the omnibus law on work copyright done by workers and labor because it will have an effect on social impacts that have implications for demonstrations of labor and workers nationally.
TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM FIKIH PIDANA ISLAM J Jaenudin; Enceng Arif Faizal
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v14i2.10122

Abstract

This article aims to answer the economic criminal sanctions in Islamic criminal jurisprudence. Islamic law has regulated criminal acts that are clear and described in the field of jinayah. However, it is necessary to specifically classify economic criminal sanctions. This research uses literature research with content analysis techniques in examining the development of economic crimes in Islamic criminal jurisprudence. The results showed that the arrangement of the fingers was clearly regulated through texts which were called hudud and outside texts which were categorized as ta'zir. This classification is based on whether there are sanctions provisions in the text. Economic crimes in fiqh jinayah are grouped: economic crimes in the hudud category, namely sariqah or robbery, and hirabah or robbery. Second, ta'zir economic crimes, namely corruption, money laundering, smuggling, counter­feiting, fraud, and environmental pollution, the sanctions are given to the level of benefit and ulil amri.
URGENSI KEBERADAAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN SEBAGAI PENGAWAL SUARA KOLOM KOSONG Andika Muhammad Arifin Mooduto; Uu Nurul Huda
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i1.9409

Abstract

This study aims to examine and analyze the active participation of the people as the holder of the highest sovereignty in the implementation of the Regional Head Election (Pilkada) in order to run with justice, with full responsibility and avoid elements of violations. This study uses the juridical normative method with the consideration that the research undertaken seeks to determine the extent to which the reality of the application of a rule. The results of this study conclude that the arrangement regarding the Election Monitoring Institution (LPP) in the Pilkada seems to be positioned as mere informants without sufficient strength, besides that there is also a real condition that if the fate of the LPP is indeed in intersection, they are encouraged to stay alive but are only given a few resources, so that strengthening the LPP is an absolute prerequisite for realizing justice in Pilkada.
PEMIDANAAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL KEPADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM Ahmad Jamaludin; Sayid Mohammad Rifqi Noval
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v14i2.10135

Abstract

Sexual crimes in Indonesia have become increasingly worrying, especially against children, efforts to protect child victims by the government with Perpu No.1 of 2016 which has been passed into Law Number 17 of 2017 concerning child protection. This Perpu provides for additional regulations with castration for sexual crimes against children. The making of this policy was tinged with pros and cons because it was not in accordance with the objectives of punishment and Islamic law. The research method used is normative juridical with quantitative analysis. The purpose of this research is to see the view of the purpose of the punishment of chemical castration which is released to perpetrators of sexual crimes and to see and explain the Islamic legal views of the act of castration. The results of this study are First, the implementation of castration is an act of violence and contrary to the 1945 Constitution, namely Article 28 G paragraph 2 and Article 33 paragraph 1 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. Both Islamic Laws do not speak in writing about castration. The castration penalty stipulated in Law 17 of 2016 is a prohibition which is categorized as a punishment for takzir, because it is made by the state or leaders to overcome sexual crimes against children. The conclusion of this research is that first, castration punishment is a punishment that can violate human rights. Second, castration punishment in Islam is categorized as takzir punishment.
PELAKSANAAN IZIN USAHA SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INVESTASI DI INDONESIA Syifa Al Huzni; Yoghi Arief Susanto
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i1.11850

Abstract

Abstract: The implementation of electronic business licensing with the aim of encouraging and increasing investment in Indonesia. However, the entire process is still not managed online and the sharing of data that has not been integrated between agencies allows the licensing process to still exist and have long obstacles. This study aims to explain the implementation of business providing services in Indonesia according to Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Business Licensing Services and explain the obstacles to investment licensing in Indonesia based on PP No. 24 of 2018 concerning electronic licensing services with legal certainty. This research uses a descriptive-analytical method with a normative juridical approach. This study explains that investment licensing in Indonesia has not gone well because there are still obstacles such as aspects of regulation, system, and management. So this does not provide legal certainty guarantees to investors who will carry out investment activities in Indonesia. It is hoped that this research will provide a solution to the problem of investment and investment licensing in Indonesia.Abstrak: Penyelenggaraan perizinan berusaha secara elektronik oleh pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Namun seluruh proses masih belum diurus secara online dan data sharing yang belum terintegrasi antar instansi mengakibatkan proses perizinan masih menemui hambatan dan birokrasi yang panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi layanan pemberian izin berusaha di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik, dan menjelaskan hambatan perizinan investasi di Indonesia berdasarkan PP No. 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha secara elektronik hubungannya dengan asas kepastian hukum. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan implementasi perizinan investasi di Indonesia belum berjalan baik, karena masih terdapat hambatan-hambatan seperti aspek regulasi, sistem, dan tata laksana. Sehingga hal tersebut belum memberikan jaminan kepastian hukum kepada investor yang akan melakukan aktivitas investasi di Indonesia. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap masalah perizinan investasi dan penanaman modal di Indonesia. 
PRINSIP ISLAM DALAM MELINDUNGI HAK MINORITAS Linda Novianti
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v14i2.10123

Abstract

This study aims to encourage the creation of a sense of security and peace for religious minorities in carrying out their obligations as religious communities. This study shows that minority rights are one of the most difficult problems faced by Muslims in today's context. In fact, minority rights have been regulated in the Al-Quran and were directly practiced by the Prophet Muhammad when leading Medina and confirmed in the form of the constitution of Medina. This study uses a qualitative normative approach. The results of this study conclude that Islam as a religion that teaches its people that plurality and plurality are sunatullah which need not be questioned as long as they do not contradict the principles of faith and human rights. Then Islam observes that the protection of minority rights is the prevention of economic, social, cultural, political and legal discrimination with the aim of equalizing positions without imposing boundaries based on differences from one another.
PENENTUAN BESARAN NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA Riyan Ramdani; Firda Nisa Syafitri
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i1.11874

Abstract

In navigating the household ark, disharmony cannot be avoided, one of which is the result of neglecting rights and obligations that lead to the breakdown of the marriage. One of the consequences was the burden on the husband to pay for the madhiyah, iddah, and mut'ah livelihoods. The wife has the right to request payment of maintenance to the Religious Court if the husband does not fulfill his obligation to provide for his services. This study aims to discuss the legal basis and considerations of the panel of judges in determining the levels of the amount of madhiyah, iddah, and mut'ah. This study uses normative juridical research to examine statutory regulations related to determining the amount of madhiyah, iddah, and mut'ah. The results showed that First. The basis for determining the amount of income for the former husband is adjusted according to the ability of the husband as stated in Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning KHI, Law no. 1 of 1974, and SEMA No. 3 of 2018 Results of the Plenary of Religion point 2 as the refinement of SEMA No. 7 of 2012 number 16 and Article 149 letter b of the KHI. In the case of divorce talak (Article 8 number (3) letter (c) PERMA No. 3 of 2017) the maintenance of mut'ah and iddah is paid together with the pledge of divorce when pronounced by the Petitioner. Second, the judges' judgment regarding the determination of the level of the amount of living is based on, a) the wife does not commit nusyuz, b) the economic condition of the husband, c) based on the consideration of the reasonable needs of each party.

Page 10 of 20 | Total Record : 199

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2025): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 18, No 2 (2024): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 18 No. 2 (2024): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 18 No. 1 (2024): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 18, No 1 (2024): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol 17, No 2 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 17 No. 2 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 1 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 17 No. 1 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 16, No 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 16, No 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 1 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 2 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 1 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 12, No 2 (2018): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 12, No 1 (2018): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 2 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 1 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 8 No. 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan More Issue