Articles
199 Documents
<![CDATA[KEBEBASAN PEKERJA DALAM MENJALANKAN IBADAH DI KAWASAN INDUSTRI ]]>
<![CDATA[Ikhwan Aulia Fatahillah]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 1 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (694.371 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v14i1.8568
<![CDATA[AbstractImplementation of Law No. 13 of 2003 on manpower is interesting to do because the company has violated and does not provide freedom for employees to exercise their religious beliefs. The limitation of worship facilities in the workplace is one of the forms of how the company has no commitment to implementation of the by that have been laid down. The research on freedom of worship of the workers has chosen a place, namely in Bekasi Regency. The purpose of this research is to provide a deep description and understanding of freedom in the conduct of the worship of workers under the Law No. 13 of 2003 on employment in freedom of exercise of religious obligations for the workers in Bekasi regency. This research uses a Quali-tatif method and gives birth to the Keismpulan namely (1) companies that become a site of research in Bekasi has provided the facilities and infrastructure of worship as stipulated Act No. 13 of 2003 on employment in freedom of exercise of religious obligations. Nevertheless, on the other hand, the workers still expect the improvement of the quality and quantity of worship facilities so that it can run the worship more comfortably; and (2) in general, consciousness worships the workers at levels or levels. That is to say, they have faith in God with minimal knowledge of faith. They also carry out religious practices as evidence of the faith itself and as evidence of obedience to God.AbstrakImplementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi menarik dilakukan karena kerapkali perusahaan melanggar dan tidak memberikan kebebasan untuk para pegawai dalam menjalankan keyakinan agamanya. Keterbatasan sarana ibadah di tempat kerja pun merupakan salah satu bentuk bagaimana perusahaan tidak memiliki komitmen terhadap implementasi atauran yang telah diundangkan. Penelitian mengenai kebebasan beribadah kaum pekerja ini memilih tempat, yaitu di Kabupaten Bekasi. Tujuan penelitian ini untuk memberikan deskripsi dan pemahaman secara mendalam mengenai Kebebasan Dalam Menjalankan Beribadah Pekerja Dihubungkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam Kebebasan Menjalankan Kewajiban Beragama Bagi para kaum pekerja di Kabupaten Bekasi. Penelitan ini menggunakan metode kualitatif dan melahirkan keismpulan yakni (1) perusahaan-perusahaan yang menjadi tempat penelitan di Kabupaten Bekasi sudah menyediakan sarana dan prasarana ibadah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Kebebasan Menjalankan Kewajiban Beragama. Namun demikian, di sisi lain, para buruh masih mengharapkan perbaikan kualitas dan kuantitas sarana ibadah sehingga dapat menjalankan ibadah lebih nyaman; dan (2) secara umum, kesadaran beribadah para pekerja berada pada tingkat atau level biasa. Artinya, bahwa benar mereka beriman kepada Allah dengan pengetahuan keimanan yang minimal. Mereka juga melaksanakan praktik agama sebagai bukti dari keimanan itu sendiri dan sebagai bukti ketaatan kepada Allah.]]>
<![CDATA[KONSEP HAKI DALAM HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA BAGI PERLINDUNGAN HAK MEREK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ade Hidayat]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (478.549 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8626
<![CDATA[Dalam hukum ekonomi Islam, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dikenal dengan sebutan Hak Ibtikar. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hak kepemilikan mubtakir terhadap hasil pemikirannya dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Namun demikian apabila hak ibtikar tersebut dikaitkan dengan tabi’at mal dapat ditransaksikan, maka ia dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang ingin berwasiat. Tulisan ini akan menjelaskan secara ringkas tentang konsep hak kekayaan inetelektual dalam hukum Islam dan implementtasinya bagi perlindungan hak merek di Indonesia.]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PADA SEKTOR BISNIS PARIWISATA DI TENGAH PANDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[N Nasrudin]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 1 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (746.807 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v14i1.8564
<![CDATA[Tourism is one of the new style industries, which is able to provide rapid economic growth in terms of employment opportunities, income, standard of living and in activating other production sectors in tourist-receiving countries. While business is an activity to make a profit. In running a business, sometimes there are disputes between business actors and other business actors. Sometimes disputes that occur are due to a party defaulting and the other party feels disadvantaged. Broadly speaking, in Indonesia there are two pathways to resolve disputes namely litigation and non-litigation. The Litigation Path is a settlement effort made in the Court, while the non-litigation path is the settlement effort that is carried out outside the court. This study uses a type of library research, then this study uses a normative qualitative approach. The results of this study conclude that business disputes can occur at any time without exception when the outbreak of Covid 19. For example, the tourism business sector whose turnover has now declined dramatically because there are government regulations that require at home and not traveling. The decline in the turnover of the tourism business sector has made companies negligent, such as not paying full salaries to employees and being late in paying taxes. Such events can lead to disputes between companies and individuals. One of the efforts taken in resolving this dispute was mediation, while the mediation used was electronic mediation considering that the Covid 19 pandemic is not yet over.]]>
<![CDATA[DASAR-DASAR POLITIK ISLAM (Upaya Membangun Paradigma Ilmu Politik Islam) ]]>
<![CDATA[Fauzan Ali Rasyid]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.458 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8631
<![CDATA[Tulisan ini akan menjelaskan tentang polemik tentang sistem pemerintahan yang beragam mulai dari masa Rasulullah SAW. yang hingga masa sekarang. dalam konteks siyasah/politik Islam muncul pula tarik-menarik pemikiran konsep kekuasaan yang mengkutubkan antara hak Allah dan Hak manusia. Pemikiran politik Islam yang direduksi dari konsep kesejarahan dan penafsiran terhadap teks-teks wahyu syarat dengan multi tafsir dan perdebatan, sehingga berujung pada tipologi paradigma ilmu politik Islam. Oleh karena itu, tulisan ini secara ringkas akan memaparkan bagaimana dinamika pemikiran tentang politik Islam dalam ranah fiqih al-syasah.]]>
<![CDATA[MAQASID ASY-SYARIAH PERSPEKTIF PENDIDI-KAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Didi Sumardi]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (609.477 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8622
<![CDATA[Tulisan ini akan menjelaskan metode maqasid asy-syariah sebagai cara untuk menetapkan tujuan hukum syara. Kajian terhadap maqasid as- syariah sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena maqasid asy-syariah dapat menjadi landasan dalam penetapan hukum. ulama usul fikih maqasid asy-syariah disebut juga asrar asy-syariah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara’’, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik didunia maupun di akhirat. Atas dasar itu, tulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran ringkas mengenai metode maqasid asy-syariah baik secara konsepsional dan operasional dalam penetapan hukum syara’.]]>
<![CDATA[PENGARUH LABELLING NEGATIF TERHADAP KENAKALAN REMAJA ]]>
<![CDATA[Asiyah Jamilah]]>;
<![CDATA[Aista Wisnu Putra]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 1 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/adliya.v14i1.8496
<![CDATA[AbstractTeenagers are one of the groups that are very vulnerable to be swept along, they are looking for identity and lifestyle that is most suitable for him. It is not uncommon to cause mistakes and the mistakes they do often cause parents concerns and feelings that are uncomfortable for their environment. These mistakes are what are often referred to as juvenile delinquency. Juvenile delinquency is also known as deviant behavior, namely by the participation of a teenager in illegal behavior. This then reaps the response of the public that these behaviors should not be done by adolescents so that it gives rise to stigma/labels against these adolescents. The purpose of this study is to provide an explanation of the factors underlying the occurrence of juvenile delinquency and provide an overview of the influence of community stigma/labels on juvenile delinquency. the approach used in this paper is qualitative. By using a qualitative approach, it is possible to obtain data especially on stigma or labels, and their effects on juvenile delinquency. The results of the study are that two factors are underlying juvenile delinquency, namely factors originating from the external and factors originating from the internal. Then the label given to a person can influence his behavior, which most of the application of negative labels and stigma (such as criminal), increases deviant behavior and becomes a self-concept.AbstrakRemaja adalah salah satu kelompok yang sangat rentan ikut terbawa arus, mereka sedang dalam fase pencarian jati diri dan jalan hidup yang paling cocok bagi mereka. Yang mana hal ini tidak jarang menimbulkan kesalahan dan kesalahan yang diperbuatnya tidak jarang menyebabkan kekhawatiran orangtua serta menimbulkan perasaan yang tidak nyaman bagi lingkungan mereka. Kesalahan-kesalahan ini lah yang sering disebut dengan istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja dikenal juga sebagai penyimpangan perilaku yaitu dengan berpartisipasinya seorang remaja dalam perilaku ilegal. Hal inilah kemudian menuai tanggapan masyarakat bahwa perilaku-perilaku tersebut tidak seharusnya diperbuat oleh remaja sehingga memunculkan stigma/label terhadap remaja tersebut. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja serta memberi gambaran tentang pengaruh stigma/ label masyarakat terhadap kenakalan remaja. pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimungkinkan untuk mendapatkan data terutama mengenai stigma atau label serta pengaruhnya pada kenakalan remaja. Hasil dari penelitian yakni terdapat dua faktor yang melatar belakangi kenakalan remaja, yaitu faktor yang berasal dari eksternal dan faktor yang berasal dari internal. Kemudian label yang diberikan kepada seseorang dapat mempengaruhi perilakunya, yang mana sebagian besar penerapan label dan stigma yang negatif (seperti kriminal), meningkatkan perilaku yang menyimpang dan menjadi suatu konsep diri.]]>
<![CDATA[GADAI PADA PEGADAIAN SYARI’AH ]]>
<![CDATA[Iwan Setiawan]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.461 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8627
<![CDATA[Tulisan ini menjelaskan tentang konsep gadai (rahn) sebagai perjanjian penyerahan barang atau harta Anda sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan atau barang bergerak lainnya. Gadai dibenarkan baik secara syariat maupun menurut hukum positif. Namun dalam praktiknya ada beberapa praktik gadai yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Atas dasar itu, tulisan ini akan mengupas konsep dan teori gadai serta implementasinya dalam praktik gadai di pegadaian syariah.]]>
<![CDATA[REDISTRIBUSI ZAKAT MELALUI PENDEKATANDIYÂNI DAN QADHÂ’I DALAM HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Aden Rosadi]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (447.262 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8615
<![CDATA[Tulisan ini menjelaskan tentang redistribusi zakat melalui pendekatan diyâni dan bersifat qadhâ’i. Keduanya merupakan sifat hukum yang melekat dalam identitas hukum Islam yang sangat bergantung pada kesadaran beragama masyarakat Islam sendiri, serta institusi-institusi hukum. Pengelolaan zakat di era modern bermetamorfosis dari zakat konsumtif ke zakat produktif seiring dengan penafsiran baru atas teks-teks wahyu tentang zakat. Lebih dari itu, para ahli dan pemerintahan muslim juga mulai melirik zakat sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Tulisan ini akan dijelaskan secara ringkas tentang pendekatan diyâni dan qadhâ’i menjadi penalaran baru dalam proses redistribusi zakat.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK-HAK DASAR ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM ]]>
<![CDATA[Burhanudin Hamnach]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.259 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8632
<![CDATA[Dalam pandangan Islam, perlindungan anak memiliki makna fundamental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak, serta sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan rohani, pembinaan generasi, pembentukan ummat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yuyu Wahyu]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.43 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8623
<![CDATA[Tulisan ini menjelaskan tentang perkembangan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah isu baru atau kebijakan politik hukum yang sudah berlangsung sejak pra penjajahan hingga era reformasi sekarang ini. Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum bisa berjalan masksimal disebabkan oleh banyak faktor, baik sistem dan regulasi maupun mentalitas aparatur penegak hukum. Memasuksi era reformasi ini, kebijakan politik hukum yang paling mencolok adalah adanya tuntutan untuk melakukan perubahan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tulisan ini akan memberikan gambaran singkat tentang perkembangan regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan isu penerapan syariat Islam di Indonesia.]]>
