cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Contact Email
jurnaladliya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaladliya@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 19788312     EISSN : 26572125     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan merupakan terbitan berkala ilmiah ini berisi artikel bidang ilmu Hukum yang diterbitkan secara berkala 2 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 199 Documents
 16   17   18   19   20 
Educational Rights For Children With Special Needs Through Joint Monitoring In Inclusive Education Fatriani, Fenny; Nurhayani, Neng Yani
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v16i2.21334

Abstract

This study aims to analyze the role of inclusive education in increasing access to education and improving the quality of educational services for Children with Special Needs (ABK) as mandated by the Minister of National Education Number 70 of 2009. This research uses a descriptive-analytical method with a case study approach at SD Sains Al Biruni Bandung, the first inclusion school in Bandung. The focus of this study is on community participation, which includes the involvement of parents and accompanying teachers who are directly related to Children with Special Needs (ABK). The results showed that parental involvement and support could be seen in the admission process of new students to school at the time of identification from the Psychologist. The school supports through accompanying teachers who contribute significantly and inform the student activities through a daily report book. The openness of schools in terms of inclusive education plays an essential role in inclusion education. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan inklusi untuk meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagaimana amanat dari Permendiknas Nomor 70 tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus di SD Sains Al Biruni Bandung sebagai sekolah inklusi pertama di kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, peran serta dan dukungan orang tua dapat terlihat pada proses penerimaan siswa baru di sekolah pada saat identifikasi dari Psikolog. Kedua, adanya dukungan sekolah melalui guru pendamping memberikan kontribusi besar serta informasi mengenai aktivitas siswa melalui buku laporan harian. Ketiga, keterbukaan sekolah dalam hal pendidikan inklusi merupakan peran penting terhadap pendidikan inklusi. Adapun fokus dari penelitian ini adalah pada aspek partisipasi masyarakat yang meliputi partisipasi orang tua dan guru pendamping yang berhubungan secara langsung dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
Regulation of Sharia Information Technology-Based Peer-To-Peer Financing Services in POJK No. 10/POJK.05/2022 Noor, Afif; Wulandari, Dwi
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 17 No. 1 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i1.21887

Abstract

The regulation of Sharia Information Technology-Based Peer to Peer Financing Services (LPBBTI) is essential for its operational and supportive role in creating a prudent Sharia LPBBTI ecosystem. In July 2022, the Financial Services Authority issued a new regulation, Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.05/2022, which replaced the previous one. This research analyses the legal relationship, operational procedures, and protection of Sharia LPBBTI users under the latest regulation. The study applied normative juridical research and used relevant legal materials obtained through document studies. The findings reveal that POJK No. 10/2022 regulates the legal relationships between parties and protects service users but does not restrict the relationship between recipients and organisers of Sharia LPBBTI. Additionally, the regulation does not provide alternative dispute resolution mechanisms outside the court and only applies to licensed Sharia LPBBTI operators, leaving illegal operators outside its scope.Pengaturan Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah (LPBBTI) sangat signifikan sebagai pijakan operasional dan untuk mendukung ekosistem LPBBTI syariah yang prudent. Pada bulan Juli 2022, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 yang menggantikan POJK No. 77/POJK.01/2016. Fokus kajian dalam studi ini adalah bagaimana hubungan hukum, operasional, dan perlindungan hukum pengguna LPBBTI syariah diatur dalam peraturan terbaru tersebut? Penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif dengan meng­guna­kan data sekunder yang dilakukan melalui studi dokumen. Dari hasil analisis kualitatif meng­hasilkan temuan bahwa POJK No. 10 Tahun 2022 telah mengatur hubungan hukum para pihak tetapi tidak mengatur hubungan hukum antara penerima dana dengan penye­leng­gara LPBBTI syariah. Adapun beberapa hak pengguna layanan diatur sebagai bentuk per­lindungan hukum. Namun di sisi lain, POJK No. 10 Tahun 2022 tidak menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Aturan yang terdapat dalam POJK No. 10 Tahun 2022 bersifat teknis dan hanya mengatur penyelenggara LPBBTI syariah yang resmi, sehingga tidak mencakup penyelenggara LPBBTI ilegal.
Harmonization of Islamic Legal Institutions into The Indonesian Legal System Mukhlas, Oyo Sunaryo
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v16i1.22726

Abstract

AbstractThis research aims to analyse the basic principles of the development of Islamic law which is open to accepting the integration of various elements of social change and community traditions as long as they do not conflict with the Qur'an and al-Hadith which then become part of the National law. This research is a type of qualitative research with a normative juridical approach. The technique used is library research. The results of this research can be concluded: First, the presence of Islam in the archipelago is accompanied by the teachings it carries, namely in the form of shari'ah and various results of the ijtihad of scholars who have been packaged in fiqh; Second, Islamic law that intersects with muamalah affairs is very flexible and elastic, so it is easily accepted by the wider community; Third, the great traditions of Islam can blend with local traditions which can then give birth to qanun, where Islam encourages innovation in world affairs while still paying attention and tolerance to legal values that live in society; Fourth, social changes that occur in Indonesian society are another aspect of the basic principles that encourage the integration of Islamic fiqh values into the national legal system, thus forcing new innovations that are considered to provide legal certainty, justice and benefit for the community.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip dasar pengembangan hukum Islam yang terbuka dalam menerima pembauran pelbagai unsur perubahan sosial dan tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadist yang selanjutnya menjadi bagian dari hukum Nasional. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: Pertama, kehadiran Islam di bumi nusantara disertai dengan ajaran yang dibawanya, yaitu berupa syari’ah dan berbagai hasil ijtihad para ulama yang sudah dikemas dalam fiqh; Kedua, hukum Islam yang bersinggungan dengan urusan muamalah sangat fleksibel dan elastis, sehingga mudah diterima oleh masyarakat luas; Ketiga, tradisi besar Islam dapat berbaur dengan tradisi lokal yang kemudian dapat melahirkan qanun, di mana agama Islam mendorong untuk berinovasi dalam urusan dunia dengan tetap memperhatikan dan toleransi terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat; dan Keempat, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia merupakan aspek lain dari prinsip dasar yang mendorong terjadinya pembauran nilai-nilai fiqh Islami ke dalam tata hukum nasional, sehingga memaksa adanya inovasi-inovasi baru yang dipandang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
Spatial Planning for Mining Exploitation Rights in Forest Area Hartati, Hartati; Chandra, Febrian; Diar, Adithiya
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 17 No. 1 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i1.22747

Abstract

This study aims to analyse and criticise the application of sustainable development principles in forest spatial planning. The research method used is normative juridical research, and the approach used is the context and statutory approaches. The study results show that law in the primary sector must refer to sustainable development and people's welfare. Forest destruction cannot be considered a consequence of activities in this sector; it also reflects the failure of spatial planning in an area. The embodiment of spatial planning that can realise environmental preservation must lead to how the law exists in the community. The community around the forest area, as the leading actor, plays a crucial role in controlling and protecting the forest, and their involvement is vital for successful environmental preservation. An extraordinary, measurable, planned, and directed spatial arrangement is urgently and significantly needed. This is done so that the living environment is maintained and planned. Good planning is expected to lead to good spatial use, but this requires consistent management so that environmental sustainability remains aligned with spatial planning scenarios.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi tata ruang dalam pinjam pakai kawasan hutan dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di sektor kehutanan harus mengacu kepada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. Kerusakan hutan tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi dari kegiatan di sektor kehutanan, kerusakan tersebut juga mencerminkan gagalnya penataan ruang di suatu daerah. Perwujudan tata ruang yang dapat mewujudkan pelestarian lingkungan hidup harus mengarah kepada bagaimana hukum yang ada di masyarakat, karena masyarakat sekitar Kawasan hutan dapat menjadi aktor utama pengendali dan penjaga hutan itu sendiri. Atas dasar hal tersebut dibutuhkan penataan ruang yang terukur, terencana dan terarah yang bersifat extraordinary, ini dilakukan agar lingkungan hidup tetap terjaga dan terencana. Perencanaan yang baik diharapkan dapat mengarah pada pemanfaatan ruang yang baik, namun hal ini membutuhkan tata kelola yang konsisten agar kelestarian lingkungan hidup tetap sejalan dengan skenario penataan ruang.
Krisis Lahan Pembangunan Bandara Internasional Lombok: Dinamika Dukungan Masyarakat Tanak Awu Saleh, Muhammad; Sunardi, Heru; Sugitanata, Arif
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 17 No. 1 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i1.22880

Abstract

AbstractThis study aims to explore changes in community responses from initial support for development to changes in views along with the development of the Lombok International Airport project in Tanak Awu, Central Lombok. They used the descriptive-analytic method with qualitative research type and social conflict theory popularised by Karl Marx as an analytical scalpel. They conducted in-depth interviews with the community and village officials in Tanak Awu, Central Lombok. This research shows that the people of Tanak Awu initially supported the construction of BIL because it was expected to improve the economy and provide jobs. In addition, the government promised to provide compensation that would not harm the community. However, over time, there was a change in the community's response to the development of BIL. Some factors that led to this change included the non-fulfilment of promises made by the government, recognition of rights, and dissatisfaction with the compensation given. Ultimately, Tanak Awu residents felt pressured by state and customary law in the BIL development process, and despite activities to seek resolution through the judiciary, many community claims were defeated. Although initially supportive, some Tanak Awu community members now feel they have become mere spectators in the BIL development process.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menggali perubahan respon masyarakat dari awal dukungan terhadap pembangunan hingga perubahan pandangan seiring dengan perkembangan proyek Bandara Internasional Lombok di Tanak Awu Lombok Tengah. Menggunakan metode deksriptif-analitik dengan jenis penelitian kualitatif dan teori konflik sosial yang dipopulerkan oleh Karl Marx sebagai pisau bedah analisis serta melakukan wawancara mendalam terhadap masyarakat dan aparatur desa di Tanak Awu, Lombok Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa awalnya, masyarakat Tanak Awu mendukung pembangunan BIL karena diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan memberikan lapangan pekerjaan. Selain itu, terdapat janji dari pemerintah untuk memberikan ganti rugi yang tidak merugikan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan respon masyarakat terhadap pembangu­nan BIL. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan ini antara lain adalah tidak terpenuhinya janji yang diucapkan oleh pemerintah, pengakuan hak, dan ketidakpuasan terhadap besaran ganti rugi yang diberikan. Pada akhirnya, penduduk Tanak Awu merasa tertekan oleh hukum negara dan hukum adat dalam proses pembangunan BIL, dan meskipun ada aktivitas untuk mencari penyelesaian melalui badan peradilan, banyak gugatan masyarakat yang dikalahkan. Meskipun awalnya mendukung, beberapa anggota masyarakat Tanak Awu sekarang merasa bahwa mereka hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan BIL.
Alienation of Labour Regulations in The Job Creation Law With International Human Rights Firdaus, Muhammad Ihsan; Maswandi, Muhammad Laily; AD., Nasron
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 17 No. 1 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i1.23669

Abstract

Job creation regulated in Law 6 of 2023 still leaves legal problems at the norm level, especially regarding workers' rights. This study analyses the workers' rights regulations regulated in the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1976 (ICESCR) and the ILO Convention associated with labour clusters. This research uses normative legal research. The results of this study are first, the rights of workers/labourers regulated in the Eco Covenant and the ILO Convention are the right to work, get a decent wage, not forced to work; leave; the right to be free from forced labour; get weekly breaks; and the role of the state represented by the government to guarantee the rights of workers/labourers. Second, there is a discrepancy between the Eco Covenant and the ILO Convention regarding the regulation of labour in the labour cluster, so it is contrary to human rights principles. The state should pay more attention to the provisions of the Eco Covenant and the related ILO Conventions, and the internal regulation of the employment cluster must be inclined to workers/labourers with a lower bargaining position than employers. Cipta kerja yang diatur dalam Undang-Undang 6 Tahun 2023 masih menyisakan permasalahan hukum dalam tataran norma, khususnya dalam wilayah hak pekerja/buruh. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan tentang hak-hak pekerja/buruh yang diatur dalam Kovenan Ekosob dan Konvensi ILO yang dikaitkan dengan klaster ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pertama, hak-hak pekerja/buruh yang diatur dalam Kovenan Ekosob dan Konvensi ILO adalah hak bekerja; mendapatkan upah yang layak; tidak dipaksa bekerja; cuti; hak terbebas dari kerja paksa; mendapatkan istirahat mingguan; dan peran negara yang direpresentasikan oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak bagi para pekerja/buruh. Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara Kovenan Ekosob dan Konvensi ILO dengan pengaturan ketenagakerjaan yang diatur dalam klaster ketenagakerjaan, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Seharusnya negara lebih melihat lagi kepada ketentuan Kovenan Ekosob dan Konvensi ILO yang terkait dan pengaturan dalam pada klaster ketenagakerjaan harus condong kepada pekerja/buruh yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah daripada pengusaha.
The Dimension of Troso Weaving Craftsman's Copyright Legal Awareness Ismayawati, Any; Aristoni, Aristoni
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 17 No. 1 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i1.23951

Abstract

This research study aims to determine the factors behind the low legal awareness of Troso weaving craftsmen in recording creations and to examine this legal awareness using the approach of Law Number 28 of 2014 and the Sharia Economic Law. The type of method used in this research is sociological juridical based on a qualitative approach. The data sources used are primary data (interviews) and secondary data. The research results show that the legal awareness dimension of some Troso weaving craftsmen in recording creations is still relatively low. The low legal awareness of craftsmen is influenced by factors, namely cognitive and affective. Cognitive is closely related to the level of understanding of the procedures for requesting creation registration, and effectiveness is related to an attitude that tends to be apathetic and skeptical is caused by a mindset pragmatic that is only oriented towards production or sales. The reality of legal awareness shows its application Law Number 28 of 2014 in society has not been fully effective, and if viewed from Sharia Economic Law, the reality of low awareness in recording creations is a form of non-compliance in implementing the principles of benefit and written principles in Islamic law. It is hoped that the results of this research can contribute to raising full awareness of Troso weaving craftsmen in recording their creations so that every work they create in the form of woven motifs will have legal protection and their exclusive rights will not be denied. Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso dalam pencatatan ciptaan serta menelaah kesadaran hukum tersebut dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan basis pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer (wawancara), dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kesadaran hukum sebagian pengrajin tenun Troso dalam pencatatan ciptaan terbilang masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum pengrajin tersebut dipengaruhi oleh faktor yaitu kognitif dan afektif. Kognitif erat kaitannya dengan tingkat pemahaman terhadap prosedur permohonan pencatatan ciptaan, dan afektif berkaitan dengan sikap yang cenderung apatis dan skeptis yang disebabkan mindset pragmatis yang hanya berorientasi pada produksi atau penjualan. Realitas kesadaran hukum tersebut menunjukkan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di masyarakat belum sepenuhnya berjalan efektif, dan apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah realitas rendahnya kesadaran dalam pencatatan ciptaan merupakan bentuk ketidakpatuhan dalam pengamalan prinsip kemaslahatan dan prinsip tertulis dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menumbuhkan kesadaran penuh pengrajin tenun Troso dalam pencatatan ciptaan sehingga setiap karya ciptaannya berupa motif tenun nantinya memiliki perlindungan hukum dan hak eksklusifnya tidak teringkari.
Modus Operandi And Criminal Policy of Sexual Violence in Islamic Boarding Schools Jamaludin, Ahmad
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 17 No. 2 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i2.24793

Abstract

This paper presents a research on the modus operandi of perpetrators of sexual violence in Islamic boarding schools, exploring the reasons and objectives behind these acts, as well as the criminal law policies applicable to these offenders. Sexual violence in these Islamic boarding schools requires prevention and intervention through a legal paradigm. Understanding the patterns of sexual violence in Islamic boarding schools is important to identify regulations and criminal sanctions for the perpetrators. It also helps to identify legal protections available to the victims. This research employs a socio-legal method that is analyzed descriptively and qualitatively, to provide answers to the issues discussed in this research. The findings of this research indicate that the modus operandi of sexual violence in Islamic boarding schools can be executed through persuasion, coercion, promises of marriage, transfer of knowledge, taking responsibility, or facilitating education up to university level, thereby deceiving and manipulating the victims into committing such immoral acts. Moreover, criminal law policies on sexual violence have been regulated by the Wetboek van Strafrecht, the Child Protection Law, Domestic Violence Law, the Sexual Violence Law, and the Criminal Code, with various forms of sanctions and protections, aimed at providing protection and justice for victims. Tulisan ini merupakan penelitian tentang modus operandi pelaku kekerasan seksual di Pesantren, apa alasan dan tujuan pelaku melakukan kekerasan seksual serta bagaimana kebijakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual di pesantren. Kekerasan seksual dipesantren memerlukan pencegahan dan penanggulangan dengan paradigma hukum, oleh karenanya perlunya diketahui modus operandi kekerasan seksual di pesantren agar dapat mengkualifikasikan regulasi mana dan sanksi pidana apa yang relevan diterapkan terhadap pelaku juga dapat memetakan perlindungan hukum apa yang bisa didapat korban kekerasan seksual di pesantren. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal yang dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah modus operandi kekerasan seksual dipesantren dapat dilakukan dengan membujuk rayu, memaksa mengiming-imingi akan dinikahi, ditransfer ilmu, bertanggung jawab dan akan memfasilitasi pendidikan sampai perguruan tinggi sehingga korban terperdaya dan mau melakukan perbuatan asusila tersebut. Selain itu kebijakan hukum pidana kekerasan seksual telah diatur oleh wetboek van strafrecht, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU TPKS dan KUHP dengan bentuk sanksi dan perlindungan yang beragam dengan tujuan memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.
The Role of Jurisprudence in The Application of Substitute Heirs Concept in Indonesia Burhanuddin, Burhanuddin
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 17 No. 2 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i2.29271

Abstract

The position of successor heirs in Indonesia lacks clear legal regulations, necessitating reliance on jurisprudence as a guiding framework for law enforcement officials. This study explores the benefits of jurisprudence in shaping the development of successor heirs' rights in Indonesia. Employing a normative juridical approach, the research relies on descriptive analysis and library research. The findings highlight two significant advantages of jurisprudence in this context. Firstly, jurisprudence clarifies material legal aspects by integrating provisions concerning successor heirs into Indonesia's legal system, notably through Article 185 of the Compilation of Islamic Law. This integration fosters legal coherence and clarifies successor heirs' rights and obligations. Secondly, jurisprudence aids in formal legal aspects by ensuring the completeness of administrative data for inheritance litigation in the Religious Court. This enhances procedural fairness and facilitates efficient resolution of cases involving successor heirs. Jurisprudence contributes to legal certainty, fairness, and societal benefits in inheritance matters. Its role in interpreting and supplementing existing laws underscores its importance in navigating legal complexities and ensuring justice for successor heirs in Indonesia. Posisi ahli waris pengganti di Indonesia membutuhkan perhatian mendalam karena ketidakjelasan dalam peraturan hukum yang mengaturnya. Kurangnya regulasi secara eksplisit mengenai ahli waris pengganti menuntut pihak penegak hukum untuk mengandalkan sumber hukum lain sebagai pedoman dalam penyelesaian kasus terkait. Yurisprudensi menjadi penting dalam membantu hakim memutuskan kasus-kasus semacam itu. Penelitian ini bertujuan untuk menggali manfaat kaidah yurisprudensi terhadap ahli waris pengganti dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, menggunakan pendekatan yuridis normatif serta metode analisis deskriptif dan penelitian perpustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa kaidah-kaidah hukum yurisprudensi memberikan kejelasan terhadap kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum Indonesia, termasuk melalui Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, yurisprudensi juga membantu dalam aspek formalitas hukum dengan memastikan kelengkapan data administratif untuk proses peradilan di Pengadilan Agama. Dengan demikian, yurisprudensi dianggap dapat memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum bagi masyarakat terkait kasus kewarisan yang melibatkan ahli waris pengganti

Page 20 of 20 | Total Record : 199

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2025): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 18, No 2 (2024): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 18 No. 2 (2024): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 18, No 1 (2024): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 18 No. 1 (2024): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 2 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 17 No. 2 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 1 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 17 No. 1 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 16, No 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 16, No 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 1 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 2 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 1 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 12, No 2 (2018): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 12, No 1 (2018): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 2 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 1 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 8 No. 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan More Issue