cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Contact Email
jurnaladliya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaladliya@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 19788312     EISSN : 26572125     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan merupakan terbitan berkala ilmiah ini berisi artikel bidang ilmu Hukum yang diterbitkan secara berkala 2 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 199 Documents
 15   16   17   18   19 
KONSEP HAKI DALAM HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA BAGI PERLINDUNGAN HAK MEREK DI INDONESIA Hidayat, Ade
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 8 No. 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8626

Abstract

Dalam hukum ekonomi Islam, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dikenal dengan sebutan Hak Ibtikar. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengu­mumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peratu­ran perundang-undangan yang berlaku. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hak kepemilikan mubtakir terhadap hasil pemi­kirannya dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Namun demikian apabila hak ibtikar tersebut dikaitkan dengan tabi’at mal dapat ditran­saksikan, maka ia dapat diwarisi jika pemilik­nya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang ingin ber­wasiat. Tulisan ini akan menjelaskan secara ringkas tentang kon­sep hak kekayaan inetelektual dalam hukum Islam dan implement­tasinya bagi perlindungan hak merek di Indonesia.
GADAI PADA PEGADAIAN SYARI’AH Setiawan, Iwan
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 8 No. 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8627

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang konsep gadai (rahn) sebagai perjanjian penyerahan barang atau harta Anda sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan atau barang bergerak lainnya. Gadai dibenarkan baik secara syariat maupun menurut hukum positif. Namun dalam praktiknya ada beberapa praktik gadai yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Atas dasar itu, tulisan ini akan mengupas konsep dan teori gadai serta implementasinya dalam praktik gadai di pegadaian syariah.
INVESTASI PADA KOPERASI SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN (Analisisterhadap Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) Huruf j Yang Terdapat Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian) Al-Hasan, Fahadil Amin
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 8 No. 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8628

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah salah satu fungsi negara untuk mengatur masyarakatnya demi men­ca­pai sebuah kesejahteraan dan keadilan di depan hukum. Begi­tupun halnya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-undang ini di buat demi tercapainya kesejahteraan dan keadialan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, keadilan tersebut seakan tersembunyi ketika ter­dapat Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j pada Undang-undang ini yang melarang koperasi berinvestasi pada sektor riil, yang kita ketahui bahwa core dari Koperasi Syariah (Eko­nomi Syariah) adalah sektor riil. Sehingga kehadiran ke­dua pasal tersebut perlu untuk dikaji dan ditelaah ulang. Kajian dan telaah tersebut di dasarkan pada logika hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai induk dari semua pera­turan perundang-undangan, serta beberapa teori yang berhu­bungan dengan keduanya.
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAANMURABAHAH,MUDHARABAHDAN MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM Tripalupi, Ramadhani Irma
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 8 No. 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8629

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah. Selain itu, juga akandiuraikan se­ca­ra garis besar tentang bagaimana cara bank menanggulangi pembiayaan bermasalah yang dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif/kuratif. Dalam praktiknya, penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah tidaklah mudah. Namun tulisan ini akan memaparkan secara ringkas tentang metode restrukturisasi pembiayaan murabahah sebagai alternatifpenyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah.
KAIDAH HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN RUKHSOH DAN AZIMAH Damiri, Ahmad
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 8 No. 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8630

Abstract

Hukum Islam pasca wafatnya Rasulullah saw merupakan produk pemikiran dan ijtihad para fuqaha yang digali dari sumber hukum Islam yang bersifat universal dan permanen. Hukum Islam jenis ini dapat dikatakan sebagai doktrin hukum Islam yang bersifat lokal dan tidak kekal karena ia merupakan jawaban-jawaban yuridis terhadap problematika kehidupan sosial, di dalam Ilmu Fiqh kemampuan seorang mukallaf dalam melaksanakan Ubudiyah selalu dihadapkan pada kondisi dan situasi yang dihadapinya, dimana kondisi dan situasi tersebut dapat mempengaruhi kemampuannya dalam melaksa­na­kan Ubudiyah tersebut. Mengenai situasi dan kondisi para mukallaf yang mendapatkan hambatan dalam melaksanakan kewa­jiban ubudiyah­nya, baik hambatan itu berasal dari dirinya maupun dari luar dirinya, ushul fiqh mengatur kaidah-kaidah ketetapan dan keringanan yang dikenal dengan istilah rukhsoh dan Azimah. Makalah ini berusaha memaparkan secara singkat tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Rukhsoh dan ‘Azimah tersebut.
DASAR-DASAR POLITIK ISLAM (Upaya Membangun Paradigma Ilmu Politik Islam) Rasyid, Fauzan Ali
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 8 No. 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8631

Abstract

Tulisan ini akan menjelaskan tentang polemik tentang sistem pemerintahan yang beragam mulai dari masa Rasulullah SAW. yang hingga masa sekarang. dalam konteks siyasah/politik Islam muncul pula tarik-menarik pemikiran konsep kekuasaan yang mengkutubkan antara hak Allah dan Hak manusia. Pemi­kiran politik Islam yang direduksi dari konsep kesejarahan dan penafsiran terhadap teks-teks wahyu syarat dengan multi tafsir dan perdebatan, sehingga berujung pada tipologi paradigma ilmu politik Islam. Oleh karena itu, tulisan ini secara ringkas akan memaparkan bagaimana dinamika pemikiran tentang politik Islam dalam ranah fiqih al-syasah.
PEMENUHAN HAK-HAK DASAR ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM Hamnach, Burhanudin
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 8 No. 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8632

Abstract

Dalam pandangan Islam, perlindungan anak memiliki makna funda­mental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk me­lakukan perubahan nasib anak, serta sebagai pendekatan kom­­prehensif bagi manusia dalam pendidikan rohani, pem­bina­an generasi, pemben­tukan ummat, dan pembangunan bu­daya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan pera­daban.
Peran Perempuan dalam Pencegahan Kekerasan Terorisme dan Radikalisme Achmad, Adang Darmawan; Qotadah, Hudzaifah Achmad; Abdul Aziz, Muhammad Sophy; Al Anshary, Abdurrahman Achmad
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i2.9244

Abstract

There have been several instances of terrorism in Indonesia, including multiple suicide bombs, shootings, and other acts that have threatened public safety and impeded governmental functions. This issue has resulted in anxiety and insecurity, posing a threat to people's lives, particularly women's. As a result, all parties involved, especially women, must take adequate measures to anticipate and address these issues. Women are one of the possible individuals who can play a strategic role in limiting the spread of violent terrorism and extremism. They are also one of the most vulnerable groups. A thorough qualitative method is used in this article to examine the role of women in averting violent terrorism and radicalism. Following the findings of the study, it was discovered that a woman can play a significant role in violence prevention if she can create a happy home environment that always promotes good and moderate religious values that are in accordance with the real teachings of Islam. Thus, individuals and families are the primary representatives of either the anti-terrorism and anti-radicalization awareness campaign.Di berbagai daerah di Indonesia, telah banyak terjadi serangkaian peristiwa ekstremisme radikal, termasuk bom bunuh diri, penembakan, dan lain sebagainya yang mengusik keselamatan masyarakat dan kegiatan pemerintah. Fenomena ini jelas melahirkan rasa takut dan ketidakamanan yang mengusik berbagai elemen kehidupan masyarakat. Kare­nanya, pihak terkait, termasuk perempuan, perlu melakukan respon yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Perempuan dapat menjadi salah satu figur poten­sial yang mempunyai peran strategis dalam membantu pencegahan terorisme, kekerasan dan radikalisme. Makalah ini berfokus pada peran perempuan dalam pencegahan kekerasan terorisme dan radikalisme dimana penulis menggunakan metode kualitatif penuh dengan merujuk kepada sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian dan kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa seorang perempuan berperan penting dalam pencegahan kekerasan jika perempuan tersebut mampu membangun lingkungan kehidupan keluarga yang harmonis dan senantiasa menekankan norma-norma keagamaan yang baik dan moderat sesuai dengan ajaran Is­lam yang sebenarnya. Maka, individu dan keluarga merupakan pendukung utama pro­gram kewaspadaan terhadap bahaya terorisme dan radikalisme.
URGENSI KEBERADAAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN SEBAGAI PENGAWAL SUARA KOLOM KOSONG Mooduto, Andika Muhammad Arifin; Huda, Uu Nurul
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i1.9409

Abstract

This study aims to examine and analyze the active participation of the people as the holder of the highest sovereignty in the implementation of the Regional Head Election (Pilkada) in order to run with justice, with full responsibility and avoid elements of violations. This study uses the juridical normative method with the consideration that the research undertaken seeks to determine the extent to which the reality of the application of a rule. The results of this study conclude that the arrangement regarding the Election Monitoring Institution (LPP) in the Pilkada seems to be positioned as mere informants without sufficient strength, besides that there is also a real condition that if the fate of the LPP is indeed in intersection, they are encouraged to stay alive but are only given a few resources, so that strengthening the LPP is an absolute prerequisite for realizing justice in Pilkada.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN DAN PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUCIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KREDITUR Ramdhani, Fahmi Ali
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i1.9939

Abstract

The facts on the ground are that there are often problems due to legal consequences due to the non-registration of fiduciary guarantees by financial institutions. This study aims to determine consumer legal protection measures when fiduciary collateral is not registered at the Fiduciary Registration Office. This study also aims to examine the legal consequences of the withdrawal and confiscation of fiduciary collateral objects that are not registered at the Fiducia Registration Office by PT. Suzuki Finance Indonesia. This study uses a normative juridical method with descriptive-analytical research specifications through a statutory approach. Based on this study, it is concluded that consumer dispute resolution can be pursued through the court or outside the court based on the decision of the disputing parties. One of the legal protections and obligations in using fiduciary guarantees for finance companies was the first issuance of PP No.21 of 2015, Permenkeu No. 130 / PMK.010 / 2012, and POJK 29/2014. The legal consequence of not registering the object of the fiduciary guarantee is that the fiduciary guarantee has not been born so that the legal consequences attached to the fiduciary guarantee do not apply.

Page 17 of 20 | Total Record : 199

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2025): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 18, No 2 (2024): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 18 No. 2 (2024): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 18, No 1 (2024): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 18 No. 1 (2024): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 2 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 17 No. 2 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 1 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 17 No. 1 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 16, No 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 16, No 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 1 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 2 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 1 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 12, No 2 (2018): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 12, No 1 (2018): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 2 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 1 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 8 No. 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan More Issue