cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Contact Email
jurnaladliya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaladliya@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 19788312     EISSN : 26572125     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan merupakan terbitan berkala ilmiah ini berisi artikel bidang ilmu Hukum yang diterbitkan secara berkala 2 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 199 Documents
 16   17   18   19   20 
Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System Jamaludin, Ahmad
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i2.13910

Abstract

The punishment policy in the form of chemical castration for perpetrators of sexual crimes is a confusing policy when viewed from the perspective of a double-track system. The application of castration sanctions is contrary to the purpose of action sanctions in the double-track system because it does not aim to restore the perpetrators, but rather to provide a deterrent effect and retaliation. So that the chemical castration policy is wrong because it is not in accordance with following the principle of action sanctions in the double-track system. The research method used is normative juridical using primary and secondary data and then analyzed qualitatively. This study aims to find out about the double-track system and to determine the action of chemical castration in the perspective of the double-track system. The results of this study show, First in the double-track system, the criminal system is known in two ways, namely, through legal sanctions and witnesses of action, legal sanctions are oriented towards revenge for their behavior while action sanctions are oriented towards improving the perpetrators so that they can be accepted back in the community. The two sanctions for castration are not included as witnesses for acts in the double-track system, because the basic idea is to improve the perpetrators, while chemical castration is more directed at retaliation. This research can be a reference for criminal law policymakers so that the legal policy does not get out of the basic idea of criminal law itself. Kebijakan pemidanaan berupa sanksi tindakan kebiri kimia bagi palaku kejahatan seksual menjadi kebijakan yang membingungkan jika dilihat dalam perpektif double track system. Penerapan sanksi tindakan kebiri kimia bertolak belakang dengan tujuan dari sanksi tindakan dalam sistem double track system dikarenakan tidak bertujuan memulihkan pelaku, namun lebih kepada pemberian efek jera dan pembalasan. Sehingga kebijakan kebiri kimia menjadi kebijakan yang keliru karena tidak sesuai dengan prinsip sanksi tindakan dalam sistem double track system. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang double track system dan untuk mengetahui tindakan kebiri kimia dalam per­spektif double track system. Hasil penelitian ini menunjukan, Pertama dalam sistem double track system, sistem pemidanaan dikenal dengan dua jalan yakni melalui sanksi hukum dan saksi tindakan, sanksi hukum berorientasi pada upaya balas dendam terhadap prilakunya sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada perbaikan pelaku agar bisa diterima kembali di masyarakat. Kedua saknsi tindakan kebiri tidak terma­suk saksi tindakan dalam double track system, sebab ide dasarnya perbaikan terhadap pelaku sedangkan kebiri kimia lebih mengarah kepada pembalasan. Penelitian ini dapat menjadi referensi pembuat kebijakan hukum pidana agar kebijakan hukum tersebut tidak keluar dari ide dasarnya hukum pidana itu sendiri.
Preliminary Study of Juridical Aspects of Renewable Energy Draft Law In Indonesia: An Academic Perspectives Al Hakim, Rosyid Ridlo; Ariyanto, Eko; Arief, Yanuar Zulardiansyah; Sungkowo, Aming; Trikolas, Trikolas
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v16i1.14063

Abstract

AbstractEnergy is an absolute necessity used in the survival of daily human life. The need for electrical energy in Indonesia continues to increase with economic growth and population increase. Indonesia's electricity demand is projected to increase more than seven times to 1,611 TWh in 2050. Through Commission VII of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), the Indonesian government is drafting a Renewable Energy (RE) Bill. This rule provided a more detailed and in-depth explanation of the rules in terms of developing New and Renewable Energy (NRE) in Indonesia. This study critically reviews the formal juridical or regulatory aspects of Indonesia's Renewable Energy law (called RUU-EBT). This writing methodology is based on a literature review and data collected from relevant regulations and proposes the conclusion from relevant and expected regulations.AbstrakEnergi merupakan kebutuhan mutlak yang digunakan dalam kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Kebutuhan listrik Indonesia diproyeksikan meningkat lebih dari 7 kali lipat menjadi 1.611 TWh pada tahun 2050. Pemerintah Indonesia melalui Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini sedang menyusun RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Aturan ini dibuat untuk memberikan penjelasan yang lebih detail dan mendalam tentang aturan dalam hal pengembangan EBT di Indonesia. Kajian ini memberikan tinjauan kritis terhadap aspek yuridis formal atau regulasi dari undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (disebut RUU-EBT) di Indonesia. Metodologi penulisan ini didasarkan pada tinjauan pustaka (review paper) yang berkaitan dengan tujuan studi ini, serta data yang dikumpulkan dari peraturan hukum yang relevan dan mengusulkan kesimpulan dari peraturan hukum yang relevan dan diharapkan.
Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional Akmal, Diya Ul; Madda, Syafrijal Mughni
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v16i1.17089

Abstract

Abstract: The need for workforce Indonesian citizens to work abroad. The government, as a representative of the state, must be able to provide protection and fulfillment of rights to these Indonesian Migrant Workers. Political rights are right mandated by the Constitution. This study determines the problems, especially the General Election (Pemilu) conducted abroad. This is necessary because to fulfill constitutional rights, maximum planning can minimize the occurrence of the same problem in future elections. This research uses the normative juridical method with secondary data obtained through literature study. The data obtained will be processed and narrated using words scientific logic. Legally, the laws and regulations in Indonesia accommodate the political rights of Indonesian Migrant Workers. The problem that occurs is that the implementation of the General Election has not accommodated every voting right owned by the community in the form of a Permanent Voter List. The lack of vigilance of the Overseas Election Committee also has to sacrifice many rights that the community has. Additionally, additional legal instruments are needed to regulate elections abroad because the challenges faced are not easier than implementation at home. Political education must also be increasingly socialized as a form of fulfilment of Political Rights. It is hoped that in the future there will be plans that can increase the sense of nationalism for Indonesian Migrant Workers and the implementation of Constitutional Rights can be carried out properly in the construction of the Indonesian rule of law.Abstrak: Kebutuhan akan pekerjaan memaksa Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah sebagai representasi negara harus dapat memberikan per­lindungan dan pemenuhan hak kepada Pekerja Migran Indonesia tersebut. Hak Politik menjadi salah satu hak yang diamanatkan oleh Konstitusi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perma­salahan khususnya Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan di luar negeri. Hal ini diperlu­kan karena dalam upaya pemenuhan Hak Konstitusional, perencanaan yang maksimal dapat meminimal­kan terjadinya per­masa­lahan yang sama pada Pemilu kedepannya. Peneliti­an ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustaka­an. Data yang didapatkan akan diolah dan dinarasikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Secara substansi hukum, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah mengakomodir Hak Politik bagi Pekerja Migran Indonesia. Permasalahan yang terjadi yaitu pelaksanaan Pemilu yang masih belum mengakomodir setiap hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk Daftar Pemilih Tetap. Kurang sigapnya Panitia Pemilihan Luar Negeri juga harus mengor­ban­kan banyak hak yang dimiliki oleh masya­rakat. Sebagai pembaharuan, dibutuh­kan instrumen hukum tambahan untuk mengatur Pemilu di luar negeri karena tantangan yang dihadapi tidak lebih mudah daripada pelaksana­an di dalam negeri. Pendidikan politik pun harus semakin disosialisasikan sebagai salah satu bentuk pemenuhan Hak Politik. Diharapkan kedepannya setiap pembaharuan yang di­rencana­kan dapat mening­kat­kan rasa nasionalisme bagi Pekerja Migran Indonesia dan peng­imple­men­tasian Hak Konstitusional dapat dijalankan dengan baik dalam konstruksi Negara Hukum Indonesia.
Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender Ridho, Muhammad Rosyid; Hakim, Moh. Riza Taufiqul; Khasanah, Uswatul
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v16i1.18021

Abstract

AbstractThe study aims to determine the forms of discrimination experienced by men when they become victims of sexual violence and to determine the discriminatory treatment of men victims of sexual violence from a gender equality perspective. The study uses a literature method with a gender approach, namely the theory of gender equality. The results of this study, namely, the forms of discriminatory treatment experienced by men as victims of sexual violence are 1) Handling of victims of sexual violence by law enforcers who tend to ignore and slow down and prioritize women. 2) Laws that are more inclined towards women as victims of sexual violence. 3) The lack of social institutions that focus on providing assistance to male victims of sexual violence, both in terms of education and victim recovery. 4) Negative response from society towards male victims of sexual violence. In terms of gender equality, male victims of sexual violence do not have the same access to justice as women, both in terms of handling rights as victims of sexual violence and in legal instruments and law enforcement.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh laki-laki ketika menjadi korban kekerasan seksual serta untuk mengetahui perlakuan diskriminatif terhadap laki-laki korban kekerasan seksual perspektif kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan gender yakni teori kesetaraan gender. Hasil dari penelitian ini yakni, bentuk perlakuan diskriminasi yang dialami laki-laki sebagai korban kekerasan seksual adalah: 1) Penanganan korban kekerasan seksual oleh penegak hukum yang cenderung mengabaikan dan lambat dan lebih memprioritaskan perempuan. 2) Perangkat aturan hukum yang lebih condong kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual. 3) Minimnya lembaga sosial yang fokus terhadap pemberian bantuan kepada laki-laki korban kekerasan seksual baik dalam hal edukasi maupun pemulihan korban. 4) Respon negatif dari masyarakat terhadap laki-laki korban kekerasan seksual. Dari segi kesetaraan gender, laki-laki korban kekerasan seksual tidak memiliki access to justice yang sama dengan perempuan baik dalam hak-hak penanganan sebagaimana korban kekerasan seksual maupun dalam instrumen hukum dan penegakan hukum.
Analisis Kualitas Layanan Kunjungan Online dalam Pemenuhan Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Bangli Mianggi Vanyantari, A.A. Istri Agung
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v16i1.18026

Abstract

AbstractThis research aims to analyze the quality of service and the constraints faced in providing online visiting services to fulfill the rights of prisoners at the Bangli Prison. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. The type of research conducted is empirical legal research. The data acquired includes primary and secondary data. Primary data are obtained directly from objects studied, including observations and interviews with the head and staff of the Prison Security Unit and inmates related to the implementing online visit services at the Bangli Prison. While secondary data is sourced from library materials intended to help complete various legal concepts in primary legal materials, namely Government Regulation Number 32 of 1999 regarding Terms and Procedures for Implementing the Rights of Inmates. The results of this study indicate that the quality of online visiting services at the Bangli Prison has implemented five dimensions that can measure service quality, including tangibility (of physical aspect), reliability, responsiveness, assurance, and empathy. However, in its implementation, several obstacles were found in the form of limited facilities and infrastructure, the absence of treatment funds, and inmates families not having virtual-visit accounts. So it can be concluded that from the five dimensions, the quality of online visiting services at the Bangli Prison is still lacking in the physical dimensions.AbstrakTujuan penelitian dalam penulisan ini untuk menganalisis kualitas layanan dan kendala-kendala yang dihadapi pada pemberian layanan kunjungan online dalam pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Bangli. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian yang dilaku­kan adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research). Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi hasil observasi dan wawancara terhadap Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR), Staf KPR dan narapidana terkait pelaksanaan layanan kunjungan online di Rutan Kelas IIB Bangli. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang ditujukan untuk membantu melengkapi berbagai konsep hukum pada bahan hukum primer yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan kunjungan online di Rutan Kelas IIB Bangli sudah menerapkan kelima dimensi yang dapat mengukur kualitas layanan, di antaranya tangible (fisik), reliability (kehandalan) responsiveness (daya tanggap) assurance (jaminan), dan empathy (empati). Namun, pada pelaksanaannya ditemu­kan beberapa kendala berupa terbatasnya sarana dan prasarana, tidak adanya dana perawatan, dan masih ada keluarga narapidana yang tidak memiliki akun whatsapp. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan kunjungan online di Rutan Kelas II B Bangli masih kurang dalam hal dimensi tangible (fisik). 
Proteksi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Hofifah, Hofifah
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v16i2.18275

Abstract

The relocation of the State Capital requires the existence of binding legal rules, inseparable from the main purpose of the existence of a constitution is the protection of Human Rights. Considering that prior to the transfer of IKN these areas already had indigenous people, it must be ensured that IKN Law does not contain discrimination and protects the rights of indigenous peoples as part of human rights.. This paper aims to examine the extent to which human rights protection is guaranteed in the IKN Law. This research uses normative juridical with the IKN Law as the object of research. The IKN Law has provided protection for certainty and human rights guarantees in several articles related to guaranteeing customary cultural heritage and guaranteeing a decent life, but this law has not succeeded in providing socio-economic guarantees for indigenous peoples from the impacts of the development of the IKN, accompanied by not giving equal democratic rights to the IKN community in choosing their leaders which will have an impact on economic discrimination between immigrant communities and indigenous peoples and deprivation of the people's democratic right to choose their own leaders, so the essence of democracy will not be achieved.Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mengharuskan adanya aturan hukum yang mengikat, tidak terlepas dari tujuan utama dari adanya konstitusi adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Mengingat sebelum adanya pemindahan IKN daerah-daerah tersebut telah memiliki penduduk asli, maka harus dipastikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) tidak mengandung diskriminatif serta melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari HAM. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keterjaminan proteksi HAM dalam UU IKN. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian dogmatik dengan UU IKN sebagai objek penelitian. UU  IKN sudah memberikan proteksi kepastian dan keterjaminan HAM dalam beberapa pasal terkait keterjaminan warisan budaya adat dan keterjaminan hidup layak, akan tetapi UU ini belum berhasil memberikan keterjaminan sosial ekonomi terhadap masyarakat adat dari dampak pembangunan IKN, disertai tidak diberikannya hak demokrasi yang sama bagi masyarakat IKN dalam memilih pemimpinnya yang akan berdampak pada diskriminatif ekonomi antara masyarakat pendatang dan masyarakat adat serta terampasnya hak demokrasi masyarakat untuk memilih sendiri pemimpinnya, dengan begitu esensi dari demokrasi tidak akan tercapai.
Complaint Offense Application Effectiveness against the Creator's understanding of Copyright Infringement Adhitama, Miftahul Rizky
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v16i1.18682

Abstract

With a broad scope of Copyright in Indonesia, its regulation must develop progressively following human behavior development, including overcoming the offense against it. This writing presents the effectiveness of applying complaint offense and factors that affect its effectiveness. This research uses the empirical juridical approach. This study found that the complaint offense does not necessarily prohibit law enforcement officials from initiating investigations without any complaint, at least until the case is filed. A synergy between the state and individuals (creators) will suppress the number of copyright infringements in Indonesia. Based on the widespread practice of piracy in society, the factor inhibiting the effectiveness of law enforcement lies in the lack of understanding of the concept of copyright protection. Law enforcement can only take action against copyright offenders by confirming the embodiment between the expression of the complainant's copyrighted work and the alleged one. Copyright Law enforcement still needs the presence of practical means and adequate infrastructure to minimize basic reporting errors due to mis­recog­nizing the characteristics of copyright infringement.Dengan cakupan Hak Cipta yang luas di Indonesia, pengaturan tentangnya harus berkembang secara progresif mengikuti perkembangan perilaku manusia, termasuk mengatasi pelanggaran terhadapnya. Tulisan ini memaparkan efektivitas penerapan delik aduan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Studi ini menemukan bahwa delik aduan tidak serta merta melarang aparat penegak hukum memulai penyelidikan tanpa adanya pengaduan, setidaknya sampai gelar perkara dilakukan. Sinergi antara negara dan individu (pencipta) akan menekan angka pelanggaran hak cipta di Indonesia. Berdasar­kan maraknya praktik pembajakan di masyarakat, faktor penghambat efektifitas penegakan hukum terletak pada kurangnya pemahaman tentang konsep perlindungan hak cipta. Penegak hukum hanya dapat menindak pelanggar hak cipta dengan menegaskan perwujudan antara ekspresi karya berhak cipta pelapor dan yang diduga. Penegakan hukum Hak Cipta masih membutuhkan adanya sarana praktis dan infrastruktur yang memadai untuk meminimalkan kesalahan pelaporan dasar karena salah mengenali karakteristik pelanggaran hak cipta.
Penerapan Beban Pembuktian dalam Woeker Ordonantie 1938 Untuk Membuktikan Adanya Ketidakseimbangan dalam Suatu Perjanjian Minabari, Amir
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v16i2.19356

Abstract

The public's need for financing is increasing, both for consumption and productive purposes. Along with this need, many individual financing services provide loans with an easy and fast process. Many times, in urgent situations, debtors are not aware of the high loan interest, which eventually ensnared them.  This study aims to analyse the pieces of evidence according to the provisions of the 1938 Woekerordonantie, where the creditor is burdened with proof to refute the alleged law regarding the situation by the creditor by taking advantage of the lack of consideration (lichtzinnig), lack of experience (onevaren), and the urgency (noodtoestand) of the debtor. This study examined laws and regulations using the normative-descriptive research method, including the Kotamobagu District Court decision and other supporting library materials or secondary data. The result of this research is the evidence in the Woekerordonantie of 1938 is balanced. Both of parties, the debtor and creditor, need to prove their own stance.  The debtor is burdened with proof regarding the existence of an extraordinary imbalance of obligation, giving rise to legal allegations that the creditor has abused the weaknesses of the debtor. On the other hand, the creditor is only burdened with proof if the debtor succeeds in proving the allegations by evidencing that he did not abuse the debtor or the debtor has considered the consequences of the agreement.Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan dewasa ini kian meningkat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, dan seiring dengan kebutuhan tersebut, juga telah banyak penyedia jasa pembiayaan dari perorangan yang menawarkan pinjaman dengan proses yang mudah dan cepat, namun disisi lain ternyata bunga yang diterapkan kepada si peminjam sangat tinggi, sehingga perlu untuk menge­tahui perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada si peminjam apabila tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut, khususnya dalam hal membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban pembukti­an menurut ketentuan woeker­ordo­nantie 1938, di mana kreditur dibebani pembuktian untuk membantah persangkaan undang-undang mengenai adanya penya­lah­gunaan keadaan oleh kreditur dengan memanfaatkan kurang pertimbangan (lichtzinnig), kurang pengalaman (onevaren), serta keadaan terdesak (noodtoestand) dari debitur, dengan metode penelitian deskriptif normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. serta peraturan perundang-undangan, di mana Penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Kotamobagu. Hasil penelitian ini adalah beban pembuktian dalam woekerordonantie 1938 ternyata berimbang, di mana debitur yang pertama dibebani pembuktian mengenai adanya ketidak­seimbangan prestasi yang luar biasa, sehingga menimbulkan persangkaan undang-undang, bahwa kreditur telah menyalahgunakan kelemahan debitur, sedangkan kreditur baru dibebani pembuktikan apabila debitur berhasil membuktikannya, dengan cara membuktikan ia tidak menyalah­gunakan kelemahan debitur atau sebenarnya debitur telah memper­tim­bangkan akibat perjanjian. 
Kontradiksi Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sunardi, Dian
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v16i2.20368

Abstract

Based on the Republic of Indonesia Constitution, 1945, the authority of judicial review in Indonesia is currently held by two judicial institutions, the Supreme Court and the Constitutional Court. One of the problems raised from this overlapping jurisdiction between the two institutions is the disparity in judicial review decisions, and they even tend to be contradictory. The purpose of this paper is to analyze the background of the issue regarding the cause of the contradiction that arises from the judicial review decision of the Supreme Court and the judicial review decision of the Constitutional Court. The research methodology in this writing uses the normative juridical method, namely by describing problems through literature and regulations related to the problem.  The conclusions obtained in this paper are: the cause of the contradiction of the judicial review decisions of the Supreme Court and the Constitutional Court is due to the equality of the two institutions, the absence of legal provisions that require the Supreme Court to conduct judicial reviews to refer to the judicial review decisions of the Constitutional Court and the application of the principle of freedom for judges in conducting judicial proceedings. There are several concepts to answer the problem, namely: giving the sole judicial review authority to the Constitutional Court, or eliminating the Constitutional Court so that the judicial review authority is back to the Supreme Court.Pengujian undang-undang merupakan suatu hal baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan judicial review saat ini diemban oleh dua lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Putusan-putusan hasil judicial review yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut tidak luput dari permasalahan, seperti adanya kontradiksi antara putusan judicial review dari kedua lembaga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis latarbelakang permasalahan berkenaan dengan sebab terjadinya kontradiksi yang muncul dari putusan judicial review Mahkamah Agung dan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi. Adapun metodologi penelitian dalam penulisan ini meng­gunakan metode yuridis normatif yakni dengan menggambarkan permasalahan melalui kepustakaan dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini yakni: sebab terjadinya kontradiksi putusan judicial review Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diakibatkan kesetaraan kedua lembaga, belum adanya ketentuan hukum yang mewajibakan Mahkamah Agung dalam melakukan judicial review merujuk pada putusan judicial review Mahkamah Konstitusi dan penerapan asas bebas bagi hakim dalam melakukan proses peradilan. Terdapat beberapa konsep untuk menajwab permasalahan yakni: penggabungan satu atap kewenangan Judicial review di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga court of law secara utuh; menghilangkan kelembagaan Mahkamah Konstitusi sehingga kewenangan judicial review berada di Mahkamah Agung dan menjadikan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan kehakiman.
Dampak Penafsiran Konstitusi Terhadap Perkembangan Politik Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Ramdani, Alwi Khoiri; Hulwanullah, Hikam
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v16i2.20586

Abstract

This study aims to investigate the dynamics of legal politics in the creation of a particular judicial body with the power to resolve election disputes in local government elections (elections); the influence of constitutional interpretation, which has the potential to become the main legal politics governing the power of state institutions. This study examines normative legal issues, the evolution of legal politics, legislation, historical context, constitutional court rulings, and the idea of the institution's ability. Beginning with the interpretation of the constitution about the dynamics of the meaning of the implementation of elections and the process for resolving election result disputes, the prospect for the legitimacy of the Constitutional Court's ability to settle disputes over election results is impacted by the evolution of the interpretation of article 22E paragraph (2) of the 1945 Constitution, which most recently surfaced. The reason for this is that the definitions of elections and general elections have become synonymous. As a result, article 24C of the 1945 Constitution systematically covers the ability to resolve disputes over election results.Penelitian ini bermaksud menggali dinamika politik hukum dalam pembentukan badan peradilan khusus yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota (pemilihan); serta pengaruh penafsiran konstitusi yang berpeluang menjadi politik hukum dasar kewenangan lembaga negara menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis perkembangan politik hukum peraturan perundang-undangan, latar belakang dan pertimbangan Penafsiran konstitusi dalam Putusan MK serta konsep kewenangan lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan. Hasil penelitian menunjukan adanya pasang surut politik hukum penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, ditandai dengan adanya perkembangan penafsiran konstitusi yang berdampak pada beberapa kali perubahan perundang-undangan. Dinamika pemaknaan penyelenggaraan pemilihan serta mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan diawali adanya penafsiran konstitusi yang memasukkan pemilihan dalam rezim pemilihan umum (pemilu); kemudian menegaskan pemisahannya; hingga terakhir adanya peluang peng­gabungan kembali pemilihan dalam rezim pemilu sebagai pilihan model keserentakan yang konstitutional berdasarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Perkembang­an penafsiran Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang terakhir muncul berpengaruh pada peluang adanya legitimasi kewenangan MK menyelesaikan sengketa hasil pemilihan. Pasalnya, pemaknaan pemilu dan pemilihan telah melebur menjadi satu, sehingga secara sistematis kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilu dalam Pasal 24C UUD 1945 dapat melingkupi kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan. 

Page 19 of 20 | Total Record : 199

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2025): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 18, No 2 (2024): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 18 No. 2 (2024): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 18, No 1 (2024): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 18 No. 1 (2024): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 2 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 17 No. 2 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 1 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Vol. 17 No. 1 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 16, No 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 16, No 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 1 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 2 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 1 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 12, No 2 (2018): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 12, No 1 (2018): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 2 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 1 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 8 No. 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan More Issue