cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
EKSPOSE
Contact Email
jurnalekspose@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 14122715     EISSN : 26154412     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics
EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, a scientific journal for disseminating results of conceptual research or studies on law and education, is published two times (June and December) a year. The EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan is managed by the Institute for Research and Community Service (LPPM) at Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
Arjuna Subject : -
Articles 215 Documents
 16   17   18   19   20 
REORIENTASI KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PRINSIP SUPREMASI KONSTITUSI Hasibuan, M. Fadly; Rumesten, Iza
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.2713

Abstract

The background of the writing on the Reorientation of Judicial Review Authority in the Constitutional Court based on the Principle of Constitutional Supremacy is attributed to the potential neglect of the constitution in legislation due to the numerous overlaps and contradictions between the Constitutional Court's decisions on law testing and the Supreme Court's decisions on testing legislation against the law, subsequently causing legal uncertainty and injustice for seekers of justice. The dual-tier testing model or the dualism of judicial review authority, which is not integrated into a single institution, raises many problems in practical terms and is assessed to impact the neglect of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The aim of this research is to analyze, identify, and discover the legal concepts that should be related to the reorientation of judicial review authority in the Constitutional Court based on the principle of constitutional supremacy in the future. The research method used in this study is normative juridical, and the research findings suggest the need for legal reforms to integrate the judicial review authority in the Constitutional Court as an institution of legal justice or court of law and the Supreme Court as an institution of court of justice focusing on legal issues and the application of law outside the testing of legislation through the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 24A paragraph (1) and Article 24C paragraph (1) for the enforcement of constitutional supremacy throughout legislation.Latar belakang tulisan tentang Reorientasi Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi adalah disebabkan karena potensi pengabaian konstitusi dalam peraturan perundang-undangan dengan banyaknya tumpang tindih dan kontradiksi antara putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan putusan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang di Mahkamah Agung yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Model pengujian dua atap atau dualisme kewenangan judicial review yang belum terintegrasi dalam satu lembaga menimbulkan banyak permasalahan ditataran praktik dan dinilai berdampak pada pengabaian terhadap konsitusi UUD NRI 1945. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengidentifikasi dan menemukan konsep hukum yang seharusnya terkait reorientasi kewenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip supremasi konstitusi yang seharusnya dimasa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan hasil penelitian menjawab bahwa diperlukan pembaharuan hukum untuk menjadikan kewenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi secara terintegrasi sebagai lembaga peradilan hukum atau court of law, dan menjadi Mahkamah Agung sebagai Lembaga court of justice yang fokus menangani persoalan hukum dan penerapan hukum diluar pengujian perundang-undangan melalui amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C Ayat (1) demi penegakan supremasi konstitusi UUD NRI 1945 dalam seluruh peraturan perundang-undangan.
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 Maslul, Syaifullahil
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i1.5903

Abstract

Problematika penyelesaian sengketa hasil Pilkada dimulai pada saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 . Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lahir UU 8/2015. UU 8/2015 sebagaimana dimaksud mengamanatkan untuk membentuk badan peradilan khusus pilkada. Pembentukan ini dijadwalkan paling lambat sebelum dilaksanakan Pilkada serentak pada Tahun 2024. Selama belum dibentuk badan peradilan khusus pilkada kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.Sampai tahun 2022, badan peradilan khusus pilkada tidak pernah terwujud, padahal pelaksanaan Pilkada semakin dekat. Melalui putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 menyatakan Pasal 157 UU 8/2015 yang inkonstitusional. Penelitian ini hendak menyoal penyelesaian sengketa hasil pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan masa depan kewenangan enyelesaian sengketa hasil pilkada. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pembentukan badan peradilan khusus pilkada tidak akan pernah terjadi. Terjadi perubahan signifikan dalam proses dan pemaknaan Pilkada.sifat kewenangan  a quo telah berubah dari yang bersifat sementara menjadi permanen.
PEMAHAMAN KONSEP BELAJAR MENINGKAT MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM: EKSPERIMENT DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA A., Aisyah; Nursyam, Aisyah; S., Sirwanti; H, Harisma; Novianty, Rina
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i1.6280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas media interaktif berbasis PAIKEM untuk mengoptimalkan pemahaman konsep belajar siswa SMP Negeri 4 Awangpone. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan analisis inferensial di tes Mann-Whitney didapat poin Asymp.sig (2-tailed) post-test < 0,05 dimana poin signifikansi yakni berkisar 0,000 yang berarti H0 tidak diterima serta Ha diterima, maknanya model pembelajaran PAIKEM efektif pada skill pemahaman konsep belajar siswa. Selanjutnya diperoleh perolehan tes effect size sebesar 1,5 yang artinya termasuk pada kategori besar, serta perolehan analisis persentase respons siswa pada gaya pembelajaran PAIKEM didapatkan perolehan berkisar 80,08% (Kategori Sangat Efektif). Menurut bagian itu bisa disimpulkan bahwasannya penerapan model pembelajaran PAIKEM efektif pada skill pemahaman konsep belajar siswa kelas VII SMPN Awangpone.
DIALEKTIKA AKAL DAN WAHYU: PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM S, Samsuddin; K, Kurniati; M, Misbahuddin
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.2767

Abstract

Islam in its form has two forms. First, Islam as an ideal transcendental religious system. That is as stated in various Islamic sciences which are the result of the interpretation or contextual understanding of the ulama' of the Qur'an and the example of the Prophet Saw. Second, Islam is reflected in the historical reality of Muslim culture, civilization and society. This means how Islam as a religion that contains divine teachings can be spoken and implemented by humans, so that to be able to translate the message of Allah through the Qur'an as a book of guidance for Muslims, it is necessary to have a thought or study of science to understand the message conveyed by the Qur'an, so that the Qur'an can be grounded in each of the heartstrings of Muslims.Islam dalam wujudnya memiliki dua bentuk. Pertama, Islam sebagai sistem keagamaan yang bersifat transendental yang ideal. Yaitu sebagaimana tertuang dalam berbagai ilmu keislaman yang merupakan hasil interpretasi atau pemahaman secara kontekstual para ulama’ terhadap Al- Qur’an dan keteladanan Rasulullah Saw. Kedua, Islam yang tercermin dalam realitas sejarah kebudayaan, peradaban dan masyarakat muslim. Ini artinya bagaimana Islam sebagai agama yang memuat ajaran-ajaran Ilahi dapat dibahasakan dan dilaksanakan oleh manusia, sehingga untuk dapat menerjemahkan pesan Allah melaui Al-Qur’an sebagai kitab tuntunan umat Islam, maka perlu adanya suatu pemikiran atau kajian ilmu untuk memahami pesan yang disampaikan Al- Qur’an, sehingga Al-Qur’an dapat membumi di masing-masing hati sanubari umat Islam. 
PEMBELAJARAN BERBASIS DIGITAL TERHADAP MAHASISWA PRODI PAI PASCA PANDEMI COVID-19 Satir, Muhammad; Sulaiman, Umar; Bunyamin, Bunyamin
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i1.5881

Abstract

AbstractThe aim of this research is to investigate students' perceptions of digital-based learning after the Covid-19 pandemic, and to explore students' challenges in digital-based learning after the Covid-19 pandemic. The type of research used in this research is qualitative research. Qualitative research focuses on natural phenomena or events. The research subjects were students of the PAI study program of IAIN Sorong West Papua. The research procedure carried out in this research was collecting data in the form of observation, interviews and documentation. In this research, the data analysis used consists of 3 stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that digital-based learning gets a positive response from students. This learning makes it easier and faster for students to understand and master the material. This learning also increases student productivity and motivation in studying. This learning is also easy, effective and flexible to use and provides benefits in learning. The challenges of this learning are related to network availability and internet data packages, time limitations, network disruptions and wasteful data usage.AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran berbasis digital pasca pandemi covid-19, dan ntuk mengeksplor tantangan Mahasiswa dalam pembelajaran berbasis digital pasca pandemi covid-19. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif fokus terhadap fenomena atau peristiwa secara alami. Subjek penelitian adalah mahasiswa prodi PAI IAIN Sorong Papua Barat. Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan terdiri dari 3 tahap yaitu reduksi data, presentasi data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis digital mendapatkan respon positif dari mahasiswa. Pembelajaran ini memberi kemudahan dan kecepatan terhadap mahasiswa dalam memahami dan menguasai materi. Pembelajaran ini juga meningkatkan produktivitas dan motivasi mahasiswa dalam belajar. Pembelajaran ini juga mudah, efektif dan fleksibel digunakan dan memberikan manfaat dalam pembelajaran. Tantangan dari pembelajaran ini berkaitan dengan ketersediaan jaringan dan paket data internet, keterbatasan waktu, gangguan jaringan dan pemakaian data yang boros.
ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GENERASI Z DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG Tiya, Taura
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.5187

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penggunaan media sosial yang cenderung didominasi oleh remaja atau dikenal dengan sebutan generasi Z. Maraknya kasus pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menunjukkan bahwa khsususnya generasi Z belum menyadari aturan-aturan yang termuat dalam UUITE, sehingga tidak mematuhi peraturan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang mampu mengukur kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan prospek kuantitatif. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat generasi Z Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam menggunakan media sosial berdasarkan data empiris yang berbentuk numerik/angka. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial di Provinsi Kep. Bangka Belitung tergolong sangat tinggi ditunjukkan dari skor rata-rata yaitu sebesar 61,01 masuk dalam kategori sangat tinggi. Adapun rincian sebaran tingkat kesadaran masyarakat hukum generasi Z dalam menggunakan media sosial yaitu sebesar 55% masyarakat memiliki kesadaran hukum sangat tinggi dan 45% memiliki kesadaran hukum tergolong tinggi. Bangka Belitung tergolong sangat tinggi ditunjukkan dari skor rata-rata yaitu sebesar 61,01 masuk dalam kategori sangat tinggi. Adapun rincian sebaran tingkat kesadaran masyarakat hukum generasi Z dalam menggunakan media sosial yaitu sebesar 55% masyarakat memiliki kesadaran hukum sangat tinggi dan 45% memiliki kesadaran hukum tergolong tinggi. Bangka Belitung tergolong sangat tinggi ditunjukkan dari skor rata-rata yaitu sebesar 61,01 masuk dalam kategori sangat tinggi. Adapun rincian sebaran tingkat kesadaran masyarakat hukum generasi Z dalam menggunakan media sosial yaitu sebesar 55% masyarakat memiliki kesadaran hukum sangat tinggi dan 45% memiliki kesadaran hukum tergolong tinggi.
PERAN MANAJEMEN KESISWAAN DALAM MENGATASI DROP OUT PESERTA DIDIK Mangenre, Muhammad Fadli; Kadir, Agussalim; Makkarateng, Ma'adul Yaqien
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i1.6832

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Manajemen Kesiswaan dalam Mengatasi Drop Out Peserta Didik. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Barebbo Kab. Bone. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran manajemen kesiswaan dalam mengatasi drop out peserta didik di SMPN 1 Barebbo Kab. Bone dimulai dari, analisis kebutuhan siswa untuk mengetahui jumlah siswa yang akan diterima, orientasi dilakukan  pihak sekolah untuk mengajak siswa mengenal berbagai fasilitas sekolah dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan agar siswa bisa nyaman berada dilingkungan baru. Pembinaan dan pengembangan dilakukan pihak sekolah di SMPN 1 Barebbo untuk memberikan perhatian lebih, dukungan, apresiasi dan fasilitas yang baik agar bakat dan minat siswa bisa dioptimalkan. Adapun cara pihak sekolah di SMPN 1 Barebbo dalam mengatasi drop out siswa dengan mengidentifikasi awal untuk mengetahui perilaku peserta didik untuk diberikan perhatian lebih. Melakukan program pencegahan untuk membantu peserta didik mengatasi hambatan akademik, sosial, dan emosional. Melakukan pengawasan dan bimbingan, melibatkan orang tua untuk mengetahui masalah, melakukan evaluasi untuk mengetahui program yang telah diimplementasikan dalam mengatasi drop out.
ISLAMIC PERSPECTIVE IN THE FULFILLMENT OF PRISONERS' HEALTH RIGHTS AS A GOVERNMENT RESPONSIBILITY B, Burhanuddin; M, Maskawati; M, Andriani
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.3188

Abstract

This study aims to determine the government's responsibility in fulfilling the rights to health services for prisoners. The primary data in this study were obtained through an empirical (nondoctrinal) approach in Watampone Class IIA Prison and analyzed qualitatively descriptively in an Islamic perspective based on the theory of Maqoshid Al Shari'ah. The results showed that state responsibility is a constitutional obligation of the state, especially the government to strive for the fulfillment of prisoners' rights. In the conception of Hifz al Nafs, this responsibility is a form of protection / safeguarding the human soul not only for the general public but also for prisoners (prisoners) with the fulfillment of their rights as human beings.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pendekatan empirik (nondoktrinal) pada Lapas Kelas IIA Watampone dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam perspektif Islam yang bertumpu pada teori Maqoshid Al Syari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara merupakan kewajiban konstitusional negara terutama untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak narapidana. Dalam konsepsi Hifz al Nafs, tanggung jawab ini merupakan bentuk perlindungan/menjaga jiwa manusia bukan saja bagi masyarakat umum tetapi juga bagi warga binaan pemasyarakatan (narapidana) dengan jalan pemenuhan hak-haknya sebagai manusia.
Islam dan Keragaman: Isu Mayoritas dan Minoritas Beragama F, Firdaus; Aksa, Andi Syahri Juwita; Azilah, Mutiah; Syah, St. Diniah; Kahar, Harniati
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i2.6250

Abstract

This study discusses Islam and Diversity, which aims to describe the issue of religious majorities and minorities. The Qur'an provides guidance in responding to religious diversity, the importance of maintaining an attitude of tolerance, and mutual respect among human beings. The relationship between the majority and the minority has complex dynamics, where Muslims in Indonesia are often considered to have a dominant influence in social, political, and cultural aspects. Meanwhile, minority communities often face challenges in the form of marginalization, discrimination, and difficulties in practicing their beliefs freely. Therefore, it is important for the majority group to create an inclusive space and protect the rights of minorities, while minorities strive to participate in the decision-making process. Through interfaith dialogue and education based on tolerance, it is hoped that relations between religious communities can be more harmonious, building a just and peaceful society.    Kajian ini membahas tentang Islam dan Keragaman, yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai isu mayoritas dan minoritas beragama. Al-Qur’an memberikan petunjuk dalam menyikapi keberagaman beragama, pentingnya menjaga sikap toleransi, dan saling menghormati antar umat manusia. Relasi antara mayoritas dan minoritas memiliki dinamika yang kompleks, dimana umat Islam di Indonesia, sering kali dianggap memiliki pengaruh dominan dalam aspek sosial, politik, dan budaya. Sementara itu, komunitas minoritas sering menghadapi tantangan berupa marginalisasi, diskriminasi, dan kesulitan dalam menjalankan keyakinan mereka secara bebas.  Oleh karena itu, penting bagi kelompok mayoritas untuk menciptakan ruang inklusif dan melindungi hak-hak minoritas, sambil minoritas berupaya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui dialog antaragama dan pendidikan yang berbasis toleransi, diharapkan hubungan antar umat beragama dapat terjalin lebih harmonis, membangun masyarakat yang adil dan damai.
Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Nursyam, Andi Resky; Sulfian, A. Sultan; Bahri, Andi Syamsul; Bahri, Nurmaelya
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i2.7019

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone memiliki peran penting dalam perlindungan pekerja anak dengan melakukan pengawasan dan memastikan implementasi undang-undang serta hak-hak pekerja anak terpenuhi. Langkah-langkah yang diambil meliputi sosialisasi kepada dunia usaha, pencegahan dan penghapusan pekerja anak melalui inovasi HAK ADIK (Hak Anti Diskriminasi), peningkatan kapasitas pegawai Dinas Ketenagakerjaan, serta monitoring tenaga kerja secara berkala ke perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem perlindungan hukum bagi pekerja anak dengan peningkatan pemahaman publik, penguatan pengawasan, dan kerjasama lintas sektor yang lebih efektif.

Page 18 of 22 | Total Record : 215

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER Vol. 24 No. 1 (2025): Juni Vol. 23 No. 2 (2024): Desember Vol. 23 No. 1 (2024): Juni Vol 22, No 2 (2023): Desember Vol. 22 No. 2 (2023): Desember Vol 22, No 1 (2023): Juni Vol 21, No 2 (2022) Vol 21, No 1 (2022) Vol 20, No 2 (2021) Vol 20, No 1 (2021) Vol 19, No 2 (2020) Vol 19, No 1 (2020) Vol. 18 No. 2 (2019) Vol 18, No 1 (2019) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 1 (2017) Vol 16, No 1 (2017) More Issue