cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,
Contact Email
taufik.qman@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 20852339     EISSN : 26547252     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 166 Documents
 11   12   13   14   15 
Penerapan Prinsip Indemnitas dan Subrogasi Dalam Klaim Asuransi Umum Purgito Purgito; R.A. Diah Irianti Permana
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i2.34982

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan-aturan  hukum terkait prinsip indemnitas dan prinsip subrograsi dalam perjanjian asuransi dan penerapan prinsip indemnitas dan prinsip subrograsi dalam penyelesaian sengketa asuransi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitan hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip  indemnitas diatur dalam  Pasal 246  KUHD dan Pasal 31 UU No.14 Tahun 2014. Sedangkan prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHD dan Pasal 1400 KUHPer. Prinsip indemnitas dan subrogasi tidak dapat diterapkan secara penuh dalam pemenuhan keberimbangan pembayaran klaim dan pada asuransi umum karena adanya kendala yaitu kejujuran sempurna. Penerapan prinsip indemnitas dalam penyelesaian sengketa asuransi sulit diwujudkan karena adanya kendala yaitu tidak dapat dijalankan sendiri tanpa dukungan prinsip subrogasi dan prinsip kontribusi.
Utang Yang Berasal Dari Putusan Arbitase Internasional Sebagai Syarat Mengajukan Pailit Maddenleo T Siagian
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i2.34944

Abstract

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu berdasarkan keputusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Namun, tidak ada kepastian mengenai keputusan arbitrase internasional atau asing yang memenuhi syarat utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Studi ini melakukan penelitian yuridis normatif-empiris. Pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach) adalah tiga pendekatan yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang yang dihasilkan dari arbitrase internasional (asing) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, serta Putusan Nomor 46/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. dan Nomor 36/PDT. SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. memenuhi syarat sebagai utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih setelah proses eksekusi selesai dilakukan.
Upaya Pemenuhan Hak dan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Willy Wilara; Mitro Subroto
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i2.34984

Abstract

Pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik menjadi urgensi yang perlu diperhatikan oleh Lembaga pemasyarakatan sehingga Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk memenuhi hak-hak tersebut dikarenakan Narapidana yang memiliki kebutuhan khusus menyebabkan mereka memiliki keterbatasan dibandingkan narapidana lainnya, narapidana penyandang disabilitas memerlukan perhatian dan perlakuan khusus. Oleh karena itu tujuan penelitian ini ialah mengkaji upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak dan perlakuan khusus terhadap narapidana penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikenal sebagai penelitian dengan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa kepustakaan dan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak narapidana disabilitas sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ialah  menyediakan prasarana fisik yang standar, menjamin kepastian hukum, memberkali dengan pengetahuan yang sesuai, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang isu disabilitas, menyediakan fasilitas pusat layanan disabilitas, menhormati martabat dan identitas, memberikan aksebilitas, memberikan pelayanan Kesehatan, memberikan Pendidikan, memeberikan rehabilitasi. Dalam pemebuhan hak tersebut terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi seperti anggaran saranan dan prasaranan fisik, regulasi, pengetahuan atau sumber daya, koordinasi antar Lembaga terkait.
Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Otong Syuhada
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i2.34945

Abstract

Pembentukan sebuah negara didasarkan kepada keinginan rakyat secara bersama melalui kesepakatan polititk dalam   mencapai tatanan kehidupan yang teratur. Penelitian dilakukan dalam rangka membahas dan menganalisa sejauhmana konsep Trias Politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, dijalankan secara penuh dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.  Dalam konsep Tria Politica dibentuknya tiga poros kekuasaan negara yaitu, lembaga kepresidenan, lembaga pembentuk undang-undang dan lembaga kehakiman pada dasarnya bertujuan untuk menjaga agar terjadi keseimbangan dalam mengelola pemerintahan. Ketiga poros kekuasaan tersebut mempunyai peranan berbeda, namun memegang kedudukan strategis, dan diharapakan dapat saling melakukan kontrol. Namun demikian pada kenyataannya tidak semua lembaga-lembaga tersebut memiliki sepenuhnya fungsi dan kewenangan sebagaimana konsep utama Trias Politika, akibatnya seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan, over kewenangan dan terjadi subordinasi. Adapun penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan UU dan pendekatan konseptual. Data yang digunkan adalah data sekunder. Dari hasil penelaahan ternyata penyebab tidak berjalannya konsep Trias Politica salah satunya karena adanya regulasi yang memberikan kewenangan fungsi legislatif kepada eksekutif dimana presiden diberikan hak untuk mengusulkan rancangan UU, mengeluarkan PERPPU sebagai pengganti UU produk legislatif serta dimilikinya hak prerogratif.  Maka dari itu penulis menyarankan untuk dilakukan kajian kembali terhadap ketentuan tersebut khususnya menyangkut kewenangan Presiden.
Relevansi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Dalam Sengketa Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Kevin Bhaskara Sibarani; Luthfi Waskitojati
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i2.35034

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memeriksa dan memutus upaya hukum pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan. Adanya gugatan pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan di PTUN didasarkan pada pertimbangan penyelenggaraan lelang dilaksanakan oleh KPKNL sebagai institusi pemerintah. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan tidak dapat diajukan melalui PTUN karena 1) risalah lelang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan 2) pelaksanaan lelang eksekusi yang diselenggarakan oleh KPKNL masuk ke dalam ranah hukum keperdataan. Adapun seharusnya sejak awal dalam proses dismissal dapat dinyatakan PTUN tidak berwenang mengadili gugatan terkait dengan pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan.
Pemberdayaan Usaha Mikro kecil Menengah Gipang Magelaran Cilik Kota Serang Berbasis Pelestarian Resep Turun Temurun Dalam Menunjang Perekonomian Endang Purwaningsih; Basrowi Basrowi
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i2.34946

Abstract

Magelaran Cilik merupakan suatu kampung terletak di Kota Serang, dengan keunikan nama kelurahannya yakni kelurahan Masjid Priyayi. Banyak pelaku UMKM makanan tradisional layaknya home industry, dan mengolah makanan dengan cara konvensional, begitu pula dengan manajemen dan pemasarannya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan yakni menggabungkan data sekunder dengan hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian  serta mencarikan solusi hukumnya, dalam hal ini pemerintah kelurahan Masjid Priyayi, Tetua UMKM Magelaran Cilik sekaligus sebagai Ketua Koperasi, serta pelaku UMKM sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pelaku UMKM Magelaran Cilik yang dilakukan adalah meningkatkan peran koperasi dalam membantu memperoleh bahan baku, dan dinas terkait yang selama ini berbentuk bantuan fasilitasi program pelatihan dan beberapa perolehan legalitas. Kendala yang dihadapi adalah permodalan, digital marketing dan inovasi produk. Perlindungan resep turun temurun dilakukan guna melestarikan warisan nenek moyang, menjadi kunci dalam setiap memproduksi. Inovasi produk belum banyak dilakukan, termasuk varian rasa, resep baru maupun desain.
Dampak Keterbatasan Sumber Daya Ekonomi Terhadap Kualitas Hidup Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura Faldy Fernando Itaar; Mitro Subroto
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i2.34981

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak keterbatasan sumber daya ekonomi pada kualitas hidup narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura. Lansia di dalam penjara sering menghadapi keterbatasan ekonomi, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, dan pengeluaran tambahan yang meningkat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana lansia di Lapas Abepura menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisik mereka, memicu pengaruh negatif terhadap kualitas hidup mereka. Pengeluaran tambahan untuk makanan, kebutuhan sehari-hari, dan perawatan kesehatan juga menjadi beban ekonomi yang signifikan. Dukungan sosial dari staf Lapas dan organisasi nirlaba memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia, terutama dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, program-program kesejahteraan sosial, dan dukungan psikologis.
Hak Waris al-Ḥamlu (Anak Dalam Kandungan) dan Penyelesaian Dengan Metode Mauqūf (Penangguhan) Muhibbussabry
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip-prinsip hukum waris Islam menegaskan pentingnya keadilan bagi ahli waris, melalui penetapan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, kehadiran ahli waris yang masih dalam kandungan ibunya menimbulkan tantangan praktis yang memerlukan penyelesaian. Konflik timbul ketika pewaris meninggal dan beberapa ahli waris ingin segera membagi warisan tanpa menunggu kejelasan status anak yang masih dalam kandungan. Meskipun teknologi Ultrasonografi (USG) dapat memberikan gambaran tentang status kelamin anak dalam kandungan, keakuratan dan keterbatasannya dalam memprediksi kelahiran hidup atau meninggal menjadi pertimbangan utama. Selain itu, ulama mażhab juga memberikan beragam masa tunggu sebagai langkah penyelesaian dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang konsep waris al-ḥamlu (anak dalam kandungan), pendapat ulama mażab dan perhitungan bagiannya secara komprehensif menggunakan metode mauqūf, sehingga mencegah timbulnya konflik di dalam keluarga terkait pembagian warisan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan metode mauqūf, seluruh ahli waris dapat mengetahui dengan pasti bagian mereka dalam pembagian warisan, dan harta bisa dibagikan sesuai dengan keinginan mereka, dengan cara anak yang dalam kandungan (al-ḥamlu) diprediksikan kedalam enam keadaan, yaitu dilahirkan meninggal, satu orang anak laki-laki, satu orang anak perempuan, dua orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, dan satu orang anak laki-laki dan perempuan. Ahli waris lain hanya berhak menerima bagian terkecil terlebih dahulu apabila dalam seluruh keadaan tersebut mendapatkan bagian, jika tidak maka bagiannya di mauqūfkan (tangguhkan) sampai kejelasan anak dalam kandungan (al-ḥamlu) diketahui secara pasti. Metode mauqūf ini merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kasus waris al-ḥamlu, terutama mengingat belum ada aturan yang baku dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.
Penanganan Kejahatan Tindak pidana kekerasan seksual Tidak Dapat Diselesaikan Melalui Restoratif Justice Muhammad Rezfah Omar
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada tahun 2023 menangani 28.445 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana kasus tindak pidana kekerasan seksual merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yaitu sebanyak 12.511 kasus. Penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum saat ini dinilai belum bisa memberikan rasa keadilan pada para korban. Aparat Penegak hukum saat menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terkadang justru lebih berpihak pada pelaku kekerasan dan tidak berempati pada korban tindak pidana kekerasan seksual, Salah satu indikatornya adalah banyak sekali kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diselesaikan melalui restorative justice, kasus selesai secara damai tanpa adanya proses persidangan di Pengadilan. Sebagaimana kita ketahui kasus perkosaan, kasus pencabulan, kasus persetubuhan terhadap anak, kasus pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa dan bukan delik aduan di mana pada delik biasa korban tidak dapat mencabut laporan yang sudah dibuat di kepolisian. Kondisi penegakan hukum kasus tindak pidana kekerasan seksual yang tidak berpihak kepada korban mendorong masyarakat untuk memaksa pemerintahdan DPR RI membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoneisa mensahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS). Dengan disahkannya UU TPKS maka perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual diharapkan dapat terwujud termasuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. . Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang yang diatur dalam UU TPKS adalah adalah penegasan tidak adanya penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual melalui restorative justice sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU TPKS. Dengan kata lain dengan berlakunya UU TPKS, maka tidak ada lagi kasus kekerasan sesksual yang bisa diselesaikan melalui “perdamaian”.
Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Magang Yang Dipekerjakan Sebagai Buruh Dalam Perspektif Ketenagakerjaan Wahyuningsih, Virliana; Irawan, Anang Dony
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi mahasiswa magang yang dipekerjakan sebagai buruh, dengan meninjau Undang-Undang Cipta Kerja. Fokusnya adalah kesenjangan antara aturan hukum dan praktik lapangan dalam pemagangan, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan buruh di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan historis dengan fokus pada peristiwa masa lalu. Pendekatan ini memanfaatkan sumber sejarah untuk memahami perkembangan regulasi terkait isu yang diteliti. Mahasiswa magang yang dipekerjakan sebagai buruh memiliki hak-haknya sendiri sama dengan diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk upah adil, perlindungan sosial, dan perlindungan hukum. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan penerapannya di dunia nyata, terutama terkait upah tidak memadai, jam kerja berlebihan, perlindungan kesehatan, keselamatan dan ketidakpatuhan. Memperkuat perlindungan hukum bagi mahasiswa magang yang bekerja sangat penting untuk menjamin perlindungan yang adil dan sesuai hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku, memerlukan keterlibatan aktif kampus dalam pemahaman hukum, dukungan, dan penyelesaian pelanggaran hak. Dalam menanggapi pelanggaran hak-haknya, mahasiswa magang memiliki opsi litigasi dan non-litigasi sebagai jalur penyelesaian. Peran kampus juga sangat krusial, baik dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa magang tentang hak-hak mereka, memberikan pendampingan hukum, dan mengambil langkah untuk melaporkan ke pihak yang berwenang apabila terdapat pelanggaran hak

Page 13 of 17 | Total Record : 166

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 1 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 2 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 1 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 2 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU More Issue