Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Articles
166 Documents
<![CDATA[Peran Ahli Bahasa Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Pada Media Elektronik ]]>
<![CDATA[Habibie Gea, Benny]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ahli bahasa dalam konteks penegakan hukum terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kerangka hukum yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, penelitian ini berfokus pada urgensi pemahaman aspek kebahasaan dalam teks yang menjadi dasar tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baik, serta bagaimana peran ahli bahasa dalam menganalisis teks terkait. digunakan melibatkan analisis dokumen hukum terkait, studi kasus yang mengacu pada permasalahan ahli bahasa dan praktisi hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa ahli bahasa mempunyai peran penting dalam menganalisis dan memberikan pemahaman mendalam mengenai penggunaan kata dan konteksnya dalam teks yang menjadi dasar tuntutan pidana pencemaran nama baik. Dalam konteks penegakan hukum, kehadiran ahli bahasa dapat memberikan kontribusi penting dalam memastikan penerapan hukum didasarkan pada pemahaman yang akurat tentang aspek kebahasaan dan semantik teks yang dibuktikan. Peran ahli bahasa dalam konteks penegakan hukum terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, serta implikasinya terhadap keberhasilan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi individu di bidang komunikasi elektronik merupakan aspek yang harus selalu diperhatikan. dipertimbangkan.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Judi Online Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Medan Sunggal Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Ashly Chendanie, Feby]]>;
<![CDATA[Rusydi Pili , Fadel Muhammad]]>;
<![CDATA[Fernando, Jensen]]>;
<![CDATA[Ramadhana, Widodo]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Pihak berwajib Polsek Sunggal dalam menanggani kasus judi online yang ada di wilayah Sunggal. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif. Data yang digunakan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut bersumber dari data wawancara, catatan lapangan, catatan pribadi dan dokumen resmi lainnya sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini ingin menggambarkan kejadian yang sebenarnya yang ada diwilayah polsek medan sunggal. Hasil dari penelitian ini dilatarbelakangi dengan dasar hukum mengenai perjudian online yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai penertiban perjudian. Hasil dari penelitian ini adalah pihak berwajib Polsek Sunggal telah memusnahkan 30 mesin judi online dan 4 orang tersangka pengguna narkoba dengan landasan hukum Pasal 303 KUHP memberikan sanksi pidana bagi penyelenggara perjudian online, sementara Pasal 310 KUHP menargetkan penyedia alat atau benda untuk perjudian]]>
<![CDATA[Implikasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Di Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal ]]>
<![CDATA[Nursiti, Nursiti]]>;
<![CDATA[Rokilah, Rokilah]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja pemerintahan desa di Desa Gandayasa, Kecamatan Cikeusal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BPD memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa, terutama dalam pembentukan peraturan desa, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kewenangan BPD yang memengaruhi efektivitas kinerja pemerintahan desa, seperti keterbatasan sumber daya dan peran aktif masyarakat dalam partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan dan penguatan peran BPD serta peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Desa Gandayasa, Kecamatan Cikeusal]]>
<![CDATA[Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Keterwakilan Perempuan di Partai Politik ]]>
<![CDATA[Pradipta, Azelea Cipta Pradipta]]>;
<![CDATA[Fuqoha]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keterwakilan wanita dalam partai politik adalah penting untuk menjaga keseimbangan gender dalam politik, namun tantangan dalam memastikan partisipasi yang merata masih menjadi kendala. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam mengawasi proses pemilihan umum, termasuk keterwakilan wanita di partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kewenangan Bawaslu dalam mengawasi hal ini serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang terkait, dengan metode penelitian meliputi analisis dokumen dan studi literatur. Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan dalam mengawasi proses internal partai, masih ada hambatan seperti kurangnya sumber daya dan optimalisasi kerjasama. Namun, terdapat juga peluang untuk memperkuat peran Bawaslu melalui peningkatan kerjasama dan advokasi kebijakan yang lebih inklusif.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Dokter ]]>
<![CDATA[Ubaid, Abdullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v15i1.38969
<![CDATA[Tindak pidana penipuan dengan pemalsukan identitas termasuk kedalam berbentuk berkejahatan yang sering dijumpai pada masyarakat, yang berpacu pada alat yang didasari dengan mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu. Tujuan dari penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai doketer dan mengetahui akibat hukum yang diberikan kepada pelaku. Metode penelitian dalam penulisan ini ialah hukum normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun Hasil penelitian ini ialah pertanggungjawaban tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu sebagai dokter dapat ditentukan dengan terpenuhinya unsur penipuan dengan terindikasi adanya tipu muslihat, kebohongan dan keadaan palsu yang menguntungkan diri. Kemudian akibat hukum yang bisa diberikan kepada pelaku adalah dikualifikasikan dengan tuntutan dalam pasal 378 jo Pasal 263 KUHP atau menggunakan ketentuan khusus yang bersifat lex specialis Pasal 77 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 jo Pasal 441 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara]]>
<![CDATA[Faktor Penghambat dalam Eksekusi Perkara Perdat dan Inovasi Hukum dalam Menanggulanginya ]]>
<![CDATA[Angelia, Denadine]]>;
<![CDATA[Yovita Aiko Silvana, Regina]]>;
<![CDATA[Fuad Karim, Ibrahim]]>;
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>;
<![CDATA[Dhian Novita, Yustina]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44584
<![CDATA[Dalam sebuah putusan pengadilan perkara perdata, putusan yang bersifat condemnatoir dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berhak untuk dilaksanakan amar putusannya. Pihak yang memenangkan perkara akan melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dan pelaksanaan eksekusi tersebut akan dilakukan oleh panitera/jurusita yang ditunjuk. Faktanya, sebuah konsentrat dari eksekusi adalah bagaimana pelaksanaan hukum harus tetap ditegakkan. Permasalahan dimulai ketika Termohon Eksekusi mempersulit jalannya eksekusi demi mempertahankan objek sengketanya. Berbagai macam cara licik dilakukan seperti menghilangkan objek sengketa bahkan perampasan kembali jika eksekusi telah selesai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan statue approach dan case approach. Penelitian ini menemukan bahwa hal lain yang dapat menghambat jalannya eksekusi adalah objek yang akan dieksekusi berbeda dengan amar, eksekusi dikaitkan dengan banding dan kasasi yang terlambat. Namun inovasi hukum tetap dapat diimpelementasikan untuk menanggulanginya berupa penyederhanaan prosedur, peningkatan sistem informasi secara real-time, reformasi hukum eksekusi dan penggunaan teknologi blockchain]]>
<![CDATA[Peran Negara dalam Penguasaan Tanah pada Pengembangan Investasi di Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[Maiyori, Cisilia]]>;
<![CDATA[Rachmat Ali Hasan, Devie]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44585
<![CDATA[Tanah merupakan hal terpenting bagi manusia, diatas tanah, manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun dan berternak.Peningkatan penduduk senantiasa diikuti dengan peningkatan kebutuhan akan tanah oleh masyarakatnya. Namun demikian luas tanah yang tersedia tetap. Akibatnya fungsi tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan keadilan menjadi tidak tercapai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 5 tahun 1960 (UUPA) menyebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Jadi bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya bukan lagi dimiliki oleh negara tetapi dikuasasi dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengatur hal tersebut Negara dengan hak menguasainya menentukan pengaturan, pengawasan dan penguasaan sehingga dapat dipakai maksimal termasuk untuk pengembangan investasi atau penanaman modal baik di pusat ataupun daerah]]>
<![CDATA[Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik Sebagai Alat Kontrol dan Payung Hukum bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030 ]]>
<![CDATA[Advitama, Dave]]>;
<![CDATA[Christiawan, Rio]]>;
<![CDATA[Widyaningrum, Tuti]]>;
<![CDATA[Mangaranap Sirait, Timbo]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44586
<![CDATA[Pada tahun 2030 jumlah kelompok usia produktif akan menjadi dua kali lipat, bonus demografi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dalam memasuki era transformasi digital. Dalam pelaksanaannya adanya bonus demografi pada era digitalisasi dan teknologi informasi, selain dapat memberikan efek positif bagi produktivitas juga dapat memberikan efek negatif, diantaranya semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi transaksi elektronik, bahkan karena kemudahan dan kecanggihan teknologi yang ada, kejahatan dapat dilakukan melalui lintas batas suatu negara. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya penegakan dan penanggulangan khususnya dibidang hukum pidana dengan tetap memperhatikan norma -norma yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (”UU ITE”) diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga produktivitas bonus demografi menjadi maksimal dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Studi di Pengadilan Negeri Cibinong) ]]>
<![CDATA[Hasanah Thorik, Sylvia]]>;
<![CDATA[Anwar, Mohamad]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44587
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penanganan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan berdasarkan studi kasus di Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat dalam tindak pidana diperlakukan berbeda dengan pelaku dewasa, terutama dalam hal proses hukum dan pemidanaan yang menekankan aspek rehabilitasi dibandingkan pemenjaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menelaah putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Cibinong telah mengikuti prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak-hak anak, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi terutama terkait pengawasan dan rehabilitasi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan restoratif dan peningkatan sinergi antara lembaga terkait untuk mencegah anak mengulangi tindak pidana di masa mendatang.]]>
<![CDATA[Modifikasi Teknis Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Sebagai Implikasi Berlakunya Undang-Undang Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Sulaiman, M. Farouq]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44588
<![CDATA[Beberapa kalangan memaknai Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU No. 6 tahun 2023), sebagai norma yang menghapus konsep keputusan fiktif positif dan menghilangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadilinya, seiring dilimpahkannya ke instansi pemerintahan terkait. Melalui Penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan integral terhadap ketiga UU yang mendasarinya, diperoleh pemahaman adanya modifikasi teknis yudisial dalam menyelesaikan sengketa TUN yang ditimbulkan dari adanya keputusan fiktif positif, yakni melalui prosedur berjenjang dengan menempuh upaya administrasi di instansi pemerintahan terlebih dahulu sebagai mandatory (primum remedium). Bilamana ternyata tidak mendapatkan solusi sebagaimana mestinya, barulah masyarakat yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum (gugatan tindakan factual) ke PTUN sebagai sarana dan opsi terakhirnya (ultimum remedium).]]>
