cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,
Contact Email
taufik.qman@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 20852339     EISSN : 26547252     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 166 Documents
 13   14   15   16   17 
Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Profesionalitas Pekerja Menda Lovinta Siregar, Risna
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44589

Abstract

Peran pemerintah dalam pemberian sertifikasi kompetensi terhadap pekerja sangat dibutuhkan oleh pekerja dikarenakan pentingnya sertifikasi kompetensi kerja sebagai sarana meningkatkan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Sistem sertifikasi kompetensi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing pekerja di Indonesia sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing sekaligus dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan penghargaan industri pada pekerja dengan kualifikasi kompetensi tertentu. Tesis ini menjelaskan dan menganalisis berkaitan dengan pengaturan sertifikasi kompetensi, pelaksaanan sertifikasi kompetensi dalam rangka peningkatan professionalitas pekerja dan pelaksaanaan pengaturan sertifikasi kompetensi berkaitan dengan professionalitas pekerja. Metode penelitian yang digunakan didalam tesis ini adalah metode penelitian normatif yang mengacu pada kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya sertifikasi kompetensi pekerja dapat memahami standar melakukan pekerjaan yang baik sesuai bidangnya dengan mengikuti pelatihan kerja dengan baik dan professional sehingga melalui sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan profesionalitas pekerja dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi seharusnya diwajibkan kepada pekerja serta wajib didukung oleh pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi dikarenakan dalam menghadapi persaingan global sertifikasi kompetensi sangat dibutuhkan oleh pekerja
Mekanisme Pengangkatan Anak Kontemporer: Analisis Horizontal dan Vertikal di Negara Muslim Dunia Bariki, Yusril
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44590

Abstract

Salah satu pembaharuan hukum keluarga yang paling banyak digalakkan di negara-negara muslim modern adalah pengangkatan anak atau adopsi. Sampai saat ini, pengangkatan anak atau yang lazim juga disebut dengan adopsi merupakan salah satu bentuk tindakan hukum yang mempunyai implikasi penting terhadap beberapa status hukum pihak yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan menganalisis sejarah, dan dasar hukum tentang pengangkatan anak, serta membandingkan penerapan peraturan poligami di negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Tunisia, Mesir, Maroko, Syria dan Yordania. Semua negara membolehkan adopsi, namun dalam regulasi secara formalistik ada 2 mekansime pengangkatan anak, yaitu melalui Lembaga peradilan dan sistem kafalah
Perlindungan Data Pribadi dalam Penegakan Hukum Pidana di Era Digital Ditinjau dari Perspektif Implementasi Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia Ernasari, Nopit
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44591

Abstract

Perlindungan data pribadi dalam penegakan hukum pidana di era digital merupakan isu krusial yang semakin relevan di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, data pribadi individu sering kali terancam kebocoran dan penyalahgunaan, terutama dalam konteks proses hukum. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip "right to be forgotten" (hak untuk dilupakan) di Indonesia sebagai langkah untuk melindungi privasi individu dan mengatur penggunaan data pribadi dalam penegakan hukum. Dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital, tantangan terkait privasi dan pengelolaan data pribadi menjadi sangat signifikan, terutama dalam proses hukum. Saat ini Indonesia telah memasukkan klausula hak untuk dilupakan dibeberapa aturan perundang-undangan yang sudah disahkan, bahkan sudah diatur pula system pelaksanaannya. Namun masih terdapat banyak permasalahan yang membuat hak tersebut sedikit sulit untuk menegakkan penerapannya, mengingat Indonesia juga memiliki hak untuk berpendapat dan hak untuk mengetahui informasi publik sehingga implementasi dari hak untuk dilupakan ini masih sering mengalami kritik dan kesenjangan dengan hak untuk diingat/hak untuk mengetahui
Mewujudkan Green Industry melalui Optimalisasi Perizinan Berbasis Risiko : Studi Kesadaran Hukum pada industri Penyamakan Kulit di Magetan Feriska Nurjanah; Supriyadi, Aditya Prastian; Miftahul Huda
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.46988

Abstract

Seiring dengan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia yang mencapai 4,19 juta unit usaha. IKM berperan penting dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga penerapan konsep green industry diperlukan agar dalam perkembanganya industri tetap memberikan kontribusi sesuai dengan praktik ramah lingkungan. Selain itu, penting bagi industri untuk memiliki legalitas usaha, sebagai contoh industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaku usaha wajib memiliki izin berdasarkan tingkat risiko dan dampak usahanya. Sayangnya, sebagian besar pelaku usaha penyamakan kulit di Magetan belum mematuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab ketidakpatuhan dan mengkaji upaya peningkatan kesadaran hukum perizinan berbasis risiko yang dilakukan oleh UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan guna mendukung penerapan green industry. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyamak kulit dan UPT Industri Kulit, sedangkan data sekunder meliputi dokumen resmi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan penyamak kulit disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kurangnya pemahaman tentang regulasi, keterbatasan informasi, serta kendala administratif, seperti penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan dan pengurusan sertifikat standar menjadi faktor internal ketidakpatuhan. Sementara, faktor eksternal terjadi karena minimnya sosialisasi dan kebaruan sistem perizinan. Upaya peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis oleh UPT telah dilakukan, tetapi optimalisasi masih diperlukan. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara perizinan berusaha berbasis risiko dengan prinsip green industry untuk memastikan legalitas usaha dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
Penyebaran Hate Speech Pada Platform Facebook (Studi Putusan Nomor 336/Pid.Sus/PN Btm: Spreading Hate Speech on the Facebook Platform (Study of Decision Number 336/Pid.Sus/PN Btm) A.S, Vidinda Maharani; Nurcholis Alhadi, Muhammad Nurcholis Alhadi; Prasetyo, Bayu
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.47476

Abstract

Fenomena ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang mengandung provokasi, penghinaan, atau hasutan berdasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini semakin menjadi tantangan dalam penegakan hukum di era digital. Penelitian ini ditujukan dalam rangka menelaah regulasi hukum terkait penyebaran ujaran kebencian di media sosial, khususnya pada platform Facebook, serta mengevaluasi pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm. Penelitian ini juga bertujuan memberikan wawasan terkait efektivitas penerapan hukum terhadap kasus hate speech. Metode penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif dan pendekatannya berupa perundang-undangan dan studi kasus. Berfokus pada Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm dan didukung sejumlah jurnal, buku, serta artikel ilmiah, dievaluasi unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tentang ujaran kebencian telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian bukti elektronik dan efektivitas penegakan hukum. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan media sosial serta konsekuensi hukum bagi pelaku ujaran kebencian. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital, konsistensi dalam penegakan hukum, dan kolaborasi antara pemerintah dan platform media sosial guna membangun ruang digital yang lebih aman.
Analisis Kasus Cyber Crime Di Indonesia Dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Menghadapinya Azzahra, Melani; Nurwati; Teguh Rama Prasja; M Rendi Aridhayandi
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.47688

Abstract

The development of information technology and the internet has had a significant impact on various aspects of life, with many positive and negative effects that cannot be ignored. One of the negative impacts is the increasing ease with which criminals can commit cyber crimes through the virtual world. Information technology crimes generally refer to criminal activities involving computers or computer networks, but also encompass traditional criminal activities that use computers or computer networks as tools to facilitate or enhance the efficiency of the crime. The purpose of this research is to examine various cases of cyber crime that occur in Indonesia. In addition, it discusses the main challenges in law enforcement related to cyber crime in Indonesia. This research method uses a descriptive analysis methodology. Data were collected through literature studies, including books, scientific articles, research reports, and news related to cybercrime in Indonesia. The research results show that the development of digital technology has opened up opportunities for various forms of cybercrime, and there are challenges faced in enforcing cybercrime laws in Indonesia.
ANALISIS EFEKTIFITAS PERATURAN OJK TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (PINJOL) Fauziah, Fauziah; Irawan, Anggi; Tamam, Munjir
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.48016

Abstract

Kemajuan teknologi finansial, terutama dalam layanan pinjaman online, menghadirkan tantangan besar dalam hal perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 dalam mencegah praktik pinjaman yang merugikan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan tersebut masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen,Penelitian ini merekomendasikan agar Otoritas Jasa Keuangan memperkuat mekanisme pengawasannya. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak kasus pinjaman online, sistem pemantauan terhadap fintech ilegal yang belum maksimal, serta kurangnya efektivitas dalam penegakan sanksi terhadap pelanggar. Selain itu, peningkatan literasi digital konsumen dianggap penting sebagai bagian dari strategi perlindungan yang komprehensif. Meski demikian, penelitian kami menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sejauh ini belum cukup efektif, karena masih banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRES JOMBANG Galogika, Cendekia; UCUK SUYONO, YOYOK; SUBEKTI, SUBEKTI
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.48103

Abstract

Dasar pengambilan judul skripsi ini ialah karena maraknya kriminalitas taruhan berbasis digital di area JOMBANG saat ini yang membuat warga sekitar menjadi penasaran. Tulisan ini bertujuan agar mengetahui dan mengkaji selaras yuridis perihal kelayakan pemberantasan kriminalitas taruhan online di area hukum Polres JOMBANG, kelayakan pemberantasan kriminalitas taruhan online di area Polres JOMBANG, kecukupan pemberantasan kriminalitas taruhan online di area hukum Polres JOMBANG, upaya pencegahan dan upaya penindakan kriminalitas taruhan online di area hukum Polres JOMBANG. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah 1. mengapa terjadi maraknya kriminalitas taruhan online di area Polres JOMBANG? 2. Seberapa efektif pemberantasan kriminalitas taruhan online di area Polres JOMBANG? 3. Apa saja upaya pencegahan dan upaya penindakan kriminalitas taruhan online di area Polres JOMBANG? Strategi dalam studi ini ialah eksplanatori grafis atas pendekatan yuridis sosiologis dimana informasi diraih selaras wawancara dan didukung atas pertimbangan tertulis. Hipotesis yang dipakai dalam menganalisis permasalahan dalam usulan ini ialah hipotesis kerangka hukum dan hipotesis ketentuan hukum yang sesuai atas Islam. Berdasarkan studi yang dijalankan, penyebab maraknya taruhan online di area JOMBANG ialah masalah keuangan, pembangkangan warga terkait hukum, komponen kualitas etika dan adat istiadat yang minim; pemberantasan taruhan online di area JOMBANG belum berhasil, ketidakefektifan ini disebabkan karena belum adanya penindakan tegas terkait pelanggaran taruhan online dan minimnya kantor penegak hukum; aspek penghambat yang mendasar terkait atas keberadaan Pasal-pasal Undang-Undang perihal Data dan Bursa Elektronik yang perlu dikaji. Maka rekomendasi dari usulan ini ialah agar pemerintah mengkaji ulang Pasal-pasal Undang-Undang perihal Data dan Bursa Elektronik; bagi aparat penegak hukum perlu dibuatkan teknologi penindakan terkait taruhan berbasis digital; Pemerintah harus mengkaji APBD agar memajukan kesejahteraan warga dan menjalankan pembinaan etika kepada warga agar taruhan online bisa berminim. Kata Kunci: Pemberantasan, Judi Online, Pidana
Aspek Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Penguasaan dan Pembangunan Rumah di Atas Tanah Milik Orang Lain Nur Kholan Karima; Habibi, Muhammad; Febriana, Nabilah; Adhan, Sepriyadi; Prayoga, Satria
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.48149

Abstract

Sengketa penguasaan dan pembangunan rumah di atas tanah milik orang lain merupakan permasalahan hukum yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum perlindungan terhadap pemilik tanah serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan seperti UUPA, KUHPerdata, dan KUHP, serta studi kasus untuk memahami implementasi hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah memiliki perlindungan hukum yang kuat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, termasuk mediasi dan arbitrase. Namun, kendala seperti lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang lambat, dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem administrasi pertanahan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan penegakan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Kata kunci: Sengketa tanah, pembangunan rumah, perlindungan hukum
The prevention and handling of sexual violence in religious education units: prevention and handling of sexual violence saan, saan
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.48179

Abstract

ABSTRACT Sexual violence is an iceberg phenomenon in Indonesia. Sexual violence is a form of violent acts and treatment that degrades human dignity, which contradicts the values of divinity and humanity, disturbs public security and order, and violates Human Rights. The cases of sexual violence that have been revealed so far do not reflect the actual problem. Data collected by KPAI (Indonesian Child Protection Commission) indicates that sexual violence also occurs in educational environments, including in religious education units under the Ministry of Religious Affairs, such as Madrasahs, Pesantren, and other forms of religious education units. Educational institutions are required to prevent sexual violence through socialization, learning, strengthening governance, cultural reinforcement, and other activities as needed. Meanwhile, the handling of sexual violence is carried out through reporting, protection, assistance, enforcement, and victim recovery activities. Specifically, for the handling of sexual violence, effective, efficient, measurable, and transparent actions are required to ensure protection for the reporter, the reported individual, and the educational institution. In relation to this, it is necessary to establish Guidelines for the Handling of Sexual Violence in Educational Units within the Ministry of Religious Affairs. This research focuses on government policies, particularly those of the Ministry responsible for religious affairs, in efforts to prevent and address sexual violence in religious education units under the Ministry's supervision. The aim of this research is to understand and analyze the Ministry of Religious Affairs' policies in preventing and addressing sexual violence in religious education units and its implementation. This research uses normative and empirical juridical methods with techniques such as literature review, collecting primary and secondary materials, and direct investigation at the Ministry of Religious Affairs. The target of this research will be published in a legal scientific journal and serve as a study material for the Ministry of Religious Affairs in formulating policies for the prevention and handling of sexual violence in religious education units. Keywords: sexual violence; religious education units

Page 15 of 17 | Total Record : 166

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 1 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 2 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 1 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 2 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU More Issue