Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Articles
166 Documents
<![CDATA[Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Heru Riyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20211
<![CDATA[Pemerintahan Presidensil yang dianut dalam negara Republik adalah sistem Presidensil dimana kepala negara (head of state) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (head of government). Wakil Presiden adalah suatu jabatan yang diemban oleh seseorang yang mendapat amanah untuk membantu seorang Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Wakil Presiden merupakan pembantu dari seorang Presiden, Pembantu disini adalah seseorang yang dengan penuh tanggungjawab melakukan segala sesuatu tugas yang diberikan oleh Presiden kepadanya. Permasalahan dalam penelitan ini adalah Pertama, bagaimanakah peranan Wakil Presiden dalam sistim pemerintahan di Indonesia kedua, Bagaimanakah kedudukan hukum dan tanggungjawab Wakil Presiden dalam sistim pemerintahan Republik Indonesia. Metode penelitian normatif kualitatif, hasil penelitian menunjukan peranan wakil presiden sangat penting dalam sistem pemerintahan presidensial dan Kedudukan Wakil Presiden di Indonesia tidak diatur secara tegas, sehingga peranan dan kedudukan Wakil Presiden sangat tergantung kepada kedudukan yang diberikan oleh Presiden. Ketidaktegasan itu membuat kedudukan Wakil Presiden menjadi rancu dengan kedudukan para menteri, karena sama-sama membantu Presiden. ]]>
<![CDATA[Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Indra Kirana]]>;
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20217
<![CDATA[Maraknya sistem belanja Cash On Delivery (COD) di masyarakat sehingga perlu untuk disampaikan kepada pembaca mengenai bagaimana sesungguhnya pengaturan terkait hal tersebut baik menurut UU Perlindungan Konsumen maupun UU Informasi dan Transaksi ELektronik (ITE). Penilitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, buku, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini disusun dengan mengacu kepada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa landasan hukum negara yaitu KUHP perdata, UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Penerjemahan Informasi dan Komunikasi Elektronik. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumentasi pada dokumen yang relevan dan berhubungan dengan pembahasan penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa UU no. 8 tahun 1999 mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pembeli maupun penjual. Dalam pembelian COD pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya dengan memberikannya barang sesuai dengan deskripsi yang disebutkan dan harga yang dibayarkan. Jika tidak pesanan yang dikirim tidak sesuai dengan kedua hal tersebut penjual diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap kerugian yang dihadapi oleh konsumen. Kasus pembatalan sepihak jika dibahas dalam UU Perlindungan Konsumen termasuk ke dalam kewajibam konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian. Dalam UU ITE Jika terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan oleh penjual dan merugikan pembeli dapat diselesaikan dengan tiga cara yaitu negosiasi atau mediasi, penyelesaian melalui badan penyelesaian konsumen dan melalui pengadilan.]]>
<![CDATA[Doktrin Business Judgment Rules Sebagai Paradigma Pengawasan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ]]>
<![CDATA[V. Andri Hananto]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20213
<![CDATA[Dalam pengelolaan BUMN terdapat persoalan yang telah berlangsung lama berupa irisan antara rezim korporasi dengan rezim keuangan negara di mana modal BUMN tetap dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara. Hal ini mengakibatkan Direksi BUMN mengalami kesulitan dan keragu-raguan dalam mengambil keputusan bisnis karena dihadapkan pada potensi ancaman pidana korupsi jika dalam proses pengurusan BUMN tersebut timbul kerugian. Terhadap permasalahan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa paradigma pengawasan negara terhadap BUMN harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (government judgemnet rules), namun berdasarkan paradigma usaha (business judgement rules). Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana doktrin business judgment rules diterapkan sebagai paradigma pengawasan pengelolaan BUMN sehingga dapat menghindarkan ancaman pidana bagi direksi BUMN dalam pengambilan keputusan pengurusan BUMN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan agar dapat terlindungi dengan doktrin BJR, dalam mengambil keputusan bisnis, Direksi BUMN wajib menaati dan melaksanaan seluruh fiduciury duty yang ia emban berupa duty of care, duty to disclosure, dan duty of loyalty.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Perjanjian Gadai Atas Unit Barang Dengan Jaminan Berasal Dari Hasil Kejahatan ]]>
<![CDATA[Ahmad Imron]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25308
<![CDATA[Bangsa Indonesia memilki peran yang sangat penting khususnya dalam memberikan cara-cara penyaluran kredit oleh lembaga-lembaga kredit kepada nasabah atau orang-orang. Adapun perusahaan perkreditan dibentuk dengan harapan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu pemerintah membentuk suatu wadah atau lembaga dibidang pemberian kredit yang dikelola pemerintah secara langsung maupun yang dikelelola oleh pihak swasta, baik lembaga perbankkan ataupun lembaga non-perbankkan. Sebagai contoh dari lembaga berupa pemberian kredit non-bank yang didirikan di Indonesia adalah Perusahaan Pegadaian. Dimana lembaga tersebut dalam menjalankan usahanya berfokus dibidang jasa penyaluran atau memberikan pinjaman dana tunai untuk kalangan umum dengan berlandasakan perjanjian pegadaian atas pemberian benda-benda bergerak dan bernilai sebagai jaminan. Oleh karena itu dimana yang bertindak sebagai kreditur adalah Perusahaan Pegadaian dan yang bertindak sebagai debitur adalah pemberi gadai (orang yang menyerahkan atas barang gadai). Dari kegiatan perjanjian gadai tersebut ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh Perusahaan Pegadaian, salah satu permasalahan yang terjadi antara lain seperti terdapatnya barang jaminan yang digadaikan berasal dari hasil tindak kejahatan, seperti barang hasil curian, penadahan dan penggelapan yang diberikan untuk jaminan perjanjian gadai, sehingga terdapat klaim dan penuntutan atas barang tersebut oleh pihak atau peilik asli kepada pihak Perusahaan Pegadaian. Dengan demikian akan menimbulkan akibat hukum yang timbul dalam permasalahan ini serta terjadi perubahan kedudukan hukum atas barang yang dijadikan jaminan perjanjian gadai.]]>
<![CDATA[Reaktualisasi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Secara Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Purgito Purgito]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25321
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bentuk perlindungan dan kepastian hukum terhadap kreditur dan debitur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu mencari celah-celah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan pendekatan kasus, yaitu meneliti perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, reaktualisasi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia belum dilakukan secara berkeadilan, kedua, terkait eksekusi jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 telah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, namun demikian implikasi pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia tidak adil karena hanya memberikan perlindungan hukum kepada pemberi fidusia tanpa memperhatikan kondisi penerima fidusia sebagai pelaku usaha yang merugi karena wanprestasi oleh pemberi fidusia.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Negara Oleh Masyarakat ]]>
<![CDATA[Ahmadi Ahmadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25309
<![CDATA[Beberapa masyarakat yang menempati lahan tanah yang statusnya masih atas hak tanah Negara memberikan problem pada Pemerintah, pengawasan dan peraturan sudah di bentuk akan tetapi ketidaktahuan masyarakat dalam pengelolaan terhadap tanah Negara masih sangat minim. Untuk itu, dalam penelitian ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengurusan surat-surat tanah terhadap tanah Negara, sedangkan untuk Pemerintah dapat mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi pada masyarakat dalam menguasai secara fisik atas tanah Negara dengan dasar peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Pendaftaran hak atas tanah di kantor ATR/BPN dapat dijadikan tujuan untuk masyarakat mendapat kepastian hukum hak atas tanah yaitu seperti kepastian objek tanah, kepastian hak kepemilikan dan kepastian subyek pemilik untuk meminimalisir adanya sengketa dalam masyarakat. Suatu hambatan-hambatan yang ada dilapangan seperti adanya birokrasi yang berbelit-belit dari oknum-oknum Pemerintah dan/atau pegawai Kantor ATR/BPN yang menghambat proses pendaftaran sertipikat tersebut, adapula hambatan seperti punguan liar dan biaya yang tidak jelas yang harus ditekan bahkan harus dihilangkan. Tahapan proses pendaftaran sampai menjadi sertipikat mekan waktu yang cuku lama waktu ini lah yang menjadi masyarakat enggan melakukan pengurusan pengurusan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Kasus Penipuan Online Berbasis Responsif Gender ]]>
<![CDATA[Afendra Eka Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25316
<![CDATA[Aspek hukum terhadap fenomena maraknya kasus penipuan online yang sering terjadi sebagai dampak kemudahan akses internet saat ini menjadi salah satu bentuk model kejahatan responsif gender. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memberikan pandangan dan upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan akan fasilitas terhadap aspek perlindungan hukum dalam konteks penanganan fenomena tindak kejahatan penipuan online berbasis gender. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif (Normative Approach), yaitu penelitian yang berfokus pada upaya untuk penanganan dan pencegahan tindak kejahatan kasus penipuan online berbasis gender. Hasil pemetaan terhadap implikasi nyata terkait kajian hukum sosial yang ditimbulkan berupa efek domino terhadap dampak mental psikologis individu, perasaan termarginasi sosial, kerugian secara finansial, frekuensi ruang pergerakan yang terbatas serta timbulnya perasaan tidak aman (insecure) atas diri sendiri. Konsekuensi utama yang terjadi adalah penciptaan pandangan negatif dan penolakan masyarakat yang membuat rasa tidak aman dalam beraktivitas online. Sehingga Pemerintah perlu memfasilitasi dengan memberikan payung hukum perlindungan atas pemenuhan Hak Asasi Perempuan (HAP) berperspektif HAM dalam mencegah tindak kejahatan dan kekerasan berbasis gender.]]>
<![CDATA[Pemeliharaan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Evelyn Bintang Siregar]]>;
<![CDATA[Sri Duwi Cahyani]]>;
<![CDATA[Dita Amalia Nur Safitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25306
<![CDATA[Pengasuhan anak merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya yang dilakukan secara bersama-sama dalam ikatan perkawinan maupun telah terjadi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemeliharaan hak asuh anak pasca perceraian dalam berbagai perspektif, terutama untuk kebaikan dan kemaslahatan anak tersebut. Pemenuhan kebutuhan emosional, ekonomi, dan sosial fundamental dalam kehidupan berkeluarga, merupakan fundamen hukum bagi kewajiban yang melekat kepada orang tua untuk mengurus, memenuhi kebutuhan, dan membesarkan anak dalam keluarga didefinisikan sebagai hak asuh yang dimiliki kedua orang tua dalam suatu ikatan perkawinan. Pengasuhan anak secara bersama atau join custody/shared parenting dapat diartikan sebagai antitesa dari konsep hak asuh tunggal yang secara tidak langsung telah membatasi salah satu orang tua untuk mengunjungi anak dengan hanya satu orang tua saja yang berhak memelihara anak tersebut. Hak asuh bersama setidaknya dapat mengentaskan problematika aak asuh tunggal yang dapat menyebabkan kesulitan bagi anak terutama dalam tumbuh kembangnya karena ketidakhadiran salah satu orang tua terutama pada aspek ekonomi, sosial-ekonomi, maupun akibat dari perceraian.]]>
<![CDATA[Aktualisasi Financial Technology Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah Pada Era Digital ]]>
<![CDATA[Taufik Kurrohman]]>;
<![CDATA[Aria Dimas Harapan]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25317
<![CDATA[Dewasa ini financial techcnologi berkembang begitu pesat dan menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan kecepatan pelayanan di sisi lain financial techcnologi syariah juga kini menjadi pilihan bagi masyarakat muslim, namun pelaksanaannya apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aktualisasi Financial Technology Syariah yang sesuai dengan maqasid syariah dan mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam melaksanakan transaksi Financial Technology Syariah. Rumusan dalam penelitian ini yaitu Pertama, Bagaimanakah aktualisasi Financial Technology Syariah yang sesuai dengan maqasid syariah Kedua, Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam melaksanakan transaksi Financial Technology Syariah. Metode penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dikuatkan dengan data emperis. Hasil penelitian menunjukan aktualisasi Financial Technology Syariah belum sesuai dengan maqasid syariah dalam tatanan penyajian akad dan sistem yang digunakan, Adapun hambatan yang dihadapi dalam Financial Technology Syariah adalah pelaksanaan tidak melalui proses akad secara tatap muka, nasabah tidak begitu memahami karena tidak ada penjelasan secara lisan dan yang ketiga sistem yang digunakan relatif sama dengan sistem yang digunakan konvensional.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perselisihan Konsumen Akibat Cacat Produk Barang yang Dijual Melalui E-Commerce ]]>
<![CDATA[Dian Fitriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25307
<![CDATA[Pertumbuhan industri e-commerce yang semakin marak tidak terlepas dari perilaku konsumen yang menginginkan kecepatan dan kemudahan dalam berbelanja. Masyarakat tidak perlu lagi berbelanja secara face to face untuk membeli barang, tapi cukup melalui handphone maka barang yang diinginkan akan dikirimkan ke rumah. Ini tentu saja sangat efisien dan memudahkan konsumen karena menjadi hemat waktu dan energi. Hanya saja sistem e-commerce ini mempunyai kelemahan, yakni pihak konsumen tidak bisa menjumpai secara langsung produk-produk yang ingin dibelinya. Akibatnya seringkali produk yang dibeli datang dalam kondisi yang rusak atau cacat. Tak jarang hal demikian ini menimbulkan perselisihan antara konsumen dan pihak pengusaha. Hal inilah yang membuat penulis akhirnya berusaha untuk mengetahui bagaimana proses menyelesaikan perselisihan antara konsumen dengan pengusaha apabila terjadi cacat produk barang yang dibeli melalui e-commerce. Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan memakai kajian studi kepustakaan dengan mempergunakan berbagai macam data sekunder seperti undang-undang, teori hukum, dan pendapat ahli atau doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan antara konsumen dengan pengusaha dapat dilakukan dengan cara non litigasi maupun litigasi. Jika konflik ini diselesaikan dengan cara non litigasi, maka hal pertama yang akan dilakukan adalah mendamaikan para pihak yang berselisih. Penyelesaian non litigasi yang kedua adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang meliputi Mediasi, Konsiliasi, dan juga Arbitrase. Selanjutnya penyelesaian perselisihan secara litigasi bisa dilaksanakan jika para pihak tidak menentukan tentang penyelesaian secara non litigasi atau diluar pengadilan, serta jika upaya-upaya perselisihan diluar pengadilan penyelesaiannya diklaim tidak berhasil oleh para pihak yang berselisih.]]>
