cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Jamaludin Jambunanda
Contact Email
jamaljambunanda5895@gmail.com
Phone
+6282210172765
Journal Mail Official
jurnal.alahkam@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang Banten
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Ahkam
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 19781970     EISSN : 26563096     DOI : https://doi.org/10.37035/ajh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Al-Ahkam adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2 kali dalam setahun yaitu setiap bulan Juni dan Desember. Jurnal ini memiliki visi yang terdepan dalam menyebarluaskan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Al-Ahkam menerima naskah artikel berupa hasil penelitian, resensi buku, pemikiran hukum yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan oleh pihak redaksi. Fokus jurnal ini rumpun ilmu hukum, hukum Islam, politik hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 218 Documents
 17   18   19   20   21 
Tu'a Golo's role in resolving land disputes between Poka indigenous people, Longko Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency Marsianus Ampat; Yustinus Pedo; Ernesta Uba Wohon; Don Rade, Stefanus
Al Ahkam Vol. 19 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v19i1.8962

Abstract

The Poka Indigenous People are part of the Manggarai community, also practicing matters related to Manggarai culture such as resolving land disputes between community members. This research was conducted to find out the role of Tu'a Golo in resolving disputes among the Indigenous People of the Poka Village, Longko Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency. Based on the results of the study, the role of Tu'a Golo in the Poka Indigenous People is to: Regulate and manage the socio-economic and cultural life of the community and resolve land boundary disputes of the Poka indigenous people. The role of Tu'a Golo in resolving land boundary disputes is as follows: 1) The role of Tu’a Golo in the dispute between Benyamin Bago and the Manggarai Regency Government. In this case, Tu'a Golo was presented by the police only as a witness. 2) The role of Tu’a Golo in the dispute between Alosius Sema and Benyamin Bago, namely: receiving and assessing community reports regarding the disputed dispute, leading the lonto leok event in resolving cases, summoning tu'a-tu'a panga and witnesses, leading the event of reviewing the location of cases, deciding cases, being a witness in a case. The decision of the old golo regarding the land boundary dispute between Alosius Sema and Benyamin Bago has binding force and applies to the parties, but is not final. According to the researcher, Tu’a Golo decision in the dispute between Alosius Sema and Benyamin Bago fulfilled the element of justice.
Relevansi antara Positivisme Hukum, Teori Sistem dan Dogmatik Hukum Wazin Wazin
Al Ahkam Vol. 7 No. 1 (2011): Januari-Juni 2011
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v7i1.2796

Abstract

.
Tradisi Syarh dalam Ushul Fiqh : Studi Kitab Syarh Al-Talwih Karya Sa'duddin Al-Taftazani (1321/1322 - 1389/1390 M) Muhammad Ishom
Al Ahkam Vol. 4 No. 1 (2008): Januari-Juni 2008
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v4i1.2816

Abstract

Belum
Pilihan Kata (Diksi) dalam Penulisan Prosa Nonfiksi Humaeroh Humaeroh
Al Ahkam Vol. 12 No. 2 (2016): Juli-Desember 2016
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v12i2.2834

Abstract

.
Tafsir Ayat Ahkam Dalam Tafsir Indonesia Oom Mukarromah
Al Ahkam Vol. 7 No. 2 (2011): Juli-Desember 2011
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v7i2.2871

Abstract

.
Pertimbangan Pengunaan Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Windy Sri Wahyuni; Beby Suryani Fithri; Dessy Agustina Harahap
Al Ahkam Vol. 17 No. 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v17i1.4714

Abstract

Kesempurnaan dan keharmonisan rumah tangga yang utuh, bahagia, sejahtera, dan damai adalah impian setiap orang dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya perilaku kekerasan dalam rumah tangga kerap ditemukan dalam masyarakat. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah garansi yang diberikan oleh negara guna menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, memproses pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memproteksi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidana tidak harus selalu digunakan dengan pertimbangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak saja menggambarkan permasalahan hukum tetapi juga permasalahan sosial yang penyelesainnya dapat ditempuh dengan sanksi hukum lainnya bahkan dapat pula diselesaikan di luar dari proses peradilan formal melalui mediasi penal. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam penyelesaian perkara pidana, yang menyatakan bahwa penggunaan sanksi pidana harus diakhirkan dengan mengedepankan sanksi hukum lainnya dan baru dapat digunakan apabila sanksi hukum lain tidak mampu menyelesaikannya. Pertimbangan penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium lainnya juga didasarkan pada kenyataan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku berpotensi merusak kerukunan rumah tangga yang seharusnya sudah membaik apabila dilakukan melalui jalur perdamaian atau mediasi penal.
Penetapan Anggaran (APBD) Berbasis Perencanaan Berdasarkan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Yuridis Mas Iman Kusnandar; Siti Humulhaer
Al Ahkam Vol. 17 No. 2 (2021): Juli - Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v17i2.5027

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdaulat yang mempunyai konstitusi tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan konstitusi tersebut NKRI terdiri dari wilayah-wilayah sebagai suatu kesatuan. Otonomi daerah merupakan suatu jawaban bagi salah satu tujuan pembangunan nasional dimana provinsi yang mempunyai sifat daerah otonomi diberikan keleluasaan dalam merencanakan, menyusun, menjalankan, pengawasan peraturan-peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kemajuan masyarakat, taraf hidup selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam penulisan penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Data-data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder yang dijadikan sebagai hasil penelitian dengan menggambarkan dengan jelas data, permasalahan, kemudian dianalisa yang kemudian dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya bahwa Jakarta yang merupakan daerah yang telah di tetapkan sebagai Daerah Khusus Ibukota sesuai dengan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi. Dimana dalam hal kewenangannya mencakup kebijakan – kebijakan seluruhnya, pengawasan menjalankan kebijakan yang ada, dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah( APBD )
Asas Hukum Ekonomi Syariah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah di Desa Kota Bangun Fatihani Baso; Andi Yaqub; Kamaruddin Kamaruddin; Yuniarni Ayu Kurnia
Al Ahkam Vol. 17 No. 2 (2021): Juli - Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v17i2.5244

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas penyebab munculnya praktik perjanjian lisan di Desa Kota Bangun dan analisis perjanjian lisan melalui asas yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Adapun teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan penyebab munculnya praktik perjanjian lisan di Desa Kota Bangun dikarenakan rasa kepercayaan yang tinggi, hubungan kedekatan (orang dikenal/tetangga), rasa iba, saling membutuhkan dan kebiasaan masyarakat setempat. Adapun asas yang terdapat digunakan untuk menilik kasus ini didasarkan asas yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berjumlah 13 asas yaitu Asas Ikhtiar (Suka Rela), Asas Amanah (Menepati Janji), Asas Ikhtiyati (Asas Kehati-hatian), Asas Luzum (Tidak Berubah), Asas Saling Menguntungkan, Asas Taswiyah (Kesetaraan), Asas Transparansi, Asas Kemampuan, Asas Taysiir (Kemudahan), Asas I'tikad Baik, Asas Sebab yang Halal, Asas Al-Hurriyyah (Kebebasan) dan Asas Al-Kitabah (Tertulis).
Analisis Kejahatan dan Hukuman tehadap Tantangan Deterministik Kausal secara Sosial yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana Hisam Ahyani; Muhamad Ghofir Makturidi; Farhatun Sa’diyah; Dien Kalpika Kasih; Haris Maiza Putra
Al Ahkam Vol. 18 No. 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v18i2.5527

Abstract

Crime and punishment are 1) a behavior, 2) a type of social phenomenon in the interactions that are built between humans, 3) natural and social phenomena, 4) including interactions between people in social life, 5) are considered as deterministic mechanical processes based on the law of causality. So that nowadays the study of crime and punishment needs to be developed in order to realize national development. This research method is a normative research where causal deterministic aims at sentencing and is not only based on the concept of retributive justice, but also on the principle of benefit generated in the sense that it aims to prevent the recurrence of similar crimes and thereby create order and national security. The results of the study show that crime and punishment against socially causal deterministic challenges that lead to criminal liability is a necessity as Satjipto Rahardjo revealed that law always evolves following human development and follows the needs and values that live in humans to realize social justice for all citizens. Indonesia.
Studi Putusan Muktamar NU Tentang Kawin Gantung Perspektif Peraturan Perlindungan Anak Mohammad Fauzan Ni'ami
Al Ahkam Vol. 18 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v18i1.5619

Abstract

This paper examines the 32nd NU Congress decision on Hanging Marriage, where there are both pros and cons to the decision’s outcome. Some nahdiyyin residents also rejected the decision’s outcomes for a variety of reasons, including the fact that marriages based on this model were no longer relevant to the times. Congress’s decision should not be underestimated because it serves as a reference and guide in the community’s daily practice. The purpose of this paper is to examine the construction of the 32nd NU Congress decision on Hanging Marriage, which is then re-examined using child protection regulations. This paper is a library research paper that employs descriptive analysis techniques. The findings of this study show that the law used in the construction of istinbaṭ is still ilhaqul māsāil bi nażha’iriha, which still dominates texts in classical books. Furthermore, in the context of the review of child protection, the decision of the 32nd NU Congress regarding Hanging Marriage is irrelevant to the current situation and violates children’s rights.

Page 19 of 22 | Total Record : 218

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2007 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 2 (2024): Juli-Desember 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 19 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 19 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 18 No. 2 (2022): Juli - Desember 2022 Vol. 18 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 Vol. 17 No. 2 (2021): Juli - Desember 2021 Vol. 17 No. 1 (2021): Januari-Juni 2021 Vol. 16 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020 Vol. 16 No. 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol. 15 No. 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol. 15 No. 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol. 14 No. 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol. 14 No. 1 (2018): Januari - Juni 2018 Vol. 13 No. 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol. 13 No. 1 (2017): Januari-Juni 2017 Vol. 12 No. 2 (2016): Juli-Desember 2016 Vol. 12 No. 1 (2016): Januari-Juni 2016 Vol. 11 No. 2 (2015): Juli-Desember 2015 Vol. 11 No. 1 (2015): Januari-Juni 2015 Vol. 10 No. 2 (2014): Juli-Desember 2014 Vol. 10 No. 1 (2014): Januari-Juni 2014 Vol. 9 No. 2 (2013): Juli-Desember 2013 Vol. 8 No. 2 (2012): Juli-Desember 2012 Vol. 8 No. 1 (2012): Januari-Juni 2012 Vol. 7 No. 2 (2011): Juli-Desember 2011 Vol. 7 No. 1 (2011): Januari-Juni 2011 Vol. 6 No. 2 (2010): Juli-Desember 2010 Vol. 6 No. 1 (2010): Januari-Juni 2010 Vol. 5 No. 2 (2009): Juli-Desember 2009 Vol. 5 No. 1 (2009): Januari-Juni 2009 Vol. 4 No. 1 (2008): Januari-Juni 2008 Vol. 3 No. 2 (2007): Juli-Desember 2007 More Issue