Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun ]]>
<![CDATA[Fernando Fernando]]>;
<![CDATA[Firman Muntaqo]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2866
<![CDATA[Abstrak: Notaris memiliki peran penting dalam proses pembuatan akta perjanjian kredit di sektor perbankan Dengan adanya Pencantuman Klausula kuasa menjual objek hak tanggungan pembelian pada perjanjian kredit pembelian satuan rumah susun pentingnya untuk ditinjau dari sudut asas keseimbangan terutama bagi notaris yang memiliki kewajiban untuk seimbang atas akta otentik yang dibuatnya Dalam tulisan ini akan membahas mengenai Bagaimana Dasar Hukum, Kedudukan, Peran Notaris dan pengaturan Hukum dimasa yang akan datang terkait Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun Ditinjau Dari Sudut Asas Keseimbangan, Penelitian ini sendiri dilakukan secara normatif. Hasil peneltiain tesisi ini berbentuk Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dari Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun diselenggarakan atas pertimbangan prinsip kehati-hatian perbankan dan UUHT, Penjualan secara dibawah tangan yang diatur oleh UU ialah ditetapkan oleh pemilik angunan/debitur terkait dengan Pencantuman Klausula kuasa menjual objek hak tanggungan pembelian pada perjanjian kredit pembelian satuan rumah susun harus memuat frasa “itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.”, Peran Notaris dalam memberikan Penyuluhan hukum dan kewajibannya untuk seimbang atas Akta Otentik yang dibuat, dibutuhkan pembaharuan hukum dan modernisasi dibagian pelelangan umum serta peran aktif dari pihak otoritas jasa keuangan dalam menerbitkan aturan yang sifat tegas dan imperatif. Diharapkan nantinya kepada pihak bank dapat memberikan pengaturan yang jelas dan lebih memberikan perlindungan hukum yang diwujudkan pada keseimbangan dalam perjanjian kredit, bagi pihak pemerintah hendaknya memberikan sosialiasai penjelasan lebih jelas terkait dengan Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun termasuk meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan melalui Otoritas Jasa Keuangan dalam menerbitkan aturan yang sifatnya tegas dan imperatif sehingga dapat dipatuhi bagi pihak kreditur/perbankan.Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Satuan Rumah Susun; Peran Notaris; Klausula Kuasa Menjual; Hak Tanggungan; Abstract:Notaries have an important role in the process of making credit agreement deeds in the banking sector With the inclusion of the clause of the power to sell the object of the purchase of the right to purchase in the credit agreement for the purchase of apartment units, it is important to be viewed from the point of balance principle, especially for notaries who have the obligation to balance the authentic deed they make. In this paper will discuss about How the Legal Basis, Position, Role of Notaries and future legal arrangements related to the Inclusion of the Power of Attorney Clause to Sell Objects of Liability in the Credit Agreement for the Purchase of Flats Unit Viewed from the Principle of Balance, this research itself was carried out normatively. The results of this research are in the form of The results of the study show that the legal basis for the Inclusion of the Power of Attorney to Sell Objects of Liability Clause in the Credit Agreement for the Purchase of Flats Unit is carried out in consideration of the principle of banking prudence and the UUHT, Underhand sales regulated by Law are determined by the collateral owner / debtor related to the Inclusion of the Power of Attorney to Sell Objects Clause The purchase liability in the credit agreement for the purchase of apartment units must contain the phrase "it will be able to obtain the highest price that benefits all parties.", the role of Notaries in providing legal counseling and their obligations to be balanced on the Authentic Deeds made, legal reform and modernization are needed in the public auction section and the active role of the Financial Services Authority in issuing rules that are firm and imperative. It is hoped that later the bank can provide clear arrangements and provide more legal protection which is manifested in the balance in the credit agreement, for the government should provide a clearer explanation socialization related to the Inclusion of the Power of Attorney to Sell Dependent Objects Clause in the Credit Agreement for the Purchase of Flats including improving regulatory and supervisory functions through the Financial Services Authority in issuing rules that are firm and imperative so that they can be complied with by creditors/banks.Keywords: Credit Agreemen; Flats Unit; Notary Role; Power of Attorney to Sell Clause; Liability;]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN AKTA YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS YANG SEDANG DALAM MASA TAHANAN ]]>
<![CDATA[Samuel Dharma Putra Nainggolan]]>;
<![CDATA[Kholilur Rahman]]>;
<![CDATA[Abraham Sridjaja]]>;
<![CDATA[Jamalum Sinambela]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2573
<![CDATA[The notary in carrying out his position must remember that the deed made by or before him is an authentic deed that becomes a document/state archive, and the agreement stated therein becomes a law for those who make it. The important role of a Notary in making a deed is inseparable from the possibility of actions that are contrary to the propriety prevailing in the society in carrying out the duties and functions of a Notary. A notary who is currently in detention as long as he has not been dismissed as a notary is still capable of making an authentic deed, but in terms of propriety, this is not justified. UUJN contains sanctions against Notaries who are proven to have committed violations, during this period the Deeds made downgraded from Authentic Deeds to Underhanded Deeds. This legal research uses a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. In this context, it is concluded that the Notary is temporarily dismissed from his position because he is currently undergoing a detention period. After the temporary dismissal period ends due to the detention period, the Notary will be rehabilitated after the temporary dismissal period ends. The rehabilitation in question implies that the notary concerned is activated and returned to his original position. Therefore, if the notary is returned to his original position, the deed made by the notary is authentic. In this case, if the detention period is more than 6 months, while the temporary dismissal period has ended, the notary has authority according to his functions and duties.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL DALAM INVESTASI VIRTUAL CURRENCY ]]>
<![CDATA[Fitria Dewi Navisa]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2692
<![CDATA[Abstrak: Didalam era digital 4.0 sekarang ini terdapat banyak sekali perubahan-perubahan atau kemajuan dalam bidang teknologi terutama dalam kegiatan penanaman modal atau biasa disebut dengan berinvestasi. Para investor dapat melakukan penanaman modal dalam bentuk aset digital yaitu Virtual Currency, yang mana nantinya para investor berharap jika dikemudian hari harga dari Virtual Currency tersebut akan naik dan menguntungkan. Namun dalam melakukan penanaman modal di Virtual Currency ini masih terlihat cukup lemah dalam sisi hukumnya, karena dalam melakukan penanaman modal di Virtual Currency para investor tidak memiliki sebuah bukti riil ataupun surat-surat yang menjelaskan bahwa mereka adalah investor dari Virtual Currency tersebut dan nantinya jika terjadi sesuatu diluar dugaan maka para investor tidak memiliki perlindungan hukum. Dalam hal tersebut pemerintah untuk sekarang kurang pergarakannya dalam menentukan peraturanperaturan yang akan mengatur tentang investasi virtual. Padahal jika dikaji lebih dalam peminat dari Virtual Currency terlihat cukup banyak dan mayoritas generasi muda menganggap investasi tersebut sebagai cara investasi kekinian. Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian normatif yang bermaksud untuk menjelaskan dan mengkaji berbagai literatur, aturan perundang-undangan, dan contoh kasus dari berita yang terkait dengan penelitian. ]]>
<![CDATA[URGENSI PENERAPAN SERTIPIKAT TANAH SECARA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[M Ilham Dwi Putranto]]>;
<![CDATA[Amin Mansyur]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2645
<![CDATA[Sebagai respon terhadap pandemi covid-19, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang dimana hal ini menjadi suatu terobosan baru dalam pelayanan pendaftaran tanah, namun hal ini justru menyebabkan pelayanan pendaftaran tanah sempat terhambat dan ketidakpastian antar pelaksana hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah urgensi, hambatan, dan bagaimana seharusnya penerapan sertipikat elektonik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, hambatan, dan bagaimana seharusnya implementasi sertipikat elektronik dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan teknik purposive sampling. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa penerapan sertipikat tanah elektronik dapat menghemat biaya, waktu dan dapat mengurangi korupsi yang dilakukan oleh oknum Badan Pertanahan Nasional serta untuk beradaptasi dengan digitalisasi di era globalisasi saat ini. Hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi sertipikat tanah secara elektronik ialah kurangnya sarana yang ada, ketidakhadiran petunjuk teknis bagi petugas BPN, dan tidak terpenuhinya kualitas sumber daya petugas BPN. Agar penerapan sertipikat tanah secara elektronik dapat berjalan dengan baik, diperlukan peningkatan keamanan dalam sistem elektronik milik pemerintah,sosialiasi lebih lanjut terhadap masyarakat dan praktisi hukum, serta diperlukan petunjuk teknis bagi petugas ATR/BPN agar dalam melaksanakan tugasnya lebih terstruktur dan terarah.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA LISAN ]]>
<![CDATA[Tania Erika Dharmanto]]>;
<![CDATA[Retno Dewi Pulung Sari]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2783
<![CDATA[Perjanjian kerja adalah produk pengikat yang dibuat antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha sebagai pihak penyedia lapangan pekerjaan dan pekerja sebagai penerima pekerjaan yang akan menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Perjanjian kerja lisan adalah perjanjian yang dilakukan secara langsung tanpa penandatanganan kontrak. Penelitian ini akan fokus pada permasalahan yang terjadi dalam perjanjian kerja lisan, bagaimana proses pembuktian apabila terjadi perselisihan hubungan industrial karena tidak adanya kontrak perjanjian, serta juga pertanggungjawabannya. Supaya bisa memberi jawaban atas dua masalah itu. Riset ini mempergunakan metode riset hukum Yuridis – Normatif dengan penelitian yang mengkaji dari norma hukum positif. Permasalahan yang diteliti dengan sumber data primer yaitu ketentuan hukum Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Hasil riset ini adalah (1) Perjanjian lisan walaupun dibuat tanpa adanya kontrak tertulis tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum; dan (2) Perlindungan pekerja bisa dilaksanakan melalui pemberian tuntutan dan menaikan hak – hak pekerja dan memberikan perlindungan fisik maupun sosial. Selain itu apabila terjadi perselisihan industrial diantara pekerja terhadap pebisnis terdapat beberapa mekanisme penyelesaian masalah sesuai dengan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KERAHASIAAN PENYIMPANAN DANA NASABAH PADA BUMD BANK LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Zulfi Diane Zaini]]>;
<![CDATA[Yulia Hesti]]>;
<![CDATA[Rivo Raihanza Passa]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2640
<![CDATA[Rahasia perbankan penting sebab bank menjadi lembaga terpercaya harus merahasiakan sesuatu hubungan menggunakan simpanan serta penyimpanannya. Maka, bank menjadi entitas juga pihak terkait, termasuk karyawan serta manajemen senior bank bersangkutan wajib mengetahui rezim kerahasiaan perbankan untuk menghindari hukuman pidana, administrasi, serta sosial oleh warga. Penerapan hal tersifat rahasia (informasi) khususnya pada bank sangat sulit dilakukan, sebab tak ada definisi seragam tentang informasi dari informasi serta data nasabah bisa digolongkan menjadi rahasia oleh bank. Bank Lampung selalu menjaga misteri perbankan. Adapun bentuk upaya bisa lakukan Bank Lampung untuk menjaga keamanan misteri nasabah bank, terdapat tanyakan identitas nasabah pengadilan, bank tak sampaikan informasi apapun. Rahasia perbankan penting, sebab bank menjadi lembaga terpercaya harus rahasiakan segala suatu berhubungan menggunakan penyimpan serta simpanannya. Tentang tatacara perlindungan hukum pada kerahasiaan dana nasabah menyimpan dananya pada BUMD Bank Lampung, khususnya maraknya transaksi perbankan menyangkut himpunan dana rakyat seperti melalui tabungan, giro, deposito, serta lainnya. Sedangkan sesudah menghimpun dana tadi, bank harus menyalurkan dana tadi pada masyarakat melalui pemberian pinjaman. Upaya lain yaitu pencatatan baik atas operasional bank atau transaksi dilakukan oleh bank adalah suatu keharusan. Saran Manajemen Bank: usahakan waspada pada penerapan prinsip kehati-hatian bank terutamanya pada mendapatkan dana disimpan dari nasabah menggunakan cara tanyakan sumber dana nasabah terutama simpanan besar, supaya bank bisa menghindari upaya kejahatan seperti uang pencucian.]]>
<![CDATA[KEPENTINGAN INDONESIA MENGAKSESI KONVENSI APOSTILLE DAN RELEVANSINYA DI BIDANG KENOTARIATAN ]]>
<![CDATA[Melly Aida]]>;
<![CDATA[Yunita Maya Putri]]>;
<![CDATA[Ria Wierma Putri]]>;
<![CDATA[Kasmawati Kasmawati]]>;
<![CDATA[Ria Silviana]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2908
<![CDATA[Dalam era globalisasi, kerja sama antar negara dan antar warga negara dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun diplomasi, dan kepentingan untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain semakin menjadi prioritas. Namun, dalam menjalin kerja sama tersebut, hal-hal administratif seperti legalisasi dokumen publik asing menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi. Proses yang rumit dan biaya yang tinggi menjadi hambatan bagi banyak orang untuk mendapatkan pengesahan dokumen publik yang diperlukan untuk berbagai keperluan. Belum lagi, dokumen publik yang telah dilegalisasi oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak secara otomatis dapat diterima di negara yang dituju. Seperti akta notaris, surat kuasa, dan dokumen-dokumen lainnya harus dilegalisasi terlebih dahulu sebelum dapat diakui oleh negara tujuan. Hal ini membuat banyak orang merasa kesulitan dalam menggunakan dokumen publik di luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille, dengan demikian proses legalisasi dokumen asing publik di Indonesia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Notaris sebagai pejabat publik memiliki peran penting dalam proses legalisasi dokumen tersebut, baik dalam memberikan legalisasi dokumen asing publik yang diperlukan, maupun dalam pengesahan tanda tangan atau legalisir pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh pihak asing.. Dalam kenotariatan, Kehadiran Konvensi Apostille diharapkan memudahkan akses bagi warga negara Indonesia untuk menggunakan dokumen publik di luar negeri dan notaris dapat memberikan legalisasi dengan menyertakan Apostille pada dokumen publik yang diterbitkan oleh notaris. Keanggotaan Indonesia di dalam Konvensi Apostille memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga negara dan membantu dalam mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga negara serta meningkatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis dan administrasi di luar negeri.]]>
<![CDATA[PEMBERLAKUAN PEMBEDAAN ASAL USUL HARTA PERKAWINAN DALAM PEMBAGIAN WARIS BAGI GOLONGAN TIMUR ASING ]]>
<![CDATA[Andyna Susiawati Achmad]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2577
<![CDATA[Di Indonesia, kedudukan harta benda dalam suatu hubungan perkawinan yang sah pada golongan Timur Asing diatur dalam Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan harta benda pada kedua peraturan tersebut berbeda. Padahal asal-usul harta tetap harus diperhatikan dalam proses pembagian waris untuk menentukan mana yang termasuk harta bawaan dan harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun alasan pemilihan kedua jenis pendekatan itu didasari oleh pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan serta menelaah peraturan perundang-undangan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan peraturan mengenai harta bawaan dan harta bersama maka perlu diperhatikan mengenai kapan perkawinan dilangsungkan untuk menentukan tunduk pada peraturan Burgerlijk Wetboek atau Undang-Undang Perkawinan. Untuk para praktisi hukum yang memiliki kewenangan melakukan pembagian harta waris dalam bentuk surat keterangan waris, dalam hal ini notaris, wajib dan harus melihat tanggal berlangsungnya perkawinan pewaris, dan wajib meneliti dengan saksama apakah perkawinan ini tunduk pada UUP atau tunduk pada BW. Dari sini wajib mengaitkan aturan perkawinan yang berlaku bagi pewaris dalam melakukan pembagian warisnya. Boedel waris haruslah dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka. Semua proses hendaklah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Karena kesalahan pemberlakukan tentang asal usul harta pewaris akan menyebabkan kerugian bagi pihak ahli waris.]]>
<![CDATA[PERAN PPAT DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PERPAJAKAN ]]>
<![CDATA[Fatmawati Faisol]]>;
<![CDATA[Herman Adriansyah]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2899
<![CDATA[Pajak sebagai kewajiban kenegaraan merupakan wujud peran serta rakyat dalam membiayai berbagai pengeluaran negara yang pemungutan pajak dilaksanakan berkaitan dengan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan hukum perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, pemindahan hak karena pewarisan, dan sebagainya. Pajak sumber penerimaan negara untuk pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.[1] Peran pajak dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk mewujudkan stabilisasi ekonomi dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.[2] Peran penerimaan negara dari sektor pajak dalam APBN 2021 adalah sebesar Rp.1,546,51 triliun atau 77,20% dari APBN sebesar Rp. 2.003,06 triliun.[3] Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara khusus mengemban tugas dalam membantu pelaksanaan administrasi perpajakan yang berkaitan langsung dengan objek pajak dalam ruang lingkup pekerjaannya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.[4]Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis peran PPAT dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, menyimpulkan pelaksanaan PPAT dalam membantu administrasi perpajakan telah sesuai dengan perundang-undang, apabila ada perbedaan data pada laporan PPAT ke Kantor Pelayanan Pajak dengan nilai transaksi yang seharusnya, maka Wajib Pajak dan PPAT dikenakan sanksi dan pengenaan tarif pajak terkait akta yang dibuat oleh PPAT telah sesuai dengan Undang-Undang.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ]]>
<![CDATA[Ummie Tsabita Ananda Afiudin]]>;
<![CDATA[Neisa Angrum Adisti]]>;
<![CDATA[Ayu Puspasari]]>;
<![CDATA[Aimi Aimi]]>;
<![CDATA[Dewi Indasari]]>;
<![CDATA[Liza Utama]]>;
<![CDATA[Muhamad Rasyid]]>;
<![CDATA[Muhammad Syahri Ramadhan]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2441
<![CDATA[Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak dampak dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Banyaknya pekerja dipecat oleh perusahaan karena banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat pandemi. Banyaknya pekerja yang tidak mengetahui tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam menyelesaikan masalah ini, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah menetapkan bahwa harus dilakukan dengan konsensus (non-litigasi) terlebih dahulu, tetapi kenyataannya tidak demikian. Pekerja/buruh secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial tanpa terlebih dahulu membuat penyelesaian melalui musyawarah dan konsensus. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil diskusi menunjukkan penyelesaian kasus penghentian kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu non litigasi yang berorientasi pada musyawarah dan konsensus serta litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menekankan penyelesaian kasus penghentian kerja harus dilakukan melalui musyawarah konsensus terlebih dahulu, yakni perundingan bipartit. Dengan cara ini, jika kesepakatan tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dengan cara ini, jika kesepakatan masih belum tercapai, penyelesaian baru menggunakan metode pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Ke depan, penulis menyarankan agar upaya dilakukan untuk terus meningkatkan kesadaran hukum para peminat terkait penyelesaian kasus penghentian pekerjaan.]]>
