cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Iza Rumesten RS
Contact Email
izarumestenunsri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
repertoium.mkn@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 2086809X     EISSN : 26558610     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Arjuna Subject : -
Articles 167 Documents
 12   13   14   15   16 
PENEGAKAN HUKUM NOTARIS YANG MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN DALAM AKTA: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DATA Sisca, Katarina Arinda
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3764

Abstract

Perkembangan teknologi pada saat ini berdampak pada perkembangan profesi hukum. Dampak dari profesi hukum tersebut dirasakan oleh profesi notaris. Notaris yang dalam kewenangannya membuat akta otentik berisikan data pribadi seseorang, tentunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi maka secara langsung notaris juga harus tunduk atas ketentuan aturan tersebut. Masalah terjadi di wilayah hukum Sumatera Utara, terdapat Notaris F.C.M. S.H., M.Kn yang dilaporkan karena permasalahan pemakaian data pribadi orang lain dalam pembuatan akta otentik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum dalam penanganan kebocoran data pribadi oleh notaris di Sumatera Utara. Metode riset yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masuk kedalam kategori subjek hukum perorangan. Notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban-kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi yang ditentukan oleh undang-undang, bilamana terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris maka penegakan hukum yang bisa dilakukan ada pada ranah administrasi dan pidana. Sanksi yang bisa dijatuhkan kepada notaris ini bisa berupa sanksi administrasi yang ditentukan pada Pasal 57 ayat (2) dan sanksi pidana pada Pasal 67 ayat (1) sampai (3) UU PDP.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE INTERNASIONAL Saputra, Ricky; Damayanti, Viola
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3364

Abstract

Perkembangan hukum bisnis saat ini semakin pesat. Selain kemajuan teknologi, kemajuan dan undang-undang harus mengikuti kemajuan zaman. Di Indonesia, parameter tindakan yang dikenal sebagai transaksi jual beli daring (e-commerce) mulai muncul. Ada kemungkinan bahwa hal itu akan mengakibatkan masalah hukum. UU No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen Indonesia. Transaksi E-Commerce menawarkan kemudahan kepada konsumen dalam kegiatan menjual atau membeli produk dan jasa berdasarkan persyaratan mereka saat ini. Esai ini akan menjelaskan secara singkat bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi E-Commerce bekerja dan bagaimana mengatur undang-undang perlindungan konsumen utama di Indonesia sebagai metode penyelesaian masalah hukum antara konsumen dan korporasi. 
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Putri, Taufani Yunithia; Saputra, Citra Dewi; Merta, M. Martindo; Pratama, Alip Dian
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3153

Abstract

Pemanfaatan tanah sebagai benda berharga merupakan hak dari setiap masyarakat untuk memanfaatkan dan menikmati dari hasil pengelolaan tanh tersebut. Namun dalam kenyataanya, dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, memberikan permasalahan tersendiri lantaran tidak sebandingnya rasio antara jumlah penduduk dan jumlah luas tanah. Selain itu faktor ketidakmampuan dalam melakukan pengelolaan tanah baik dari segi teknis, manajerial, dan finansial yang diawali dengan kegiatan jual beli yang berhubungan dengan objek tanah, menyebabkan banyaknya terjadi penelantaran tanah, sehingga berpotensi dapat mengakibatkan hapusnya hubungan hukum antara pemilik tanah dan tanah yang ditelantarkan. Penelantaran tanah yang kian banyak terjadi di wilayah Indonesia karena hal tersebut terjadi karena berbagai faktor yang melatarbelakangi baik dari segi administratif maupun dari segi finansial. Tentu perlu adanya campur tangan dari pemerintah untuk melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, sebagai landasan hukum yang digunakan dalam melakukan pencegahan terhadap lahan dan potensi kawasan terlantar. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis ingin meneliti mengenai bagaimana tahapan dari penertiban tanah terlantar serta mengkaji mengenai upaya pendayagunaan tanah terlantar tersebut, sehingga memberikan kepastian hukum dan memberikan dampak yang baik dalam hal ketertiban administrasi pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penertiban kawasan dan tanah yang terlantar, serta disertai dengan pendekatan kontekstual. Dengan tujuan memperoleh pemahaman akan peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.Kata Kunci: Pendayagunaan Tanah; Penertiban Tanah; Peraturan Pemerintah; Tanah Terlantar
PENGAMBILALIHAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT DIBAWAH TANGAN Fikri, Muhtiar; Emirzon, Joni; Syarifuddin, Achmad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3621

Abstract

Tulisan ini membahas (a) Pertimbangan hakim pada kasus perjanjian kredit dibawah tangan yang dilakukan pengambilalihan kredit pemilikan rumah, yaitu penjualan rumah KPR di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena rumah KPR itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada Bank; (b) Keabsahan jual beli yang bertujuan mengambil alih kredit pemilikan rumah secara di bawah tangan, yaitu adanya kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli; dan (c) Akibat hukum bagi pembeli terhadap pengambil alihan kredit pemilikan rumah yang dilakukan secara di bawah tangan dan upaya hukum yang ditempuh untuk mengatasinya, yaitu memiliki perlindungan hukum yang sangat lemah karena jual beli dibawah tangan tidak mengakibatkan terjadi peralihan hak atas tanah. Penelitian ini merekomendasikan: (a) Masyarakat yang ingin melakukan alih debitur atas KPR BTN dapat melakukannya setelah mendapatkan persetujuan dari pihak bank selaku kreditur; (b) Pihak Bank diharapkan memberikan informasi dengan jelasnya mengenai hak dan kewajiban para pihak, baik debitur dan kreditur benar-benar mengetahui di mana posisinya berada dan tidak mengabaikan kewajiban masing-masing; (c) Paralegal sebaiknya lebih diperhatikan lagi perlindungan hukum bagi pihak kreditur (bank dan bagi pihak ketiga dalam masalah oper kredit, hal ini untuk memberikan kepastian hukum pada pihak ketiga yang beritikad baik dalam meneruskan pembayaran kredit dari pihak pertama sampai lunas.
PERAN NOTARIS DALAM RENEGOSIASI KONTRAK BISNIS Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.2802

Abstract

Pelaku bisnis dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya tentunya menggunakan kontrak bisnis untuk mengikat para pihak. Kontrak yang dibuat lazimnya bersifat auntentik. Kontrak yang telah disepakati tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan kontrak tersebut terkadang terjadi hambatan. Hambatan yang terjadi bisa disebabkan oleh keadaan yang disengaja salah stau pihak atau keadaan yang terjadi tidak disengaja. Penyelesaian hambatan pelaksanaan perjanjian dengan renegosiasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa terjadinya keadaan memaksa. Maka berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu pertama tentang konsep renegosiasi dalam kontrak bisnis dan kedua, peran notaris dalam renegosiasi kontrak bisnis. metode penelitian yang digunakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, analisis dan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan tertier, dan tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan deskriptif dan sistematis. Adapun kesimpulan dalam penulisan ini yaitu pertama, renegosiasi yaitu negosiasi ulang yang dilakukan oleh para pihak karena terjadinya hambatan yang terjadi diluar kuasa siapapun atau karena kedaan memaksa. Peran notaris pada renegosiasi kontrak bisnis yaitu notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik yang wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian untuk mengikat para pihak. Notaris berkedudukan netral diatara para pihak yang mendengarkan posisi awal, permasalahan dan kesepakatan negosiasi ulang yang dilakukan oleh para pihak yang nantinya akan dituangkan dalam akta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
URGENSI PENGATURAN TATA KELOLA DAN TERTIB ADMINISTRASI KANTOR NOTARIS Panjaitan, Saut Parulian; Adriansyah, Herman
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3793

Abstract

Pedoman dan standar mengenai tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris di Indonesia belum menjadi fokus perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, notaris, maupun masyarakat pennguna jasa. Belum ada pengaturan hukum mengenai pedoman dan standar tata kelola dimaksud, sehingga dalam kenyataan praktik banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para notaris. Berdasrkan hal itu maka perlu dikaji mengenai pedoman dan standar tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa terdapat kekosongan norma hukum (rechtsvacum) mengenai tata kelola dan tertib administrasi kantor notaris. Rumusan mengenai isu dimaksud belum dirumuskan secara utuh dan komprehensif.  Ketentuan mengenai kantor sebagai tempat kedudukan, dan pengaturan mengenai penyimpanan minuta akte dan protokol akte, hanya dirumuskan secara parsial bersifat inkonsisten (saling bertentangan). Oleh karena itu, perlu diterbitkan pengaturan mengenai pedoman dan standar tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris, sehingga menjadi standar pemeriksaan tahunan bagi Majelis Pengawas Notaris, serta pencantuman pemberian sanksi adminstrasi bagi notaris yang tidak memenuhi atau melanggar standar dimaksud. Pengaturan dimaksud bersifat mendesak untuk diterbitkan guna menjaga kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dan menghormati profesi notaris sebagai pekerjaan mulia (nobile officium). Dalam pengaturan dimaksud sekurang-kurangnya memuat standar fisik kantor dan papan nama, standar non-fisik (pelayanan dan kearsipan), standar sumber daya manusia (staf personalia), dan standar pendukung (tata ruang, kenyamanan, dan kebersihan/keindahan).
KEDUDUKAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS KETIKA PENGESAHAN PERKAWINAN DAN ANAK SETELAH PEWARIS MENINGGAL DUNIA Pebri, Yopi; Pulungan, M. Sofyan; Febriansyah, Artha
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3414

Abstract

The purpose of this paper is to evaluate the division of inheritance in situations where marriage and child recognition take place after the testator dies. This research uses the doctrinal method, taking a statutory approach and a conceptual approach. The results show that a marriage that occurs after one of the spouses dies can still be recognized if it follows the procedure of registering the marriage at the civil registry office after obtaining a determination from the court, so that the marriage is considered valid. This is in accordance with Article 825A which states that the spouse left behind becomes the first class of heirs. Regarding the recognition of a child after the death of the father, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 allows for the legal recognition of the child, provided that it can be proven through science and technology, or other evidence that is valid according to law. Thus, the child is considered a legitimate child and becomes part of the first class of heirs together with the mother.
UPAYA HUKUM KASASI PADA PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI CORPORATE RESCUE DOCTRINE Salsabila, Fatimah
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3141

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat dilakukan upaya hukum lanjutan berupa kasasi dan meninjau upaya hukum kasasi tersebut dari doktrin corporate rescue. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normative dengan pendekatan statutory approach, yaitu pendekatan kepada peraturan perundang-undangan, konsep dan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 atas adanya upaya hukum lanjutan pada putusan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor dalam menguji penerapan hukum atas putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Niaga. Di sisi lain, upaya hukum lanjutan ini masih linear pula dengan semangat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang ditujukan untuk membuat proses likuidasi atas harta debitur untuk membayar utang, namun belum mengadopsi adanya cara-cara untuk menjaga keberlangsungan usaha. Perlu adanya pendekatan lain dalam hal ini seperti pengadopsian doktrin corporate rescue dalam undang-undang, dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan dan upaya kepailitan dijadikan sebagai ultimum remedium. This research is intended to identify the execution of suspension of debt decisions that allows further legal remedies through cassation and to review the cassation legal remedies from the corporate rescue doctrine. The research method used in this research by the author is a juridical normative method with statutory approach, in which the approach to the laws and regulations, concepts and cases. The result of this research shows that legal consideration in Constitutional Court’s Decision Number 23/PUU-XIX/2021 of legal remedies in suspension of debt’s court decision is to give chances to debitor and creditor in testing the legal implementation of the commercial court’s decision in the first stage. On the other side, the legal remedy is linear to the spirit of Law Number 37/2004 regarding Bankruptcy and Postponement of Debt Obligations that is intended to create a process of liquidation on debitor’s assets to settle debts, but haven’t adopted any methods to keep the business’s continuation. Another approach is needed, such as adopting the corporate rescue doctrine in the law, with intention to save the company from bankruptcy and bankruptcy will be the ultimum remedium.
ARBITRASE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP FRAUD LETTER OF CREDITS DALAM TRANSAKSI INTERNASIONAL Pakpahan, Gideon Josh Haratua Hesekiel; Wijaya, Atha Anton; Amir, Daffa Febyan Putra; Nugraha, Adrian
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3365

Abstract

Letter of credit dokumenter, atau LC, banyak digunakan dalam perdagangan internasional sebagai alat pembiayaan dan pembayaran. Meskipun mereka seharusnya memfasilitasi proses perdagangan internasional dengan mengalihkan risiko pembayaran dari pembeli pemohon ke jaminan pembayaran yang ditawarkan oleh bank, bank hanya mengandalkan penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC dan penerapan mutlak dari perjanjian tersebut.Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran dalam transaksi perdagangan intemasional yang memberikan keuntungan dan segi-segi positif bagi para pihak pelaku perdagangan intemasional. L/C dianggap sebagai cara pembayaran yang paling ideal karena kepastian pembayaran bagi pihak penjual terjamin. Bagi pihak pembeli dengan L/C akan mengamankan dananya sekaligus menjamin kepastian penyerahan barang yang diperjual belikan. Keterjaminan dan keterikatan lainnya dari L/C, secara hukum adalah L/C sebagai alat penjaminan baik berdasarkan UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) maupun hukum nasional. Perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran L/C lebih banyak disebabkan karena adanya kesalahan atau penyimpangan baik karena adanya kelalahan maupun penipuan (fraud).  Arbitrase merupakan salah satu badan penyelesaian sengketa dalam pemalsuan L/C dalam dunia Internasional. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penyelesaian sengketa Letter of Credit (L/C) Ekspor-Impor dalam indonesia. Kedudukan Letter of Credit sebagai salah satu bentuk pembayaran transaksi antar negara dalam perdagangan internasional, yang mana tidak hanya hanya diatur dalam hukum perjanjian nasional tetapi juga diatur dalam perjanjian Internasional.
PERAN NOTARIS DALAM PROSES ALIH KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI Hanani, Dian; Saleh, Putu Samawati
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3349

Abstract

This research aims to find out the role of the Notary in the process of transferring subsidized home ownership credit (KPR in Indonesia) at the main branch of PT.BTN Palembang. This research is a type of normative research using library research material collection techniques. The background to this writing is that in practice there is often a transfer of subsidized home ownership credit (KPR) carried out by debtors who have been placed in subsidized housing for less than 5 (five) years. This is contrary to Article 29 paragraph (4) letter e Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia Number 35 Years 2021 concerning ease and assistance in obtaining housing for low-income people. The role of the Notary in this case is to make an authentic deed relating to the process of transferring subsidized home ownership credit (KPR) to the main branch of PT BTN Palembang. The deeds required in the credit transfer process are a statement of transfer of rights, a Deed of Sale and Purchase Agreement, a power of attorney to pay off the installments, and a power of attorney to take the house certificate. In this credit transfer process, in carrying out his position, the Notary must pay attention to the principle of balance.

Page 14 of 17 | Total Record : 167

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium: November 2025 Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024 Vol 12, No 2 (2023): November 2023 Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 Vol 11, No 2 (2022): November 2022 Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021 Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020 Volume 8 Nomor 2 November 2019 Volume 8 Nomor 1 Mei 2019 Volume 7 Nomor 2 November 2018 Volume 7 Nomor 1 Mei 2018 Volume 6 Nomor 2 November 2017 Volume 6 Nomor 1 Mei 2017 Volume 5 Nomor 2 November 2016 Volume 5 Nomor 1 Mei 2016 Volume 4 Nomor 2 November 2015 Volume 4 Nomor 1 Mei 2015 More Issue