Jurnal Simbur Cahaya
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Volume 29 Nomor 2, Desember 2022"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Mahasiswa ]]>
<![CDATA[Dodi Irawan]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.146 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v29i2.2349
<![CDATA[Peyampaian pendapat dimuka umum merupakan perbuatan yang dibolehkan dan dilindungi secara legal. Akan tetapi, pelaksanaannya sering menimbulkan kericuhan. Perbuatan seperti ini banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang menolak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pelaku demonstrasi ini sering sekali dilakukan oleh mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi penyampaian pendapat dimuka umum oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dalam hal ini Peneli mengunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara mendalam, observasi serta studi kepustakaan. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskrptif kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa mahasiswa pada FSH UIN Raden Fatah belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan demonstrasi sebagaimana yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hal demikian disebabkan pelaksanaan demonstrasi yang dinilai mahasiswa mendesak, terdapat hal-hal yang bersifat rahasia serta kurangnya pemahaman mahasiswa tentang kegiatan unjuk rasa menurut aturan yang berlaku. Akan tetapi, para pimpinan yaitu dekanat mengadakan kegiatan Forum Grup Diskusi yang akan dilaksanakan setiap tahun guna memberikan pemahaman kepada mahasiswa, tidak terkecuali tentang penyampaian pendapat di muka umum. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan PKWTT Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Muhammad Fahry Yogaswara]]>;
<![CDATA[Arfianna Novera]]>;
<![CDATA[Ahmaturrahman -]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.226 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v29i2.1805
<![CDATA[Sebagian manusia memilih menjadi pekerja di badan usaha orang lain baik yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Namun, seringkali terjadi pemutusan hubungan kerja atau sering disebut pecat khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini yang dilakukan oleh pengusaha menyebabkan pekerja tidak lagi mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Sehingga Negara mengeluarkan peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja agar pekerja masih dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak tersebut setelah dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini perlindungan hukum terhadap pekerja dengan PKWTT akibat pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan analitis. Kesimpulan yang didapat penulis dari penelitian ini adalah bahwa pekerja dengan PKWTT yang di-PHK pada masa pandemi Covid-19 mendapatkan perlindungan berupa hak-hak yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja berupa Uang Pesangon, Uang penggantian Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak. Pekerja juga mendapatkan bantuan jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan berbasis kompetensi. Selain itu pekerja juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah berupa bantuan gaji/upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan selama 2 (dua) bulan khusus selama masa pandemi Covid-19 in]]>
<![CDATA[Penyebaran Karya Tulis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Yoshua Ruselvelt Pandenuwu Sidabutar]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.732 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v29i2.954
<![CDATA[Abstrak: Dalam era globalisasi yang saat ini sedang berkembang di Indonesia, isu-isu yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) merupakan salah satu isu yang harus diperhatikan karena HKI memegang peranan dalam setiap aspek kehidupan manusia sehingga perlu dilindungi. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah meratifikasi perjanjian pembentukan World Trade Organization (“WTO”) yang di dalamnya terdapat Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (“TRIPs Agreement”) yang menjadi dasar perlindungan Hak Cipta di dunia. Salah satu ruang lingkup dari HKI yang harus dilindungi menyangkut Hak Cipta yang memiliki tujuan untuk melindungi pencipta atas hasil ciptaannya. Salah satu produk dari Hak Cipta yang harus dilindungi adalah buku. Dari zaman dahulu sampai saat ini, banyak pihak yang melakukan penggandaan terhadap buku, baik melalui jasa fotokopi yang dapat ditemukan di sekitar Perguruan Tinggi yang melakukan penggandaan sedemikian rupa, sehingga serupa dengan buku aslinya serta melakukan penyebaran buku elektronik (e-book) melalui platform e-commerce menggunakan layanan internet. Dengan adanya penggandaan maupun penyebaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki otorisasi, menyebabkan pencipta buku mengalami kerugian karena pencipta buku akan kehilangan hak ekonomi atau yang biasa dikenal dengan royalti. Maka dari itu, diperlukan penegakan hukum dari pihak Pemerintah Indonesia untuk dapat menerapkan perlindungan hukum Hak Cipta agar buku dapat memiliki perlindungan maksimal seperti hak cipta lainnya.Kata Kunci: Hak Cipta, Penggandaan, Perlindungan Buku sebagai Hak Cipta.Abstract: In the era of globalization that is currently developing in Indonesia, issues related to Intellectual Property Rights (“IPR”) are one of the issues that must be considered because IPR plays an important role in every aspect of human life, so it needs to be protected. As a developing country, Indonesia has ratified the agreement to establish the World Trade Organization ("WTO"), which includes a Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement ("TRIPs Agreement") which is the basis for copyright protection in the world. One of the scopes of intellectual property rights that must be protected concerns copyright which has the aim of protecting the creator of his creation. One of the products of the copyright that must be protected is a book. From the previous era until today, many parties have duplicated books, either through photocopying services that can be found around college that make copies in such a way which they are similar to the original book and distribute electronic books (e-books) through the e-commerce using the internet services. With the duplication or distribution carried out by unauthorized parties, it causes book creators suffer losses because book creators will lose their economic rights or what is commonly known as royalties. Therefore, it is necessary to enforce the law from the Indonesian government to be able to pursue copyright law protection so that books can have maximum protection like other copyrights.Keywords: Copyright, Multiplication, Protection of Books as Copyright.]]>
<![CDATA[Strengthening The Authority Of The Indonesian Ombudsman In The Public Service Sector ]]>
<![CDATA[Saut Parulian Panjaitan]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.92 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v29i2.2149
<![CDATA[In the era of disruption, because of advances in communication and information technology, causing disruptions in the administration of government, which was originally based on the monopoly and power paradigm, became a public service paradigm based on the principle of good governance through e-government services. In carrying out the task of supervising public services, until now the authority of the Indonesian Ombudsman is still very limited, which can be seen from legal products in the form of recommendations that do not have legal coercion for state/government administrators who commit maladministration. On that basis, the Indonesian Ombudsman issues a regulation on the Indonesian Ombudsman which authorizes its decisions, which are final and binding, in public service disputes through an adjudication process. In fact, the position of the Indonesian Ombudsman should indeed be as an institution that only gives influence (magistratur of influence) to state/government officials in order to respect the rights of citizens in public services. To strengthen the authority of the Indonesian Ombudsman, it is carried out (a) strengthening the constitutional position of the Indonesian Ombusman, (b) clarifying the scope of supervision by the Ombudsman, both regarding what things can be monitored and to whom the supervision can be carried out, (c) formulating threats sanctions for public service officials who do not implement the Ombudsman's recommendations in reports of violations of public services, (d) formulate the Ombudsman's authority that is active-preventive, and (e) formulate coercive power against the Ombudsman's recommendations as an effort to improve the quality of public services. ]]>
<![CDATA[Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst ]]>
<![CDATA[Gregorius Septa Widiartana]]>;
<![CDATA[Mardian Putra Frans]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.127 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v29i2.1945
<![CDATA[Pemidanaan terhadap anak tentunya harus memperhatikan perlindungan nya juga oleh karena hal tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut sebagai cara agar tetap terjaminnya kebebasan serta hak asasi anak itu sendiri, dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak tersebut. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Pemidanaan terhadap anak atau penjatuhan pidana penjara terhadap anak juga harus mempertimbangkan pertimbangan secara yuridis, sosiologis maupun filosofis yang dimana ketiga pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku yang dimana diharapkan Anak Pelaku setelah menjalani masa hukumannya tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat diterima oleh masyarakat kembali.]]>
<![CDATA[Kedudukan Dewan Pengawas Kpk Terhadap Eksistensi Kpk Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Faruq 'Azzam Fadholi]]>;
<![CDATA[Muhammad Faqih Fatur Rangga]]>;
<![CDATA[Muhammad Oscario D. Lababan]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.637 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v29i2.621
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun dengan kata lain menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Dalam jurnal ini dibahas mengenai esensi Dewan pengawas KPK terhadap eksistensi KPK itu sendiri. Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memberikan legitimasi terhadap Dewan Pengawas untuk melakukan fungsi pengawasan dan memberikan izin terhadap kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Sehingga Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang digagas melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menuai banyak polemik dan kecaman dari para pegiat anti-korupsi. Oleh banyak pihak dinilai bahwa dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK ini berpotensi memperlemah kinerja dan tugas KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Banyak pihak yang menduga bahwa pembentukan Dewan Pengawas KPK ini merupakan pembentukan suatu lembaga baru yang didasarkan pada kepentingan elit politik di Senayan dan Istana. Tujuan mereka membuat lembaga baru di internal KPK yang bertugas mengawasi kerja KPK tidak lain untuk memperlemah fungsi pemberantasan korupsi dengan cara memperkuat hirarki birokrasi antara Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.]]>
<![CDATA[Informed Consent (Persetujuan Tindakan Kedokteran) Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Ni Made Rika Trismayanti]]>;
<![CDATA[Ismail -]]>;
<![CDATA[Puguh Aji Hari Setiawan]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.31 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v29i2.2347
<![CDATA[Anak merupakan masa depan bangsa yang harus dilindungi harkat, martabat dan haknya sebagai manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bertanggung jawab dalam menjamin hak anak untuk hidup dan sehat sebagai wujud perlindungan anak. Dokter wajib menjalankan tugasnya sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku. Segala tindakan kedokteran memerlukan Informed Consent. Pada pasien anak yang tidak termasuk pasien yang kompeten, Informed Consent diberikan oleh keluarga terdekat yaitu orang tua kandung. Penelitian ini menggunakan hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Data empiris menunjukkan masih terdapat kejadian orang tua menolak tindakan kedokteran terhadap anak kandungnya. Penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua bukan merupakan tindakan yang dilarang, namun hal tersebut menimbulkan kerugian pada pasien anak karena upaya maksimal penanganan penyakitnya tidak dapat dilakukan. Karena itu, diperlukan penyempurnaan perundang-undangan yang mengatur Informed Consent terutama yang berkaitan dengan penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua terhadap anak kandung, agar ketika terjadi Informed Refusal dokter tetap dapat melakukan tindakan kedokteran yang diperlukan demi kepentingan terbaik anak, dalam rangka mewujudkan perlindungan anak.]]>
<![CDATA[Pembangunan Hukum Berkelanjutan antara Pusat dan Daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional ]]>
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.159 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v29i2.1863
<![CDATA[Pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan dimasa Covid-19 dan efektif dalam pemulihan Kesehatan masyarakat secara massif namun berdampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia khususnya pulau Jawa dan Bali. Hal ini diakibatkan tidak seimbangnya tujuan dari pembentukan aturan tersebut, hanya berfokus kepada Healthy State sehingga mengenyampingkan Walfare State. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Statue Approach dan Literature Review diolah secara deskriptif analitis. Adapun temuan dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai representasi daerah dapat menjadi penghubung untuk menjembatani seluruh aspirasi daerah agar tersampaikan kepada pemeritnah pusat melalui beberapa hal antara lain: pertama, DPD RI harus focus mengawasi sejumlah Undang – Undang yang menjadi dasar hukum pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan mem-berikan rekomendasi langsung yang merepresentasikan daerah masing – masing anggota de-wan (Senator) agar tidak lagi menghasilkan aturan yang memberikan dampak buruk dalam jangka Panjang. Kedua, DPD RI melalui BULD sudah sepatutnya memfokuskan diri utnuk memberikan telaah, analisis dan kajian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) un-tuk dapat focus melakukan penysusunan terhadap peraturan daerah yang mendukung pemuli-han ekonomi nasional. Ketiga, DPD RI membentuk tim kerja antara beberapa alat kelengka-pan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pembangunan hukum berke-lanjutan antara hubungan pusat dan daerah terhadap pemulihan ekonomi nasional agar dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif kedapam rancangan perda maupun perda atau hingga menyusun RUU terkait langsung dengan pemulihan ekonomi nasional.]]>
<![CDATA[Perlindungan Karya Cipta Konten terhadap Pengunggahan Ulang dan Paid Promote pada Akun Media Sosial ]]>
<![CDATA[Syarafina Ramadhanty]]>;
<![CDATA[Muhammad Amirulloh]]>;
<![CDATA[Tasya Safiranita Ramli]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.908 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v29i2.2371
<![CDATA[Kemunculan internet dan media sosial telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, salah satunya dalam berkreasi dengan menciptakan karya konten yang dibagikan secara publik. Karya cipta konten tersebut kemudian dibagikan dan diunggah ulang (repost) oleh para pengguna, yang memunculkan pemanfaatan konten dengan cara paid promote. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbuatan repost dan paid promote dalam salah satu aplikasi media sosial, yaitu LINE. Selain itu, menentukan penyelesaian sengketa yang tepat bagi pemilik karya cipta konten pada aplikasi media social berdasarkan UU HC dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang berfokus pada aturan yang berlaku saat ini dengan norma yang menjadi patokan masyarakat untuk berperilaku sehingga dianggap pantas. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengkaji bahan bacaan baik buku hingga peraturan perundang-undangan terkait perbuatan repost dan paid promote dan penerapan pelindungan karya cipta konten pada aplikasi media sosial. Kemudian analisis data berupa normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral telah diatur pada Pasal 5 dan Pasal 9 UU HC, namun dalam UU ITE hanya terdapat pada Pasal 25 UU ITE. Terkait dengan penyelesaian sengketa perbuatan tersebut, UU HC mewajibkan mediasi sebelum adanya tuntutan penal yang tercantum dalam Pasal 95 ayat (4) dan direkomendasikan untuk penyelesaian sengketa paid promote dengan waktu yang cepat dan biaya yang ringan. Selain itu adanya, gugatan ganti rugi secara perdata menurut Pasal 99 ayat (1) maupun tuntutan pidana menurut Pasal 113 UU HC]]>
<![CDATA[Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Shafira Arizka Maulidyna]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (441.815 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v29i2.1814
<![CDATA[Pembentukan hukum bidang lingkungan hidup dalam perkembangannya mengalami berbagai tantangan, khususnya ketika kepentingan lingkungan dibenturkan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional. Beberapa perubahan substansial dalam Undang Undang Cipta Kerja melahirkan diskursus khususnya jika dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang merupakan poros kebijakan negara dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan perubahan tersebut diarahkan pada paradigma developmentalism yang dibuktikan dengan perubahan kebijakan berupa penyederhanaan proses perizinan dan beberapa permasalahan serius berkaitan dengan terdistorsinya kepentingan lingkungan. Maka dari itu, politik hukum menjadi kajian penting guna memastikan aktualisasi dari pembangunan hukum lingkungan, telah sesuai dengan arah kebijakan yang digariskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hukum lingkungan terus mengalami progresivitas, hingga akhirnya Undang Undang Cipta Kerja memberikan regresi sehingga tidak lagi sesuai dengan arah kebijakan negara yang digariskan dalam konstitusi.]]>
