cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Handayani
Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id
Phone
+62711-580063
Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Simbur Cahaya
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 14110061     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 31 Nomor 2, Desember 2024" : 10 Documents clear
Konsep Hifdz Al-Maal: Penerapan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pencurian Andriyani, Andriyani; Yuswalina, Yuswalina; Iqbal, Muhammad; Ulum, Bakhrul
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.4100

Abstract

Pelaku pencurian seringkali mendapatkan hukuman yang relatif ringan dan tidak mengembalikan barang/harta yang dicurinya. Hal ini tentu saja merugikan para korban. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perspektif hidz al-mall. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap jaksa penuntut umum, pengacara dan korban pencurian. Selain itu data primer juga diperoleh melalui observasi di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai kerugian yang diderita korban akibat pencurian bukanlah menjadi pertimbangan utama bagi penuntut umum dalam melakukan tuntutan. Pertimbangan nilai kerugian hanyalah untuk menentukan apakah pencurian yang dilakukan termasuk dalam pencurian ringan atau biasa.  Dengan demikian, tidak ada konsep perlindungan harta yang diterapkan dalam perkara pencurian ini, karena pelaku tidak diwajibkan untuk mengganti barang curian. Hal ini tentu berbeda dengan konsep hifdz al-mall yang diterapkan pada pidana pencurian dalam hukum Islam. Perlindungan harta dalam hukum Islam merupakan hal yang bersifat dharurah, sehingga setiap pelaku pencurian akan diberikan sanksi potong tangan dan wajib mengganti harta yang dicurinya.
Legal Certainty in Carbon Trading in Indonesia Tektona, Rahmadi Indra; M Adriani Harefa, Jemi; Yasa, I Wayan
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3913

Abstract

Global climate change has become one of the most important issues facing the world today. Climate change can be defined as long-term changes in temperature and weather conditions. The main cause of climate change is the increase in Greenhouse Gas (GHG) emissions into the atmosphere due to various human activities, including industrial and transportation activities. To combat climate change, the international community has developed various agreements and frameworks, including the Kyoto Protocol, followed by the Paris Agreement, which aim to reduce GHG emissions globally. One of the instruments developed to reduce GHG emissions is carbon trading, also known as emissions trading. Carbon trading is a mechanism where companies or countries can buy or sell permits to emit GHGs, known as carbon credits or emission units, with the goal of effectively reducing emissions. Through carbon trading, countries or companies can reduce GHG emissions, helping other countries achieve their emission targets more economically. Indonesia, as a country with high GHG emissions, has a responsibility to reduce emissions in accordance with international commitments such as the Paris Agreement. Although steps have been taken, such as the development of renewable energy, regulations. This research uses a normative juridical legal research method with a conceptual approach and a statute approach. This study will also discuss the role of financial institutions and capital markets in carbon trading in Indonesia, the carbon trading system in Indonesia, and the differences in carbon trading mechanisms between Indonesia and other countries.
Konsep Hukum Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Bahan Hukum Tanah Nasional (Studi Sejarah Hukum Tanah di Daerah Semende, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumetera Selatan) muntaqo, firman; Syaifuddin, Muhammad; Rahmawati, Desi; Mahendra Putra, Bagoes
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3898

Abstract

Ketimpangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia, karena Sebagian besar penduduk masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya pada pemanfaatan tanah dan hasil-hasilnya. Upaya memiminimalisir ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan  reorientasi, yang dilanjutkan dengan rekonstruksi hukum agraria nasional, khususnya hukum tanah. Existing Condition pengelolaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan perundang-undangan mengarah pada konsep hukum perdata barat, yang menempatkan tanah sebatas komoditas, bukan sebagai asset. Hal ini menunjukkan pembentukan peraturan perundang-undangan  pelaksanaan UUPA teridentifikasi menyimpang dari amanat Undang-Undang Pokok Agraria yang menempatkan  Hukum Adat sebagai dasar pengaturannya, dengan prioritas pemilikan/penguasaan tanah pada rakyat, berdasarkan kedudukannya sebagai Natuurlijke Persoon atas dasar hubungan yang bersifat magis religius.  Kajian normatif ini membahas konsep hukum hukum asli pengelolaan dan pemanfatan tanah oleh organisasi masyarakat hukum adat/penguasa adat, maupun individu sebagai anggota masyarakat hukum adat, serta menawarkan konsep yang seharusnya diambil berdasarkan hukum adat semende dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan agraria nasional, khususnya hukum tanah. Berdasarkan kajian yang dilakukan ditemukan konsep hukum tanah  asli semede bahwa, pada hakekatnya tanah adalah milik Tuhan.  Tuhan menetapkan hak memanfaatkan tanah bagi manusia, dan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut dilakukan dibawah pimpinan penguasa adat berdasarkan pembedaan kepentingan umum dan kepentingan pribadi, bukan dalam arti pemisahan, sebagai upaya menjaga akses individu sebagai anggota paguyuban masyarakat hukum adat terhadap tanah  tetap terjamin.
Legal Certainty of Income Tax Imposition on Sale and Purchase Transactions of Uncertified Land Nursyafitri, Dwi; Sudiro, Amad
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.4230

Abstract

In the land registration process, there are tax payment obligations that must be carried out by the parties, both sellers and buyers, before obtaining a certificate issued by the Land Office. Final Income Tax on Transfer of Land and Building Rights (PPh F PHTB) is an obligation that must be paid by the landowner. In the case of uncertified land, PPh F PHTB is imposed on the landowner twice. In addition, the landowner is also charged a one-time Land and Building Acquisition Fee (BPHTB). The tax burden listed does not include other costs such as the cost of charging Non-Tax State Revenue (PNBP) and other costs associated with the transfer of rights which, when accumulated, tend to burden the landowner. The formulation of the problem discussed in this study is how the legal certainty of income tax imposition on sale and purchase transactions of uncertified land in Indonesia uses a normative juridical approach method to solve problems by examining secondary data in the form of laws and regulations, books, and related documents. The results of the study state that the imposition of final income tax on the transfer of rights to land and buildings (PPh F PHTB) that have not been certified or registration of certificates for the first time is considered not to fulfill aspects of legal certainty and justice. This is because there will be the imposition of Final Income Tax on the Transfer of Rights on Land and Building (PPh F PHTB) in layers on the same object and tax subject.
Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Kamil, Insan; Maulana Uce, Fajar
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3748

Abstract

Praktik korupsi yang sudah sistematis dan meluas sehingga penegakan dan Upaya pemberantasan pun idealnya selangkah lebih maju dari pelaku, di Indonesia praktik ini masih banyak yang belum tersentuh dengan regulasi yang ada dengan tetap adanya kerugian negara yang timbul, mengakibatkan kebuntuan hukum pada akhirnya dikarenakan tidak mampu diselesaikan dengan proses peradilan biasa. Dengan hadirnya NCB diharapkan mampu menjawab persoalan diatas. Penulis Menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode dimana penulis akan melihat aturan yang berkaitan dengan materi kali ini dan akan menghubungkan serangkaian kejadian dengan beberapa konsep hukum, teori hukum, juga tentunya dengan aturan terkait dalam suatu peraturan perundang undangan yang berkaitan.Penerapan NCB bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara dapat diterapkan di indonesia yang sesuai dengan nilai pancasila dan konstitusi Indonesia dimana untuk mewujudkan kesejahteraan umum, pengefektifan pe negakan hukum, yang dilandasi adanya urgensitas kebutuhan sosiologis, RUU Perampasan Aset pun mampu berjalan efektif dalam konstelasi sistem hukum indonesia. Penerapan NCB dengan 2 (dua) mekanisme yakni pembekuan transaksi oleh lembaga pengelola aset dalam hal ini diberikan KPK dan/atau PPATK, dan proses beracara bagi asetnya dan pelaku kejahatan tersebut serta pemerintah dapat segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen mewujudkan negara yang sejahtera dan bebas korupsi.
The Triangle Balance of Public Service: Basic Rights Applicative for Workers Flambonita, Suci; Novianti, Vera; Ahmaturrahman, ahmaturrahman
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3617

Abstract

The mission of the state, as stipulated by the constitution, is to accomplish social welfare, as stated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which serves as the foundation for the Indonesian country to operate as a National Development Document. As a result, state administrators are now required to strive for public welfare, including state-provided facilities, such as public services, whose service requirements must be met in line with statutory regulations. Public Services are one of the eight areas of change in the implementation of bureaucratic reform in the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 25 of 2020 concerning the Road Map for Bureaucratic Reform 2020-2024. The 8 (eight) areas of change in bureaucratic reform are as follows: (1) Change management; (2) Policy Deregulation; (3) Organizational Structuring; (4) Management Arrangement; (5) Arrangement of HR Apparatus; (6) Strengthening Accountability; (7) Strengthening Supervision; and (8) Improving the Quality of Public Services. The method utilized for analyzing the issue is a combination of normative and empirical, with approaches including the statutory approach, conceptual approach, and case approach.  The discussion in this article is based on the Public Services Law, which declares that every public service provider is required to deliver quality services to all users. Lactation rooms for breastfeeding mothers and toddlers are one of the features that help to make inclusive courts a reality. Lactation rooms in workplaces and public facilities are also protected by the Minister of Health of the Republic of Indonesia's Regulation No. 15 of 2013 on Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and/or Expression of Breast Milk. This regulation is, of course, inextricably linked to Law Number 36 of 2009 concerning Health, particularly Article 128, which governs babies' right to receive exclusive breast milk from birth for 6 (six) months, as emphasized in Palembang City Regional Regulation No. 2 of 2014 concerning the Provision of Exclusive Breast Milk. As a result, the study's findings suggest that several colleges in Palembang City do not provide lactation rooms for breastfeeding moms, instead offering only locked rooms, making it uncomfortable for working women who bring their newborns to work. As a result, this does not meet the requirements of public services for breastfeeding.
Mengarustamakan Pendekatan HAM Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup di Asia Tenggara: Bagaimana AICHR Memainkan Peran? Budi Arsika, I Made; Utami Ningsih, Dian Islamiati
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3845

Abstract

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) telah mengadakan Pertemuan ke-36 dan ke-37 pada tahun 2023 dalam membahas permasalahan lingkungan hidup di kawasan ASEAN dengan upaya pembentukan ASEAN Environmental Rights Working Group (AER WG) yang berpijak pada Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37  ASEAN Human Rights Declaration (AHRD). Sejatinya, ASEAN belum memiliki suatu institusi khusus untuk penanganan isu lingkungan hidup. Oleh karena itu, ASEAN berkomitmen untuk mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) secara utuh dengan mengimplementasikan juga Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/76/300 dan Resolusi Dewan HAM PBB No. 48/13. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual hukum, dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini adalah HAM dan perlindungan lingkungan hidup memiliki sinergisitas dengan adanya hak dan kewajiban yang diatur di dalam suatu hukum. Sehubungan dengan itu, terdapat perubahan paradigma akibat perubahan iklim yang masif terhadap perluasan makna dan pengakuan dari hak lingkungan yang bersih menjadi hak lingkungan hidup yang aman, sehat, bersih, dan berkelanjutan. Perubahan tersebut juga mendorong ASEAN untuk mengimplementasikan AHRD secara maksimal. Akan tetapi, pada faktanya ASEAN belum optimal melaksanakan karena masih ada peraturan yang belum terkoordinir di dalam AHRD. Oleh sebab itu, ASEAN melalui AICHR telah memetakan Five Year Work Plan (FYWP) 2021 – 2025 yang berisi pendekatan HAM berbasis lingkungan hidup. Kondisi saat ini, AICHR telah mencoba untuk memaksimalkan aktualisasi hak atas lingkungan hidup meskipun masih di tahap awal melalui AER WG. Adapun kesimpulan penulisan ini  adalah AER WG menjadi salah satu alat AICHR mengarustamakan pendekatan HAM terhadap perlindungan lingkungan hidup.
Some Commentary Notes On Law Number 30 Of 2014 Concerning Government Administration Setiawan, Hendi; Al’anam, Muklis; Munif, Wandri
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3939

Abstract

The position of administrative law in Indonesia does not have a special place compared to other fields of law. This is an important problem, that administrative law does not have a standard codification of general administrative law, like criminal law  which has the Criminal Code and civil law which has the Civil  Code. The last few decades have been very interesting regarding  the contrast in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which is believed to be material law in the State Administrative Court. The debate about this rule is related to the conflict of norms between articles and other articles in it, according to the author that the rule is a manifestation of the concept of government management and not the rules of general administrative law. So this research needs to be studied through normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach. The results show that there are conflicts of norms and conflicts of rules. Therefore, it is not feasible for this rule to become material law regarding the State Administrative Court.  The position of administrative law in Indonesia does not have a special place compared to other fields of law. This is an important problem, that administrative law does not have a standard  codification of general administrative law, like criminal law  which has the Criminal Code and civil law which has the Civil  Code. The last few decades have been very interesting regarding  the contrast in Law Number 30 of 2014 concerning Government  Administration which is believed to be material law in the State Administrative Court. The debate about this rule is related to the conflict of norms between articles and other articles in it, according to the author that the rule is a manifestation of the concept of government management and not the rules of general administrative law. So this research needs to be studied through normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach. The results show that there are conflicts of norms and conflicts of rules. Therefore, it is not feasible for thisrule to become material law regarding the State Administrative Court.
Pelanggaran HAM dalam konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Fitri, Zifa Jesica; Rassel, Jihan Inaz
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3883

Abstract

Konflik antara Israel dan Palestina telah menghasilkan dampak yang serius, terutama bagi anak-anak yang terjebak di tengah-tengahnya. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dampak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konflik Israel-Palestina terhadap anak-anak, serta untuk menyoroti kebutuhan akan perlindungan yang lebih efektif dan upaya perdamaian yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur yang mencakup analisis terhadap berbagai sumber informasi yang relevan dan terpercaya  tentang dampak pelanggaran HAM terhadap anak-anak Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak sering menjadi korban langsung dari kekerasan fisik dan psikologis, serta menghadapi kendala akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai. Perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak dan upaya aktif menuju perdamaian yang berkelanjutan menjadi imperatif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi anak-anak Palestina dalam konflik ini. Kesimpulan menekankan pentingnya komitmen bersama dari komunitas internasional, negara-negara terlibat, dan organisasi kemanusiaan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan anak-anak Palestina, serta untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan adil di wilayah tersebut. 
Telaah Kritis Terhadap Libertarian Theori: Suatu Sudut Pandang Dari Presumption Of Innoucence dan Contempt Of Court Adisti, Neisa Angrum; Nurillah, Isma; Nurliyantika, Rizka; Mardiyansah, Alfiyan; Ponita, Ponita; Wijaya, Melani Tania
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3877

Abstract

Salah satu teori kebebasan pers adalah teori pers bebas (libertarian theory), yang menganggap bahwa pers itu dapat melaksanakan tugas dengan sebebas-bebasnya, tidak didasari oleh aturan hukum. Dalam penerapannya, teori pers bebas ini sering bertentangan dengan asas dan hukum positif Indonesia. Adapun fokus penelitian ini adalah : teori pers bebas dan kontradiksi nya dengan asas presumption of innoucence, Teori Pers Bebas kaitannya dengan Trial by the press (Pengadilan oleh Pers) dan Contempt of Court. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan Pendekatan konsep (Conseptual Approach). Teori pers bebas bertentangan dengan asas presumption of innoucence dan dapat memicu timbulnya contempt of court. Oleh karena itu, kebebasan pers tidak dilarang, termasuk juga didalam proses persidangan. Namun harus diiringi dengan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku serta kode etik jurnalistik, seperti yang diungkapkan oleh teori kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue