Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Simbur Cahaya

simburcahaya
Website

Published by Universitas Sriwijaya

ISSN : 14110061 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 169 Documents

6 7 8 9 10

Penerapan Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Diskresi Penyelenggaraan Adminisitrasi Pemerintahan Daerah Audaraziq Ismail
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Diskresi digunakan sebagai solusi untuk menghadapi persoaalan asas legalitas dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diatur oleh perundang-undangan. Dilain sisi, diskresi relevan dengan tindak pidana korupsi dimana tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan yang korupsi, akan menghambat pencapaian tujuan negara. Oleh karenanya, perluuntuk diidentifikasi siapakah yang bertangggung jawab pada tindak pidana penyalahgunaan diskresi. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai penerapan vicarious liability dalam tindak pidana korupsi terkait dengan diskresi penyelenggaraan adminisitrasi pemerintahan daerah guna efektifitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi pada penyalahgunaan diskresi dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Analisis Yuridis Peletakan Sita Pada Sita Khusus Pidana Pada Kuhap dan Sita Umum Pada UUK-PKPU Adhi Setyo Prabowo
Simbur Cahaya VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Bankruptcy means all matters relating to bankruptcy. Since the opinion of bankruptcy towards the debtor must go through a litigation process through the examination phase, everything related to the bankruptcy event is called bankruptcy. According to M. Hadi Shubhan, bankruptcy is a place where debtors are unable to make payments on creditors' debts. The management and empowerment of bankrupt assets are carried out by the curator under the supervision of a supervising judge with the main objective of the proceeds of the sale being to pay all debtor debt expenses proportionally and in accordance with the creditor structure. The curator is not the owner of bankruptcy property. Curators can only rely on creditors and debtors who meet the requirements and tidy up bankrupt assets for the benefit of creditors. Criminal law and civil law are two laws that often intersect or intersect, including in the bankruptcy compilation law the confiscation of assets belonging to the debtor. In carrying out their duties, curators are often confronted by police investigators or prosecutors compiling with confiscation of freedom over the portion of debtor's bankrupt assets. Conflicts between the interests of the police and the Attorney General's Office to carry out responsibility for the interests of the curator to conduct general confiscation of bankruptcy still frequently occur in the field. Article 39 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Procedure Code seized by investigators including objects that are in confiscation due to civil cases or bankruptcy can also be confiscated for the purposes of investigation, prosecution and trial of cases necessary. Article 39 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code gives the investigator legitimacy for confiscation of objects that have exceeded the general bankruptcy confiscation, as referred to in Article 39 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code in conflict with Article 31 Paragraph (2) shall be made void and if requested by the Supervising Judge have to ask for a strike. This second article discusses clashes and difficulties in their application. One of the cases discussed was about general confiscation which was then confiscated by murder. Article 31 paragraph (2) of this UUK only covers in the realm of civil law and in accordance with the bankruptcy research event can be confiscated because of bankruptcy due to the pronouncement of bankruptcy by the judge, then all confiscation of bankrupt assets becomes invalid again. Article 39 Paragraph (2) of the Criminal Code states that objects in a bankruptcy case can be confiscated by investigators for the purpose of investigating, prosecuting and prosecuting court cases, therefore confiscation in legal proceedings must take precedence.

Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Nelayan Theta Murty
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal itu diwujudkan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Disamping itu, perlindungan dalam upaya mensejahterakan kaum nelayan merupakan salah satu Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2016 , sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk hubungan hukum antar para pihak dalam perjanjian asuransi nelayan dan apakah pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan dalam bentuk Bantuan Premi Asuransi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian adalah penelitian empiris, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banyuasin, populasi adalah beberapa nelayan, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan teknik pengolahan data melalui cara editing, coding, dan tabulasi. Hasil yang dicapai adalah Bentuk hubungan hukum yang menjadi dasar dalam asuransi nelayan adalah perjanjian yang dituangkan kedalam polis asuransi nelayan dan Hubungan hukum antara Tertanggung dan Penanggung dalam pemberian BPAN ini sudah sesuai dengan aturan, hubungan hukum antara Penanggung dan Pemerintah juga diselesaikan dengan jelas melalui mekanisme Pencairan bantuan Pemerintah.

Polemik Dana Aspirasi Dalam Perspektif Politik Hukum Penganggaran Indonesia Erawati Erawati
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

In addition to being considered prone to corrupt practices, the existence of aspirational funds is deemed to have deviated from the existing legal corridors of state administration and legislation, bearing in mind that the authority of the DPR which was "able" to submit budget proposals in Article 15 of Act 17 of 2003 concerning State Finance, became " entitled to "propose and fight for the development of electoral districts in Law 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council or better known as the MD3 Law. This implies an expansion of the DPR Budget right from what was originally limited to "accepting and rejecting" to also include the realm of "proposing", as well as reinforcing the tendency of the legislative heavy in the Indonesian budgeting system. This article aims to determine the existence of aspiration funds in the political perspective of Indonesian budgeting law. This study uses normative research methods by obtaining information from various sources of legal rule literacy, legal principles, and legal doctrines, to produce new arguments, theories, or concepts as a description in analyzing how the existence of aspirational funds when viewed from a political perspective Indonesian budgeting law. The results showed, the existence of aspiration funds made the checks and balances mechanism ambiguous, created inequalities in development and new injustices, and in addressing the issue of aspiration funds, solidity and firm attitudes of the government were needed while still referring to existing development plans.

Crimal Law Policy Formulation Asset Deprivation of Crimal Action Results Sri Ismawati; Slamet Rahardjo
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

: In this era the characteristics of crime are marked by the shorter mileage of crime that affects the locus and tempus of crime, changes on sophisticated modus crime that made an accelerates the flow of information and communication of crime and the circulation of money from proceeds of crime that are not tracked through the banking system. The results of Criminal Statistics Publications, the anatomy of crime is clearly visible in Indonesia, although it is still dominated by conventional crime, the data shows that the biggest losses are contributed by new-dimensional crimes, such as narcotics, money laundering, human trafficking and corruption. It is this threat, potential and loss arising from crime that carries the idea of the Formulation of Criminal Law Policy on the Seizure Asset of Criminal Asset Outcome. Theoretical, social and juridical arguments for the phenomenon of proceeds of crime that are difficult to seize in the justice system through criminalization, provide an access to policies to seize assets outside of law criminalization. The important urgency for the future is the formulation of policies on the seizure of assets resulting from crime based on the existence of several considerations, including the massive development of crime that accompanies the growth of industry, business, trade and global finance, the existence of several criminal acts which recorded the most causing losses but difficult to be deprived of the results of the crime, confiscation of assets in the Indonesian legal system can be done after the law enforcement process obtains a court decision that has a permanent power, which requires a long time so that this opportunity can be utilized by the perpetrators of crime to hide or bring assets outside the State so that it is not tracked and Indonesia has ratified the convention The United Nations Against Corruption in 2003 and the eradication of the crime of laundering which outlines the importance of confiscation of assets without conviction. The criminal law policy of appropriation of assets can be carried out by using the concept of a criminal law formulation policy either through criminal justice channels or outside the criminal justice mechanism. Therefore it is important to build a policy framework in the format of substance as the basis for norms of appropriation of assets and the basist of leggal officer in actions, structure as an area of institutional authority in enforcing the appropriation of assets, and upholding human rights

Urgensi Pengaturan Izin Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Otopet) di Kota Bandung Debby Indriyani; Zainal Muttaqin; R. Adi Nurzaman
Simbur Cahaya VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

AbstractThis research discusses legal issues related to the development of innovation in the transportation sector, which is referred to as "certain vehicles using an electric motor drive" as regulated in the Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020. This study focuses on the use of otopet with the background of the emergence of services. rental of otopet owned by company Grab called GrabWheels and also the use of otopet that are privately owned by the people of Bandung. The use of otopet is one of the problems of special concern for the Bandung City Government because there is no technical regulation that regulates the use of otopet, causing problems related to licensing for use of otopets that can disrupt public order and public interest in traffic. This study aims to analyze the legality of the use of otopet in Bandung City and to review legally the provisions of the lane for use of otopet that have been regulated in the Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020. This study uses a normative juridical approach, which is a legal research approach carried out by examining library data or secondary data as the main research material and seeing how it is implemented in practice. The results of this study explain that the use of otopet in Bandung's road traffic space needs to be accompanied by supervision. from the Bandung City Government, because in practice there were violations that were not in accordance with the prevailing laws and regulations. The provisions of the lane for the use of otopet that have not been established by the Bandung City Government create legal uncertainty, because the ministerial regulations that have been mentioned are only as a legal umbrella and have also been mandated by each region to form technical arrangements for the use of otopet. The formation of a special regulation is one solution to the problem of permitting the use of otopet in Bandung.AbstrakPenelitian ini membahas tentang isu hukum terkait adanya perkembangan inovasi di bidang transportasi yang disebut dengan istilah “kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik” yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Penelitian ini berfokus terhadap penggunaan otopet yang di latar belakangi dengan adanya kemunculan jasa penyewaan otopet milik perusahaan Grab yang bernama GrabWheels dan juga penggunaan otopet yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat Kota Bandung. Penggunaan otopet ini menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bandung dikarenakan belum adanya pengaturan teknis yang mengatur mengenai penggunaan otopet, sehingga menimbulkan permasalahan terkait perizinan penggunaan otopet yang dapat mengganggu ketertiban dan kepentingan umum masyarakat dalam berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penggunaan otopet di Kota Bandung serta meninjau secara hukum terkait ketentuan lajur penggunaan otopet yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama serta melihat bagaimana implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan otopet di ruang lalu lintas jalan Kota Bandung perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat dari Pemerintah Kota Bandung, karena pada praktiknya terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lajur penggunaan otopet yang belum dibentuk oleh Pemerintah Kota Bandung menimbulkan ketidakpastian hukum, karena peraturan menteri yang sudah disebutkan hanya bersifat sebagai payung hukum saja dan juga sudah diamanatkan kepada tiap-tiap daerah untuk membentuk pengaturan teknis penggunaan otopet. Pembentukan regulasi khusus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan izin penggunaan otopet di Kota Bandung.

Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19 Ulya Kencana; Yuswalina Yuswalina; Eza Triyandhy
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Maraknya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang sangat memprihatinkan di era Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi masalah sosial yang cukup serius. Apabila dibiarkan menimbulkan dampak yang berakibat pada kesenjangan sosial, dan berpengaruh pada tingkat kriminalitas. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur. Penelitian ini tentang efektivitas Peratura Daerah Kota Palembang tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkesejahteraan sosial. Jenis penelitian kualitatif untuk menganalisis efektifitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang, dan dampak Peraturan Daerahyang berkesejahteraan sosial. Tipe penelitian normatif-empirismenggunakan data sekunder dan data primer. Sumber dan jenis primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara tidak terstruktur dengan Dinas Sosial Kota Palembang, DPRD Kota Palembang, Anak jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, Sat Pol PP, Serta Masyarakat Kota Palembang. Teknik pengambilan data menggunakan Purposive Sample, yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Adapun hasil penelitian dalam riset ini adalah belum efektifnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang. Peraturan belum berjalan secara maksimal. Faktor kendala di lapangan di mana kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal dankesejahteraan aparat penegak hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan penjangkauan, dan kurangnya sumber Daya Manusia dalam melakukan pembinaan. Faktor masyarakat karena minimnya kepedulian serta kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada. Faktor kebudayaan di mana kurangnya nilai ketertiban dannilai ketenteraman.Dampak Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang yang belum berkesejahteraan dan meningkatnya tindak kriminalitas, pergaulan bebas diantara mereka, dan menyebabkan banyak masyarakat Kota Palembanglain beralih profesi serupa untuk keberlangsungan hidupnya.

Penguasaan Uang Sebagai Benda Bergerak Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Arfiana Novera; Amrullah Arpan
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Uang adalah benda yang memiliki nilai (sebagai konsekwensi dari benda atau jasa). Oleh karena pengalihannya dengan fetelijk levering maka menurut Pasal 1977 KUHPerdata setiap “Bezitter” uang maka dianggaplah ia sebagai pemilik. Orang yang menguasai benda atas dasar hak milik mempunyai kedaulatan penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut kecuali bertentangan dengan Undang-Undang dan Ketertiban Umum. Suatu Undang-Undang merupakan sub sistem dari suatu sistem hukum. Ia harus saling menguatkan tidak kontradiksi (bertentangan) antara peraturan-peraturan lain yang ada. Tidak demikian halnya Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu perlu dijelaskan antara ketentuan Hukum Benda dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tetap memberikan perlindungan atas Hak Milik sebagai Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Kajian Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan Taroman Pasyah
Simbur Cahaya VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Abstrak: Perkawinan di Indonesia menjadi konsep utama sebelum pasangan suami istri melangsungkan hidup bersama, yang tidak hanya di atur berdasarkan hukum negara, tetapi telah diatur berdasarkan kepada agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan yang mau melaksanakan perkawinan sebelumnya. Aturan tersebut tidak hanya menjadi penghalal hubungan perkawinan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, melainkan melalui peraturan ini menjadikan pasangan hidup bahagia. Besarnya potensi perkawinan beda agama, mendorong diperlukannya peran negara. Negara memegang otoritas (being an authority) untuk mengatur kehidupan beragama. Adanya keterlibatan negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat memang menjadi persoalan tersendiri dikarenakan di dalam konsep negara modern tidak dikenal adanya intervensi negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat. Namun, sebagaimana yang diakuinya, dalam kenyataan empiris di hampir semua negara modern sekalipun, tidak terbukti bahwa urusan keagamaan sama sekali berhasil dipisahkan dari persoalan-persoalan kenegaraan, di antaranya adalah norma agama. Misalnya; Islam melarang keras wanita muslim menikah dengan laki-laki yang tidak seagama. Ketentuan ini sejalan dengan konsep ajaran nasrani yang juga memberikan larangan bagi wanita nasrani menikah dengan laki-laki yang tidak seiman dengannya. konsep itu telah menjadi pedoman utama bagi wanita muslim dan wanita nasrani untuk melangsungkan pernikahannya. Penjelasan diatas mengisyarat bahwa sahnya suatu pernikahan apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian sesuai dengan syarat dan rukun dalam perkawinan tersebut. Sejalan dengan itu di Indonesia juga mengatur terkaitnya sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut negara sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing agama. Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi keberadaan aturan yang menetapkan pelaksanaan pernikahan sah asal dilaksanakan menurut agama dan keyakinan masing-masing, telah menimbulkan kerancuhan dalam pandangan masyarakat yang berakibat penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti tentang penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia; terkait apa faktor penyebab terjadinya penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia, dan bagaimana keabsahan status perkawinan yang dilakukan berdasarkan kajian perspektif fiqh Islam dan UndangUndang Perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penellitian ini adalah pendekatan normatif atau dogmatik hukum (Legal Dogmatic Opproach) sebagai pendekatan utama.

Peran Stakeholders Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda di Provinsi Lampung Tahun 2018 Lusi Apriyani; Agus Ngadino; Fahmi Yoesmar
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang rawan terkena bencana gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Letak provinsi lampung yang berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah Selatan, Laut Jawa di sebelah Timur, dan Samudra Indonesia di sebelah Barat menjadikan daerah provinsi ini dapat terkena dampak bencana alam tsunami maupun gelombang air pasang. Tipe topografi Provinsi Lampung yang berbukit sampai bergunung sampai bergelombang juga menjadi salah satu faktor provinsi ini menjadi rawan bencana. Dalam bencana tsunami Selat Sunda pada akhir tahun 2018 yang lalu beberapa daerah di Provinsi Lampung yang berada di pesisir Selat Sunda juga tekena dampak yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Dampak tsunami terbesar dialami desa-desa yang berada di pesisir Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Keterbatasan alat, kurangnya keseriusan pemerintah dalam mitigasi bencana, serta informasi yang kurang menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara yuridis, penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007 dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pra-bencana; saat tanggap darurat, dan; tahap pasca bencana. Dengan metode yuridis empiris, penelitian ini mengkaji penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bencana Tsunami Selat Sunda tahun 2018 di Provinsi Lampung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan akar permasalahan sehingga menghasilkan sebuah solusi untuk perbaikan kebijakan penyelenggaraan penangulangan bencana di Indonesia.

Page 8 of 17 | Total Record : 169

6 7 8 9 10

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sri Handayani

Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id

Phone
+62711-580063

Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139

Location
Kab. ogan ilir,

Sumatera selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sri Handayani

Contact Email srihandayani@fh.unsri.ac.id

Phone +62711-580063

Journal Mail Official simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Editorial Address Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139

Location Kab. ogan ilir, Sumatera selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sri Handayani

Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id

Phone
+62711-580063

Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139

Location
Kab. ogan ilir,

Sumatera selatan

INDONESIA