Jurnal Restorative Justice
Jurnal Restorative Justice is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in multiple governance policies and civil rights law, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship
Articles
179 Documents
<![CDATA[Optimalisasi Peran Koperasi Nelayan Melalui Kolaborasi dengan Fintech (Studi Di Koperasi Mina Bahari ‘45 Pantai Depok Bantul) ]]>
<![CDATA[Erna Tri Rusmala Ratnawati]]>;
<![CDATA[Fifink Praiseda Alviolita]]>;
<![CDATA[Gusti Fadhil Fithrian Luthfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (604.51 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3558
<![CDATA[Coastal communities in fishing villages throughout Indonesia have the potential to be empowered to optimize the people's economic strength. This is in line with Indonesia's ideals as the world's maritime axis. However, the problems faced by Mina Bahari Cooperative ‘45 Depok Beach, Bantul, Special Region of Yogyakarta as one of the legal entity fishermen cooperatives in Indonesia, are institutional problem and short of capital in terms of financing as well as competition with moneylenders. This research is using empirical juridical methods, with sociological juridical approaches and technical analysis of descriptive qualitative data. The aim of this research is to optimize the role of fishing cooperatives as legal entities in facing the challenges of the industrial revolution 4.0 in the future to reach coastal communities that are classified as unbankable. Key-words: coastal communities, cooperative, industrial revolution 4.0]]>
<![CDATA[Pengangkatan "Anak Adat" Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Jaya Setiawan Sinaga]]>;
<![CDATA[Raymond P. Fenetiruma]]>;
<![CDATA[Handika D. A Pelu]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.741 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3621
<![CDATA[Pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang lazim terjadi di Indonesia, termasuk pada masyarakat Suku Malind di Kabupaten Merauke. Namun ada hal yang unik dalam Suku Malind dimana terdapat ritual pengangkatan anak yang berasal dari Suku Malind yang telah dewasa, bahkan telah menikah, yang biasa dikenal sebagai anak adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak adat menurut hukum adat Suku Malind dan untuk mengetahui implikasi yang terjadi sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut. Hasil dari penelitian ini mendapat hasil (1) Pelaksanaan pengangkatan anak adat pada Suku Malind dilakukan dengan ritual adat yang berlangsung semalam suntuk dan diakhiri dengan pengukuhan dari ketua adat yang mana diberi nama dan marga Malind dan sebidang tanah dari tanah marga untuk dimilikinya. (2) Implikasi dari pengangkatan anak adat tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi anak adat dalam statusnya sebagai anggota masyarakat adat Malind dan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak adat tersebut dengan suku sebelumnya.]]>
<![CDATA[Keabsahan Perkawinan Beda Keyakinan di Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Julianto Jover Jotam Kalalo]]>;
<![CDATA[Desena Aleksandro]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.076 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3622
<![CDATA[Di Indonesia sendiri Perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasalnya yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dimana bertujuan mengikatkan diri satu dengan yang lain sebagai pasangan suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda keyakinan dalam ruang lingkup hukum perdata di Kabupaten Merauke dan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda keyakinan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasalnya yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dimana kedua belah pihak bertujuan untuk membangun rumah tangga. Pada BAB II Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 6 ayatnya yang pertama hanya mengatakan kesepakatan kedua belah pihak dimana apabila kedua belah pihak yang latar belakang Agamanya berbeda tetapi pihak keluarga dan pasangan tersebut sepakat mereka tidak melanggar ketentuan dari Pasal 6 ayat 1 dan dapat melangsungkan perkawinan akan tetapi pada ayatnya yang ke 6 menjelaskan bahwa ayat 1 dan ayat 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu, dari bersangkutan tidak menentukan lain.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengendalian Patologi Sosial dalam Mencegah Potensi Kejahatan Terhadap Tindakan Hukum di Masyarakat ]]>
<![CDATA[Edy Chrisjanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (454.868 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3643
<![CDATA[Polemic patologi sosial dalam kehidupan bermasyarakat Potensi kejahatan dapat muncul Ketika seseorang memberikan penilaian terhadap Tindakan masa lalunya Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya, serta mendapatkan tekanan dari lingkungan di sekitarnya mengenai kehidupan masa lalunya keluargannya, hal inilah yang seyogyanya di buat suatu regulasi, meskipun penilain lingkungannya benar akan tetapi ini akan menimbulkan Tindakan yang berpotensi pada kejahatan baik, penganiayaan maupun pembunuhan serta negara berperan dalam menjami kesejahteraan ataupun memberikan keamanan pribadi yang dilakukan oleh negara dan merupakan jaminan terhadap perlindungan hak suatu jaminan akan kepastian hukum terhadap Tindakan penilai orang belum diatur sehingga hal ini tidak memberikan suatu keadilan dan kepastian akan hukum itu sendiri kepada pihak yang merasa dirugikan akan perlindungan pribadi.]]>
<![CDATA[Youtube Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke ]]>
<![CDATA[Yosman Leonard Silubun]]>;
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.762 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3645
<![CDATA[Abstract The speed of the development of internet technology is very fast, not in line with the development of law. In accordance with the motto in the Dutch language "Het recht hink achter de feiten aan" which translates to "law limping following the development of society". Laws must be twisted in various ways in order to answer the growing problem. This is not so different from the laws and regulations regarding copyright, especially in the world of Youtube. Infringement of copyright content in the world of Youtube can be seen in the emergence of song content sung by other people or commonly known as covers. The closing song that is performed in the world of Youtube does not require the name of the composer to be sung again. Based on the above background, the problem that the author will discuss is how the legalism of moral rights for copyright protection in cover content on Youtube? This study uses a juridical empirical research method, with a sociological juridical approach. Namely an approach in legal research that aims to identify and conceptualize law as real and functional in everyday life. And it is hoped that it will produce empirical legal knowledge directly to the object. Based on the provisions of the Copyright Law, moral rights have been increased in a creation. The elaboration of article 5 of the Copyright Law provides guidance on moral rights which states that moral rights are absolute rights owned by the creator to his / her creation. This provision of moral rights covers the inclusion of names or aliases, use of title names, prosecution for the use of works that are distorted and mutated by other parties. The application of moral rights in the Copyright Law does not only use works in everyday life but has also targeted the Internet world specifically in the media of YouTube. Keywords : YouTube, Copyright, Moral Rights]]>
<![CDATA[Merefleksikan Instruksi Menteri dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat ]]>
<![CDATA[Murdoko Murdoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.482 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3745
<![CDATA[Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat dipilih pemerintah pusat untuk menekan ledakan kasus positif Covid-19. Pembatasan darurat itu diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Bali yang memiliki tren pertumbuhan kasus covid 19 yang sangat tinggi. Selain itu bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk ke dalam cakupan PPKM Darurat, tetap memberlakukan Inmendagri yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro. PPKM berbasis mikro menimbukan polemic hukum di berbagai daerah mengingat PPKM micro yang dilaksanakan di daerah tidak memiliki keselarasan antara daerah satu dengan yang lain. Tanggung jawab negara akan jaminan Kesehatan dan kesejahteraan melekat pada konstitusi dan di jabarkan dalam undang- undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan akan tetapi dalam impelemntasinya tidak sejalan dengan Amanah konstitusi dan undang undang karantina Kesehatan hal ini di karenakan adanya kebijakan pemerintah belum selarang dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan.]]>
<![CDATA[Eksistensi Trade Facilitation Agreement dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization ]]>
<![CDATA[Romi Habie]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.262 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3758
<![CDATA[Politik hukum nasional Indonesia dalam perpektif Hukum Perdagangan Internasional tidak akan terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia artinya banyaknya aspek yang menjadi penghambat berkaitan dengan industry manufakur dan tingginya biaya transportasi dari setiap daerah. Sehingga, dalam implementasi TFA WTO Indonesia meski telah meratifikasi dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization hanya saja dalam praktek Indonesia belum sepenuhnya menerima klausula-klausula TFA WTO dengan berbagai alasan tersebut. Eksistensi negara tidak hanya di tunjukan dengan membuat perjanjian dan ratifikasi serta penyedian Trade Facilitation Agreement akan tetapi memperhatikan potensi yang dapat di timbulkan dari lahirnya regulasi dan penerapannya agar setiap tindakan hukum yang di lakukan tidak berpotensi melahirkan kerugian buat Negara dan masyarakat indonesia.]]>
<![CDATA[Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional di Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Zegovia Parera]]>;
<![CDATA[Salvadoris Pieter]]>;
<![CDATA[Heri Hendri Fernando Mote]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.507 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3959
<![CDATA[The existence of traditional medicine has often been consumed and used by the people of Indonesia. Likewise, Ants Nest (Myrmecodia) is an endemic plant found in Papua, Indonesia. This plant is usually attached to the branches or stems of other larger plants, the stems are swollen and there are many small spaces or cavities inhabited by ants. The benefits of ant nests in Papua have long been used as traditional medicine in the interior of Papua, one of which is in Merauke Regency. Likewise with the Manis Mud, which is called the mud from Merauke, which is known to the public as a natural medicine inherited from the Marind Tribe. This mud in the local language is called ndave. The role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in carrying out its duties, functions and authorities is solely to protect the rights of every consumer. The supervision carried out by BPOM is Pre Market (preliminary supervision carried out before a product is circulated in the community) and Post Market supervision (supervision carried out after the product is circulated in the community). The purpose of this study is to determine the role of the Food and Drug Supervisory Agency in dealing with the circulation of traditional medicines that do not yet have distribution and production permits. The type of research used is Empirical Law research, in addition to studying the law theoretically or normatively, it will also examine the law in its implementation. The results of the study show various laws and regulations, government regulations and regional regulations. It is appropriate that the drug and food supervisory agency in providing supervision over the circulation of traditional medicines that do not yet have distribution permits and production permits must be tightened and carry out routine checks in every district or city.]]>
<![CDATA[Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polres Merauke ]]>
<![CDATA[Emiliana Bernadina Rahail]]>;
<![CDATA[Sandi Sanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (385.543 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i2.4040
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the efforts of the Merauke Police Department in tackling criminal acts of domestic violence among the Merauke community and the obstacles that arise regarding these efforts. The type of this research is Juridical Empirical. Juridically, discussing problems using legal and empirically, seeing the reality in the field using primary data obtained in the field. Secondary data and primary data were analyzed with descriptive analysis techniques, then carried out descriptively, namely explaining, describing, describing according to problems that are closely related to this research. Then combined with several theories and then drawn a conclusion. From this study, it was found that (1) the efforts made by the Merauke Police Department in handling domestic violence were divided into 2, namely Preventive Efforts, namely preventing violence before the occurrence of domestic violence; also Precessive Efforts, which efforts made after the occurrence of the Crime of Domestic Violence. (2) The obstacles obtained by the Department against domestic violence cases are obstacles from internal factors such as the delay in reports from victims which makes it difficult to do a post-mortem, lack of evidence and the absence of safe houses and psychologists at the Merauke Police Department and also other obstacles from external factors such as victims who have not reported and there is no legal marriage bond so that they are not categorized as domestic violence, the lack of witnesses in the case and for victims who want to report it is not uncommon to try to retract the report, there are also victims of domestic violence who report feeling that this issue is still being investigated. their privacy so that they do not proceed to the legal process.]]>
<![CDATA[Konsep Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Mulyadi Alrianto Tajuddin]]>;
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.02 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i2.4041
<![CDATA[Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah disempurnakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mengatur anak yang berkonflik dengan hukum, mereka juga wajib memperoleh haknya berupa dari perlindungan hukum. Tidak terkecuali bagi siswa pemasyarakatan yang masih memiliki hak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, metode pengajaran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian dengan melihat peristiwa dan fakta yang terjadi. terjadi di lapangan. Dampak penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan terkait dengan tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yaitu dampak negatif yaitu dampak psikologis, dampak sosial, dampak fisik dan biologis, putus sekolah dan siswa pemasyarakatan juga berpeluang besar untuk menjadi reseptif. Konsep pembinaan bagi siswa pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995.]]>
