cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marlyn Jane Alputila
Contact Email
marlyn@unmus.ac.id
Phone
+6282259859484
Journal Mail Official
jrj@unmus.ac.id
Editorial Address
Jl. Kamizaun Mopah Lama Kec. Merauke, Kab. Merauke, Papua Selatan 99611
Location
Kab. merauke,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal Restorative Justice
Published by Universitas Musamus
ISSN : 25804200     EISSN : 26222051     DOI : https://doi.org/10.35724
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Restorative Justice is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in multiple governance policies and civil rights law, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 179 Documents
 13   14   15   16   17 
Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Marikas Bertha Suitela; Marlyn Jane Alputila
Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i1.5238

Abstract

There are still many children who are victims of crime, one of which is the crime of sexual violence. Sexual violence against children can impact children's health and cause lasting trauma even until the child grows up. The form of legal protection for children who are victims of crime is by providing restitution for the child. Restitution is a compensation payment charged to the offender based on a court decision with permanent legal force. This study aims to determine how restitution is arranged for children who are victims of sexual violence and to find out the application of the right of restitution to child victims of sexual violence in the Merauke Regency. This research is a type of empirical juridical research, with bibliographical and field data collection techniques and analyzing data qualitatively. The results of the research conducted by the author show that the legal basis for carrying out requests for restitution is Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children who are Victims of Crime. The government or law enforcers can provide socialization to the public regarding the rules regarding criminal acts of sexual violence against children. Children who have become victims of criminal acts have rights regulated in laws and regulations. And in Merauke Regency, the implementation of the right of restitution for child victims of sexual violence has not yet been fulfilled because there are still several obstacles, one of which is that in Merauke Regency itself, there is no LPSK which makes it difficult for the public prosecutor to determine the amount of the cost of restitution. The government is expected to be able to open LPSK representatives in Merauke Regency so that the provision of compensation and reimbursement can run effectively and efficiently.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merauke Yusril Arba Saputra; Rudini Hasyim Rado
Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i1.5250

Abstract

Protection of sexual violence for children is regulated in Law Number. 35 of 2014 on amendments to Law Number. 23 of 2002 concerning Child Protection. The purpose of this research is to find out the form of legal protection for children as victims of sexual violence in Merauke Regency. And to find out the inhibiting factors in the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in Merauke Regency. This study uses an empirical juridical method that uses laws and regulations as a benchmark and looks at facts and phenomena in the field. The results of research on Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence in the Regency are that the police carry out fast handling to be followed up, rehabilitation efforts for children as victims, efforts to protect identity from reporting through the mass media, and providing safety guarantees for child victims in accordance with the Law. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The implementation of legal protection for children as victims of sexual violence needs to be supported with adequate facilities and infrastructure. So the authors argue, that it is necessary to have a safe house (shelter) for children who are victims of sexual violence. As well as the need for additional officers in child protection institutions, especially in the Merauke Regency area.
Legalitas Hak Cipta Atas Konten Eksploitasi Anak Dalam Media Sosial Tiktok Robby Robbson Lalaar; Yosman Leonard Silubun; Herry Hendri Fernando Mote; Raymond Paradeys Fenetiruma
Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i1.5262

Abstract

Perkembangan media sosial sangat pesat karena setiap orang ingin memiliki media mereka sendiri. TikTok sebagai salah satu aplikasi hiburan yang saat ini sangat populer di kalangan remaja Indonesia berusia 13 hingga 21 tahun. TikTok juga memberikan dampak positif bagi remaja yang mungkin belum banyak diketahui orang. Atas dasar keuntungan ekonomi maka pengguna Tiktok memproduksi video yang menggunakan anak-anak terlebih khusus anak-anak disabilitas sebagai pemeran dengan tujuan mendapat apresiasi dari penonton berupa komentar dan like pada video tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas hak cipta atas konten eksploitasi anak dalam media Tiktok. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normativ atau biasa disebut normative law research. Penelitian hukum normativ merupakan bentuk penelitian hukum yang menggunakan studi kasus normativ berupa pencarian atas bentuk perilaku hukum seperti kajian undang-undang. Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa Legalitas hak cipta harus memenuhi beberapa kondisi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yakni otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas video eksploitasi anak yang diunggah pada aplikasi Tiktok, secara mutatis mutandis bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-undang tersebut melarang bentuk eksploitasi kepada anak baik berupa eksploitasi ekonomi, sosial dan seksual, atas tindakan tersebut, seseorang akan mendapat sanksi pidana. Dengan demikian maka video eksploitasi anak pada media Tiktok tidak akan mendapatkan hak cipta, karena tidak memenuhi kondisi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Analisis Yuridis Tata Kelola Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Brampi Yopi Betaubun; Ruloff F. Y. Waas; Handika D. Ardiansyah Pelu
Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i1.5266

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjut disebut UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dan sentrum bagi penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. UUD 1945 secara ekspresif menegaskan di dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 18 UUD 1945 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang dan Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan sejauh ini telah sesuai dengan regulasi dalam pembentukannya. Metode penelitian yuridis empiris (Empirical Legal Research/Empirisch Juridisch Onderzoek). Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penelitian pustaka. Berdasarkan spektrum argumentasi yang telah diuraikan bahwa Provinsi Papua Selatan memiliki kekhususan dalam menata dan mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah karena Provinsi Papua Selatan diberi otonomi khusus oleh negara sehingga dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah tidak hanya didasari pada peraturan perundangan-undangan yang bersifat nasional tetapi juga yang bersifat kompartemen.
Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Di Kota Gorontalo Suleman, Nandar; Lahaling, Hijrah; Rusmulyadi, Rusmulyadi
Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i2.5027

Abstract

The right to vote is one of the constitutional rights guaranteed by Article 28D of the 1945 Republic of Indonesia Law and enhanced by Article 43 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. In the 2019 General Election there were 437 data on disabled voters, consisting of 239 men and 198 women. Then there were 349 people who exercised their right to vote with disabilities, consisting of 168 men and 181 women. However, there are still 88 voters with disabilities who do not exercise their right to vote in the 2019 General Election. So that the constitutional rights of persons with disabilities are not fulfilled can be one of the factors in not fulfilling the overall vote acquisition in the implementation of general elections. So that the formulation of the problem in this research is how the efforts of the General Election Commission in fulfilling the constitutional rights of persons with disabilities in general elections in the City of Gorontalo. The research objective is to examine the efforts of the General Election Commission in fulfilling the constitutional rights of persons with disabilities in the City of Gorontalo. This research method is empirical research using an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the General Election Commission ensures that voters with disabilities who meet the requirements are registered as voters and guarantee the availability of supporting facilities and infrastructure for voters with disabilities to grant their right to vote accompanied by political education by democracy volunteers.
Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit Damayanti, Retno; Pasaribu, Parlin Sahat Ivandamme; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i2.5596

Abstract

This research discusses the application of the Principle of Business Continuity in Debt Payment Suspension in Indonesia over the last three years. The Principle of Business Continuity is a bankruptcy law principle that allows companies to address financial difficulties through restructuring rather than bankruptcy. This study analyzes the Principle of Business Continuity in the context of Debt Payment Suspension and the influencing factors, including financial conditions, future prospects, restructuring plans, creditor support, and management. Practical recommendations include enhancing transparency, consulting legal and financial experts, and maintaining effective communication with creditors. The research also highlights the role of research in applying the Principle of Business Continuity in Debt Payment Suspension. It is expected that this research will provide guidance for companies, the government, creditors, and relevant parties in addressing financial and legal challenges with the aim of preserving business continuity and fairness in Debt Payment Suspension.
Akibat Hukum Bug Hunter Yang Melakukan Illegal Access Terhadap Aplikasi Wardaya, Argo Cakra; Yudianto, Otto
Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i2.5696

Abstract

Finding gaps or bugs in a system or application is a positive activity that is very helpful for application owners who benefit from these findings. Bug hunters who have the ethics to report information on bug findings on a system or application but enter the system or application without the permission of the application owner are still a problem. Activities carried out by Bug Hunter who enters the application system without the developer's permission to find bugs or security holes are done intentionally and knowingly. This research uses a normative legal research method which is carried out by searching and examining library materials or secondary data, finding legal rules, legal principles, by collecting legal materials in the form of legal norms and principles which are then analyzed to provide answers related to the legal issues at hand. The intentionality that became the basis for Bug Hunter in carrying out this action is what resulted in Bug Hunter being caught in Illegal Access even though it was based on good ethical motives, the element of intentionality carried out by Bug Hunter and entering the application system without the permission of the application owner is what resulted in Bug Hunter being caught in Illegal Access.
Efektivitas Pembentukan Peraturan Desa Melalui Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Bulango Selatan Saleh, Hamzah; Marwan, Marwan; Darmawati, Darmawati
Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i2.5705

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) as a manifestation of democracy in the administration of village government, accommodates and channels the aspirations of the community. With the existence of BPD, it is hoped that a synergistic relationship will be established between BPD as a representative of the village community and the village head as the head of village government. Because the community has a place to convey aspirations. So that the interests of the people can be accommodated in the formulation of village regulations. However, some functions and tasks of the Village Consultative Body (BPD) have not been implemented properly or even in accordance with established procedures. The method in this study is a method that combines elements of normative law supported by the addition of empirical data. The results showed that the process of planning, formulating and determining the formation of Village Regulations in South Bulango sub-district carried out by BPD and the Village Government process/stages was not in accordance with the provisions of Permendagri 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies and Permendagri 111 of 2014 concerning technical guidelines for regulations in villages. The process carried out by BPD seems to be effective only at the stage of its determination without regard to the makenism that has been arranged so that the hope of promoting good governance has not been fully effective. Thus, strategic policies are needed for the implementation of good government, such as providing technical guidance, increasing the level of formal education, procuring infrastructure facilities and supporting operations for BPD to carry out its functions and roles in the implementation of village government
Perisai Keadilan Korban Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers Yahya, Faris Helmi; Simangunsong, Frans
Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i2.5732

Abstract

The existence of this study is intended to analyze concretely factual problems of restoring the rights of victims of misreporting by the Press in constitutional and constitutional terms and other laws and regulations. This research will be carried out with normative legal research methods accompanied by a statute approach and a conceptual approach (conceptual approach) which of course is based on primary, secondary, and tertiary legal materials that still have relevance to the topic of discussion with legal reasoning techniques. In fact, the media does have the power to have an impact on what it has been informed that can affect the attitudes and behavior of a person or group in the sense of society so that it has views in accordance with the information obtained. The media can influence people's views in forming public opinion and this will cause a lot of losses, where victims who receive these losses experience difficulties in the mechanism to restore their rights that have been harmed because the binding legal basis is still not contained in existing regulations. So it is necessary to carry out preventive efforts as a form of protection and law enforcement by carrying out prevention through regulations in legal products regarding the restoration of the rights of victims of wrong reporting by the press. Keywords: restorative, press, preaching
Pembatasan Nilai Perkara Yang Dapat Diajukan Banding Dan Kasasi Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan Ngilawane, Cavin George; Mote, Herry Hendri Fernando; Fenetiruma, Raymond Paradeys
Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i2.5737

Abstract

Courts as a means that are widely used by citizens in resolving problems are of course expected to become institutions that can satisfy the desires and desires of citizens seeking justice. However, in practice in court, things are often found that are obstacles in the judicial system that are not effective and efficient, the resolution of cases takes years, the process is long, the law can be submitted for a long time starting from appeal, cassation and judicial review, after it has permanent legal force, The execution was again violated by verzet law. Apart from the long process and expensive costs, resolving disputes through litigation also causes an accumulation of cases in court. The adage that states that justice is fast, simple and low cost is felt to be ineffective for justice seekers in Indonesia. The aim of this research is to determine the role of the Supreme Court institution in realizing the principles of fast, simple and low-cost justice. Normative legal research was chosen as the type of research in this writing with secondary data consisting of primary and secondary legal materials being the scope of the type of data studied. The data collection tool used was a literature study and a legal political approach was used to analyze the data. Data analysis uses a deductive method which is then described qualitatively descriptively in the conclusion. The results of this research conclude that in order to reduce the buildup of civil cases at the Supreme Court, especially those with a certain (small) case value in order to realize the principle of fast, simple, low-cost justice, restrictions on legal remedies have been implemented in the form of laws, statutes, PERMA and SEMA, and the Supreme Court has made blueprint for limiting the value of cases that can be taken as cassation.

Page 15 of 18 | Total Record : 179

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice More Issue