Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
38 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2023): 2023"
:
38 Documents
clear
<![CDATA[SIYASAH DUSTURIYYAH DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PASAL 59 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Ramadani Siregar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.583-593
<![CDATA[This research is motivated by the existence of a derivative regulation from the work copyright law, namely government regulation number 35 of 2021 which has caused a polemic, namely regarding the determination of employment regarding severance pay. Stating that the amount of severance pay given by UMKM entrepreneurs is based on an agreement between the employer and the worker. This causes article 59 to look vague and contains a lawsuit, because severance provisions are not stated in the provisions and open up opportunities for unilateral determination of severance pay by the employer. This type of research is descriptive-analytical library research and uses a juridical-normative approach. The primary legal materials used are the Job Creation Law of 2020 and Government Regulation Number 35 of 2021. Secondary legal materials used are the Koran and hadith, fiqh, books, journals. The results of this study are that Government Regulation Number 35 of 2021 has not been able to provide legal certainty for MSME workers because according to labor regulations the agreement between employers and workers is not sufficient because severance pay must comply with existing provisions, and has violated the principle of labor protection and is contrary to law work copyright. As with siyāsah dustūriyyah, in essence the relationship between the government and the people and the protection of people's rights must be able to provide protection, namely protection of their lives.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JASA PENGIRIMAN BARANG (KURIR) DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DIKAITKAN DENGAN KUHPER PASAL 1792 ]]>
<![CDATA[Rahmat Kurniawan Darmanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.459-467
<![CDATA[Penelitian ini berisi pemanfaatan aturan yang berlaku terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh kurir setelah menerima kekuasaan dengan peran untuk mengantarkan pesanan yang ada oleh karena kesepakatan yang diadakan penjual dan pembeli melalui transaksi jual-beli secara daring yang memanfaatkan fitur COD (Cash on Delivery). Penulisan penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan terhadap metode penulisan yuridis normatif berupa penelusuran bahan bacaan yang berkaitan dengan hukum berupa bahan primer serta sekunder dengan opsi buku, koran, dan jurnal lantas disusun sesuai dengan aturan penyusunan karya ilmiah. Kesimpulan penelitian menunjukkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum bagi kurir untuk perolehan perlindungan hukum, dikaitkan dengan Pasal 1450, 1601 huruf a,1715, 1726, 1729, 1797, 1800, 1802,1809, dan 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengingat bahwa tanggung jawab kurir dengan adanya kekuasaan yang diserahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja melalui perjanjian sebatas mengantarkan barang yang telah disepakati antara konsumen dengan penjual.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN ATAS KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Taufik Caniago]]>;
<![CDATA[Deny Guntara]]>;
<![CDATA[Muhamad Abas]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.359-368
<![CDATA[Penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar dari penelitian ini, tampak adanya beberapa contoh di lapangan yang menyalahgunakan perundang-undangan terkait dalam hal pencemaran nama baik dalam dunia maya. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dilaksanakan sambil menelusuri materi berupa bahan primer serta sekunder, tidak terbatas pada buku, tetapi juga sumber lainnya. Sebagaimana halnya kontinuitas akan kemajuan yang hadir di tengah masyarakat, hubungan di antaranya kini tidak lagi terbatas secara konvensional, melainkan abstrak dengan eksistensinya secara digital yang mana memungkinkan untuk memperoleh arus informasi yang bercampur aduk dengan segala kemungkinan dampak positif, maupun negative. Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu dampaknya, ditemukan isu pencemaran nama baik beriringan dengan medium baru, tidak lagi terbatas pada ruang ataupun waktu yang akan merugikan korbannya secara masif. Hadirnya undang-undang ini diharapkan dapat dipergunakan dengan potensi maksimal untuk memberikan perlindungan bagi korban pencemaran nama baik.]]>
<![CDATA[NALAR HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN BAGIAN SAMA RATA Di DESA LANJI KABUPATEN KENDAL ]]>
<![CDATA[Muhammad Johan Yafie]]>;
<![CDATA[Ahmad Zahro]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.542-555
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang nalar hukum pembagian waris sama rata (studi kasus di desa Lanji Kecamatan Patebon kabupaten Kendal). Penulis ingin mengetahui bagaimana pembagian waris dengan bagian sama rata di desa Lanji perspektif ilmu faraid. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah a). Proses pembagian waris bagi sama rata di desa Lanji yaitu Pertama, dengan musyawarah keluarga. musyawarah ini bertujuan untuk membahas harta ataupun tanggungan apa saja yang dimiliki oleh si mayit dan membahas bagian dari masing-masing yang sebenarnya. Kedua, melaporkan kepada pihak Perangkat desa dalam rangka untuk dibuatkan surat keterangan bermeterai yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris yang berisikan tentang kesepakatan pembagian waris. ketiga, jika harta berupa tanah maka proses pembagian tanah dalam hal pengukuran dilakukan bersama Sekretaris Desa atau disebut carik untuk proses pembuatan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanaha Nasional). b.) Pembagian waris dengan bagian sama rata di desa Lanji dibenarkan menurut Ilmu Faraid dengan syarat para ahli waris mengetahui bagian semestinya, para ahli waris telah menerima atau ridlo dengan pembagian sama rata dan para ahli waris tidak ada yang berstatus mahjur.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ADAT BUDAYA CAROK MADURA AKIBAT PERSELINGKUHAN BERDASARKAN PASAL 338 TENTANG PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/ PID.B/ 2020/PN.BKL) ]]>
<![CDATA[Moh. Shofi Anan]]>;
<![CDATA[Yuniar Rahmatiar]]>;
<![CDATA[Muhamad Abas]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.248-261
<![CDATA[Carok adalah pertengkaran dengan menggunakan kekerasan yang masih digunakan oleh suku Madura, pada umumnya faktor terjadinya atau disebabkan karena persoalan harga diri. Carok sebagai institusionalisasi kebengisan dari suku Madura yang berbentuk sebagai tindak pembunuhan menggunakan senjata tajam, yang dapat dikenal dengan istilah clurit. Yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang telah dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri. Rumusan masalah tulisan ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana adat budaya carok Madura akibat perselingkuhan berdasarkan pasal 338 KUHP pembunuhan studi putusan 14-pid.b-2020-pn-bkl. Jenis penelitian ini, yaitu data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang- undangan, buku, jurnal dan dokumen lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan mengumpulkan data yang valid melalui sumber-sumber terpercaya. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian ini yaitu ketentuan mengenai carok telah tercantum di kitab undang undang hukum pidana selain itu hakim dalam menjatuhkan putusan terkait studi studi putusan 14-pid.b-2020-pn- bkl sudah tepat dengan memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. ]]>
<![CDATA[PENGAPLIKASIAN SENJATA KIMIA OLEH SURIAH BERKAIT-KAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Shenny Shenny]]>;
<![CDATA[Lutfiyana Dewi Wahyuni]]>;
<![CDATA[Sarah Fatwa]]>;
<![CDATA[Syafina Ramadhanti Triana]]>;
<![CDATA[Rivan Mandala Putra]]>;
<![CDATA[Herli Antoni]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.489-499
<![CDATA[Penelitian ini didukung dengan pendekatan doctrinal menggunakan landasan sebagai acuan perjanjian internasional dan konvensi internasional yang bertujuan memberikan pemahaman seputar perang saudara di Suriah yang berkaitan dengan konvensi internasional. Dewan Keamanan PBB menggunakan regulasi demi menghukum pihak yang menggunakan klorin seperti pada perang saudara Suriah sebab aksi tersebut berkaitan dengan pasal VII Piagam PBB. Ketentuan yang mengatur perang saudara dituangkan dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Konvensi jenewa dan protokol tambahan bertujuan melindungi pihak lawan. Suriah bertanggungjawab terhadap perang saudara dengan PBB sebagai organisasi internasional berperan menjamin perdamaian dunia, ICRC melaksanakan perlindungan dan bantuan kemanusiaan, serta mahkamah internasional berperan mengadili kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan tersebut. Berkaitan dengan pasal 146 Konvensi Jenewa IV yang mengandung makna bahwa setiap orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat harus diadili menggunakan hukum nasional negaranya untuk menjamin kepastian hukum dan memberi keadilan kepada para korban yang terkena imbasnya.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 727/PID.B/2019/PN BKS) ]]>
<![CDATA[Tika Melina]]>;
<![CDATA[FX Arsin Lukman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.427-437
<![CDATA[Pada prakteknya tidak sedikit pembuatan akta jual beli yang dilakukan oleh PPAT terjadi kesalahan atau kekeliruan dan tidak selaras dengan hukum positif yang berlaku. Hal itu menarik untuk dikaji mengenai analisis akibat hukum dan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap pembatalan akta dalam peralihan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis. Akibat hukum pembatalan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah yaitu apabila perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap pembatalan akta dalam peralihan hak atas tanah yaitu adalah akta yang tidak memenuhi aspek lahiriah, formal dan materil. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian perdata, administrasi dan pidana dalam perbuatannya.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Limbah Tulang Ikan Tuna Sebagai Bahan Baku Stick Pada UKM Al-Ijtihad Di Kota Kupang ]]>
<![CDATA[Putri Aldillah Bapang]]>;
<![CDATA[Widyarini Widyarini]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.292-303
<![CDATA[Fokus penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: 1) Apakah stick yang diolah dari limbah tulang Ikan Tuna menjadi halal untuk dikonsumsi dan 2) Apakah proses produksi stick dari limbah tulang Ikan Tuna pada UKM Al-Ijtihad layak dan halal untuk dikonsumsi. Metode penelitian ini adalah field research dengan pendekatan normative analisis hukum Islam yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diperoleh adalah ketentuan hukum limbah tulang ikan kemudian diolah menjadi makanan berupa stick adalah halal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengkajian berdasarkan dalil-dalil hukum Islam (ushul fiqh’) yang terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas, kemudian dilakukan pengambilan hukum menggunakan metode mashlahah mursalah. Pemanfaatan limbah tulang ikan tuna yang dilakukan oleh UKM Al-Ijtihad Kota Kupang yang diawali dari proses persediaan bahan baku, proses produksi, proses pengemasan, hingga proses pemasaran dilakukan dengan cara yang halal dan thayyib.]]>
<![CDATA[Konflik antara China dengan Vietnam atas Laut China Selatan Berdasarkan Perspektif Hukum Laut Internasional ]]>
<![CDATA[Febrian Ariansah]]>;
<![CDATA[Firda Amelya Malik]]>;
<![CDATA[Milania Saphira]]>;
<![CDATA[Vidya Erviana]]>;
<![CDATA[Herli Antoni]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.518-528
<![CDATA[Sengketa Laut China Selatan (LCS) bermula dari pernyataan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRC) pada 1947 yang mengklaim 90% wilayah LCS termasuk ke dalam teritorialnya. Namun, klaim tersebut tidak didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, melainkan hanya berdasarkan aspek historis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai negara yang berbatasan dengan LCS, Vietnam menuntut hak berdaulat yang didasari pada ketentuan Hukum Laut Internasional dan aspek historis untuk membuktikan kedaulatannya atas kepulauan Spratly yang akan meningkatkan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Vietnam. Penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan Piagam PBB dapat dilakukan melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsilasi, arbitrase, serta penyelesaian sengketa menurut hukum melalui badan atau kesepakatan antara negara yang bersengketa. Apabila upaya negosiasi ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka diperlukan keterlibatan PBB atau ASEAN sebagai mediator antara China dengan Vietnam maupun negara-negara pengklaim LCS.]]>
<![CDATA[BANK SEBAGAI PIHAK PENGGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Indra Saputra Samosir]]>;
<![CDATA[Lenny Husna]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.468-475
<![CDATA[Istilah Debt Colector sebagai penagih utang bukanlah fenomena baru di bidang perbankan.Tidak ada data pasti diketahui kapan profesi ini dimulai, kadang-kadang dikenal sebagai perusahaan leasing, menggunakan layanan yang sebanding untuk mendapatkan hasilnya. Isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini apa alasan di balik keputusan bank untuk menyewa Debt Collector bagaimana bank meminta pertanggung jawaban nasabah atas tindakan debt collector Itu melanggar hukum. Metode penelitian yang menggunakan normatif hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa undang-undang penagihan terkait dengan surat edaran Bank Indonesia yang digunakan, seperti Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 tentang Penerapan Cara Pembayaran Menggunakan Kartu Kredit. Petugas penagihan wajib menggunakan tanda pengenal resmi dan ancaman, serta barang-barang yang dapat merugikan debitur, dan barang-barang yang dapat merugikan debitur dilarang. Saat menghadapi suatu masalah, penting untuk diingat untuk bersikap tenang, mengingat identitas hukum Anda, menyimpan uang Anda dengan aman, dan mengetahui siapa yang harus dihubungi jika masalah tersebut adalah masalah hukum.]]>
