Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
35 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 2 (2025): 2025"
:
35 Documents
clear
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS BAYI TERTUKAR BERDASARKAN KUHP JUNCTO UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Iwan Darmawan, Agus Satory, Desi Triana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Pertanggungjawaban pidana perlindungan anak dalam kasus bayi tertukar berdasarkan KUHP, yaitu pelaku dapat dikenakan pidana selama enam tahun penjara. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling bayak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Penerapan restorative justice mengacu pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilakukan berdasar musyawarah mufakat antara pihak korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Terdapat kendala dalam penerapan restorative justice dalam kasus bayi tertukar, yaitu penolakan dari pihak yang terlibat untuk bertemu, kurangnya pengetahuan petugas penyidik mengenai restorative justice, pelaku tidak mampu membayar kompensasi yang diajukan oleh korban, dan akuntabilitas pelaku.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Degradasi Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Saputri, Anjelia Minati]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Akta notaris adalah alat bukti yang sempurna jika memenuhi syarat formal. Penelitian ini bersifat hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta berjenis penelitian doctrinal dan bersifat preskriptif. Tiga jenis bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pasal 41, akta yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sehingga mengurangi kekuatan pembuktiannya dan menyebabkan hilangnya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Notaris yang membuat akta terdegradasi dapat dikenai sanksi administratif, ganti rugi, dan pencabutan izin praktik. Degradasi ini melemahkan keabsahan dokumen dalam penyelesaian sengketa hukum, serta merugikan para pihak secara materiil dan immaterial. Notaris bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, termasuk mengatasi kesalahan yang terjadi, bahkan setelah notaris meninggal. Kata kunci: Akta, Degradasi Akta, Notaris]]>
<![CDATA[Peran Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Syafiuddin, Mohammad Rafi]]>;
<![CDATA[Widiyarta, Agus]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Artikel ini membahas peran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya. Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek infrastruktur. Penerapan SPM di bidang pekerjaan umum diharapkan dapat menjamin kualitas dan aksesibilitas layanan publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek. Namun, pembangunan infrastruktur di kota Surabaya menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembebasan lahan, kemacetan lalu lintas, kinerja kontraktor yang kurang optimal, dan dampak lingkungan. Faktor pendukung seperti partisipasi masyarakat, dukungan finansial, dan kebijakan pemerintah yang jelas juga berperan penting dalam keberhasilan proyek. Dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang efektif, diharapkan infrastruktur yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta sosial secara berkelanjutan. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada dan memastikan proyek infrastruktur memenuhi standar yang ditetapkan]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM PIDANA ATAS TINDAKAN PELECEHAN SECARA VERBAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nurhikmah, Sri Riski]]>;
<![CDATA[Putra, Pamungkas Satya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Tindakan berbau seksual yang dilakukan secara non fisik sering diartikan sebagai Pelecehan seksual verbal. Pelecehan tersebut dapat berupa siulan, tiruan suara serigala, suara ciuman, komentar seksual yang menggoda, atau penghinaan terhadap bentuk tubuh perempuan yang berkaitan dengan orientasi seksual. Perilaku ini biasanya dilakukan secara spontan di ruang publik dan dikategorikan sebagai gangguan di jalan (street harassment). Verbal pelecehan sering dianggap remeh, dan banyak perempuan tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan. Namun, hingga saat ini tindakan tersebut belum dapat dikenakan sanksi hukum selama tidak melibatkan kekerasan fisik. Dalam Praktiknya, di indonesia saat ini belum jelas secara spesifik mengatur perilaku yang tidak senonoh ini, sehingga diperlukan pembaruan hukum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan penulis saat ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Pelecehan seksual verbal di Indonesia diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan. Penanganan masalah ini dapat melibatkan penerapan Pasal 281 KUHP, Pasal 315 KUHP, serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Pornografi.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Influencer yang Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Selviana, Vina Sindi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah promosi situs judi online oleh influencer melalui media sosial. Meskipun perjudian online ilegal di Indonesia, banyak influencer terlibat dalam mempromosikan kegiatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi influencer yang terlibat dalam promosi judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer yang mempromosikan judi online dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda sesuai dengan ketentuan UU ITE. Studi ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan peningkatan kesadaran influencer akan tanggung jawab sosial dan legal mereka untuk mencegah pelanggaran di masa depan.]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kenjeran Surabaya Utara ]]>
<![CDATA[Palupi, Annisya Rossita]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Kelvin Edo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Penelitian ini membahas inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Surabaya Kenjeran, yang menghadapi masalah rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan proses administrasi yang rumit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi seperti Samsat Keliling, E-Samsat, Samsat Payment Point, Samsat Corner, dan program Dugi Kelurahan berhasil mempermudah proses administrasi dan pembayaran pajak. Dengan adanya layanan-layanan ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak meningkat, serta kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah semakin terbangun. Penelitian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif. ]]>
<![CDATA[PERAN NOTARIS DALAM PEMBUBARAN PERUSAHAAN KARENA PAILIT DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ]]>
<![CDATA[Pratama, Muhammad Ridho Andrian]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.236-244
<![CDATA[Proses pembubaran perusahaan karena kepailitan memunculkan tantangan serius terkait perlindungan hak pekerja. Notaris berperan dalam melindungi hak-hak pekerja untuk mendapatkan hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku selama proses kepailitan. Hasil dari penelitian ini adalah Peran notaris dalam proses pembubaran perusahaan karena pailit adalah memastikan bahwa semua dokumen yang terkait dengan pembubaran disusun dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan hukum, mulai dari pengecekan status hukum dan persiapan awal, penyusunean dan pengesahan akta pembubaran, hingga pelaporan kepada instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bentuk perlindungan hak pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit yaitu mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk diaudit atau penijauan kembali atas keuangan perusahaan yang mengalami pembubaran, hak untuk mengajukan klaim (gaji, tunjangan, kompensasi), hak atas perlakuan yang adil, dan hak atas privasi dan keamanan informasi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH ]]>
<![CDATA[Taher, Abdul Halid]]>;
<![CDATA[Ringgi, Deppa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.356-363
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah merupakan isu yang penting mengingat masih adanya ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan di berbagai sector kehidupan. Artikel ini membahas tentang upaya - upaya yang dilakukan untuk melindungi hak – hak perempuan di wilayah tersebut, baik dalam konteks hukum formal maupun budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang - undangan yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah, serta praktik – praktik sosial yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah kebijakan perlindungan perempuan, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan sumberdaya, rendahnya kesadaran hukum, dan pengaruh budaya patriarki yang kuat. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pendidikan masyarakat untuk mendukung tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak – hak perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah.]]>
<![CDATA[Pertanggjungjawaban Hukum Influencer Yang Mempromosikan Barang dan/atau Jasa Yang Mengandung Informasi Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Zahran, Nathan Avilla]]>;
<![CDATA[Mansyurin, Muhammad Roikhan]]>;
<![CDATA[Apriani, Rani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai bidang terutama transaksi jual beli. Hadirnya media sosial yang melahirkan banyak influencer yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memasarkan barang/dan atau jasanya melalui seorang influencer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi dan pertanggungjawaban hukum influencer yang mempromosikan barang dan/atau jasa yang mengandung informasi palsu sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen yang membeli, menggunakan, atau mengonsumsi barang dan/atau jasa karena pengaruh promosi dari seorang influencer. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel ilmiah hukum yang terkait dengan pembahasan. Analisis dalam penelitian ini berupa analisis preskriptif untuk menunjukkan apa yang diharuskan oleh hukum. Hasil penelitian menunjukkan seorang influencer dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum baik secara pidana, administratif, maupun perdata atas pelanggaran yang dilakukannya yaitu melakukan promosi barang dan/atau jasa yang mengandung informasi palsu.]]>
<![CDATA[AKTA NOTARIS DALAM BENTUK CYBER NOTARY SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Yuliarsih, Yuliarsih]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.294-301
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akta cyber notary di Indonesia jika dilihat dari konsep akta autentik menurut KUHPerdata dan kedudukan akta cyber notary sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah Reform Oriented. Hasil penelitian: Pertama, Akta cyber notary di Indonesia jika dilihat dari konsep akta autentik menurut KUHPerdata maka tidak memenuhi salah satu unsur akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu unsur “berhadapanâ€. Hal ini dikarenakan unsur berhadapan di dalam pasal tersebut masih diartikan secara konvensional. Kedua, Kedudukan akta cyber notary jika ditarik ke pengadilan maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta di bawah tangan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdata dan Pasal 16 ayat (9) UUJN-P. Selain itu, akta cyber notary juga bukan merupakan bagian dari alat bukti elektronik sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (4) perubahan kedua UU ITE. Kata kunci: Notaris, Cyber Notary, Alat Bukti, Pengadilan.]]>
