cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,767 Documents
 123   124   125   126   127 
IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Jayandi Agung Ramadhan; Mitro Subroto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2802-2810

Abstract

Asimilasi adalah program pembinaan dengan membaurkan narapidana atau anak didik pemasyarakatan ke tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat,petugas, dan narapidana itu sendiri untuk melakukan program asimilasi. Namun, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dan rasa khawatir berlebih masyarakat terhadap narapidana membuat masyarakat sulit untuk membantu program asimilasi tersebut. Masyarakat khawatir bahwa narapidana tersebut akan melakukan perbuatannya kembali setelah kembali ke masyarakat. Selain itu, masyarakat kurang percaya akan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap narapidana. Penulisan ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan kajian literatur, penulis mengambil sumber-sumber informasi dari media massa seperti: artikel,jurnal,website (internet) dan peraturan perundang-undangan. Program asimilasi sangat penting bagi individu narapidana, dengan adanya program asimilasi dapat mempersiapkan narapidana untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, selain itu program asimilasi juga dapat memberikan bekal berupa keterampilan kepada narapidana, baik itu keterampilan bertani,berkebun,industri, dan sebagainya. Oleh karena itu, program asimilasi ini harus lebih di optimalkan dalam pelaksanaannya.
CORONAVIRUS DESEASE 2019 (COVID – 19) DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU Sulistya Choirunnisa
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.536-546

Abstract

Sebagai sebuah dasar dari ilmu pengetahuan, maka penting kiranya filsafat ilmu dijadikan sebagai pisau kajian untuk membahas permasalahan aktual yang sedang terjadi. Yakni penyebaran Virus Covid – 19 sehingga dapat dipahami Covid -19 ini dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang selanjutnya dapat ditemukan langkah – langkah yang tepat dalam menyelesaikannya. Dalam penulisan ini menggunakan metode conceptual approach untuk menganalisa terkait permasalahan aktual yang terjadi. Yang kemudian dapat diketahui hakikat Covid – 19 bahwasnya virus ini merupakan virus pre-simtomatik, sehingga Pemerintah perlu untuk mengimplementasikan Undang- Undang Karantina Kesehatan secara disiplin. Dipandang secara epistemologi membuat tata kehidupan kemanusiaan masyarakat Indonesia berubah, yang berakibat pada perspktif kebutuhan akan tekhnologi meningkat, sehingga Pemerintah perlu untuk mesupport tekhnologi daring. serta aksiologi dari munculnya Covid – 19 yang sejak kemunculannya menciptakan fenomena baru bagaimana kepanikan menghantui masyarakat, sehingga sisi spiritualitas religuisitas berperan untuk meredamnya dan kemudian menjadikan tanggung jawab dibebankan kepada semua elemen masyarakat bukan sebatas Pemerintah saja.
PROSEDUR DAN SKEMA RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN DIMASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN POJK NOMOR 11/POJK.03/2020 Novia Shinta Bella; Wardani Rizkianti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.639-650

Abstract

COVID-19 yang melanda Indonesia menimbulkan dampak diberbagai sektor seperti sektor ekonomi dan keuangan. OJK mengeluarkan kebijakan stimulus sebagai langkah penyelamatan ekonomi melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan stimulus diberikan melalui restrukturisasi kredit. OJK menyerahkan pedoman restrukturisasi kredit kepada pihak bank, nantinya bank akan melakukan penilaian dengan pedoman paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor yang terdampak COVID-19. Pada umumnya disetiap perbankan untuk prosedur pengajuan restrukturisasi kredit dan skema yang diberikan memiliki cara maupun kriteria debitur yang berbeda-beda. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit dimasa pandemi COVID-19 berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan untuk mengetahui skema restrukturisasi kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur termasuk debitur UMKM yang terdampak penyebaran COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit dengan melengkapi persyaratan data yang telah ditetapkan oleh bank dan dapat disampaikan secara online melalui email atau website bank. BRI dalam melaksanakan upaya restrukturisasi kredit dimasa pandemi COVID-19 tetap mengacu pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020. BRI mempunyai pedoman yang memuat kriteria debitur beserta sektor yang terdampak dari penyebaran COVID-19. Skema restrukturisasi kredit yang diberikan BRI berdasarkan hasil analisa terhadap debitur dengan menilai penurunan omset secara persentase.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA I Made Esa Suryaputra
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.338-350

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia banyak terjadi di kalangan remaja usia produktif, hal ini dikarenakan faktor lingkungan pergaulan di kalangan remaja. Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dalam UU Narkotika ini juga mengatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan memberikan akses rehabilitasi medis dan sosial, namun implementasi dari perlindungan hukum ini belum dilaksanakan dengan maksimal, banyaknya kasus pemenjaraan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjadi hal yang sering terjadi. Berdasarkan pada pandangan yang menyatakan bahwa penyalahguna narkotika merupakan korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri (Self Victimizing Victims), maka dari itu setiap penyalahguna narkotika wajib mendapat akses rehabilitasi medis dan sosial tanpa terkecuali. dari kajian dan Analisa diatas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Narkotika belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dan menyeluruh, dan belum sejalan dengan arahan UU Narkotika.
IMPLEMENTASI SURAT EDARAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 PADA CALON PENUMPANG TRANSPORTASI UDARA Muhamad Ari Wibowo; Zuhdi Arman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1835-1843

Abstract

Pada saat pandemi Covid-19, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran yang bertujuan untuk mengatur pembatasan aktifitas perjalanan masyarakat dan menekan angka penularan virus Covid-19. Salah satu surat edaran yang dikeluarkan adalah Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun. Surat edaran ini memuat beberapa hal terkait dengan protokol kesehatan bagi para pelaku perjalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi surat edaran yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan covid-19 yang ditujukan kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dalam negeri dimasa pandemi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Agar pembahasan tidak terlalu luas maka batasan masalah dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di Bandara Hang Nadim Batam.  Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah implementasi Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 yang dinilai belum optimal, ini disebabkan sulitnya calon penumpang pesawat udara untuk memenuhi persyaratan yang tertuang dalam kebijakan tersebut, kesulitan yang dialami mulai dari mempersiapkan dokumen hingga biaya tambahan untuk melakukan tes covid-19 . Meskipun disisi lain pemerintah juga terus bekerja keras  dalam menekan angka penularan virus sehingga masyarakat dapat dengan tenang melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara.
ANALISIS MAZHAB HANAFI DAN SYAFI’I TENTANG JUAL BELI BARANG HASIL SITAAN Muhajir Muhajir; Achmad Sopian
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1522-1531

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai jual beli barang hasil sitaan dalam segi hukum dan status kepemilikannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji pemikiran Madzhab Hanafi dan Syafi’i yaitu dengan menelaah buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis dalam menganalisa data-data tersebut menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data yang diperoleh secara terperinci, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penalaran yang bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat umum dijabarkan serta diambil kesimpulan dalam pengertian yang bersifat khusus.Status kepemilikan dalam barang hasil sitaan masih terdapat perselisihan dalam pandangan para fuqaha, hal ini dikarenakan ketidakjelasan hak kepemilikan yang melekat pada barang tersebut, sebagaimana Syafi'iyyah menyatakan hal tersebut termasuk milk nǎqish dan memiliki perbedaan dengan pendapat Hanafiyyah. Sehingga timbul keputusan hukum yang berbeda di kalangan para ulama fiqih, terutama Madzhab Hanafi dan Syafi'i, perbedaan tersebut semuanya memiliki alasan-alasan dan dasar yang kuat dengan ijtihad yang dihasilkan oleh masing-masing Imam Madzhab.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DALAM KOMUNIKASI PETUGAS DENGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Ricky Vinosef Tarigan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3100-3105

Abstract

Kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan di mana para pemimpin mempertimbangkan tingkat kesiapan anggota tim yang mereka layani dan keunikan setiap situasi. Melihat masih adanya beberapa permasalahan di dalam lembaga pemasyarakatan, maka perlu adanya gaya komunikasi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh simultan gaya kepemimpinan situasional terhadap kinerja para pegawai di lembaga pemasyarakatan dalam berkomunikasi dengan para warga binaan. Tulisan ini menggunaan metode kualitatif yang didasarkan pada studi literature mengenai kepemimpinan situasional. Hipotesis dalam tulisan ini ialah bahwa gaya kepemimpinan yang dalam hal ini gaya kepemimpinan situasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komunikasi antara petugas dengan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.
PENYELANGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SERANG SESUAI PERMENKUMHAM NO. 40 TAHUN 2017 Prihambodo Dwi Prasongko
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.84-92

Abstract

Makanan dan minuman yang diberikan kepada warga binaan sangat diatur oleh negara, dimana sebagai pelaksana negara yang mengawasi dan bertugas menjaga adalah petugas pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang telah memberikan evaluasi sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan penyelanggaraan makanan sesuai dengan Permenkumham No. 40 Tahun 2017 tentan penyelenggaran makanan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas dan Rutan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang sudah memenuhi persyaratan dalam memenuhi penyelenggaraan makanan sesuai dengan instrumen hukum Permenkumham No.40 Tahun 2017 dan telah dilaksanakan dengan baik oleh Unit Pelaksana Teknis ini, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang adalah salah satu contoh Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan dengan standar Permenkumham No.40 Tahun 2017, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang masih memiliki evaluasi diantaranya, Pengarsipan data bagi warga binaan berkebutuhan khusus harus dimiliki dan di data dengan baik oleh petugas dapur yang berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang, Penambahan Jumlah petugas dapur yang sesuai kriteria.
METODE MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 Farhan Puger; Devi Siti Hamzah Marpaung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.964-973

Abstract

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia serta ketahanan nasional. Adanya pandemi ini pemerintah juga telah menetapkannya sebagai bencana nasional. Hal ini memberikan dampak negatif dalam berbagai aspek salah satunya kepastian hukum penyelesaian sengketa tanah, karena saat ini Sengketa tanah tidak dapat dihindarkan karena permintaan tanah yang semakin meningkat namun jumlah bidang tanah yang ada semakin berkurang setiap tahunnya. Sehingga diperlukan langkah alternatif lain yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan  mengingat penerapan social distancing karena wabah pandemi ini. Riset hukum ini memakai pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan masalah melalui kajian serta analisa suatu aturan perpu yang ada serta deskripsi analitis, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya untuk memberikan gambaran tentang peraturan tersebut terhadap penyelesaian sengketa tanah dan dampak dari Covid-19 di pelaksanaannya dan penggunaan data sekunder riset dokumentasi  yang tergolong diantaranya dari materi-materi hukum dengan penelusuran literatur kepustakaan serta penerapan analisis kualitatif.
EKSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KREDIT MACET DI MASA PANDEMI Rizkia Syukriana; Maharani Nurdin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.607-618

Abstract

 Dalam tulisan ini menganalisis tentang bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya pencegahan kredit macet di masa pandemi. Melihat bagaimana perekonomian Indonesia ikut terganggu sebagai implikasi dari Covid-19, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020. Akan tetapi, pada praktiknya para debitur masih mengalami kesulitan dalam melakukan restrukturisasi kredit sehingga kebijakan pemerintah tersebut belum dapat diterapkan dengan yang diharapkan. Maka dari itu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana eksistensi penerapan kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi kredit sebagai upaya pencegahan terjadinya kredit macet pada masa pandemi?. Dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengutamakan norma hukum yang berlaku serta berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. 

Page 125 of 177 | Total Record : 1767

 123   124   125   126   127 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2024): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue