Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT DALAM PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Made Ayu Dian Jayanti]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.436-442
<![CDATA[Penyebaran virus COVID-19 yang sulit diprediksi, maka dipandang perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan penyebarannya didalam  Lapas. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kela IIA Bangli,  mengambil langkah yang terbaik agar narapidana tidak terpapar virus COVID-19 dengan memberikan layanan kesehatan yang dapat meminimalisir terjadinya penularan COVID 19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mempergunakan metode pengumpulan data wawancara dengan; petugas, tenaga kesehatan dan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dan disajikan dengan pendekatan analisis SWOT. Dalam penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa strategi alternatif yang digunakan adalah strategi agresif yaitu menggunakan kekuatan internal dengan pemanfaatkan peluang eksternal untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli.]]>
<![CDATA[NARAPIDANA PEREMPUAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) ]]>
<![CDATA[Muhamad Reza Pathi Buwana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1276-1281
<![CDATA[Pada dasarnya, undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia belum sepenuhnya menampung ide-ide masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang yang berlaku menjadi dasar kehidupan bernegara. Sehingga adapun adanya aturan-aturan khusus diluar undang-undang yang berlaku sesuai dengan kondisi yang ada. Seperti dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur. Karena dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu, terdapat kendala-kendala saat melaksanakan undang-undang yang berlaku karena kondisi yang membedakan antara perempuan dan laki-laki.Artikel ini membahas tentang kehidupan perempuan yang berada di lembaga pemasyarakatan. Dari faktor-faktor penyebab perempuan berada di lembaga pemasyarakatan, pembinaan-pembinaan yang di berikan, dan perlakuan khusus yang di berikan kepada perempuan. Manfaat dari artikel ini untuk mengetahui bagaimana kehidupan perempuan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan, apa saja tindak kriminal yang perempuan lakukan, serta bagaimana perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana perempuan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN WHITE COLLAR CRIME MELALUI CRYPTOCURRENSI SEBAGAI MATA UANG DIGITAL ]]>
<![CDATA[Taqwa Febrianto]]>;
<![CDATA[Oci Senjaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2849-2859
<![CDATA[Dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan White Collar Crime melalui Cryptocurensi Sebagai Mata Uang Digital. Ditengah keberadaan masyarakat Indonesia yang tertarik dengan dengan keberadaan Cryptocurensi maka sesungguhnya mata uang digital tersebut mempunyai dampak yang baik-buruk dan mempengaruhi perubahan bentuk dalam tindak dunia Kriminologi (kejahatan) dan akan selalu berkaitan dengan adanya White collar Crime. Penelitian ini mengunakan pendekatan hukum normatif, yaitu jenis pendekatan berdasarkan ketentuan hukum negara saat ini atau metode pendekatan hukum, yaitu teori hukum dan pendapat para sarjana hukum. Hasil dalam penulisan penelitian ini didapatkan bahwa Cryptocurensi memang membawa dampak yang bagus jika dimanfaatkan dengan hal-hal baik, tetapi jika dimanfaatkan menjadi hal buruk maka akan menimbulkan hal-hal yang buruk seperti fenomena Sextortion di masyarakat]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LAPAS X ]]>
<![CDATA[Andika Ihza Mahendra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.641-654
<![CDATA[Pemenuhan kebutuhan seksual adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi kebutuhan fisologis maupun biologis. Terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana negara menerapkan prinsip proporsionalitas dalam rangka pemenuhan hak kebutuhan seksual terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kehidupan seksual narapidana, mengatasi penyimpangan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh narapidana serta memberi solusi mekanisme upaya pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini didasarkan acuan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjadi bahan rumusan kebijakan pemasyarakatan lebih mengedepankan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanan dan ketertiban sosial masyarakat. Penulisan ini menghasilkan analisa dalam mekanisme pemenuhan kebutuhan seksual di Lembaga Pemasyarakatan melalui kebijakan Conjugal visit dan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[ANALISIS UU PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMPEROLEH IDENTITAS DIRI TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN ]]>
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>;
<![CDATA[Putri Saphira Audesti Binti Yussofi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.694-702
<![CDATA[Anak merupakan aset bagi negara, oleh karena itu negara wajib menjamin keberlangsungan hidup anak sebagai warga negara. Disebabkan hal tersebut setiap orang mempunyai hak memiliki identitas diri sebagai bentuk pengakuan yang sah di hadapan Hukum, yang dimana identitas diri tersebut dimuat dalam suatu dokumen yang berupa akta kelahiran. Selain negara, keluarga merupakan pihak yang paling berperan pada pemenuhan Hak anak untuk memiliki identitas atau akta kelahiran ini. Akan tetapi sangat disayangkan di era modern ini justru minimnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya akta kelahiran bagi sang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan pemenuhan hak identitas diri anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa metode penelitian Yuridis Normatif dengan menitikberatkan data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status anak dari perkawinan orang tua yang tidak didaftarkan tetap dapat memiliki identitas dirinya berupa akta kelahiran dengan mengajukan permohonan berupa penetapan asal-muasal anak oleh orangtuanya ke Pengadilan dengan bukti yang memenuhi syarat.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI,MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGDILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 971/Pdt.G/2019) ]]>
<![CDATA[Stacya Mayang Andani]]>;
<![CDATA[Heru Suyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.323-337
<![CDATA[Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan jurnal ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya membahas pokok masalah tentang peranan perma nomor 1 Tahun 2016 dalam menangani perkara melalui mediasi sudah berjalan efektif didalam sistem peradilan di Indonesia dan bagaimana upaya untuk mengoptimalisasikan seberapa efektiv mediasi dalam menyelesaikan kasus sengketa di luar pengadilan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt.G/2020 dengan dikaitkan peraturan perundang-undangan serta hukum. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peraturan di Indonesia yang mengatur ketentuan mediasi terhadap dua belah pihak bisa dilakukan dengan penyelesaian sengketa secara alternatif melalui jalur mediasi atau arbitrase. Ruang lingkup penulisan ini yaitu hanya mengenai tata cara pelaksanaan terhadap mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan adanya itikad baik para pihak dalam menyelesaikan secara sederhana.]]>
<![CDATA[PERAN ORANG TUA DAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM MENCEGAH PENGGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Aditya Rangga Suryadi]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1891-1897
<![CDATA[Peredaran narkoba di Indonesia menjadi kasus yang terus menerus diupayakan pemberantasannya, berbagai cara terus dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan obat-obatan terlarang itu kepada para penggunanya. Para pengedar yang biasanya juga sekaligus sebagai pemakai ini tidak ragu-ragu untuk menawarkan barang terlarang ini kepada orang-orang, sekalipun anak-anak dibawah umur. Dalam hal ini peran orang tua sebagai orang yang harus memberikan pengawasan lebih terhadap anak-anak mereka harus memperhatikan tingkah laku putra-putri mereka dalam dunia pergaulan, karena pendirian mereka yang masih labil dan rawan terpengaruh oleh pergaulan bebas yang menjeremuskan ke hal-hal yang buruk. Sebagai upaya nya untuk mendidik dan membentuk karakter anak, para orang tua harus menerapkan hal-hal positif sejak dini terutama dalam hal agama karena dalam agama yang kita anut penggunaan narkotika sangat dilarang karena hal itu haram dan merusak, serta bagaimana mengajarkan moral dalam kehidupan sosial sehingga anak mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk apabila dilakukan. Penggunaan obat-obatan terlarang ini mampu mempengaruhi kondisi kejiwaan dan mental bagi penggunanya, karena sifatnya yang membuat pengguna menjadi ketergantungan dan kecanduan.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN BPOM TERHADAP MASKER ORGANIK ILEGAL YANG BEREDAR DAN BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMENNYA ]]>
<![CDATA[Ayu Mustika Ningrum]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1574-1583
<![CDATA[Maraknya pelanggaran dilakukan oleh oknum pengusaha yang merugikan dan membahayakan konsumen. Kecurangan dilakukan oleh oknum pengusaha bertujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengikuti proses perizinan dan pengawasan dari BPOM menjadi masalah yang patut mendapatkan perhatian. Penulisan jurnal ini ditujukan untuk membuka wawasan mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM dalam masyarakat terkait dengan salah satu isu yang sedang beredar mengenai masker organik ilegal milik oknum pengusaha kosmetik di Kota Bekasi yang terjual secara bebas di pasaran terutama melalui media online. Penelitian ini dibuat dengan metode yuridis normatif atau berpedoman terdahap undang-undang (Statue Approach). Peran hukum dalam menciptakan ketertiban di bidang ini melalui Undang-Undang Kesehatan dan lembaga BPOM sebagai pelaksananya dengan melakukan pengawasan dan perizinan terhadap peredararan obat dan makanan. Masih banyaknya oknum pelaku usaha yang melakukan kecurangan dikarenakan masih minimnya kesadaran hukum dalam mematuhi aturan yang ada dan beretika dalam melakukan usaha.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENJUALAN TANAH DARI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN MANTAN PASANGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 183/PDT.G/2019/PN.BYW) ]]>
<![CDATA[Hafizh Prasetya Muslim]]>;
<![CDATA[Sri Laksmi Anindita]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3141-3152
<![CDATA[Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan untuk membuat akta jual beli tanah. Tidak jarang tanah yang dijual merupakan tanah atas harta bersama suami-istri yang status pernikahannya telah berakhir karena perceraian namun belum dilakukan pembagian. Jika tanah tersebut dijual tetapi tidak terdapat persetujuan dari salah satu mantan pasangan, maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambar secara menyeluruh tentang permasalahan yang sedang diteliti. Bahwa tidak adanya persetujuan dari salah satu mantan pasangan terhadap akta jual beli tanah atas harta bersama yang belum dibagi, membuat akta tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320KUHPerdata yaitu sebab yang halal. Adanya perbuatan penjualan tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata. Sehingga nantinya Pejabat Pembuat Akta Tanah harus bertanggung jawab baik itu secara perdata, administrasi, serta kode etik karena kesalahannya tersebut.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI MENGGUNAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Fitrah Adha Lubis]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.134-142
<![CDATA[Dengan lahirnya Undang1-undang Nomor 11 Tahun 20121tentang Sistem..Peradilan. Pidana.Anak sangat memberikan harapan besar..bagi Kementerian..Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya memperkuat suatu eksistensi Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang berguna dalam menangani di depan hukum terhadap anak yang terkena kasus.Undang-Undang tentang.Sistem.Peradilan Pidana.Anak mengatur secara.jelas.dan.tegas.tentang peran yang harus dilakukan, bahkan pada salah satu peran mempunyai suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh Bapas. Dijelaskannya bahwa UU SPPA ini adalah dengan mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan (restorative Justice) dan menghindarkan anak dari proses1peradilan (diversi). Perlu diingat bahwa anak adalah generasi masa depan bangsa Indonesia. Namun juga perlu dipahami bahwa tidak semuanya jenis tidak pidana itu dapat dilakukan dengan suatu tindakan Diversi. Dalam tuntuntan pidana dibawah tujuh tahun diversi baru bias dilaksanakan dan juga bukan merupakan suatu tindakan pengulangan tindak pidana. Tugas seorang PK Bapas memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan apabila perkara anak harus masuk dalam proses peradilan]]>
