Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PENGKLASIFIKASIAN HAK ATAS MEREK SEBAGAI BENDA PADA OBJEK JAMINAN DALAM PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Hadi Alhadar]]>;
<![CDATA[Siti Nurul Intan Sari D]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.975 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.440-449
<![CDATA[Merek dipergunakan dalam menentukan atau memebedakan sebuah brand dimana merek memberikan hak pada pemilik merek tersbut, untuk dapat dipergunakan dalam kegiatan perdangan dan jasa dalam ruang lingkup bisnis. Padal pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai segala kebendaan dapat diajdikan sebagai jaminan maka, namun tidak adanya autran mengenai merek ialah suatu brand dan bisa dijadikan sebagai penjaminan. Maka dalam penelitian ini dilandasi atas permasalahan mengenai apakah merek dapat diklasifikasikan sebagai benda dan kemudian dijadikan sebagai objek jaminan dengan melihat pada nilai ekonomis yang terdapat pada merek dan karakteristik pada merek. Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan mengenai bagaimana pengkualifikasikan merek sebagai benda untuk dapat dijadikan objek jaminan. Selanjutnya penelitian ini juga hendak menjelaskan bentuk jaminan seperti apa yang sesuai diterapkan pada hak atas merek. Hasil akhir dari kajian ini menjelaskan bahwa merek dapat dikatakan sebagai benda karena memiliki sifat kebendaan pada karakteristiknya, oleh karena itu merek dapat dijadikan objek jaminan pada perbankan, namun pada prakteknya beberapa lembaga perbankan yang menerapkan merek sebagai jaminan hanya menjadikan jaminan merek sebagai jaminan tambahan dan belum dijadikan sebagai jaminan utama karena tidak adanya acuan untuk memberikan standarisasi nilai pasti pada merek.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Lugas Ragil Pratama]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (151.638 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.148-153
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan anak yang bermasalah dengan hukum saat pra-peradilan dan saat peradilan. Penulis pada penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang dipakai yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan dalam penanganan pidana anak harus dengan pendekatan keadilan restorasi melalui diversi. Hanya kasus yang memenuhi syarat bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahunlah yang mendapat diversi. Diversi harus terus diusahakan dari proses penyidikan sampai. Dan apabila diversi gagal, selama proses persidangan harus tetap mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengubah protokol pengadilan.]]>
<![CDATA[GAMBARAN KESEHATAN MENTAL PETUGAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SIBORONG-BORONG ]]>
<![CDATA[I Putu Sadnyana Dwipa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.954 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.62-74
<![CDATA[Permasalahan yang muncul di UPT Pemasyarakatan yakni adanya gangguan stress yang dialami oleh Petugas Pemasyarakatan itu sendiri. Ini berawal dari keseharian selama menjalankan tugas, petugas berkomunikasi, berhubungan atau menghadapi orang- orang bermasalah yang mengalami gangguan kesehatan mental buruk yang mengakibatkan petugas dapat mengalami hal yang sama secara cepat atau lambat.Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh seluruh petugas. Populasi penelitian adalah petugas di Rutan IIB Balige dan Lapas IIB Siborong-Borong. Sampel adalah semua petugas yang sedang menjalankan tugas. Jumlah residen yang menjadi sampel sebesar 55 orang.Masalah kesehatan mental yang rendah dari petugas Rutan Balige maupun Lapas Siborong-Borong perlu menjadi perhatian khusus dari Ditjen Pemasyarakatan untuk melakukan pemulihan kesehatan mental petugas melalui peningkatan kapasitas diri atau pengembangan diri dari setiap petugas Pemasyarakatan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan guna mengatasi masalah kesehatan mental tersebut.]]>
<![CDATA[STRATEGI MANAJEMEN PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Indra Biantong]]>;
<![CDATA[Graciella Devi Maharani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.126 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.708-716
<![CDATA[Indonesia is known as a nation that is abundant in natural and human resources. This abundant resource has become a great opportunity for improving the economy of the Indonesian people with Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). MSME is an important effort in the national. At this time, MSMEs are intensively run in various regions in Indonesia including in the Penitentary. Since 2005, the level of sales of MSME products has increased. Thus, to penetrate and maintain MSMEs a marketing strategy is needed. Marketing strategy is the main thing in the business process, the following are important things that can improve and be able to improve MSME products, among others: strategy in making new changes that are made according to the needs and demands of consumers, supply strategies market needs with market expectations that will seek the opposite product, a strategy related to prices in accordance with market needs, the ability to adjust to economic and social problems of consumers, which also facilitates the ability of a product to provide value assessments to consumers, and SWOT analysis. With these strategies, it is expected that the prison entrepreneurship products produced by MSMEs will be able to improve their products in the local market. In this study using descriptive qualitative research and literature study data collection techniques. The research objective is to study how marketing management strategies to increase product sales of Micro and Small and Medium Enterprises in Penitentiary. It is hoped that this research has toeritis and practical benefits that will help in implementing marketing strategies in developing MSMEs in Lembaga Pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI,MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGDILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 971/Pdt.G/2019) ]]>
<![CDATA[Stacya Mayang Andani]]>;
<![CDATA[Heru Suyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.416 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.323-337
<![CDATA[Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan jurnal ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya membahas pokok masalah tentang peranan perma nomor 1 Tahun 2016 dalam menangani perkara melalui mediasi sudah berjalan efektif didalam sistem peradilan di Indonesia dan bagaimana upaya untuk mengoptimalisasikan seberapa efektiv mediasi dalam menyelesaikan kasus sengketa di luar pengadilan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt.G/2020 dengan dikaitkan peraturan perundang-undangan serta hukum. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peraturan di Indonesia yang mengatur ketentuan mediasi terhadap dua belah pihak bisa dilakukan dengan penyelesaian sengketa secara alternatif melalui jalur mediasi atau arbitrase. Ruang lingkup penulisan ini yaitu hanya mengenai tata cara pelaksanaan terhadap mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan adanya itikad baik para pihak dalam menyelesaikan secara sederhana.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI MENGGUNAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Fitrah Adha Lubis]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.678 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.134-142
<![CDATA[Dengan lahirnya Undang1-undang Nomor 11 Tahun 20121tentang Sistem..Peradilan. Pidana.Anak sangat memberikan harapan besar..bagi Kementerian..Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya memperkuat suatu eksistensi Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang berguna dalam menangani di depan hukum terhadap anak yang terkena kasus.Undang-Undang tentang.Sistem.Peradilan Pidana.Anak mengatur secara.jelas.dan.tegas.tentang peran yang harus dilakukan, bahkan pada salah satu peran mempunyai suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh Bapas. Dijelaskannya bahwa UU SPPA ini adalah dengan mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan (restorative Justice) dan menghindarkan anak dari proses1peradilan (diversi). Perlu diingat bahwa anak adalah generasi masa depan bangsa Indonesia. Namun juga perlu dipahami bahwa tidak semuanya jenis tidak pidana itu dapat dilakukan dengan suatu tindakan Diversi. Dalam tuntuntan pidana dibawah tujuh tahun diversi baru bias dilaksanakan dan juga bukan merupakan suatu tindakan pengulangan tindak pidana. Tugas seorang PK Bapas memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan apabila perkara anak harus masuk dalam proses peradilan]]>
<![CDATA[EFIKASI DIRI NARAPIDANA PEREMPUAN YANG TERINVEKSI HIV/AIDS ]]>
<![CDATA[Ghaneisya Anggareksi Swandari Ridwan]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.84 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.59-73
<![CDATA[Banyaknya kasus narapidana atau tahanan yang mengidap HIV/AIDS di Lapas atau Rutan di Indonesia dan melihat kerentanan wanita/perempuan terhadap mental dan psikologinya yang juga membuat penulis meneliti tentang narapidana perempuan yang terinfeksi HIV. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dengan melihat efikasi diri narapidana perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS. Penelitian ini dilakukan pada 2 lokus yang berbeda untuk melakukan komparasi hasil dari setiap Lokus. Informan dari penelitian ini adalah 13 orang narapidana, 2 dokter Lapas dan 2 orang Ka.Subsie Bimkemaswat. Penelitian ini menggunakan teori efikasi diri yang memiliki 4 proses dalam pembentukan efikasi diri dan 4 komponen peningkatan efikasi diri. Proses dan komponen tersebut yang dijadikan panduan dalam mewawancarai informan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan efikasi diri narapidana di setiap lokusnya, karena adanya perbedaan perlakuan dan dukungan sosial yang dapat meningkatkan efikasi diri dari narapidana. Berdasarkan analisa disimpulkan bahwa efikasi diri narapidana HIV di Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang lebih baik dibandingkan dengan narapidana HIV di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.]]>
<![CDATA[PIDANA SEUMUR HIDUP JIKA DIKAITKAN DENGAN METODE PEMBINAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Muji Tamha Mahesa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.025 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.349-367
<![CDATA[Pidana penjara iseumur hidup memiliki banyak pandangan tentang makna dan artinya didalam masyarakat dimana yang dikatakan dengan pidana penjara seumur hidup yaitu suatu hukuman kurungan penjara yang di jalani terpidana sejak terpidana masih hidup hingga meninggal dunia, dan menepis presepsi masyarakat selama ini yang mengatakan bahwa pidana penjara seumur hidup adalah hukuman kurungan yang dijalani terpidana pada saat vonis di jatuhkan, pidana seumur hidup sangat bertentangan dengan sistem pemasyarakatan yang di gagas oleh Dr. Saharjo, S.H. dalam pidato yang berjudul pohon beringin pengayoman dimana perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dimana tujuan sistem pemasyarakatan lebih condong kepada perlindungan individu atau narapidana itu sendiri sehingga memunculkan kontradiksi antara keduanya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kaitan bentuk pidana penjara seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan, metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat kontradiksi antara tujuan pemidanaan dengan tujuan pemasyarakatan serta pembinaan narapidana seumur hidup di kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia tidak ada ke khusussan dalam teknik pembinaan mulai dari tempat pembinaan, program pembinaan semua mengikuti narapidana lain pada umumnya. Saran penulis dalam penelitian ini adalah membuat regulasi baru pengganti regulasi lama tentang pemberian remisi maupun asimilasi bagi narapidana, tujuan pemidanaan seumur hidup haruslah di sesuaikan dengan tujuan pemasyarakatan, serta perlu adanya bentuk pembinaan khusus di Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana terpidana seumur hidup.]]>
<![CDATA[PENANGANAN OVER KAPASITAS DI DALAM LAPAS ]]>
<![CDATA[Jaka Arief Sugema]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.265 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.201-208
<![CDATA[Overcrowded atau yang biasa disebut dengan over kapasitas pada mayoritas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia memerlukan perhatian serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh karena seringkali menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks jika di diamkan terus menerus, contoh masalah yang dapat ditimbulkan antara lain masalah Kesehatan, tidak berjalannya program pembinaan dan yang paling parah adalah kerusuhan didalam Lapas. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai dampak yang dapat ditimbulkan oleh over kapasitas dan solusi untuk mengatasi over kapasitas tersebut. Over kapasitas dapat mengakibatkan proses berjalannya program pembinaan menjadi sulit, rendahnya pemenuhan hak tahanan yang seharusnya di berikan oleh pihak Lapas, petugas yang tidak profesional serta bengkaknya anggaran yang harus diberikan negara untuk membiayai para Narapidana. Untuk menangani over kapasitas di dalam Lapas dibutuhkan kerjasama yang baik antara seluruh instansi penegak hukum. Dibutuhkan perbaikan dalam memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama untuk tindak Pidana ringan agar nantinya tidak dimasukan kedalam Lembaga pemasyarakatan dan dapat di pidana dengan menggunakan hukum acara Pidana biasa. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pembahasan RUU KUHP yang saat ini sedang di bahas oleh DPR dan pemerintah Indonesia. DPR, melalui komisi III dapat memaksimalkan fungsi pengawasan bagi pengamanan di dalam Lapas.]]>
<![CDATA[SPOTIFY SEBAGAI OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: STUDI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI) ]]>
<![CDATA[Ahmad Sultan Zielias]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.938 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.280-289
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait pemungutan pajak pertambahan nilai atas Spotify yang merupakan subjek pajak yang berada di luar negeri dilihat dari Studi pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang segala ketentuannya diatur dialam perundang-undangan. Berkembangnya teknologi membawa dampak berkembangnya pula pajak digital lintas negara, salah satunya kegiatan transaksi Spotify di wilayah pabean Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan PMK No. 48/PMK.03/ 2020 sebagai dasar hukum pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap subjek pajak luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah normative yuridis. Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai yang optimal untuk mewujudkan penerimaan pajak bagi kesejahteran Negara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa optimalisasi mekanisme pemuungutan pajak pertambahan nilai terhadap Spotify sebagai subjek pajak luar negeri telah diatur di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penjelasan terperinci mengenai tata cara pemungutan hingga pelaporan dan peran Pemerintah yang dominan membuat penerimaan negara dalam sektor perpajakan dapat maksimal.]]>
