Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PEMELIHARAAN ANAK DARI PERCERAIAN BEDA AGAMA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Husnul Pitaloka]]>;
<![CDATA[Abdul Halim]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.691 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.393-402
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari perceraian beda agama di pengadilan agama Tanggerang dan pengadilan agama Parigi terhadap pemeliharaan anak dari perceraian beda agama. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan ilmu perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Studi ini menunjukkan bahwa ijtihad majelis hakim pengadilan agama menentukan hak pengasuhan anak tidak berorientasi pada pertimbangan agama tetapi lebih pada melihat dari pertimbangan hak anak yang masih belum mumayyiz dan nafkah anak. Sementara itu pengadilan agama juga membuka ruang penyelesaian pemeliharaan anak melalui akta perdamaian, dimana persoalan agama tidak menjadi pertimbangan utama dari majelis hakim dalam putusannya.]]>
<![CDATA[STRATEGI MENANGANI OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Monica Anisa Wijaya]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.213 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.111-117
<![CDATA[Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah menjadi buah bibir di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dan harus segera di atasi karena sering kali menimbulkan kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan. Tingginya angka kejahatan menjadi faktor utama berimbas pada semakin banyaknya pelaku tindak kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan seharusnya di jadikan sebagai tempat berlindung oleh masyarakat yang melakukan kejahatan agar dapat memperbaiki diri. Penelitian ini akan membahas strategi dalam menangani over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif empiris dengan metode penelitaian studi literature. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dampak yang ditimbulkan dari over kapasitas adalah hak-hak narapidana tidak terpenuhi.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG PADA NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Made Ayu Laras]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (135.055 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.35-38
<![CDATA[Perilaku seksual menyimpang adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Seksual adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi nya kebutuhan biologis para narapidana di dapatkan banyak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan perilaku seksual tidak normal,contohnya seperti onani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh orientasi seksual yang menyimpang di lembaga pemasyarakatan. Hubungan seksual digambarkan sebagai dua wanita yang tertarik satu sama lain, melakukan hubungan seperti sepasang kekasih atau biasa disebut LGBT . LGBT ( lesbian, gay, biseksual, dan transgender ) . Istilah LGBT muncul pada tahun 1990-an awalnya digunakan untuk menggantikan istilah komunitas gay . Sejak ditemukan istilah LGBT, komunitas ini tidak mewakili gay saja, tetapi juga lesbian, biseksual, serta transgender. Orientasi seksual akan memicu perilaku seksual yang menyimpang, jadi jika bagian tubuh yang tidak digunakan dengan semestinya bisa mengalami gangguan kesehatan dan masalah penyakit yang menular. Jadi, meskipun dengan orientasi yang menyimpang, sebenarnya seseorang masih bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, asalkan menjalani kehidupan seksual yang sehat. Namun pada dasarnya pilihan tersebut kembali pada masing-masing individu.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN NOMOR, 473/PID.B/2008/PN.PSP TENTANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ]]>
<![CDATA[Indra Purba Harahap]]>;
<![CDATA[Sutan Siregar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.154 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.738-747
<![CDATA[Research on the verdict issued or handed down by the Judge of Padangsidimpuan District Court against the perpetrator with the title of the study then the formulation of this research problem is, how does the Judge impose the penalty on the perpetrator of the crime participating in the theft by ballast according to the Verdict of padangsidimpuan District Court Number, 473/Pid.B/2008/PN.Psp? and what is the dominant factor why a person wants to participate in helping to commit a crime of theft by ballast in the District Court area of Padangsidimpuan? The research method that the authors used in the writing of this study is descriptive research and normative research which is the study that is done with the results of the author's interview with the respondent and also conducts research on the data and files related to this research and also through a ruling of the Padangsidimpuan District Court Number, 473/Pid.B/2008/PN.Psp which has legal force fixed by doing Field Research and Field Research. The judge sentenced the perpetrator of the crime of participating in the theft by ballast according to the District Court's Verdict padangsidimpuan Number, 473/Pid.B/2008/PN.Psp where the sentence was handed down and based on Article 363 paragraph (1) to 3, 4 and 5 with a sentence of one year and cut with during the period of detention both against the person who participated in committing the crime of theft with a ballast and that is the dominant factor because a person wants to do the role of helping to commit a crime of theft in the jurisdiction of padangsidimpuan District Court is due to the fact that poverty expects rewards and the resentment]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM SENGKETA TANAH WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM ERETAN INDRAMAYU ]]>
<![CDATA[Fitria Ma’sum]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.997 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.351-358
<![CDATA[Pemberian Wakaf yang dilakukan tanpa proses yang sah dan benar menurut Undang-Undang dan hukum yang berlaku rentan mengalami sengketa dikemudian hari. Hal ini dibuktikan dengan adanya sengketa tanah wakaf yang terjadi di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tata cara wakaf yang sah dan diakui berdasarkan Hukum Perdata serta proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normative yaitu pendekatan terhadap Undang-Undang dan Pendekatan terhadap kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf dapat dikatakan sah apabila dilakukan secara lisan serta terdapat akta yang dituangkan dalam akta ikrar Wakaf oleh PPAIW yang nantinya akan didaftarkan atas nama Nazhir kepada Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.]]>
<![CDATA[POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN TARGET KEBERHASILAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Edo Dryan Hardianto]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.916 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.93-104
<![CDATA[Pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur tidak terlepas dari sebuah dinamika. Dalam penelitian ini yang menjadi lokus penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan di Jawa Timur. Pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terdapat tujuan dilaksanakannya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yaitu yang pertama memberikan narapidana pengalaman serta meningkatkan keterampilan. Yang kedua yaitu diharapkan narapidana dapat termotivasi dan kemampuan yang sebelumnya dimiliki dapat digunakan kembali. Agar terlaksananya tujuan tersebut, terdapat factor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pembinaan tersebut yaitu petugas pemasayarakatan (pembina), sarana dan prasarana dan narapidana itu sendiri. Dalam penelitian ini pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Jawa timur belum berjalan dengan maksimal karena adanya hambatan. Dalam pelaksanaan nya terdapat hambatan di lapangan yaitu anggaran untuk pembinaan yang lumayan banyak, sarana & prasarana, sumber daya manusia atau petugas pemasyarakatan serta narpidana yang menjalani pembinaan.]]>
<![CDATA[URGENSI DUKUNGAN KEGIATAN INTELIJEN PEMASYARAKATAN DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAMANAN DAN PENGAMATAN PADA LAPAS DAN RUTAN ]]>
<![CDATA[Vega Adi Maulana]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.527 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.9-20
<![CDATA[Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas seperti apa urgensi dan langkah apasaja yang dilakukan dalam penerapan dukungan kegiatan intelijen pemasyarakatan dalam upaya penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas dan rutan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data-data sekunder dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, wawancara, serta materi paparan dari kepala sub bagian intelijen direktorat jenderal pemasyarakatan. Hasil dari kajian ini adalah menggambarkan betapa pentingnya kehadiran dukungan kegiatan intelijen pemasyarakatan sebagai salah satu upaya pencegahan akan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas dan rutan. Kehadiran dukungan kegiatan intelijen pemasyarakatan pada dasarnya dilakukan sebelum adanya kejadian, dan dilakukan dalam rangka upaya deteksi dini yang dapat dilakukan melalui kegiatan meliputi deteksi aksi, peringatan dini dan cegah dini, sehingga kemungkinan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban dapat ditanggulangi sebelum adanya kejadian. ]]>
<![CDATA[KESIAPAN MENTAL, FISIK DAN SOSIAL DALAM PROSES INTEGRASI UNTUK MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS PADA ANAK ]]>
<![CDATA[Moh. Rifai Dj. Yahya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.429 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.319-326
<![CDATA[Latar belakang dalam penelitian ini yaitu mengenai banyaknya residivis anak karena kurangnya kesiapan anak dalam menjalani proses integrasi social, hal ini tentunya yang menjadi pertanyaan penting bagi peneliti bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan di LPKA serta bagaiman peran keluarga serta masyarakat guna membantu anak dalam menajalani program integrasi atau dikembalikan kedalam lingkungan masyarakat. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak kebanyakan anak pada masa perkembangan remaja sehingga peran keluarga dan lingkungan masyarakat sanagatlah penting dalam mengawasi anak terutama pada fase remaja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan untuk kesiapan anak didik pemasyarakatan dalam proses integrasinya serta untuk menekan angka residivis yang terjadi pada anak, serta untuk mengetahui peranan keluarga dan masyarakat dalam proses ingrasinya. Karena masih tingginya angka residivis yang terjadi pada anak maka dari itu perlu adanya kesiapan anak didik pemasyarakatan agar mampu menjalani program integrasi ke dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitif deskriptif dengan dibantu melalui pendekatan studi literature atau studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bagaimanaa kesiapan anak didik pemasyarakatan sebelum menjalani proses integrasi di masyarakat, baik melalui program pembinaan di dalam LPKA serta partisipasi keluarga serta masyarakat dalam bekerjasama dalam proses integrasi anak didik pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG, FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK ]]>
<![CDATA[Rafi Rizaldi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.916 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.628-640
<![CDATA[Penjatuhan sanksi pidana penjara yang berlebihan menyebabkan over kapasitas pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia. Peningkatan jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia menyebabkan tidak optimalnya tujuan dari pemasyarakatan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian ini akan membahas faktor penyebab dan upaya penanggulangan dampak over kapasitas yang dilakukan lapas kelas II A Cikarang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode penelitian studi literature. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab over kapasitas lapas antara lain penahanan pra persidangan yang berlebihan, kebijakan sanksi pidana kasus narkoba dan minimnya akses terpidana kepada advokat. Lapas Cikarang melakukan upaya-upaya penanggulangan dampak akibat over kapasitas seperti program reintegrasi sosial sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi over kapasitas, pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan lapas dan melindungi kesehatan fisik dan mental punghuni serta pengunjung]]>
<![CDATA[HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM OPTIMALISASI SISTEM COMMUNITY BASED CORRECTION ]]>
<![CDATA[Dicky Faniyansyah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.995 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.237-244
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Hak Asimilasi dalam Operasional Sistem Community Based Correction di Lembaga Pemasyarakatan yang menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Penelitian ini menggunakan metode analisis dan kualitatif dengan cara mewawancari informan dan responden. Para narapidana diberikan kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan cara supervesi dan pengawasan tertentu. Hasil pada penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat pelaksanaan Hak Asimilasi dalam Operasional Sistem Community Based Correction, kurang berpengaruh karena masyarakat yang belum bisa menerima kehadiran narapidana atau masih mestigma negatif serta masih merasa takut jika narapidana mengulangi perbuatannya kembali atau belum bertaubat dan masyarakat masih kebingungan mengenai narapidana yang mendapatkan Community Based Correction dan mana yang bukan. Model yang dilakukan ini ialah untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan dimana untuk memulihkan kondisi bagi Warga Binaan Pemasyarkatan saat menjalani sisa pidana di Lembaga Pemasyarakat sehingga tujuan sistem pemasyarakatan dapat terwujud. ]]>
