Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI ANAK PADA LPKA KELAS I KUTOARJO ]]>
<![CDATA[Dhimas Bimo Pudyasworo]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.216 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.183-193
<![CDATA[Pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga dapat melakukan tindak pidana. Mengenai pengertian anak yang melakukan tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang mendapat vonis bersalah dalam Sistem peradilan anak mendapatkan pembinaan di LPKA. Salah satu pembinaan yang penting bagi anak sebagai bekal hidup ketika kelak bermasyarakat maka penting anak untuk mendapat pelatihan kewirausahaan melalui program pembinaan di LPKA. Artikel ini membahas tentang bagaimana pelatihan kewirausahaan bagi anak pada LPKA Kelas I kutoarjo.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA BERDASARKAN PERMENKUMHAM RI NOMOR 32 TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Jefri Setiawan]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.432 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.96-102
<![CDATA[Secara alamiah manusia akan mengalami siklus kehidupan menjadi tua dimana manusia mengalami kemunduran baik fisik maupun psikologis. Siklus kehidupan ini merupakan suatu tahapan siklus yang terakhir. Manusia yang sudah menginjak usia 60 tahun dikategorikan sebagai manusia lanjut usia atau lansia. Pada dasarnya semua manusia memiliki potensi sebagai pelaku tindak kejahatan sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pada usia lanjut manusia juga dapat melakukan tindak pidana. Dalam memperlakukan narapidana lanjut usia harus dilakukan secara khusus karena narapidana lansia tergolong dalam kelompok rentan. Langkah yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat memenuhi kebutuhan para narapidana lansia mengesahkan sebuah peraturan yaitu Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana lanjut usia.]]>
<![CDATA[UPAYA MENGURANGI OVERCROWDED LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN OPTIMALISASI PEMBINAAN DI MASA MENDATANG ]]>
<![CDATA[Terry Ichwal Nurrohman]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.411 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.784-797
<![CDATA[Overcrowded occurs due to an increase in the number of prisoners who are more than the capacity of the available prisons. Overcrowded increases the risk of Covid-19 transmission in prisons. In order to minimize the spread of Covid-19 , the government issued a policy of assimilation and social integration towards the release of prisoners and children. This study discusses problems related to overcrowded in correctional institutions and their relation to the policy of releasing prisoners in order to accelerate social reintegration, and proposes ideas related to efforts to reduce overcrowded.in the future. This research uses normative ( doctrinal ) research . The results showed that there is a need for policies that accelerate the reintegration process of prisoners. The correctional guidance system must also focus more on the recognition and protection of human rights of the prisoners themselves. The good time allowance model is recommended for maximum development of prisoners. The model emphasizes reducing the length of stay in the correctional facility on condition that they do good deeds or work and have a strong commitment to be better. This can encourage programs to accelerate social reintegration and accustom inmates to not repeating past bad deeds..]]>
<![CDATA[KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) TAPANULI SELATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MEREHABILISTASI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. ]]>
<![CDATA[Abdul Aziz Abidan]]>;
<![CDATA[Muhammad Faisal Harahap]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.329 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.351-358
<![CDATA[Pelaksanaan Asesmen Terpadu, diatur sebagai Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara. Tim Asesmen Terpadu (TAT) melakukan asesmen maksimal 2x 24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga. Hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (case conference) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Penempatan Rehabilitasi narkoba peranan BNN membentuk TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang terdiri dari tim hukum dan tim medis. TAT ini merupakan tim yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, BNN, dan Dinas Kesehatan. Syarat dan Prosedur Permohonan Rehabilitasi Narkoba adalah Bagi yang berstatus tersangka penyalahguna Narkoba diantaranya syarat yang mesti dipenuhi untuk mengajukan syrat permohonan rehabilitasi narkoba yaitu membuat Surat permohonan ke BNN pakai materai. Kendala yang dihadapi BNN (BNNK) dalam mencegah penyalahgunaan narkotika adalah kendala penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain pelaksanaan penanggulangan minimal, fasilitas laboratorium distribusi yang kurang memadai, kurangnya perhatian masyarakat untuk memberikan informasi tentang penyaluran dana dan pemanfaatannya. penyalahgunaan narkotika tidak memiliki fasilitas dan infrastruktur untuk menyelidiki perdagangan dan penyalahgunaan narkotika.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP REKOMENDASI PBB ATAS PEMBEBASAN NARAPIDANA PADA PENJARA YANG OVERCAPACITY SAAT PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Azis Idris]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.124 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.174-184
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa rekomendasi yang dikeluarkan oleh PBB atas pembebasan narapidana pada penjara yang overcapacity saat pandemi Covid-19. Pasca keluarnya Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Merupakan tindak lanjut oleh Kemenkumham R.I. atas rekomendasi The Office of the united nations High Commisioner for Human Right (OHCHR) atau komisaris tinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisioner Bachelet. Yang mana menimbulkan pro-kontra dimasyarakat atas kebijakan tersebut. Sehingga dianggap perlu untuk dikaji dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan yang diambil oleh kementerian baik itu keuntungan maupun kerugiannya. Rekomendasi PBB tersebut terdiri dari 5 poin yang keseluruhan telah secara jelas diatur di dalam Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners (SMR). Hal ini juga sebabkan oleh strategi Humas yang kurang dalam membendung pemberitaan oleh media. Maka dari itu, jalan tengah yang dapat ditempuh dalam menerapkan rekomendasi PBB tersebut adalah strategi yang matang dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sebelum Kepmen dilaksanakan di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN ATAS KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Naek Difen Sitorus]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.657 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.103-110
<![CDATA[Pandemi virus corona atau disebut sebagai covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap setiap aspek di dunia termasuk perubahan strategi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.Keadaan pandemi covid-19 sangat tidak mungkin untuk menjaga jarak satu sama lain antar warga binaan serta melaksanakan protokol kesehatan segingga terjadinya ketakutan dan kepanikan akibat dari pandemi serta kebijakan dalam pencegahannya.Pemberian pembebasan tersebut juga menimbulkan iri hati antara sesama wargabinaan pemasyarakatan yang dapat menjadi pemicu timbulnya keributan di lingkungan hunian warga binaan karena setiap wargabinaan merasa bahwa berada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan memiliki resiko yang tinggi tertular atau terkontaminasi virus covid-19 sehingga mereja juga ingin mendapatkan asimilasi demi mencegah terjangkit penyakit yang diakibatkan virus tersebut. Pemberhentian pelayanan kujungan keluarga yang memperburuk keadaan mental warga binaan pemasyarakatan dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban seperti terjadinya keributan dan perkelahian sehingga lembaga pemasyarakatan melakukan tindakan dalam pencegahan ganggan keamanan dan ketertiban.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANDIKPAS (ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN) DI LPKA KELAS I PALEMBANG ]]>
<![CDATA[M Faisal Alnanditya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.745 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.26-34
<![CDATA[This article aims to describe the nature of children, the protection of children's laws, and the rights of children during the criminal period IN LPKA. This article is also the result of research on the fulfillment of children's rights at LPKA class I Palembang. Although the child is undergoing a criminal in LPKA but the child must be legally protected by knowing what rights they have found during the criminal procedure at LPKA. The legal protection system for children at LPKA contained in LAW No. 11 Th. 2012 on SPPA, LAW No. 12 Th. 1995 on Correctional LAW No. 35 Th. 2014 on child protection. This research is a qualitative study with the type of field research whose main data source is taken from objects directly in the research area. And using a yuridist empirical approach method. After knowing what rights will be found AndikPas (students of correctional) then the implementation to exercise those rights. There are also rights that have not been met because of problems or ba]]>
<![CDATA[PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMILIKI SENJATA API (STUDI KASUS NOMOR, 83/PID.SUS/2018/PN.PSP) ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>;
<![CDATA[Bandaharo Saifuddin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.965 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.728-737
<![CDATA[Crimes without the right to carry and possess a firearm (Case Study Number, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp). This study authors addressed the problem, namely, how is the judge's consideration in sentencing a criminal offender without the right to carry and possess a firearm based on the District Court's Verdict of Padangsidimpuan No., 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp and how to apply the most punishment sentencing offenders without the right to carry and possess firearms based on the District Court's Verdict of Padangsidimpuan Number, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp? The research methods that the authors used in the writing of this study are qualitative and normative research that uses skunder data sources and in the form of legislation, as well as the District Court Of Padangsidimpuan Ruling that has the legal power to stick with this research is the research conducted with the results of the author's interview with the respondent and also conducts research on the data and files related to this research by conducting Field Research (Field Research) and Field Research (Field Research). The Judge's consideration in sentencing the perpetrators of crimes participated in storing the senajata fire and ammunition based on the District Court's Verdict padangsidimpuan Number, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp where the evidence tools namely witness statements and statements of the defendant accompanied by evidence submitted in the indictment letter by the Public Prosecutor. That the application of punishment against the perpetrator of a crime without the right to carry and possess a firearm based on the District Court's Verdict of Padangsidimpuan Number, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp is in accordance with what has been applied in the Law where the defendant is sentenced to a criminal conviction against the defendant therefore with a prison sentence of 1 (one) Year because the defendant admitted all his actions in the event of possessing without a license to carry a firearm]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[I Made Esa Suryaputra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.415 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.338-350
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika di Indonesia banyak terjadi di kalangan remaja usia produktif, hal ini dikarenakan faktor lingkungan pergaulan di kalangan remaja. Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dalam UU Narkotika ini juga mengatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan memberikan akses rehabilitasi medis dan sosial, namun implementasi dari perlindungan hukum ini belum dilaksanakan dengan maksimal, banyaknya kasus pemenjaraan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjadi hal yang sering terjadi. Berdasarkan pada pandangan yang menyatakan bahwa penyalahguna narkotika merupakan korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri (Self Victimizing Victims), maka dari itu setiap penyalahguna narkotika wajib mendapat akses rehabilitasi medis dan sosial tanpa terkecuali. dari kajian dan Analisa diatas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Narkotika belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dan menyeluruh, dan belum sejalan dengan arahan UU Narkotika.]]>
<![CDATA[PENYELANGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SERANG SESUAI PERMENKUMHAM NO. 40 TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Prihambodo Dwi Prasongko]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.219 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.84-92
<![CDATA[Makanan dan minuman yang diberikan kepada warga binaan sangat diatur oleh negara, dimana sebagai pelaksana negara yang mengawasi dan bertugas menjaga adalah petugas pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang telah memberikan evaluasi sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan penyelanggaraan makanan sesuai dengan Permenkumham No. 40 Tahun 2017 tentan penyelenggaran makanan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas dan Rutan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang sudah memenuhi persyaratan dalam memenuhi penyelenggaraan makanan sesuai dengan instrumen hukum Permenkumham No.40 Tahun 2017 dan telah dilaksanakan dengan baik oleh Unit Pelaksana Teknis ini, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang adalah salah satu contoh Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan dengan standar Permenkumham No.40 Tahun 2017, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang masih memiliki evaluasi diantaranya, Pengarsipan data bagi warga binaan berkebutuhan khusus harus dimiliki dan di data dengan baik oleh petugas dapur yang berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang, Penambahan Jumlah petugas dapur yang sesuai kriteria.]]>
