Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[POLA KOMUNIKASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM (STUDI PADA NARAPIDANA WARGA NEGARA ASING) ]]>
<![CDATA[Made Dwitya Bhargo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.503 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.1-8
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang pola komunikasi narapidana negara asing di Lapas Kelas IIB Karangasem. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis menggunakan teori komunikasi Harold Laswell sebagai landasan teori untuk melihat bagaimana proses komunikasi tersebut terjadi. Menurut Laswell, komunikasi adalah suatu proses yang menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan melalui media yang memiliki dampak tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penulis mencoba memberikan gambaran tentang pola komunikasi warga binaan pemasyarakatan, khususnya narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa warga binaan asing cenderung lebih suka berkomunikasi dengan rekan se-negara mereka, lebih sering menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing, lebih suka bergaul dengan sesama warga binaan asing, topik yang mereka biasanya bicarakan tentang keluarga dan kegiatan mereka di dalam Lapas, dan komunikasi terhadap petugas dilakukan seperlunya saja. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dalam blok. Hanya sedikit dari warga binaan asing yang bisa berbahasa Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LAPAS/RUTAN ]]>
<![CDATA[M. Aris Kurniawan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (149.995 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.313-318
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana wanita hamil yang ada didalam Lapas/Rutan. Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan didalam Pasal 14 bahwa narapidana diberikan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Metode yang digunakan didalam melakukan penelitian ni adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap wanita hamil didalam Lapas/Rutan, dikarenakan beberapa faktor yaitu ; minimnya ketersedian fasilitas tenaga medis, sulitnya mengakses layanan kesehatan, tidak sesuainya fasilitas kesehatan dengan wanita hamil, kualitas sarana- prasarana yang masih jauh dari kata sempurna.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PENDERITA PENYAKIT MENULAR DI LEMBAGA PEMASYARAKAAN KELAS IIB BANJARBARU ]]>
<![CDATA[Irhamsyah Irhamsyah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.511 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.600-615
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi Narapidana penderita penyakit menular di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pengambilan data melalui studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana penderita penyakit menular di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru sudah dilakukan dengan khusus berbeda dari narapidana lainnya namun belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi Lapas yang Overcrowded, pengadaan dan penyediaan obat – obatan yang terbatas, tenaga petugas kesehatan yang minim, serta peralatan medis belum memadai dan kurang terawat dengan baik, serta tidak adanya ambulan yang dapat menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan secara optimal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN MEREK TERKAIT PENGGUNAANNYA DALAM BROSUR DAN KEMASAN PRODUK OLEH PIHAK LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[Cita Rucitawati]]>;
<![CDATA[Muhammad Amirulloh]]>;
<![CDATA[Kilkoda Agus Saleh]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.841 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.225-236
<![CDATA[Merek ialah suatu bentuk hukum kekayaan intelektual yang sangat penting bagi dunia perdagangan, hal ini terjadi karena dengan adanya merek maka konsumen dapat mengetahui produk yang diproduksi oleh suatu produsen dan dapat membandingkan kualitas produk tersebut dengan produk lain dari merek yang berbeda. Pemilik merek yang sudah melakukan pendaftaran akan mendapatkan hak eksklusif berupa hak atas merek untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap merek sangat penting karena pada prakteknya terjadi banyak pelanggaran hak atas merek yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang tidak memiliki izin contohnya pada kasus antara Kusnadi Rahardja dan Boga Group melawan PT. Sushi Tei. Kusnadi Rahardja dan Boga Group digugat karena dianggap melakukan pelanggaran hak atas merek karena menggunakan merek terkenal yakni Sushi Tei secara tanpa izin pada kemasan sushi miliknya sehingga dapat menyesatkan atau mengecoh konsumen dan memiliki itikad yang tidak baik yaitu ikut memboncengi reputasi Sushi Tei yang sudah terkenal. Riset ini disusun dengan memakai metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merek yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Berdasarkan hasil dari riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kusnadi Rahardja dan Boga Group telah melakukan pelanggaran hak atas merek berdasarkan pada bukti-bukti yang ada dan juga melanggar pasal 21 ayat 1 huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 karena diketahui bahwa Boga group menggunakan merek Sushi Tei yang merupakan merek terdaftar dan terkenal dalam konsep kemasan, brosur dan kartu nama dengan itikad tidak baik dan merugikan bagi PT. Sushi Tei sebagai pemilik merek terdaftar tersebut. Dengan adanya hal itu maka Sushi Tei dapat menggugat Kusnadi Rahardja dan Boga Group berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam hal ini adalah Sushi Tei yang mereknya digunakan oleh pihak lain atau terjadi pelanggaran hak atas merek seperti yang dilakukan oleh Kusnadi Rahardja dan Boga Group diatur dalam ketentuan pidana pada pasal 100 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN SURAT WASIAT SECARA ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Amelia Noveli Manik]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.968 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.894-906
<![CDATA[Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik merupakan aturan hukum tentang kewajiban notaris dalam pembuatan surat wasiat dan melaksanakan pendaftaran surat wasiat tersebut secara online. Ketentuan ini pada dasarnya memuat sanksi dan tanggung jawab bagi notaris di mana dalam hal notaris tidak melaporkan daftar akta atau daftar nihil ke daftar pusat wasiat atau terlambat menyampaikan daftar akta atau daftar nihil, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan pelaporan wasiat menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan.Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana ketentuan dan aturan hukum bagi notaris dalam pembuatan dan pendaftaran surat wasiat secara online, mekanisme pelaksanaan pembuatan dan pendaftaran surat wasiat secara online oleh notaris, akibat dan tanggung jawab hukum terhadap notaris dalam hal notaris tidak melaksanakan pendaftaran surat wasiat secara online.]]>
<![CDATA[PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN PADA PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN KASUS TERORISME DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL ]]>
<![CDATA[Farid Sandhika Quri]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.942 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.222-232
<![CDATA[Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan yang berbahaya dan mengancam bagi bangsa dan negara Indonesia. Maraknya kasus terorisme di Indonesia diakibatkan paham radikal yang dianut oleh teroris tersebut. Seorang narapidana dengan kasus terorisme mempunya paham radikal yang sangat tinggi dan mampu mempengaruhi narapidana lain yang berada didalam Lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dengan kasus terorisme terpusat , karena pembinaannya butuh dengan metode khusus secara bersamaan. Peran petugas pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan.reintegrasi sosial dengan cara Deradikalisasi yang dilakukan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan dibantu dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), selain itu pembinaan mental spiritual narapidana terorisme berbeda dengan narapidana umum, Selain pembinaan kepribadian, pembinaan dengan kemandirian juga harus dilatih pada narapidana terorisme, agar mempunyai keahlian Ketika keluar dari Lapas, dan mampu berintegrasi dengan masyrakat diluar. Perlunya pelatihan bagi petugas pemasyarakatan agar mampu membina narapidana dengan kasus terorisme secara baik dan mampu merubah radikal seorang narapidana terorisme]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I TANGERANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ramayani Putri Efendi]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.556 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.227-237
<![CDATA[Tujuan penlitian ini yakni mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak didik pemasyaraktan ditinjau dari Undang-undang perlindungan anak dan hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Lokasi penelitian yakni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Tangerang. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak kepada anak didik pemasyarakatan belum dilaksanakan secara optimal terlihat dari sarana dan prasarana yang belum memadai dan beberapa faktor lain. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan kalitas pelayanan pemberian hak hak bagi anak didik pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH PADA PROSES PENERIMAAN TAHANAN DI RUTAN ]]>
<![CDATA[Ghaniy Arrasyiid Tamrin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.555 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.467-480
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji bagaimana penerapan hak-hak yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diberikan negara terhadap tahanan yang sedang berhadapan dengan proses hukum yaitu penahanan yang putusan nya belum memilki kekuatan hukum yang tetap. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaannya dimasyarakat. Hasil studi menunjukan bahwa asas praduga tidak bersalah atau pre assumption of innocent yang melekat pada seorang tahanan dalam proses peradilan khususnya pada proses penerimaan tahanan di rumah tahanan negara tidak mencerminkan sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dimana banyak ditemukan pelanggaran berupa intimidasi, kekerasan dan berbagai tindakan yang tidak datur oleh hukum.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASESMENT RISIKO DAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA MENDUKUNG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Bayu Tri Wahyudi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.198 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.152-163
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui implementasi dari pelaksanaan assessment risiko dan kebutuhan narapidana yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor, dimana penelitian ini di pusatkan pada assessment yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, penelitian ini di hubungkan dengan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Dumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang didukung oleh sumber data sekunder. Dimana teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui tenik wawancara dan observasi, sedangkan pada data sekunder didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Dalam proses menganalisis data yang didapatkan, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif . berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan kesimpulan bahwa implementasi pelaksanaan asesment risiko dan kebutuhan yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Bogor sudah berjalan dengan baik walaupun memiliki beberapa kendala yang dihadapi. Kemudian terbatas program pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIA Bogor menyebabkan sulitnya mengimplementasikan hasil case program yang sibuat.]]>
<![CDATA[SAHNYA PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA ]]>
<![CDATA[Dewi Robiyanti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.156 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.837-847
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sahnya perkawinan menurut Adat Jawa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap Ketua adat suku Jawa yang tinggal di kecamatan Delitua dan terhadap Pengurus Forum Komunikasi warga Jawa (FKWJ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sahnya perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum perkawinan adat Jawa yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah bahagia dan kekal. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak ditentukan metode untuk mencapai tujuan perkawinan, akan tetapi dalam hukum perkawinan adat Jawa jelas dan terang metode untuk mencapai tujuan perkawinan bahagia dan kekal, dengan demikian hukum perkawinan adat Jawa adalah peraturan pelaksanan UU No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu disarankan agar masyarakat Jawa terus dan terus melestarikan adat Jawa dengan cara agar orang Jawa tidak segan menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian dan mensosialisasikan bahwa sangat perlu didikan tentang hukum perkawinan adat Jawa.]]>
