cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sigar P. Berutu
Contact Email
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Ilmu Hukum Prima
Published by Universitas Prima Indonesia
ISSN : 20885288     EISSN : 26142244     DOI : https://doi.org/10.34012
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ilmu hukum prima merupakan salah satu sumber bacaan yang sangat penting bagi kita untuk mengupdate informasi-informasi hukum yang terbaru. Hal ini disebabkan karena jurnal hukum biasanya memuat informasi mengenai hukum yang kontemporer dan up to date. Informasi yang disajikan dalam jurnal tidak menyerupai berita seperti yang dapat kita temukan pada halaman koran namun juga memuat analisa-analisa terhadap suatu masalah hukum yang sangat baik untuk menambah khasanah berpikir kita sekaligus sebagai bahan diskusi yang cukup menarik.
Arjuna Subject : -
Articles 250 Documents
 21   22   23   24   25 
PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI AYAH BIOLOGIS MELALUI PENGADILAN Rizal, Said
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.5764

Abstract

Following the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning amendments and additions to Article 43 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, significant changes have been made to family law in Indonesia. These changes pertain specifically to the status of children born out of wedlock who may now be legitimized. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 declares and confirms that children born out of wedlock can now have civil relationships with their biological fathers akin to legitimate children, not only with their mothers and maternal families. Previously, children born out of wedlock only had civil relationships with their mothers and maternal families. To establish a civil relationship with a child born out of wedlock, the biological father must acknowledge paternity. In practice, the biological father can acknowledge paternity by petitioning the District Court, and the custody rights over the child born out of wedlock lie with the biological father. This can be substantiated through scientific and technological evidence or other legal evidence. The research conducted is of a normative legal nature, and the data analysis employs a qualitative descriptive method  
Integration Of Customary Legal Values And Modern Mediation In The Framework Of Land Dispute Resolution Lubis, Ikhsan; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.5781

Abstract

This study delves into the integration of customary law values with modern mediation in resolving land disputes in Indonesia, often marked by tensions between individual and communal interests as well as between customary law and national law. Employing a normative legal research methodology, this investigation explores relevant regulations, including the Basic Agrarian Law (UUPA) and the Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, to understand how to harmonize the principles of customary law and mediation without undermining the supremacy of law at the national level. The research identifies two core issues: how distributive and procedural justice can be realized through this integration. Findings indicate that formal recognition of customary mediation outcomes and a comprehensive regulatory framework are crucial for establishing a fair and effective dispute resolution mechanism. This study advocates for the development of regulations that celebrate legal diversity, positioning land dispute resolution as a process that interweaves human values with local wisdom while simultaneously reinforcing the legitimacy of customary law within the national legal framework.
Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan Heru Romadhon, Ahmad; Miarsah, Fajar Rachmad Dwi; Rodhli, Octavina Putri
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5818

Abstract

This study aims to measure the level of legal awareness in society as an effort to strengthen inclusive and peaceful communities to support the achievement of sustainable development goals. The results of the questionnaire involving respondents from various backgrounds showed that 70% of the community had basic knowledge of the law, while 25% felt they did not have adequate access to legal information. Age and education levels influenced the level of legal awareness, with respondents aged 30-45 years and those with higher education showing a better understanding of the law. Law enforcement that was considered uneven was felt by 65% ​​of respondents as a major challenge, while 80% of respondents believed that higher legal awareness could contribute to the achievement of sustainable development. These results indicate an urgent need to improve legal education and socialization, especially for groups who are less exposed to legal information, in order to build a more just, inclusive, and peaceful society.
PERAN BPOM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI YANG JELAS TERHADAP MAKANAN TIDAK BERLABEL OLEH UMKM DI DESA JARIN Septi, Nurdini Dwi; Soleh, Moh
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5829

Abstract

Edict No. 31, issued in 2018 by the Bureau of Food and Drug Scrutiny, mandates that all consumable items display a vital data label. The National Agency for Food and Drug Supervision (BPOM) is pivotal in advancing micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) throughout Indonesia. A Distribution Certification granted by BPOM is the primary condition allowing a product to bear the BPOM emblem on its packaging, signaling that the item has undergone a rigorous assessment and holds consumer-safe contents. This badge of approval bolsters public confidence in MSME goods, potentially amplifying their market stance and contributing to MSME economic growth. This research aims to delve into the regulations surrounding labeling food products by MSME operators in Jarin Village.
Konsekuensi Yuridis Penggunaan Proloterapi Sebagai Terapi Nyeri Sendi Lutut Berkelanjutan Hidayat, Akbar Fahrian
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5852

Abstract

Kesehatan menjadi salah satu hal utama bagi kehidupan manusia. Adanya berbagai upaya kesehatan dilakukan sebagai upaya dalam mendapatkan kesehatan tersebut. Salah satu yang sering menjadi permasalahan yakni nyeri sendi lutut di mana prevalensinya akan meningkat seiring bertambahnya usia. Dengan banyaknya penderita nyeri sendi lutut, maka muncul pengobatan yang dirasa efektif dalam mengatasi nyeri sendi lutut tersebut, yakni proloterapi. Namun seiring perkembangan dari penggunaan proloterapi berkelanjutan sendiri ternyata dapat berakibat pada penipisan kolagen pada tendon sendi, yang bahkan dapat menyebabkan nyeri yang lebih hebat di kemudian hari. Penelitian ini akan membahas proloterapi dalam pandangan yuridis normatif dengan cara komparasi dari berbagai Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan proloterapi. Meskipun terdapat undang-undang yang dapat menjadi regulasi dalam praktek proloterapi. Perlunya pengkajian dan penelitian yang lebih mendalam terkait proloterapi sebagai terapi terhadap nyeri sendi lutut yang berkelanjutan agar tidak terjadi risiko serta efek samping yang dapat menimbulkan akibat yang lebih fatal.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Apolonius, Robin; -, Rahman; Indara, Rona; -, Alendra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5882

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case Approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukan adanya rumusan tidak jelas dan kotradiksi antara lain pasal 111, 112, 114 dan 127. Terminologi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menyerahkan, memungkinkan terjadinya kesalahan dalam praktek peradilan pidana dari aparat penegak hukum, mengaitkannya (termasuk/include/juncto) antara delik pidana “pengguna” narkotika dalam pasal 127 dengan delik pidana “pengedar” pasal 111, 112 atau pasal 114. Dalam contoh kasus dimana unsur-unsur pasal 111 ayat (1) terpenuhi maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan dapat dipidana. Namun dalam beberapa kasus yang serupa, terdapat disparitas putusan hakim disebabkan kesalahan penafsiran antara rumusan pasal 111, pasal 112 dan pasal 114 dengan pasal 127 akibat dari norma yang tidak jelas dan kontradiktif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANANKESEHATAN TELEMEDICINE PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA Hartono, Benny; Kurniawan, Ridha; -, Alendra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v4i1.5883

Abstract

Kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat, karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk-beluk penyakit, sedangkan pasien dianggap tidak tahu apa- apa tentang penyakit tersebut dan ia menyerahkan sepenuhnya pada dokter, dokter ditempatkan sebagai pelindung dan pasien ditempatkan sebagai klien. Saat ini bentuk hubungan hukum tersebut bergeser ke bentuk kesederajatan antara pasien dan dokternya, segala sesuatu dikomunikasikan antara kedua belah pihak, kesepakatan ini lazim disebut dengan persetujuan tindakan medik (Informed consent) sehingga tuntutan kehati-hatian dan profesionalitas di kalangan dokter semakin mengemuka Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif.penelitian normatif ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Secara umum telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Untuk dapat berjalan dengan baik, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time dengan mengintegrasikan ke dalam teknologi pendukung. Termasuk teknologi pengolahan citra untuk menganalisis citra medis. Keywords: Perlindungan, hukum, pasien, Telemedicine, covid-19
URGENSI HUKUM PADA PENDERITA KELAINAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBALAKAN LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DI PROVINSI JAMBI Rizki, Mutia; Indara, Rona
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5884

Abstract

untuk mengetahui Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Provinsi Jambi dan Bagaimanakah Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemberantasan dalam pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Rumusan masalah : Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Provinsi Jambi, Bagaimanakah Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemberantasan dalam pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penegakan hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak perusakan hutan yang dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan, dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Undang- Udanng Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kata kunci: Penegakan hukum, Pembalakan liar, sumber daya alam
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA BRAND FASHION YANG MEMILIKI KEKAYAAN INTELEKTUAL Treynando, Chrisandi; Syazali, Emir Adzan
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i2.5885

Abstract

Hak kekayaatn intelektual terbagi menjadi Hak cipta, Desaian tata letak sirkuit terpadu, paten desaian Industri, merek dan varietas tanaman. Salah satunya Haki bagi pelaku usaha yang menjadi problematika dalam menjalankan usahanya yang bersfiat komersial dalam hal ini pertama ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. penerapan hukum terhadap perlindungan pelaku usaha merupakan hal yang sangat fundamental dikarenakan mempunyai korelasi perlindungan hukum terhadap atas ciptaannya atau karyanya sendiri. penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana perlindungan dasar hukum terhadap pelaku usaha brand fashion yang memiiki Hak Kekayaan Intelektual, metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yaitu pendekatan ysng berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, hasil penelitian Berdasarkan Pasal 12 Undang- Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seorang individu serta untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap si pencipta. Upaya perlindungan hukum bagi desain fashion yang ada di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan erat dengan desain fashion adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha,Brand Fashion, Hak Kekayaan Intelektual.
UPAYA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI (POLDA JAMBI) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI Utama, Muhammad gema; Kurniawan, Rida
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, dalam menjaga ketertiban sesuai dengan pasal 303 ayat 1 kuhp. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan mengenai faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian ialah faktor lingkungan, faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, serta faktor persepsi terhadap keterampilan.Sedangkan pada upaya yang dilakukan polda jambi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu dengan melakukan upaya preventif dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, dan upaya represif dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang di sinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil yang didapatkan diharapkan agar aparat kepolisian khususnya Polda Jambi untuk dapat meningkatkan keamanan salah satunya dengan melakukan patroli minimal 2x24 jam serta melengkapi sarana dana prasarana dalam melakukan tugas rutinitasnya.  

Page 23 of 25 | Total Record : 250

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol 1 No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA More Issue