cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sigar P. Berutu
Contact Email
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Ilmu Hukum Prima
Published by Universitas Prima Indonesia
ISSN : 20885288     EISSN : 26142244     DOI : https://doi.org/10.34012
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ilmu hukum prima merupakan salah satu sumber bacaan yang sangat penting bagi kita untuk mengupdate informasi-informasi hukum yang terbaru. Hal ini disebabkan karena jurnal hukum biasanya memuat informasi mengenai hukum yang kontemporer dan up to date. Informasi yang disajikan dalam jurnal tidak menyerupai berita seperti yang dapat kita temukan pada halaman koran namun juga memuat analisa-analisa terhadap suatu masalah hukum yang sangat baik untuk menambah khasanah berpikir kita sekaligus sebagai bahan diskusi yang cukup menarik.
Arjuna Subject : -
Articles 246 Documents
 21   22   23   24   25 
ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 501 K/Pdt. Sus-PHI/2016) Marbun, Halomoan; Syazeli, Emir Adzan; Tatiana, Orid
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5890

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh tanpa melalui proses yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, permasalahan dalam penelitian ini adalah hubungan/korelasi antara putusan nomor 501 K/Pdt-sus PHI/2016 dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunkan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undang dan penelusuran terhadap data yang berhubungan dengan kajian pustaka. Cara meminimalisir pemutusan hubungan kerja secara sepihak adalah dari pekerja/buruh seharusnya memiliki kemampuan di bidang pekerjaannya, memberikan motifasi dalam berkerja. Bagi pengusaha seharusnya bias menjadi bapak rumah tangga yang baik dan menganggap pekerja/ buruh adalah bagian dari keluarga. Pemerintah dan pengusaha berperan aktif dalam pencegahan pemutusan kerja secara sepihak. Kata kunci : Pekerja, Perselisihan Pemutusan Hungan Kerja Secara Sepihak, Pengusaha.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Mengunakan Aplikasi Ojek Berbasis Online Irawan, Agus; -, Juanda
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i1.5891

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis dan apa saja dasar perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan apikasi ojek berbasis online. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan ysng berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengunakan aplikasi Ojek Berbasis Online. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran terhadap pengguna aplikasi ojek online yang mana sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan cara penyelesaian sengketa terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online adalah ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana diamaksud pada ayat (2) telah menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. Hal ini bearti meskipun para pihak, pelaku usaha dan konsumen telah atau sedang menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan perdata, tetap berlaku aspek pidana. Kata kunci : Perlindungan Hukum, aplikasi, Ojek
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA PRESFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA -, Rahman; Kurniawan, Ridha; Ternando, Albi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5892

Abstract

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan Menurut Peraturan Menteri DesaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian menunjukan bahwa Kewenangan Kepala Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Secara umum, dimana, tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh kepala desa sebagai naungan dalam membangun usaha tersebut. Sedangkan Masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes, Sebagai upaya strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah, banyak harapan yang diinginkan terwujud melalui BUMDes. Namun, tidak semua bentuk upaya dapat berjalan sesuai dengan rencana begitu pula dengan keberadaan BUMDes. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes diantara lain aspek manajemen, untuk menganalisis citra medis. aspek SDM, aspek modal, aspek perubahan perilaku pasar, dan aspek lingkungan sosial. Kata Kunci: Kewenangan, Kepala Desa, BUMDes
Criminal Liability for Perpetrators of Human Trafficking against Children as Victims Dukey, Indriyani
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.6649

Abstract

Human trafficking is one of the major crimes involving human rights violations. The main problem today is the crime of human trafficking, which is why almost every country is trying to reduce it because the number continues to increase from year to year. As in the example discussed in this paper, 28% of TIP victims are children, according to data collected from the journal. This study examines the sentencing of the court panel against TIP perpetrators who use children as unpaid sex workers. Literature review is an important legal material for Normative Juridical legal research in this study. The results of the study indicate that the perpetrator has legally committed TPPO against the child victim so that she can work as a prostitute without a warrant, and the perpetrator has also fulfilled the provisions of the Law on the Crime of Human Trafficking. Therefore, the panel of judges sentenced her to 5 years in prison and a fine of 120,000,000 Million Rupiah which will be replaced with 2 months in prison if the fine is not paid.
Unlawful Act of Taking Control of Land Belonging to Another Person Without Proof of Ownership (Study of Decision Number 96/Pdt.G/2024/PN Gto) Igirisa, Marshanda
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.6791

Abstract

Unlawful acts have been around for a long time, but it took a very long time for the formulation of illegal acts to apply generally. In Indonesia, PMH has been regulated in 1365 of the Civil Code. Many unlawful acts lawsuits have been submitted to the Court, one of which is a case of illegal acts with the object of a land dispute. Land is an asset or property with a high selling value occasionally. One of the PMH cases with the object of a land dispute is Decision Number 96 / Pdt.G / 2024 / PN Gto. In this case, we look at the position of the case and the legal decision handed down by the panel of judges at the first instance court. This study uses normative legal research with data collection techniques using literature studies. The results obtained are the recognition of land made by the defendants because the defendants believe that the land is the legacy of their grandfather, when in fact, the defendants' grandfather only borrowed the land; the panel of judges has also considered all elements and accepted all the plaintiffs' claims.
Judges and Ethics: Understanding the Limits of Authority in Law Enforcement Khadijah, Lussy Putri; Mariani, Mariani; Sukti, Surya
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.6796

Abstract

This study examines the ethical boundaries of judicial authority and their impact on law enforcement and public trust. The role of judges extends beyond merely applying legal principles; it also involves ethical considerations that ensure fairness, impartiality, and integrity in judicial decisions. This research employs a qualitative approach using a literature review method, analyzing legal documents, academic writings, and court rulings to explore the intersection of judicial ethics and the limits of authority. The findings reveal that ethical violations, such as conflicts of interest and abuse of power, significantly affect public perception of judicial credibility. Weak ethical supervision, personal interests, and ineffective accountability mechanisms contribute to these issues. To address these concerns, this study recommends stronger ethical training, enhanced oversight mechanisms, and institutional reforms to uphold judicial integrity. Implementing these measures is crucial for strengthening public confidence in the judiciary and ensuring the fair application of the law.
THE ROLE OF BKPSDM IN HANDLING CASES OF ASN DISCIPLINE VIOLATIONS (CASE STUDY OF PRINCIPAL'S ABSENCE AT STATE ELEMENTARY SCHOOL 01 KOTAWARINGIN TIMUR CENTRAL KALIMANTAN) Rizka Amanda, Rizka; Fadhila, Amanda Fathona; Aprilia, Zahra Utami; Haptoro, Dyanzah Aji; Hafizah, Desi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.6800

Abstract

The Human Resources Development and Civil Service Agency (BKPSDM) strategically handles disciplinary violations of State Civil Apparatus (ASN) by Government Regulation 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. This study aims to analyze the role of BKPSDM in handling cases of ASN disciplinary violations, focusing on a case study of the absence of a school principal in the East Kotawaringin Regency. The research method used is qualitative, with data collection techniques through interviews, document studies, and observations. The study results show that BKPSDM plays a role in receiving reports of violations, conducting initial investigations, providing recommendations for sanctions, and providing guidance to ASNs who violate discipline. In addition, there are obstacles in the handling process, such as limited evidence and coordination between agencies. This study concludes that the role of BKPSDM is significant in enforcing ASN discipline, but it is necessary to improve the supervision mechanism and synergy between stakeholders to prevent similar violations in the future.
Legal And Non-Legal Approach In Handling Traffic Accidents In Satlantas Herlambang, Yulius Prasetyo; Djati, Arjuna Galih; Lail, Nabila Hidayatul; Faudina, Rachel Ika; Renanda, Shandya Alonso Eka; Pratama, Muhammad Javier
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.6826

Abstract

Based on the circular of the National Police Chief number 8 of 2018 concerning the use of Restorative Justice in the assessment of criminal cases, restorative justice can be used at the stage of criminal case development. This normative-Empirical Legal Research uses the method of legislation and cases. One of the primary data collection methods is field and library studies. The purpose of this study was to examine the application of the law in the case of traffic accidents in the jurisdiction of the Magelang resort police and the factors that caused the case. The results of the study showed that the implementation of law enforcement in the case of traffic accidents in the jurisdiction of the Magelang Resort Police has not gone well. There are two factors that affect the delay in resolving traffic accident cases in the Magelang resort police jurisdiction, namely internal factors such as human resources, facilities and infrastructure, as well as the relationship between the police and other agencies, as well as external factors such as community factors, Jasa Raharja, and BPJS. Kata Kunci: Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Keadilan Restorative Justice.
Legal Analysis Of Legal Protection Of Workers' Rights Based On Unilateral Termination Of Employment By PT Fast Food Indonesia (KFC Indonesia) Siagian, Afny Azzahra; Amanda Fauzi, Rizka; Haptoro, Dyanhza Aji; Susanti, Pipi; Yamani, M.
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.7062

Abstract

This article discusses unilateral termination of employment (PHK) by employers is a practice that still often occurs in the world of employment in Indonesia and raises legal issues, especially related to the protection of workers' rights. This study analyzes legal protection for workers in the case of unilateral layoffs carried out by PT Fast Food Indonesia (KFC Indonesia), and assesses its legal implications for the mechanism for resolving industrial relations. The issues raised include the suitability of unilateral layoffs with the provisions of Law Number 6 of 2023 and the extent to which workers' rights are legally protected. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a case approach. Data were obtained through literature studies and analysis of real cases of mass layoffs by KFC Indonesia. The results of the study indicate that unilateral layoffs by the company do not comply with legal procedures as stipulated in Article 151 of Law Number 6 of 2023, which requires notification, bipartite negotiations, and settlement of industrial relations disputes. In addition, workers' rights such as severance pay and job loss guarantees are not provided proportionally. The legal implications put workers in a disadvantaged position and pave the way for dispute resolution through legal mechanisms in the Industrial Relations Court. This study emphasizes the importance of enforcing strict and comprehensive legal protection for workers in facing unilateral layoffs.  
ANALYSIS OF BUSINESS LICENSING IN THE DEVELOPMENT OF EIGER CAMP IN WEST BANDUNG REGENCY Siagian, Afny Azzahra; Fauzi, Rizka Amanda; Haptoro, Dyanzah Aji; Wulandari, Wulandari; Satmaidi, Edra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.7097

Abstract

This study examines the spatial utilization compliance of the Eiger Camp Project located in Parongpong District, West Bandung Regency, which is situated within a water infiltration conservation zone as designated in the Regional Spatial Plan (RTRW). Although the developer claims to possess several permits, including the Environmental Impact Assessment (AMDAL), Building Approval (PBG), and site plan, the project was temporarily halted by local authorities due to the absence of a valid Spatial Utilization Activity Compliance (KKPR) document. Development in such conservation areas, which serve as water catchment and disaster-prone zones, raises both ecological and legal concerns. Using a normative-juridical approach, this research analyzes the relationship between the legality of permits and the substantive compliance with spatial zoning regulations as mandated by Indonesian law. The findings reveal that formal licensing, without alignment with RTRW zoning requirements, may result in legal violations and ecological degradation. Local governments play a vital role in monitoring and enforcing spatial planning policies; Thus, development in ecologically strategic areas must adhere to both legal and environmental considerations in a balanced manner.

Page 24 of 25 | Total Record : 246

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol 1 No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA More Issue