Law, Development and Justice Review
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2021): Law, Development "
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Urgensi Penerapan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Berbasis Eletronik Pada Saat Pandemi Virus Covid-19 ]]>
<![CDATA[Muhamad Azhar]]>;
<![CDATA[Melisa Dwi Putri]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.11422
<![CDATA[Virus corona merupakan virus berbahaya dan ditemukan di salah satu wilayah di cina dan timur tengah. Salah satu ciri-ciri virus ini adalah dengan mudah menyebar dan tidak memberikan gejala khusus yang dapat memfasilitasi seseorang yang didukung. Negara indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum bentuk dari negara hukum yang berlaku di indonesia adalah dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Melihat kondisi saat ini diperlukan sebuah kebijakan yang dapat melindungi warga negara serta menjalankan kewajiban negara untuk melaksanakan pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Tujuan pengkajian atas permasalahan tersebut untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pada saat normatif dalam rangka pemilihan kepala daerah. Metode penelitian menggunakan kajian yuridis normatif dengan menggunakan buku, artikel, dan jurnal-jurnal terkait.]]>
<![CDATA[Kedudukan Firma Dan CV Beserta Anggota Sekutunya Dalam Hukum Kepailitan ]]>
<![CDATA[Herman Susetyo]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.11958
<![CDATA[Penelitian ini akan menjawab permasalahan tentang kedudukan Firma dan CV beserta anggota sekutunya dalam hukum kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mendasarkan analisisnya pada perundang-undangan dan doktrin hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kedudukan Sekutu Firma sebagai Penanggung dalam Firma sama dengan kedudukan Sekutu Komplementer sebagai penanggung dalam CV, adalah sebagai berikut; Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer berkedudukan sebagai Penanggung berdasarkan undang – undang, Sekutu Firma berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHD, sedang Sekutu Komplementer ditentukan dalam Pasal 19 KUHD. Sekutu Firma berkedudukan sebagai Penanggung bagi Firma sebagai Debitor, demikian juga Sekutu Komplementer sebagai Penanggung bagi CV sebagai Debitor. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer bertanggung jawab sebagai Penanggung atas utang – utang Firma/CV sepenuhnya/paripasu pro rata parte/seimbang dengan inbrengnya kedalam persekutuan (Firma/CV) tersebut. Para sekutu tersebut bertanggungjawab untuk seluruhnya perikatan yang telah dilakukan. Sekutu Firma untuk Firma dan sekutu komplementer untuk CV, berdasarkan prosentase inbrengnya ke dalam Persekutuan. Sekutu Firma dan Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma/CV, setelah memenuhi kewajibannya melunasi utang – utang Firma maupun CV, tidak berkedudukan sebagai Kreditor terhadap Firma maupun CVnya seperti halnya Penanggung berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata (seperti diatur dalam Pasal 141 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU). Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma/CV, tidak serta merta dapat digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya, kecuali atas persetujuan para sekutu yang lain. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung tidak mempunyai Hak Istimewa seperti halnya Penanggung yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma dan CV, dapat dimohonkan pernyataan pailit bersamaan dengan badan usahanya maupun sendiri – sendiri, karena para sekutu tersebut tidak memiliki Hak Istimewa layaknya Penanggung yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata]]>
<![CDATA[Dispensasi Perkawinan dalam Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.10984
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya perkawinan dan Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang belum cukup umur menurut Undang – Undang di Kabupaten Wonogiri dan Perlu pemahaman tentang tata cara pengajuan perkawinan di bawah umur bagi, Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal bagi civitas akademika untuk lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di Indonesia melalui program penyuluhan hukum dengan pembahasan mengenai dispensasi perkawinan. Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dispensasi perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat memperhatikan syarat – syarat sah yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Masa Pademi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Elias Hence Thesia]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.12202
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di masa pademi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Pilkada di masa Covid- 19, mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan, hal ini dikarenakan calon kepala daerah, wakil kepala daerah dan pendukung melakukan kampanye politik secara tatap muka dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga menimbulkan kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan tinggi. Pemerintah sebagai pemangku kewenangan mengeluarkan kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya di masyarakat kebijakan tersebut belum berfungsi secara efektif, karena masih banyak terjadi pelanggaran Prokes di masa Kampenye menjelang Pilkada 2020. Berdasarkan hal tersebut maka penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilu di masa pandemic Covid-19 belum berjalan baik.]]>
<![CDATA[Pengawasan Keamanan Pangan ]]>
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.11076
<![CDATA[Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran dalam memastikan keamanan pangan. Untuk membangun masyarakat cerdas sebagai konsumen akhir produk pangan perlu menjaga keamanan pangan. Dalam pelaksanaannya di masyarakat tidak dapat dipungkiri banyak Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) yang mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba atau bahan tambahan pangan yang kadarnya melebihi batas maksimum yang diijinkan. Masalah keamanan pangan di Indonesia rentan oleh karena itu perlu dilakukan pemahaman terhadap masyarakat dengan kerjasama yang bersinergi antara pemerintah selaku pengawas, asosiasi pelaku usaha/produsen, dan konsumen.]]>
<![CDATA[Implementasi Asas Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Tanah Di Sumatera Barat (Pewarisan Hak Atas Tanah di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok) ]]>
<![CDATA[Puja Anjela]]>;
<![CDATA[Ana Silviana]]>;
<![CDATA[Dyah Wijaningsih]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.12203
<![CDATA[Prinsip Hukum Tanah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa lakilaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh, mengambil manfaat dan memiliki hak atas tanah, baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Namun realitanya sistem kepemilikan tanah adat Minangkabau masih menerapkan sistem kekerabatan Matrilineal dimana menarik garis keturunan yang berasal dari pihak ibu. Hal ini sering berdampak pada sistem pewarisan bahwa ahli waris adalah perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji sistem kepemilikan dan pewarisan hak atas tanah khususnya di Nagari Paninggahan sebagai lokasi yang dipilih dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan dari penelitian lapangan sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Data yang terkumpul setelah diolah secara sistematis akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa di Nagari Paninggahan telah menerapkan asas kesetaraan gender dalam sistem kepemilikan dan pewarisan hak atas tanah dari harta Pusako Tinggi dan Pusako Rendah menurut Adat Minangkabau. Kaum laki-laki tetap memegang kekuasaan dalam kepemilikan tanah harta pusaka.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok ]]>
<![CDATA[Bagus Rahmanda]]>;
<![CDATA[Kornelius Benuf]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.11111
<![CDATA[Penggunaan teknologi khususnya internet saat ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Hampir semua kalangan menggunakan media sosial sebagai wadah ataupun sarana mereka dalam melakukan komunikasi ataupun sekedar mengekspresikan diri. Banyak sekali saat ini ragam jenis sosial media yang terdapat di Indonesia. Salah satu sosial media yang terdapat di Indonesia dan saat ini juga sedang mengalami perkembangan dan trend yang signifikan adalah media sosial Tiktok. Bentuk media sosial Tiktok dalam bentuk video tersebut, seringkali ketika pengguna membuat video Tiktok itu menggunakan lagu sebagai suara latar video. Penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana perlindungan hukum pengguna aplikasi Tiktok terhadap pemegang hak cipta atas lagu yang diupload di Tiktok? Bagaimana penyelesaian sengketanya apabila terjadi permasalahan hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat bentuk perlindungan hukum pengguna aplikasi TikTok terhadap pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah di Tiktok di antaranya yaitu berupa perjanjian kerjasama yang tertuang dalam User Generated Content. Tentunya, bentuk perlindungan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa aturan-aturan khusus bagi karya-karya musik dan artis rekaman yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual.]]>
<![CDATA[Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Di Batang (Dalam Kajian Paradigma Kritikal Dengan Pendekatan Sosio Legal) ]]>
<![CDATA[Ery Agus Priyono]]>;
<![CDATA[Suradi Suradi]]>;
<![CDATA[Dharu Triasih]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.12204
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut; Mengapa Kasus PLTU Batang Tak Kunjung Usai, dalam Pendekatan Hukum Positivistik dan Dominasi Minim Konsultasi dan Kompromi, dan bagaimana Solusi untuk Kebahagiaan Bersama. Pendekatan yang digunakan yaitu sosio legal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyebab konflik yang terjadi diantara masyarakat di daerah yang akan dibangun PLTU di Batang yang tidak kunjung usai dikarenakan Pendekatan Hukum yang positivistic. Pendekatan hukum yang pluralis, akan lebih mudah digunakan untuk menyelesaikan masalah riil yang terjadi di dalam masyarakat, karena dengan pendekatan itu kepentingan negara, masyarakat terbingkai dalam hukum dengan didasari nilai-nilai keyakinan yang mendasar dan diyakini kebenarannya oleh warga masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Peran Dan Larangan Manajer Investasi dalam Mengelola Produk Reksadana Pada Kasus PT. Emco Asset Managemen ]]>
<![CDATA[Dimas Choiruman Yusuf]]>;
<![CDATA[Islamiyati Islamiyati]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.11420
<![CDATA[PT. Emco Asset Management mengalami gagal bayar (default) atas penarikan dana (redemption) oleh investor. Kasus gagal bayar bermula dari agen pemasaran atau marketing PT. Emco Asset Management menawarkan empat produk reksadana kepada para calon investor reksadana disertai janji fixed return. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan larangan manajer investasi dalam mengelola produk reksadana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai studi bagi pemerintah dalam pembuatan peraturan dan pengambilan keputusan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif-analisis dan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan manajer investasi dalam pemasaran produk reksadana telah melanggar ketentuan Pasal 44 POJK 43/POJK.04/2015.]]>
<![CDATA[Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasca Merembaknya Wabah Pandemi Covid-19 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Yanda Saputra]]>;
<![CDATA[Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.12277
<![CDATA[Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang sangat vital. Pandemi Covid-19 mempengaruhi penyelenggaraan RUPS Perseseroan tidak terkecuali Perusahaan Terbuka (PT.Tbk). Penyelenggaraan RUPS PT.Tbk yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung beralih secara elektronik karena adanya kebijakan physical distancing dan Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. OJK mengeluarkan POJK 15/2020 untuk mengakomdir pelaksanaan RUPS PT.Tbk secara elektronik. Sehingga perlu dikaji pengaturan RUPS PT.Tbk pasca merebaknya pandemi Covid-19. Tujuan penelitain adalah mengetahui pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka setelah pandemi Covid-19 melanda. Metode penelitian yaitu jenis penelitian yuridis normative, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data sekunder, analisis data kualitatif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan. Pengaturan RUPS sebelumnya diatur dalam POJK 32/2014 yang dilaksakan secara langsung. Namun karena pandemi Covid-19 RUPS PT.Tbk dilaksanakan secara online yang diakomodir dalam POJK 15/2020. Pada dasarnya pengaturan RUPS PT.Tbk yang diatur dalam POJK 32/2014 sama dengan yang diatur dalam POJK 15/2020. Namun, POJK 32/2014 belum mengakomodir pelaksanaan RUPS secara elektronik dan mekanisme surat kuasa elektronik.]]>
