cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Udaya Madjid
Contact Email
udayamadjidsikota@gmail.com
Phone
+628122010564
Journal Mail Official
jurnaltransformasi@ipdn.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Manajemen Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor. Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 0855192     EISSN : 26860163     DOI : 10.33701/jt.v11i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan focuses on the issues of Governmental Science involving the interaction between governance in government; public administration; public policy; public sector management; public services; governmental politics; politics and government; government innovation; regional development; community empowerment; decentralization, leadership; regional autonomy; political party; election; local election; political ethnic; democracy; bureaucracy; government ethics; and e-government. Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan have been double blind-reviewed by peer reviewers. The decision on whether the scientific article is accepted or not in this journal will be the Editorial Board’s right based on peer reviewer's recommendation.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 219 Documents
 16   17   18   19   20 
The Influence of Autonomy, Competence, Relatedness, and Technostress on Performance Expectations in Digital Transformation of Public Broadcasting Institutions in Indonesia Amelia Regita Saraswaty; Elok Savitri Pusparini
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 15 No. 2 (2023): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v15i2.3106

Abstract

Abstract Digital transformation is an emerging technological phenomenon that profoundly influences various aspects of work within an organization. In this context, the willingness of employees to consistently contribute to a digitally transformed workplace becomes crucial in the overall transformation process. Therefore, this study aimed to determine the influence of autonomy expectations, competence, relatedness, and technostress on employees' performance expectations. It involved permanent employees of LPP TVRI who have been working for a minimum of 2 years and the data were collected using a questionnaire. Furthermore, a total of 238 respondents were included in the study and the data was analyzed using Partial Least Square (PLS-SEM). The results showed a positive influence between expectations of autonomy, competence, and relatedness to performance but technostress had no significant effects on the variable. This study provided insights for practitioners in the public sector, specifically in the broadcasting media, regarding how employees’ performance was shaped by autonomy, competence, relatedness, and technostress. Keywords: Performance; Competence; Autonomy; Technostress; Digital Transformation; Public Broadcasting Institutions Abstrak Transformasi digital adalah fenomena teknologi baru yang sangat memengaruhi berbagai aspek pekerjaan dalam suatu organisasi. Dalam konteks ini, kemauan karyawan untuk secara konsisten berkontribusi pada tempat kerja yang bertransformasi secara digital menjadi sangat penting dalam keseluruhan proses transformasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh otonomi ekspektasi, kompetensi, keterkaitan, dan technostress terhadap ekspektasi kinerja karyawan. Melibatkan pegawai tetap LPP TVRI yang telah bekerja minimal 2 tahun dan data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya, sebanyak 238 responden dilibatkan dalam penelitian dan data dianalisis menggunakan Partial Least Square (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif antara ekspektasi otonomi, kompetensi, dan keterkaitan terhadap kinerja tetapi teknostres tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tersebut. Studi ini memberikan wawasan bagi para praktisi di sektor publik, khususnya di media penyiaran, mengenai bagaimana kinerja pegawai dibentuk oleh otonomi, kompetensi, keterkaitan, dan technostress. Kata Kunci: Kinerja; Kompetensi; Otonomi; Technostress; Transformasi Digital; Public Broadcasting Institutions
Strategies to Increase Civil Servant Apparatus Professionalism Index in Personnel Management: A Case Study in Cirebon District Government Muhzi Anggara; Agustin Rina Herawati; Kismartini Kismartini
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 15 No. 2 (2023): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v15i2.3130

Abstract

Abstract Personnel Management, also known as Human Resource Management (HRM) is an essential factor in an organization as it significantly influences developmental success and the attainment of organizational objectives. A key indicator of effective HRM is the high value of employee professionalism, which can be measured through qualifications, competencies, performance, and discipline. Management of civil servant (ASN) in the Cirebon Regency Government, overseen by Civil Service and Human Resources Development Agency (BKPSDM), faces several challenges in its implementation. Currently, a predominant issue is the absence of a standardized and measurable competence assessment. This deficiency resulted in the failure to meet the 2021 professionalism target for ASN in the Cirebon Regency Government, achieving only 39 out of the targeted professionalism index of 62 (where 39 is considered poor). This situation is undoubtedly related to the absence of structured talent management and a clear progression framework, as mandated by Law No. 5 of 2014 regarding ASN. The law states that promotions should be based on an objective comparison of qualifications, competencies, leadership, creativity, teamwork, job performance assessments, and input from ASN performance appraisal team in government institutions, free from discrimination based on ethnicity, race, religion, group, or gender. Moreover, government Regulation No. 11 of 2017 stipulates that ASN should possess managerial, socio-cultural, and technical competencies in accordance with established job competency standards. To effectively address these issues, a qualitative descriptive method was adopted. Moreover, data obtained through interviews, observations, and policies were analyzed using the SWOT analysis theory. Keywords: Civil Servant Apparatus Professionalism Index; Personnel Management; Strategies Abstrak Manajemen Kepegawaian atau yang disebut juga Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan faktor strategis dalam suatu organisasi, karena merupakan penentu keberhasilan pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi, salah satu produk keberhasilan dari pengelolaan MSDM yang baik yaitu tingginya nilai indeks profesionalitas pegawai, hal ini dapat dinilai dari capaian nilai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Penyelenggaraan manajemen ASN di Pemeritah Kabupaten Cirebon yang merupakan tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini jika dianalisis maka yang paling dominan adalah belum adanya penilaian kompetensi yang terukur, kondisi ini membuat target profesionalitas ASN di Pemerintah Kabupaten Cirebon di tahun 2021 tidak tercapai hingga 50%, yaitu dari target ketercapaian nilai indeks profesionalitas 62 (baik) hanya dapat tercapai 39 (buruk) hal ini tentunya tidak terlepas dari manajemen talenta dan manajemen pola karir yang belum dilaksanakan secara terstruktur seperti amanat dalam UU No. 5 Tahun 2014 tenang ASN yang menyebutkan bahwa promosi didasarkan pada perbandingan yang objektif antara kualifikasi, kompetensi, serta persyaratan lain yang diperlukan oleh jabatan, kepemimpinan, kreativitas, kerja sama, penilaian prestasi kerja, serta pertimbangan yang diberikan oleh tim penilai kinerja PNS pada suatu instansi pemerintahan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, maupun gender. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 menyebutkan bahwa kompetensi yang wajib dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil adalah kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural dan kompetensi teknis sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilaksanakan upaya pemecahan masalahnya. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi serta nalisis kebijakan menggunakan teori analisis SWOT. Kata Kunci: Indeks profesionalitas pegawai; Manajemen Kepegawaian; Strategi
The Natuna Regent's Leadership Style in 2021-2024 Period: A Leadership Characterized by Archipelagic Region Taslim Djafar
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 15 No. 1 (2023): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v15i1.3485

Abstract

This research analyzed and described the leadership style of the Natuna Regent during the 2021-2024 period, which is characterized by the archipelagic regions. To achieve this, the Thoha theory comprising four types of leadership styles, namely directive, consultative, participative, and delegation, was employed. Furthermore, a qualitative approach with a descriptive design was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The collected data were subsequently analyzed through data reduction and by drawing conclusions.The results showed that the Natuna Regent exhibits a collaborative leadership style that encompasses all four styles tailored to the specific needs of the organization. Supporting factors include the Regent's in-depth understanding of governance issues, non-authoritarian approach, welcoming attitude, strong communication skills, and encouragement of innovative ideas from all individuals. However, inhibiting factors include certain Regional Apparatus Organizations (RAO) that have not fully fulfilled their responsibilities, subordinates or RAO displaying unresponsiveness towards directives, and program implementation lacking sufficient support from the regional budget. Efforts to overcome these inhibiting factors in the leadership style of the Natuna Regent include encompassing consolidating relationships with all regional apparatus, establishing a shared mission and vision, fostering innovation among the regional apparatus and RAO heads, promoting collaboration through the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda), and ensuring seamless task execution without obstacles.
Analyzing the Interconnected Influence of Profitability and Capital Structure on Firm Value (A Case Study of State-Owned Companies in the Construction Sector TBK From 2016-2020) Salsabila Muslifah Adinda Supyan; Arif Kuswanto
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 15 No. 2 (2023): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v15i2.3587

Abstract

Abstract State-owned companies operating in the construction sector are known to incur substantial and accumulating debt. This is attributed to the use of the capital structure through debt loans or external funding, often from foreign parties with multi-year payment terms. Therefore, this study aimed to identify and comprehensively analyze the reciprocal relationship between profitability and the capital structure, examining its impact on firm value. The array is specifically focused on State-Owned Companies in the Construction Sector over the period from 2016 to 2020. A quantitative approach was adopted in the selected methodology, with financial data extracted from 40 reports. The data analysis used various methods, including the Granger Causality, t-test, and Determination Test. The results showed a significant impact of profitability on the capital structure, and vice versa while showing a substantial influence on firm value. Additionally, the capital structure significantly impacted firm value in State-Owned Companies in the Construction Sector from 2016 to 2020. Keywords: Profitability, Capital Structure, Firm Value. Abstrak Perusahaan BUMN sektor kontruksi terindikasi adanya utang yang besar dan menumpuk. Hal ini disebabkan perusahaan karya menggunakan struktur modalnya dari pinjaman hutang atau pendanaan dari pihak luar atau asing dengan Multi year payment. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan timbal balik antara profitabilitas dan struktur modal serta dampaknya terhadap nilai perusahaan (Studi pada perusahaan BUMN Sektor Kontruksi Tahun 2016-2020). Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan 40 data laporan keuangan dan Teknik Analisis data yang digunakan adalah Uji Kausalitas Granger, Uji t dan Uji Determinasi. Hasil penelitian menunjukan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan BUMN Sektor Kontruksi Tbk tahun 2016-2020, Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Perusahaan BUMN Sektor Kontruksi Tbk tahun 2016-2020, Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan BUMN Sektor Kontruksi Tbk tahun 2016-2020, Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan BUMN Sektor Kontruksi Tbk tahun 2016-2020. Kata kunci: Profitabilitas; Struktur Modal; Nilai Perusahaan
Implementation Of Infrastructure Policies to Support Safe and Sanitary Housing in Depok City Area Dudi Mi’raz Imaduddin; Ismail Nurdin; Muchlis Hamdi; Hadi Prabowo; Kusworo Kusworo; Amelia Shafa Ath Thaariq
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 15 No. 2 (2023): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v15i2.3693

Abstract

Abstract Depok City in an effort to create a clean, comfortable, safe and healthy area, it is necessary to form and organize a Healthy City. Depok City area, especially areas that have slum settlements, are polluted by polluted soil, water and the environment. This condition occurred in 73 areas where soil and water samples were taken for laboratory tests.In order to realize the implementation of Healthy Cities, it is necessary to support physical quality, social environment, changes in people's behavior through the active role of the community and the private sector as well as the Regional Government in a directed, coordinated, integrated and sustainable manner. The goal is to know about the implementation of Settlement Infrastructure Policy in Depok City, what are the inhibiting and supporting factors of the implementation, and what is the suitable implementation Model to achieve Proper and Safe Sanitation in Depok City Area. The method used is qualitative with data triangulation. The data were obtained from interviews conducted with beneficiaries of sanitation development, sub-district officials, sub-district officials, and officials assigned to the Depok City Government. The research findings indicate the implementation of Settlement Infrastructure Policy in Depok City exhibit a commendable level of overall adherence and garners a favorable response from the beneficiary community; sanitation development lacks public interest and funding, resulting in poor community facilities and limited awareness about clean sanitation; and the suitable model draws heavily from Grindle’s model. Keywords: Adequate and Safe Sanitation; Infrastructure; Slum Area.
A Collaborative Governance in Preventing Child Sexual Violence as an Effort to Achieve Child-Friendly Regency in Purwakarta, Indonesia Firda Azijah
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 16 No. 2 (2024): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v16i2.3909

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Purwakarta. Fokus masalah ada pada upaya kolaborasi multisektor yang belum optimal. Penelitian menggunakan acuan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2007), penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus kolektif. Informan dipilih dari berbagai dinas dan pemangku kepentingan terkait. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen kebijakan, yang kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan, serta verifikasi. Kabupaten Purwakarta meraih predikat Kabupaten Layak Anak kategori Madya 2022, namun implementasinya masih terkendala sosialisasi, kolaborasi, dan pengawasan. Kebijakan terkait anak sudah diterapkan, tetapi konsistensi sumber daya dan kapasitas organisasi perlu ditingkatkan. Collaborative Governance efektif untuk koordinasi dan partisipasi, serta dapat diadaptasi daerah lain dengan sinergi, jadwal terstruktur, dan pendekatan “learning by doing.”
Successful Cooperation between the Ministry of Finance and Local Governments for Implementing Regional Financial Management: Key Factors: Key Factors Marwanto Harjowiryono; Rudy Widodo; Aditya Agung Satrio; Teguh Dwi Prasetyo
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 16 No. 2 (2024): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v16i2.4091

Abstract

This study aimed to evaluate the Ministry of Finance role in providing mentoring to Local Governments for the implementation of regional financial management. Financial advisor role is a strategic step to foster synergy and collaboration with Local Governments in the field of national financial management. A qualitative approach and an exploratory design were used followed by SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis. The analysis was used to provide recommendations for the Ministry of Finance and Local Governments to implement regional financial management strategies. Data collection methods varied for all subjects. Internal data from the Ministry of Finance were obtained through interviews and document studies, while external data were collected through the completion of questionnaires by 461 Local Governments and document studies. The results showed that Local Governments require coordination and mentoring from the Ministry of Finance regarding regional financial management. The Ministry of Home Affairs has the authority to guide Local Governments in terms of institutional structure. Moreover, the Ministry of Finance can voluntarily offer mentoring by demonstrating the positive aspects of work and illustrating the benefits of financial advisor role, as explained in the rational choice theory.
Power Relationships in Vote-Buying in Political Career Progression: A Rational Choice Theory Perspective Septi Wulandari; Esa Septian; Suprapti Suprapti; Nur Baity Al Wafiroh
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 16 No. 2 (2024): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v16i2.4181

Abstract

The term "vote-buying" is a phenomenon that is deeply ingrained in contemporary society, resonating even with individuals who may not be well-versed in politics. The prevalence of this phenomenon typically emphasizes the extent to which the practice has become pervasive, especially during election periods. Often viewed as a convenient and strategic means of securing votes, vote-buying serves as a shortcut for individuals or parties seeking to gain power. Therefore, this research aims to examine the phenomenon of vote-buying and selling in Indonesia from a political economy perspective while also exploring the rational choices made by voters in different circumstances, specifically during regional and national elections. In order to achieve the objectives, a literature review methodology was adopted and data was sourced from articles published in reputable national and international journals. The results showed that vote-buying in Indonesia was significantly influenced by economic disparities and limited educational attainment. In this context, voters tend to prioritize immediate financial benefits to address respective basic needs. For political candidates, this practice served as a calculated strategy to gain support by exploiting the urgent economic challenges faced by the electorate. From a rational choice perspective, it was observed that voters often made decisions rooted in short-term economic considerations, rendering vote-buying a seemingly pragmatic choice in the context of both general and regional elections
An Analysis of Public Trust Level in Performance of Klurak Village Head, Sidoarjo Regency, East Java Province Santa Wira Kartika Putri Wihendra; Sudarmono Sudarmono
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 16 No. 2 (2024): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v16i2.4201

Abstract

Public trust is a key indicator of trustworthy government and a fundamental characteristic of a well-constructed governance system. The development of the concept begins with the fundamental government led by village head. Therefore, this research aimed to determine the level of confidence possessed by Klurak community regarding village head as well as to assess the impact of performance and the implementation of trustworthy government on public trust. The information was gathered through the use of stratified random sampling and examined using quantitative method and multiple linear regression analysis. The results showed that the level of public trust of Klurak Village placed in village head was 81.9%. This level of trust was impacted by village head performance and trustworthy governance, while other variables influenced 18.1% of the concept. Trustworthy government and village head performance had positive and negative influences on public trust, respectively.
Konflik Kepala Daerah: Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Kelik Iswandi
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 16 No. 2 (2024): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v16i2.4440

Abstract

The Local Chief Executive and Vice elections in Indonesia are conducted together, which leads to potential conflicts in the relationship between both parties. Therefore, this research aimed to examine the causes and mechanisms for resolving conflicts between Local Chief Executive and Vice. This is empirical juridical research with the primary, secondary, and tertiary data analyzed through the utilization of a statutory and conceptual approach. The results showed that the conflict between the Local Chief Executive and the Vice was caused by the absence of chemistry and a clear division of duties. The two alternative mechanisms that can be used to prevent the conflict are mate selection during the nomination period, and the application of an agreement mechanism in accordance with the laws and political agreements. Vertical settlement mechanism, which enables the Local House of Representative (DPRD) was adopted to resolve persistent conflict in accordance with the controlling function. This mechanism is a new concept that can be used as a guideline for resolving Local Chief Executive conflicts in Indonesia.

Page 18 of 22 | Total Record : 219

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2026): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 17 No. 2 (2025): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 17 No. 1 (2025): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Vol. 16 (2), 2024 Vol. 16 No. 2 (2024): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 16 No. 1 (2024): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Vol. 16 (1), 2024 TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Volume 15, Nomor 2, Tahun 2023 Vol. 15 No. 2 (2023): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 15 No. 1 (2023): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Volume 15, Nomor 1, Tahun 2023 Vol. 14 No. 2 (2022): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Volume 14, Nomor 2, Tahun 2022 Vol. 14 No. 1 (2022): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan-Volume 14 Nomor 1 Tahun 2022 Vol. 13 No. 2 (2021): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan-Volume 13 Nomor 2 Tahun 2021 TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan-Volume 13 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 13 No. 1 (2021): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 12 No. 2 (2020): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan)-Vol 12 No 2 Tahun 2020 Vol. 12 No. 1 (2020): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan)-Vol 12 No 1 (2020) TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan)-Vol 11 No 2- Oktober 2019 Vol. 11 No. 2 (2019): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan)-Vol 11 No 1- Maret 2019 Vol. 11 No. 1 (2019): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan) Vol. 10, No. 2 - Oktober 2018 Vol. 10 No. 2 (2018): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan)- Vol. 10, No. 1 - Maret 2018 Vol. 10 No. 1 (2018): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 9 No. 2 (2017): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan)- Vol. 9, No. 2- Oktober 2017 TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan)-Vol 9 No 1- Maret 2017 Vol. 9 No. 1 (2017): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan More Issue