cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmatnijar, M. Ag
Contact Email
ahmatnijar@gmail.com
Phone
+6281263646539
Journal Mail Official
jurnalelqanuniyfasih@gmail.com
Editorial Address
Jurnal el-Qanuniy beralamat di jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Kode Pos 22733 berlokasi di Gedung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
Published by Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
ISSN : 24426652     EISSN : 25807307     DOI : https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Jurnal el-Qanuniy pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 berdasarkan SK No. 0005.079/JI.3.2/SK.ISSN/2015.03 tanggal 27 Maret 2015 dan ISSN: 2442-6652. Jurnal el-Qanuniy juga memiliki ISSN elektronik: 2580-7307 berdasarkan SK No. 0005.25807307/JI.3.1/SK.ISSN/2017.07 tanggal 8 Juli 2017 yang mulai digunakan pada Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2017.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "vol 12, no 1 (2026)" : 10 Documents clear
Bank Tanah dan Rekonstruksi Keadilan Agraria: Analisis Teori al-‘Adālah terhadap Jaminan Keadilan dan Kepastian hukum dalam Distribusi Tanah di Indonesia Badai Husain Hasibuan
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.17785

Abstract

Fenomena ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia masih menjadi problem struktural yang memerlukan terobosan kebijakan agraria. Pembentukan Bank Tanah melalui Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan distribusi tanah yang lebih adil, efisien, dan transparan. Kajian ini bertujuan menganalisis implementasi Bank Tanah dalam perspektif teori al-‘Adālah (keadilan) dalam hukum Islam guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta kajian terhadap praktik distribusi tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Bank Tanah memiliki landasan yang mendukung pemerataan akses terhadap sumber daya agraria melalui penyediaan tanah untuk kepentingan sosial, reforma agraria, dan pembangunan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala berupa tumpang tindih regulasi, keterbatasan mekanisme pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta potensi politisasi dalam proses distribusi tanah. Dalam perspektif al-‘Adālah, kebijakan Bank Tanah belum sepenuhnya merealisasikan keadilan distributif karena perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan masih memerlukan penguatan. Temuan ini menegaskan pentingnya rekonstruksi tata kelola Bank Tanah yang mengintegrasikan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip keadilan sosial Islam guna mewujudkan distribusi tanah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Sengketa Waris Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau dari KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan Fhlorida Agustina Simanjuntak
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.19495

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sengketa kewarisan yang muncul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan menelaahnya berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perkawinan. Fokus permasalahan terletak pada kedudukan hukum pasangan suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang berimplikasi langsung terhadap hak-hak kewarisan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut KUHPerdata, perkawinan yang tidak tercatat belum memiliki kekuatan hukum yang utuh, sehingga berdampak pada terbatasnya pengakuan hubungan keperdataan, khususnya dalam konteks pewarisan. Undang-Undang Perkawinan menegaskan pentingnya pencatatan sebagai syarat administratif untuk menjamin kepastian hukum. Dinamika putusan pengadilan memperlihatkan adanya kecenderungan perlindungan terhadap anak luar kawin melalui perluasan hubungan keperdataan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya sinkronisasi antara norma hukum yang berlaku dan praktik peradilan agar tercapai keadilan serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris yang bersumber dari perkawinan tidak tercatat.
Implikasi Vasektomi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kajian Sosiologi Hukum Hany Khairunnisa Kobat; Badrul Munir; Boihaqi Bin Adnan; Suarni Suarni; Abdul Razak
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.19504

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi partisipasi pria dalam penggunaan kontrasepsi terhadap keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan socio-legal. Analisis dilakukan dengan menelaah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 tentang Vasektomi sebagai kerangka normatif hukum Islam serta mengkaji relevansinya dalam praktik keluarga berencana di Gampong Cot Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tersebut membolehkan vasektomi secara kondisional dengan syarat tertentu, terutama apabila terdapat keadaan darurat, alasan medis yang kuat, serta tidak menimbulkan kemandulan permanen atau masih dimungkinkan untuk dilakukan rekanalisasi. Dalam praktiknya, keputusan suami istri dalam memilih metode kontrasepsi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teologis, tetapi juga oleh pertimbangan kesehatan, ekonomi, serta dinamika keharmonisan rumah tangga. Temuan lapangan mengenai efek samping penggunaan kontrasepsi hormonal, seperti palpitasi (jantung berdebar), kelelahan, dan reaksi alergi, mengindikasikan pentingnya penerapan pendekatan maslahat serta prinsip pencegahan mudarat dalam hukum Islam. Dengan demikian, keputusan Ijtima Ulama memiliki memiliki relevansi kontekstual dalam mengintegrasikan nilai-nilai normatif syariah dengan kebutuhan kesehatan reproduksi modern dalam kehidupan keluarga Muslim, selama tetap mempertimbangkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dan perlindungan terhadap institusi keluarga.
Islamic Appraisal of Tribal Politics Among Muslims in Taraba State Abdulmumini Bawuro Manga; Abdulwahab AbdulQadir Ibrahim; Aminu Muallimu Kambari
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.19491

Abstract

Taraba state, Nigeria, is characterized by ethnic and religious diversity, with Islam playing a major role in its socio-political history. However, the emergence of tribal politics among Muslims has posed serious challenges to unity, political participation and socio-economic development. This paper appraises tribal politics among Muslims in Taraba state from an Islamic perspective. It analyzes the causes, manifestations and the results of tribalism and evaluates them against Islamic teachings on unity, justice, and brotherhood. The study adopts qualitative methodology, using Qur’anic teachings, Hadith literature, interviews and participatory observations as its primary source of data, and scholarly documents, like thesis, journals, textbooks radio productions among others as the its secondary source of data. Findings reveals that tribalism contradicts Islamic principles and contributes to political marginalization and internal disunity. The study also, found that, relations among Muslims were relatively cordial before and shortly after the creation of Taraba state in 1991, but later deteriorated with the return of democratic politics, leadership contest, and rising ethnic sentiments, while noting that from around year 2000 onward, integrative determinants such as intermarriages, Islamic educational institutions and shared commercial activities have helped rebuild unity. The study recommends promoting unity among Muslims, through intermarriages, tolerance, merit-based politics guided by Islamic principles, continues scholarly engagement on Qur’anic and Prophetic traditions teachings against tribalism, institutionalized inter-ethnic dialogue, and the establishment of forums and empowerment initiatives such as zakat and waqf to support especially youths
Menimbang Maslahah dan Mudharat Fenomena Childfree di Era Modern (Analisis Maqashid Syari’ah) Kholidah Kholidah; Ichwansyah Tampubolon
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.19595

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap masyarakat Indonesia terhadap fenomena childfree beragam, yaitu ada yang berpandangan positif, negatif, maupun netral. Oleh karena itu, artikel ini dianggap penting untuk menjembatani kontroversi tersebut dengan menganalisis manfaat dan kemudaratan childfree menggunakan maqasid al-syariah sebagai alat analisis. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan literatur sebagai sumber data. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai sumber yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan maqasid al-syariah sebagai alat analisis untuk mengkaji dan menimbang manfaat serta kemudaratan childfree terhadap kehidupan. Memiliki anak dalam pernikahan bukanlah suatu kewajiban. Namun, keputusan untuk memilih childfree harus didasarkan pada alasan atau ‘illat yang dibenarkan oleh syariat. Apabila alasan yang mendorong seseorang memilih childfree berada pada tingkat daruriyah, maka childfree diperbolehkan atau berstatus mubah menurut syariat. Sebaliknya, apabila alasan memilih childfree hanya berada pada tingkat hajiyah atau tahsiniyah, maka keputusan tersebut tidak dibenarkan dan berstatus makruh tahrim. Hal tersebut disebabkan fenomena childfree juga memiliki dampak negatif terhadap kebutuhan manusia secara umum. Misalnya, mengancam keberlangsungan agama, mengancam keturunan melalui depopulasi, bahkan mengancam jiwa akibat penggunaan kontrasepsi hormonal dalam jangka panjang. Pasangan yang memilih childfree dengan alasan karier, kebebasan, keinginan untuk hidup berdua bersama pasangan, trauma, maupun alasan finansial tidak dapat menjadikan alasan tersebut sebagai pembenaran berdasarkan konsep maqasid al-syariah. Hal ini karena kemudaratan childfree yang didasarkan pada alasan-alasan tersebut dinilai jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
Kontestasi Otoritas Fatwa di Era Digital: Analisis Polemik Fatwa MUI Tentang Media Sosial Antik Gunawan; Sawaluddin Siregar; Agustina Damanik
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.19895

Abstract

Perkembangan ruang digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan penerimaan fatwa keagamaan di Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang etika bermedia sosial, yang lahir sebagai respons atas maraknya ujaran kebencian, disinformasi, dan konflik keagamaan di dunia digital, justru memunculkan polemik di ruang publik. Artikel ini bertujuan menganalisis kontestasi otoritas fatwa dalam ruang digital dengan menelaah posisi, legitimasi, dan efektivitas fatwa MUI di tengah pluralitas otoritas keagamaan dan kebebasan ekspresi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-kritis dengan metode studi dokumen terhadap fatwa MUI, regulasi terkait media digital, serta wacana publik yang berkembang di media daring. Analisis dilakukan melalui perspektif ushul fikih dan maqashid syariah untuk menilai kesesuaian normatif fatwa dengan realitas sosial digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas fatwa di ruang digital tidak lagi bersifat tunggal, melainkan mengalami fragmentasi akibat hadirnya aktor-aktor keagamaan baru, seperti pendakwah media sosial dan komunitas digital. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara otoritas normatif ulama dan logika partisipatif ruang digital. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan otoritas fatwa di era digital memerlukan pendekatan dialogis, kontekstual, dan adaptif agar tetap relevan secara normatif sekaligus efektif dalam membimbing etika bermedia sosial masyarakat Muslim Indonesia.
Reinterprestasi Haḍānah: Perlindungan Anak dan Hak Untuk Di Dengar Suryani Suryani; Diah Nuraini
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.16427

Abstract

Konsep ḥaḍānah dalam fikih Islam umumnya dipahami sebagai kewajiban pemeliharaan dan perlindungan anak, sementara ruang partisipasi anak sebagai subjek hukum masih kurang mendapat perhatian. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dengan menelaah pemikiran Wahbah az-Zuhaili, Konvensi Hak Anak (CRC), serta konsep kebebasan dan hak partisipasi anak. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Wahbah az-Zuhaili menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai tujuan utama ḥaḍānah, namun implementasinya masih berorientasi pada otoritas orang dewasa dan pemenuhan kebutuhan fisik-spiritual anak. Perspektif CRC memperluas makna ḥaḍānah dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak didengar dan dilibatkan dalam keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Reinterpretasi ḥaḍānah diperlukan untuk mengintegrasikan perlindungan, pengasuhan, dan partisipasi anak secara seimbang sesuai prinsip best interests of the child dalam kerangka syariat Islam dan hak asasi manusia.
Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Menghadapi Ancaman Kebocoran Data di Indonesia Sri Ratih Indah
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.19503

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital di Indonesia telah meningkatkan penggunaan data pribadi dalam berbagai sektor, termasuk layanan publik, perdagangan elektronik, perbankan, dan media sosial. Di sisi lain, meningkatnya kasus kebocoran data pribadi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia serta mengkaji urgensi penguatan regulasi dalam menghadapi ancaman kebocoran data. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, implementasi regulasi tersebut belum berjalan secara optimal akibat lemahnya mekanisme pengawasan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum efektifnya penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih implementatif, pembentukan sistem pengawasan yang efektif, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan guna menjamin perlindungan data pribadi yang komprehensif dan mewujudkan kepastian hukum di era digital.
Rekonstruksi Batas Intervensi Hukum Pidana dalam Ruang Digital Privat Satria Permana; Ayu Widianda
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.19903

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekonstruksi batas intervensi hukum pidana terhadap ekspresi yang disampaikan dalam ruang digital privat, khususnya melalui grup percakapan tertutup. Permasalahan penelitian berangkat dari belum adanya parameter yuridis yang tegas untuk membedakan komunikasi digital privat dan komunikasi yang telah memasuki ruang publik. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan serta mengancam kebebasan berekspresi dan hak atas privasi yang dijamin oleh konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan dengan menggunakan prinsip kerugian dan pembedaan antara kerugian dengan perasaan tersinggung sebagai landasan untuk menilai legitimasi penggunaan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap ekspresi dalam ruang digital privat tidak dapat hanya didasarkan pada keberadaan konten yang dianggap menyerang kehormatan atau menyinggung pihak tertentu. Intervensi pidana harus memenuhi tiga indikator secara kumulatif, yaitu adanya distribusi yang menjangkau ruang publik, adanya korban konkret yang dapat diidentifikasi, dan timbulnya kerugian nyata yang dapat dibuktikan. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk merekonstruksi penafsiran unsur distribusi dan publikasi dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembatasan intervensi pidana secara proporsional agar perlindungan kehormatan tidak menghilangkan kebebasan berekspresi dan privasi dalam ruang digital.
Expanding the Civil Liability of Biological Fathers toward Children Born Out of Wedlock through Trust Fund Mechanisms Azhar Rashed; Faisal Afda'u
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.19484

Abstract

This research examines the expansion of the civil responsibility of biological fathers toward children born out of wedlock through the implementation of a trust fund mechanism. The primary objective is to analyze how legal instruments can guarantee the long-term welfare of illegitimate children beyond basic maintenance. This study utilizes a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, analyzing the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The findings indicate that while Indonesian law recognizes the civil relationship between a biological father and an illegitimate child, enforcement of financial support remains inconsistent. The introduction of a trust fund serves as a preventive and curative legal solution to ensure educational and healthcare sustainability. The study concludes that legislative reform is necessary to integrate trust fund principles into the Indonesian civil law system to provide better legal certainty and protection for the best interests of the child.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026) Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2015) Vol 6, No 2 (2014) More Issue