cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhyiddin
Contact Email
udyn@bappenas.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
workingpapers.bappenas@gmail.com
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Bappenas Working Papers
Published by Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
ISSN : 26206013     EISSN : 26548402     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Bappenas Working Papers (BWP) adalah publikasi yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka mendukung fungsi Bappenas sebagai think tank pemerintah. Publikasi ini diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan (bridging knowledge to policy), serta sebagai sarana pengembangan pemikiran yang melibatkan akademisi, praktisi, dan birokrat yang menekuni perencanaan dan kebijakan pembangunan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 134 Documents
 6   7   8   9   10 
Respon Kebijakan Covid-19: Merger BUMN Transportasi dan Pariwisata untuk Mengatasi Kontraksi Ekonomi di Masa Pandemi Sugihamretha, Dewa Gde
Bappenas Working Papers Vol 4 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v4i2.103

Abstract

Di era normal, industri pariwisata merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan cukup pesat di dunia dan telah menjadi penggerak utama (key driver) kemajuan sosio-ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur. Di masa pandemi covid-19, seluruh negara di dunia menghadapi goncangan ekonomi. Indonesia mencoba mencari solusi menghadapi krisis ekonomi, salah satu jalan keluarnya adalah menggabungkan BUMN penerbangan dan pariwisata. Transportasi sangat erat kaitannya dengan pariwisata. Hal ini nampak dari besarnya uang yang dibelanjakan wisatawan manca negara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) di Indonesia pada produk barang dan jasa yg dikonsumsi yaitu sebesar Rp. 452,43 triliun, di dalamnya termasuk pengeluaran untuk biaya transportasi sebesar Rp. 107 triliun. Pengeluaran terbesar dalam transportasi adalah untuk angkutan udara sebesar Rp. 53,3 triliun (50%), disusul pengeluaran angkutan lainnya seperti angkutan jalan raya, sewa kendaraan, angkutan air, dan angkutan kereta api. Dalam bisnis penerbangan di Indonesia, maskapai penerbangan Garuda Indonesia hanya menguasai 46% pangsa pasar, sisanya dikendalikan oleh swasta. Tulisan ini menyajikan analisa fenomena rencana penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata dan memetakan kekuatan BUMN penerbangan dan peran moda transportasi lainnya dalam mendorong pergerakan wisatawan keseluruh tujuan wisata di tanah air. Selanjutnya mencoba memberikan rekomendasi strategi kebijakan penataan menyeluruh dan terintegrasi secara nasional BUMN transportasi dan pariwisata. Tulisan ini disusun dari berbagai sumber literatur dan desk study.
Urgensi Pendekatan Multi dan Inter-disiplin Ilmu dalam Penanggulangan Bencana Adiyoso, Wignyo
Bappenas Working Papers Vol 4 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v4i2.104

Abstract

The intensity and serious impact of disasters threaten human life, including in Indonesia. A series of natural disasters such as floods, landslides, earthquakes, and tsunamis in the past decade have claimed thousands of lives and damaged property and destroyed social and cultural structures. Current pandemic as non-natural disaster also shows that Covid-19 become among deadliest of disasters. With the unpredictable characteristics of disaster events (especially natural and pandemic), it is urgent to find a collaboration model for effective disaster management. As a concept, an approach and a method disaster management is not a monodisciplinary, but cross-disciplinary, whether it is multidisciplinary, interdisciplinary or transdisciplinary. Using a description and information analysis approach using secondary data through the literature review, this study discusses the link and contribution issues of disaster management. The results of the discussion show that apart from being multidisciplinary, disaster management is also interdisciplinary and transdisciplinary. In the disaster management cycle, there are important roles that differ between multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary. This preliminary finding may be useful for researchers, policy makers, disaster managers and others to start cooperating in reducing disaster risk. A more comprehensive and in-depth study is needed to see the relationship between disaster management and related sciences for strengthening disaster management in the future.
Evaluasi Dukungan DAK Fisik Bidang Pariwisata bagi Pembangunan Daerah: Studi Kasus Nasional dan Provinsi Jawa Timur Pambudi, Andi Setyo; Desak Made Annisa Cahya Putri
Bappenas Working Papers Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i1.106

Abstract

Pariwisata adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang mengaitkan aspek sosial dan ekonomi. Sektor pariwisata masih menduduki peran strategis di Indonesia dalam menunjang tercapainya pembangunan nasional yang mempengaruhi pendapatan penduduk dan devisa negara. Sejak tahun 2008, negara terus mendorong sektor pariwisata, termasuk upaya pengembangan 10 Destinasi Wisata Baru selain Bali. Pendanaan pariwisata melibatkan anggaran APBN dan APBD, termasuk juga dana transfer khusus untuk daerah-daerah prioritas. Peraturan Presiden No. 72/2018 tentang RKP 2019 menetapkan tujuan pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata untuk membangun sarana dan prasarana Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi Prioritas Nasional. Mengingat pentingnya DAK Fisik ini bagi pemerintah daerah, maka evaluasi terhadap implementasinya dilapangan menjadi hal yang menarik dikupas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana DAK Fisik mempengaruhi pembangunan bidang pariwisata di daerah dan menganalisis permasalahan yang terjadi dari sudut pandang pemerintah daerah, media dan pemerintah pusat. Metode yang digunakan adalah analisis big data, studi literatur dan kuisioner yang melibatkan pelaku pembangunan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan ada keselarasan antara prioritas nasional terkait pariwisata dan kebutuhan daerah. Sentimen publik yang cenderung netral untuk bidang ini sehingga penguatan sektor pariwisata layak terus didorong dengan dana transfer khusus untuk mempercepat target-target pembangunan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Menggagas Indikator Kinerja Agro−Ekologi Sebagai Inovasi Kebijakan Alokasi Dana Insentif Daerah di Indonesia Laksana, Satya; Gustav, Tyan Indra
Bappenas Working Papers Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i1.107

Abstract

Transfer anggaran berbasis ekologi (Ecological Fiskal Transfer, EFT) merupakan konsep desentralisasi fiskal untuk menyelaraskan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai konsep baru, EFT masih membutuhkan rumusan indikator kinerja dan formulasi alokasi anggaran yang lebih ideal dalam rangka meraih salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs), yaitu mengurangi ketimpangan pembangunan. Diperlukan evaluasi berkesinambungan serta terobosan kebijakan inovatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusannya. Perumusan indikator kinerja ekologi selama ini masih menggunakan paradigma bahwa fungsi ekologi merupakan domain sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Padahal fungsi ekologi terdapat pula pada sektor tata ruang dan sektor pertanian. Makalah ini bermaksud untuk: 1) menganalisis kebijakan transfer fiskal di Inonesia; 2) memperbarui konsep indikator kinerja ekologi; serta 3) merancang arah baru (reorientasi) kebijakan Dana Insentif Daerah. Dengan menggunakan metode kajian literatur dan analisis data sekunder, makalah ini mengelaborasi sistem desentralisasi fiskal di Indonesia. Selanjutnya menawarkan konsep baru — yaitu Indikator Kinerja Agro-Ekologi — untuk diadopsi dalam formula perhitungan alokasi Dana Insentif Daerah di masa depan. Implikasi kebijakan dibahas pada akhir makalah.
Performa Industri Hutan Kayu dan Strategi Pemulihan Pascapandemi Covid-19 Mutaqin, Dadang Jainal; Nurhayani, Ferawati Oktia; Rahayu, Nur Hygiawati
Bappenas Working Papers Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i1.111

Abstract

Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Produk-produk kayu yang dihasilkan dari sektor kehutanan mempunyai kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pertambahan nilai investasi, peningkatan kinerja ekspor, pendapatan negara melalui pajak dan non pajak, serta penciptaan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sektor kehutanan yaitu mengurangi berbagai aktivitas ekonomi termasuk pembangunan dan pengelolaan hutan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui performance industri hasil hutan kayu di Indonesia dan menentukan strategi pemulihan pascapandemi Covid-19 yang mendukung pengelolaan hutan di Indonesia. Berdasarkan kajian ini, pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap sektor kehutanan namun tidak secara signifikan. Produktivitas kayu bulat selama pandemi Covid-19 tetap meningkat, meskipun beberapa kali terjadi penurunan. Produksi kayu olahan menunjukkan perkembangan yang positif dan pengembangan hilirisasi produk kayu sangat diperlukan. PDB sektor kehutanan masih sangat rendah dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga perlu upaya untuk mendorong peningkatan PDB. Produk kayu masih sangat diminati masyarakat dan perlu dilakukan modernisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu. Peluang industri kehutanan sangat bergantung pada lahan kelola (logging/managed forests) dan pengelolaan sumber daya hutan itu sendiri. Pemerintah perlu mendorong industri hasil hutan kayu di Indonesia agar tetap berkembang dengan melakukan berbagai penguatan seperti pendanaan, teknologi, dan stakeholder terkait.
Analisis Sektoral dan Spasial Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Penyangga Ibu Kota Baru: Pendekatan Interregional Input-Output (IRIO) Indryani, Erica; Mun'im, Akhmad
Bappenas Working Papers Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i1.112

Abstract

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur masih terus berlangsung. Implementasi rencana tersebut berdampak pada penyiapan daerah-daerah penyangga calon IKN baru. Kalimantan Utara sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi terdepan dalam menyangga calon IKN baru. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui struktur perekonomian Kalimantan Utara serta hubungan spasial provinsi tersebut dengan provinsi-provinsi lainnya. Dengan menggunakan Tabel Input-Output (I-O) Kalimantan Utara, kajian ini berhasil mengidentifikasi leading sector di Kalimantan Utara serta keterkaitan antar sektor yang ada di provinsi tersebut. Kajian ini juga diperdalam dengan menggunakan Tabel Interregional Input Output (IRIO) untuk mendapatkan hubungan kewilayahan ekonomi Kalimantan Utara dengan provinsi lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa leading sector di Kalimantan Utara adalah sektor pertambangan dan pertanian sedangkan sektor unggulan di provinsi ini adalah industri pengolahan dan listrik. Dari sisi spasial, Kalimantan Timur menjadi provinsi yang terkena dampak paling besar ketika Kalimantan Utara mengalami perubahan permintaan akhir.
Manajemen Talenta Riset dan Inovasi Indonesia: Formulasi Kebijakan Menuju SDM Unggul Fachriansyah, Kalihputro; Wulandari, Catur
Bappenas Working Papers Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i1.115

Abstract

Sumber daya manusia (sdm) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara maju terutama dalam hal reputasi global di bidang riset dan inovasi. Sejak merdeka, belum ada satu pun peraih Nobel dari Indonesia. Akar permasalahannya terletak pada masih minimnya sdm Iptek nasional yang baru mencapai 1.137 SDM Iptek per 1 juta penduduk. Pada saat yang sama, Indonesia belum memiliki program manajemen talenta yang secara sistematis dan kontinyu membina dan memfasilitasi sdm Iptek agar dapat terus produktif dan berprestasi. Melalui studi literatur dan rangkaian focus group discussion, tulisan ini berkontribusi untuk memformulasikan rekomendasi kebijakan yang mencakup kerangka pelaksanaan, regulasi, kelembagaan, dan pendanaan. Hasil studi menyimpulkan perlunya kebijakan terobosan seperti perluasan talent pool, perbaikan ekosistem dan akuisisi, pembinaan dan fasilitasi talenta, hingga pengelolaan untuk keberlanjutan siklus manajemen talenta.
Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 - 2018 Wibowo, Eko Agung; Oktivalerina, Alfia
Bappenas Working Papers Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i1.117

Abstract

Makalah memberikan bukti empiris dampak dari desentralisasi fiskal dan tingkat kemiskinan pada 476 kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2010 hingga 2018. Tingkat kemiskinan digunakan sebagai indikator untuk mengukur kondisi sosial wilayah dengan parameter persentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, sementara indikator desentralisasi fiskal menggunakan pendekatan ukuran rasio PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah. Hasil estimasi data panel dengan fixed effect model menunjukkan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota secara nasional, Kawasan Barat Indonesia (KBI), maupun daerah perkotaan. Direkomendasikan penyusunan kebijakan desentralisasi fiskal yang bersifat pro-poor melalui penguatan kapasitas keuangan daerah, baik optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD), pengalokasian Dana Transfer ke Daerah yang bersifat specific grant, peningkatan kualitas belanja dan tata kelola keuangan daerah, serta mekanisme pemantauan-evaluasi yang lebih baik. Selain itu, efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani isu – isu sosial ekonomi seperti pengangguran dan pertumbuhan penduduk juga harus dipertimbangkan.
Analisis Dinamika Sosio-Demografi sebagai Acuan untuk Mewujudkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang Smart, Green, Beautiful dan Sustainable Sembiring, Surinta B
Bappenas Working Papers Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i1.122

Abstract

Cita-cita pembangunan Ibu Kota Negara/IKN dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah kota modern yang digerakkan 100 persen energi terbarukan; pengelolaan pembuangan limbah cair, sampah rumah tangga dan sampah industri yang baik dan aman; meminimalkan pencemaran air, tanah dan udara, termasuk membangun jalan-jalan yang dipenuhi pohon rindang dan ruang istirahat para pelaju, dan bangunannya ramah lingkungan serta tahan gempa. Apapun alasan yang dikemukakan tetap memicu kekhawatiran akan terjadinya perubahan yang ditandai dengan transformasi bentang alam. Sejarah juga mencatat bahwa dinamika perubahan bentang alam terutama di pedesaan akan identik dengan persoalan yang bermuatan sosio-demografis. Itulah sebabnya informasi yang terkait dengan sosio-demografis terutama yang menyangkut pola sebaran, pertumbuhan penduduk dengan berbagai macam aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik dan lain sebagainya, termasuk tentang kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia penting diketahui. Berbasis pada ketersediaan data sekunder, terutama yang berasal dari Badan Pusat Statistik baik di daerah maupun di pusat, tulisan ini akan memberikan ulasan kondisi faktual tentang sosio demografi dua Kabupaten yang beririsan langsung dengan Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) yang dikaitkan dengan komposisi penduduk berdasarkan kategori Generasi pre-boomer, Generasi baby boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Generasi Z, dan Generasi Post Generation Z .
Program Kartu Prakerja: Konsepsi dan Implementasi Kebijakan Welfare-to-work di Masa Pandemi Covid-19 Muhyiddin, Muhyiddin; Putra, Fadillah; Suryono, Ivan Lilin; Yanwar, Yanwar; Warsida, Rotua Yossina; Ahmad Yani, Roos Arafat
Bappenas Working Papers Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i1.123

Abstract

Masalah pengangguran dan kebijakan ketenagakerjaan menjadi prioritas pemerintahan melalui kebijakan pemerintah yang berorientasi pada full employment yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Konsep welfare to work (WTW) saat ini telah menjadi pembahasan sentral di banyak negara saat berbicara tentang isu pengangguran dan ketenagakerjaan. Model ini adalah salah satu oprasional dari pendekatan Active Labour Market Policy (ALMP) yang muncul sebagai kritik atas pendekatan lama yaitu Passive Labour Market Policy (PLMP). Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dikembangkan sebuah pendekatan yang secara jelas dan sistematis benar-benar mengantarkan para pencari kerja untuk dapat kembali bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) melakukan identifikasi atas faktor-faktor penentu atas dukungan implementasi Program Kartu Prakerja; (2) Menyusun disain hubungan antar lembaga antar pemerintah pelaksana Program Kartu Prakerja dengan lembaga penyedia jasa swasta dan organisasi lokal; (3) Menyusun mekanisme insentif baik bagi pencari kerja maupun lembaga penyedia layanan WTW khususnya pada pencari kerja dari kelompok rentan; (4) Menyusun desain program peningkatan kapasitas dan profesioanalitas petugas penyedia pelayanan lapangan (frontliner-activation workers) 5) Memetakan persepsi kelompok terdampak atas keberadaan Program Kartu Prakerja di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Program Kartu Prakerja adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditengah kondisi pandemi COVID-19 sebagai suatu social safety net dan untuk melatih serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Sosialisasi yang digunakan oleh pihak dinas secara intensif hanya dilakukan melalui satu platform media sosial (instagram). Selain itu, interaksi yang terjadi dalam akun tersebut dapat dikatakan sangat minim dan kurang efektif.

Page 8 of 14 | Total Record : 134

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2024): Juli 2024 Vol 7 No 1 (2024): Mei 2024 Vol 6 No 3 (2023): November 2023 Vol 6 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023 Vol 5 No 3 (2022): November 2022 Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022 Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022 Vol 4 No 2 (2021): September 2021 Vol 4 No 1 (2021): Maret 2021 Vol 3 No 2 (2020): September 2020 Vol 3 No 1 (2020): Maret 2020 Vol 2 No 2 (2019): Edisi Mei 2019 Vol 2 No 1 (2019): Edisi Maret 2019 Vol 1 No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 Vol 1 No 1 (2018): Edisi April 2018 More Issue