cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurzamzam
Contact Email
zamzam.law@gmail.com
Phone
+6285242942361
Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara
Location
Kota tarakan,
Kalimantan utara
INDONESIA
Borneo Law Review Journal
Published by Universitas Borneo Tarakan
ISSN : 25806750     EISSN : 25806742     DOI : https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Borneo Law Review is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights and International Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Borneo Law Review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 10   11   12   13   14 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENGGUNAAN POTRET KONTEN KOMERSIAL BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Feby Welgaputri, Feby x; Bakhtiar, Handar Subhandi
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4661

Abstract

AbstrakPotret termasuk karya cipta yang dilindungi didefinisikan sebagai karya fotografiyang menampilkan objek manusia. Bentuk implementasi perlindungannyamencakup hak moral dan hak ekonomi. Maraknya brand kosmetik, kuliner danplatform media sosial lainnya yang seakan berlomba-lomba menggunakan potretseseorang yang merupakan negara asing sebagai konten media sosial. Hal tersebutmenimbulkan kerugian dan Adaya unsur foreign elemnt sehingga masuk kedalamlingkup hukum perdata internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahamipengaturan hukum atas pelanggaran hak cipta penggunaan tanpa izin karya ciptapotret untuk kepentingan komersil dan memahami penyelesaian yang dapatdilakukan terhadap pelanggaran hak cipta potret antar negara. Penelitian inimenggunakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan perundang-undangandan Pendekatan Perbandingan dan menggunakan metode deduktif untuk menarikkesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa UUHC melindungi hak cipta milikasing dan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum baik berdasarkanKUHPerdata dan Korean Civil Code serta penyelesaiannya karena Indonesia masihmenerapkan Pasal 18 Algemene Bepalingen Van Wetgeving (AB) bahwa bentukperbuatan hukum ditentukan oleh UU tempat perbuatan itu dilakukan (Locus RegitActum) sehingga dapat dilakukan dengan mediasi, arbitrase, atau pengadilan denganpengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Kata Kunci: Potret; hakcipta; hukum; perlindungan; pelanggaran.
PANCASILA SEBAGAI PILAR ETIKA DI DUNIA DIGITAL: MEMBANGUN PANDUAN PERILAKU YANG BERMARTABAT DI MEDIA SOSIAL Astrid Que, Bintang Immanuela; Najicha, Fatma Ulfatun
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5579

Abstract

Penelitian kali ini menguraikan pentingnya membangun panduan etika berbasis Pancasila untuk mengatasi beberapa tantangan etika dalam media sosial. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, dan ketuhanan yang maha esa, dapat menjadi landasan yang kuat dalam membentuk perilaku yang bermartabat di dunia digital. Implementasi panduan etika ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah, organisasi, platform media sosial, dan masyarakat. Kampanye kesadaran etika, pelatihan, dan kolaborasi dengan platform media sosial dapat membantu mensosialisasikan panduan ini kepada pengguna media sosial. Selain itu, peran pendidikan juga penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan etika digital dalam kurikulum pendidikan formal dan melalui pendidikan informal. Orang tua juga perlu terlibat dalam mendidik anak-anak mereka tentang perilaku etis di media sosial. Dengan demikian, panduan etika berbasis Pancasila dapat membantu menciptakan lingkungan online yang lebih etis, bertanggung jawab, dan bermartabat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia di era digital.Keywords: Etika; Media Sosial; Pancasila.
TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN HAK ATAS TANAH UNTUK TUJUAN PEMBANGUNAN BERBASIS PENANAMAN MODAL ASING Hanif Asror, Muhammad; Ulfatun Najicha, Fatma
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4656

Abstract

Abstrak Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis.Pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing di Indonesia, mulai darimendapat izin tinggal berada di Indonesia sampai dengan memperoleh hak atas tanahuntuk tempat tinggalnya. Sektor lingkungan berperan penting dalam perekonomiannasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional.Hasil Penelitian ini adalah Perlindungan hukum preventif yang diberikan olehpemerintah berdasarkan undang-undang bagi penanam modal asing di Indonesiaadalah berupa penetapan kebijakan dasar penanaman modal dalam sektorlingkungan, izin penggunaan tanah dan izin usaha sampai dengan berakhirnyakegiatan penanaman modal sedangkan Perlindungan hukum represif adalahbertujuan untuk menanggulangi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antarapenanam modal dengan pemerintah atau antara sesama penanam modal dantanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keywords: Hak atas Tanah; Penanaman Modal Asing; Tinjauan Yuridis
TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK CACAT Nurzamzam, Nurzamzam; Manurung, Darwis
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5587

Abstract

Meningkatnya persaingan usaha baik dalam bidang usaha barang dan atau jasa menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan namun tidak sedikit Konsumen yang menjadi sasaran dari Pelaku Usaha yang tidak bertanggung jawab dan produk yang dibeli Konsumen bisa saja mengandung cacat produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk Tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Produk Cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen maupun pelaku usaha jika terlibat sengketa satu sama lain. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah Konsep Normatif/Dogmatik kemudian diurai secara deskriptif. Hasil peneltian menunjukan bahwa Tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Produk Cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen a. prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab,c.Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, d. Prinsip tanggung jawab mutlak, e. Prinsip tanggung jawan dengan pembatasan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha dan konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu dapat melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen yaitu BPSK. Penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK dapat diselesaikan dengan cara mediasi, konsiliasi dan Arbitrase. Jalur kedua yaitu jalur litigasi atau di pengadilan.
PERAN PANCASILA DALAM MEMBANGKITKAN JIWA NASIONALISME Ramadhan, Bintang Harida; Najicha, Fatma Ulfatun
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4662

Abstract

AbstrakPancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa dalam menjalani kehidupanberbangsa dan bernegera. Pemahaman nilai nilai pancasila yang masih kurang padamasyarakat, membuat lingkungan masyarakat cenderung bertentangan denganaturan hukum dan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan. Penyebabtidak terlaksananya implementasi Pancasila dikarenakan masyarakat Indonesia yangbelum dapat memahami arti yang terkandung dalam butir butir sila Pancasila.Pemahaman yang dimaksud adalah masyarakat dapat mengetahui nilai nilai yangterkandung dalam setiap sila pancasila untuk dapat dipahami dan diterapkan dalamkehidupan sehari-hari. Apabila pemahaman telah tertanam dalam pikiran dan jiwagenerasi muda sejak dini, maka hal tersebut dapat membuat mereka lebih kuat dalammenghadapi dampak negatif serta perubahan moral yang tidak sesuai dengankepribadian bangsa Indonesia. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikanpemahaman yang lebih banyak tentang apa itu pancasila, apa fungsi dankedudukannya serta nilai nilai apa saja yang terkandung dalam sila-silanya danbagaimana cara menerapkannya pada lingkungan masyarakat di era globalisasi ini.Kata kunci: Peran Pancasila, nasionalisme.
PERNIKAHAN ATAU PEMAKSAAN? MEMAHAMI HUKUM PERDATA INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN YANG DILANDASI PEMERKOSAAN Fauziah, Al-Sha; Lexsi Pratama, Muhamad; Milawati, Milawati
Borneo Law Review Vol 8, No 2 (2024): Vol 8 No 2 Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i2.6202

Abstract

Artikel ini membahas tentang pernikahan yang dilandasi oleh pemaksaan, dengan fokus pada pemahaman hukum perdata Indonesia. Pernikahan adalah ikatan suci yang melibatkan dua individu yang memilih untuk berbagi hidup bersama. Namun, terkadang pernikahan dapat terjadi dalam situasi yang sangat tidak ideal, seperti ketika salah satu pasangan terlibat dalam tindak pemerkosaan. Pernikahan yang terjadi akibat pemerkosaan merupakan situasi yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum perdata di Indonesia. Artikel ini menggali aspek-aspek hukum yang relevan dengan pernikahan yang berawal dari tindak pemerkosaan. Dalam analisis hukum perdata, kita akan membahas hak-hak dan kewajiban pasangan yang terlibat, serta implikasi hukum terhadap pernikahan semacam ini. Selain itu, artikel ini juga mengupas isu- isu sensitif seperti perlindungan korban dan tanggung jawab sosial dalam konteks pernikahan yang dipaksakan.Kata Kunci: Pernikahan, Pemaksaan, Pemerkosaan, Hukum Perdata Indonesia
EFISIENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN NASABAH PERBANKAN TERKAIT LAYANAN ONLINE BANKING Imaniyar, Nadhira; Dzil Izzati, Inayatu; Arviela Maharani, Marsya; Yayi Tarina, Dwi Desi
Borneo Law Review Vol 8, No 2 (2024): Vol 8 No 2 Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i2.6198

Abstract

Salah satu inovasi perkembangan perekonomian dari lembaga keuangan saat ini adalah Teknologi Finansial. Perkembangan teknologi ini tidak lepas dari kegiatan dunia perbankan. Kegiatan ini pun tak luput dari perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan penting untuk memberikan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan dapat terlindungi dan terus berjalan lancar. Banyak kasus timbul mengenai penyalahgunaan nama domain dari website online banking membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Dalam melakukan penelitian ini, kami menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap beberapa bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan penelitian ini untuk (1) mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah perbankan terkait keamanan layanan online banking, dan (2) mengetahui efisiensi perlindungan hukum dalam menjamin keamanan nasabah perbankan dalam layanan online banking. Hasil penelitian menggambarkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan online banking terlihat belum dilaksanakan secara efisien juga mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan terhadap nasabah. Kata Kunci: Nasabah Perbankan, Online Banking, Teknologi Finansial,Cybercrime
DISTINGUISHING LEGAL POLICIES ON HADHANAH DETERMINATION IN INDONESIA Ari Hidayat, Muhammad Yayad; Fadhli, Muhammad; Aribbilah, Ilhamuddin; Susandi, Ari; Saiin, Asrizal
Borneo Law Review Vol 8, No 2 (2024): Vol 8 No 2 Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i2.6203

Abstract

Childcare, or hadhanah, is an important aspect of the family system that plays a crucial role in the development and well-being of children. In Indonesia, a country with a rich diversity of cultures, religions and customs, hadhanah practices can vary significantly across regions. This variation is due to differences in social norms, cultural values, as well as interpretations of religious law, particularly Islamic law. Hadhanah in Islamic law regulates the rights and responsibilities of parents or other parties in caring for children after divorce or the death of one of the parents. Although the basic principle is the best interest of the child, its implementation is often influenced by the local context. For example, in Muslim-majority areas, hadhanah practices are heavily guided by sharia provisions, while in other areas, local customs and traditions also play an important role. This study aims to uncover the differences in the implementation of hadhanah in different regions, as well as identify the challenges faced by families in parenting children in different contexts. The method used in this research is library research. The results show that the issue of childcare (hadhanah) has differences in each region, this is a factor of the diversity of culture, religion and customs in each region. Keywords: childcare, hadhanah
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IDENTITAS ORANG LAIN UNTUK PINJAMAN ONLINE Afrilla, Dea Poppy; Karim, Moh.
Borneo Law Review Vol 8, No 2 (2024): Vol 8 No 2 Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i2.6199

Abstract

Tindak pidana penyalahgunaan identitas diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berkaitan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi. Meski demikian, pada kenyataannya masih banyak individu yang memanfaatkan identitas orang lain untuk kepentingan dan tujuan pribadi atau kolektif. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menjelaskan faktorfaktor yang berkontribusi terhadap eksploitasi kriminal identitas orang lain melalui pemalsuan data dalam pinjaman online. Di dalamnya juga akan dikaji pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dan dampak yang mungkin timbul jika melakukan tindak pidana tersebut. Tesis ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian identitas dan pemalsuan data pada pinjaman online disebabkan oleh dua unsur yaitu variabel internal dan variabel eksternal. Selain permasalahan pendukung seperti terbatasnya pengetahuan hukum dan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keputusan hakim ditentukan oleh faktor yuridis, khususnya terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan dan terpenuhinya unsur pembuktian. Selain faktor non hukum seperti kesanggupan terdakwa untuk bertanggung jawab dan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan. Tindak pidana penyalahgunaan identitas orang lain seperti pemalsuan data dalam pinjaman online mempunyai dampak yang cukup besar baik bagi korban maupun terdakwa sehingga menimbulkan kerugian finansial.Kata Kunci: Identitas, Pemalsuan Data, Pinjaman Daring
PERAN JASA RAHARJA CABANG YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT Alfikri, Muhammad Aziz; Sarnawa, Bagus
Borneo Law Review Vol 8, No 2 (2024): Vol 8 No 2 Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i2.6200

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam memberikan kompensasi dan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Melalui metode analisis kualitatif dan studi kasus terhadap proses kerja dan sistem manajemen yang diterapkan oleh PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas layanan yang disediakan dan mengeksplorasi inovasi serta strategi yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada kecepatan respons terhadap klaim, kejelasan informasi yang disampaikan kepada publik, dan kepuasan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta telah menerapkan beberapa inisiatif penting yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi layanan, seperti digitalisasi proses klaim dan program pelatihan reguler untuk stafnya. Studi ini merekomendasikan peningkatan pada sistem feedback pelanggan untuk memastikan tanggapan yang lebih cepat dan akurat terhadap kebutuhan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan asuransi lain dalam mengimplementasikan strategi serupa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Kata Kunci : PT Jasa Raharja, pelayanan masyarakat, kecelakaan lalu lintas, kompensasi, inovasi layanan

Page 13 of 14 | Total Record : 132

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): Vol 8 No 2 Desember 2024 Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024 Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023 Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020 Volume 4 No 1 Juni 2020 Volume 3, No 2, Desember 2019 Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 Volume 2, No 2, Desember 2018 Volume 2, No 1 Juni 2018 Volume 1, No 2 Desember 2017 Volume 1, No 1 Juni 2017 More Issue