cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmatul Akbar
Contact Email
rahmatulakbar41090@gmail.com
Phone
+6285358268840
Journal Mail Official
-
Editorial Address
A Building, the Family Law Study Program, Shariah and Law Faculty, Ar-raniry State Islamic University Banda Aceh 23111
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 26208075     EISSN : 26208083     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal El-Usrah merupakan jurnal ilmiah berbasis Open Journal System (OJS) yang dibina oleh Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Jurnal El-Usrah ini adalah sarana bagi peneliti dan akademisi yang bergelut di bidang hukum keluarga Islam untuk dapat mengembangkan keilmuan dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jurnal El-Usrah diterbitkan dua kali periode dalam setahun, yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 231 Documents
 8   9   10   11   12 
Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich di Indonesia Muhammad, Alfian
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i1.17119

Abstract

Studi ini membahas tentang optimalisasi financial well being generasi sandwich di Indonesia yang memiliki tanggung jawab penuh dalam menafkahi keluarganya. Sebagai upaya dalam penerapan literasi akan pentingnya pengelolaan keuangan dalam sebuah keluarga yang bersifat jangka panjang agar tercapainya financial well being. Namun masih banyak dari kalangan generasi sandwich yang tidak memahami akan pengelolaan keuangan yang baik sehinga mengalami ketidakstabilan keuangan, lantas memenuhi nafkah keluarga menjadi prioritas bagi generasi sandwich dalam mencapai kesejahteraan keluarganya. Problematika di atas terjadi disebabkan karena generasi sandwich memiliki perilaku konsuftif, kurangya edukasi, dan kurangnya pengetahuan tentang literasi keuangan. Hasil penilitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai financial well being bagi generasi sandwich memerlukan literasi dan pemahaman tentang finansial, tuntutan dan tanggung jawab yang diberikan oleh para orang tua dan keluarga bukanlah sebuah masalah namun menjadi sebuah motivasi bagi generasi sandwich agar manjadi generasi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dalam menafkahi keluarganya.
Reinterpretasi Hadis-Hadis tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Majid, Abdul
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i1.17847

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih terus terjadi hingga saat ini. Tindakan ini berdampak pada penderitaan lahir maupun batin. Korban dari kekerasan biasanya dialami wanita (dalam hal ini istri). Artikel ini bertujuan menganalisis hadis-hadis tersebut sebagai upaya meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang sering dijadikan legitimasi kekerasan terhadap perempuan.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-tematik dengan teori analisis konten. Teori tersebut berguna untuk menganalisis kata-kata pada hadis, sehingga maksud dan pesan moral dari hadis dapat dipahami. Artikel ini menyimpulkan bahwa faktor yang melatari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup beragam, salah satunya penafsiran yang keliru terhadap hadis. Hadis yang dimaksud yaitu perintah memukul istri, sujud pada suami, dan laknat malaikat kepada istri yang menolak ajakan (biologis) suami. Meskipun demikian secara umum hukum Islam jelas melarang untuk menyakiti perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis. Karena itu, diperlukan pemaknaan secara kontekstual kata nushūz, dan laknat yang terdapat dalam redaksi hadis sehingga tetap memposisikan perempuan secara bermartabat.
Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami: Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna Muthalib, Salman Abdul
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i2.16040

Abstract

Majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh melalui putusan Nomor  130/Pdt.G/2020/MS.Bna mengabulkan permohonan istbat nikah dari perkawinan kedua (poligami) yang dilakukan secara sirri. Padahal Pemohon I telah memiliki isteri pertamanya yang dilakukan secara sah dan tercatat sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim mengabulkan permohonan istbat nikah dari perkawinan poligami dan tinjaun yuridis dikabulkannya permohonan istbat nikah dari perkawinan kedua Pemohon. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan bahan hukum primer UU Perkawinan, putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna dan KHI. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan secara sistematis bahan yang diperoleh dari literatur perpustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertimbangan majelis hakim mengabulkan istbat nikah dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, adanya persetujuan dari isteri pertama yang menyatakan rela suaminya menikah dengan isteri kedua serta seluruh dalil permohonan mampu dibuktikan oleh para pemohon. Secara yuridis dikabulkannya istbat nikah dalam putusan 130/Pdt.G/2020/MS.Bna tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang pada intinya perkawinan poligami tidak dapat dikabulkan permohonan istbatnya dan setiap poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan.
Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh Yus, Zulkifli
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i2.17893

Abstract

Di Indonesia, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Masalah yang muncul adalah bagaimana tingkat efektivitas Peraturan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa perkawinan pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh, mengingat seringkali sengketa perkawinan berujung pada putusan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian dimana analisisnya menggunakan uraian kata-kata yang sifatnya menjelaskan tentang asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, yuridis dan sosiologis. Sedangkan penelitian lapangan yang berupa data primer sifatnya hanya sebagai pelengkap dari bahan hukum sekunder, adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Implementasi mediasi pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung, dalam penyelesaian sengketa perkawinan dinilai kurang berhasil, karena sengketa perkawinan yang sampai ke forum mediasi sebagian besar telah klimaks dan menghendaki perceraian, walaupun proses menghadirkan mediator telah dilakukan, namun keberhasilan untuk damai masih rendah. Pelaksanaan ishlāh dan tahkīm terkait mediasi pada sengketa perkawinan harus lebih diefektifkan. Dalam proses mediasi perlu adanya upaya melalui pembaharuan hukum mediasi keluarga, penerapan lembaga hakamdalam mediasi, penguatan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yakni perkara diputus dengan rasa keadilan dan memuaskan para pihak, dan memaksimalkan fungsi dan peran mediator. Para pihak terkait mediasi dan yang terlibat konflik, dapat mengotimalkan mediasi dan peran mediator untuk pencapaian perdamaian.
Implikasi Praktik Batas Usia Minimal Perkawinan Barkah, Qodariah; Wulandari, Alvenny
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i1.13373

Abstract

Perubahan batas usia minimal perkawinan di Indonesia berdasarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari perubahan batas usia perkawinan yang semula pernikahan yang terjadi di usia 16 tahun sampai dengan usia 18 tahun bukan merupakan pernikahan dibawah umur untuk perempuan, namun setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut pernikahan di usia 18 tahun termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai mengenai batas usia minimal perkawinan sudah diterapkan dan untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan setelah berlakunya undang-undang tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, praktik batas usia minimal perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan. Kedua, implikasi dari praktik batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat adalah semakin meningkatnya jumlah pasangan yang menikah dibawah umur dengan memiliki dispensasi perkawinan dibandingkan sebelum berlakunya peraturan tersebut.
Penetapan Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur menurut Hukum Islam pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh M Jakfar, Tarmizi; Mukminin, Munarul
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i2.8784

Abstract

Perwalian sangat penting untuk kelangsungan hidup anak-anak  atau anak yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, seperti anak terlantar yang tidak mampu untuk menjaga harta benda atau lingkungan mereka sendiri. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian melalui pendekatan yuridis normatif dan menggunakan metode pengumpulan data lapangan yang dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasilnya adalah proses penetapan permohonan wali di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh diselesaikan dalam beberapa tahapan, yakni diawali dengan pendaftaran dan registrasi perkara, pembacaan surat permohonan oleh hakim, para pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan, tahapan pembuktian, tahapan permusyawaratan majelis hakim, dan pembacaan penetapan. Adapun pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam menetapkan perkara permohonan perwalian anak didasarkan kepada Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam. Dalam tinjauan hukum islam perkara permohonan penetapan wali di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dipandang tidak melanggar ketentuan hukum Islam oleh sebab itu alasan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menetapkan wali  ibu kandung untuk pengurusan harta anak dibawah umur adalah karena kedekatan hubungan kekeluargaan. Disarankan kepada lembaga peradilan lebih mengutamakan aspek perlindungan hukum atas harta anak dalam hal permohonan perwalian dan tidak mengedepankan kepentingan atas penjualan, pegadaian dan penyewaan harta anak dibawah umur.
The Realization of the Fulfilment of the Children’s Sustenance Post-Divorce In Purworejo Religious Court in 2020-2021 Yuniar, Meli Dwi; Sudarmaji, Waluyo
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i1.18244

Abstract

Frequently, discordant married couples contemplate divorce as their final option for resolving household problems. Many do not realize that divorce is the beginning of the onset of new problems that affect not only married couples but also their offspring if they are already parents. This study seeks to find out the realization of the implementation of child support obligations after divorce at the Purworejo Religious Court with various factors that influence it. This investigation is limited to the years 2020 and 2021 in order to examine the most relevant cases, as the events are still relatively recent. This form of research employs a qualitative paradigm and is conducted in the field. This study's methodology employs a normative legal approach. On the basis of court records from the Purworejo Religious Court, researchers conducted direct observations and interviews with litigants. Even though the child's maintenance obligations have been stated in the decision of the Purworejo, the results of the study indicate that there are still many parents, particularly the father, who do not fulfill their responsibilities to provide a living for their children due to various factors, including lack of legal awareness, lack of awareness of the obligations of a father to provide for children, too involved parents in the household, social factors, and economic factors
Human Rights Protection in the Islamic Family Law: A Case Study Concerning Domestic Violences Putra, Dedisyah; Acela, Nuriza
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i1.18511

Abstract

Islam and life are inseparable because Islam elevates the dignity of women and restores their rights, which had been violated by male dominance, religious traditions, and group fanaticism prior to the advent of Islam, when women’s rights were disregarded. This study employs qualitative methods by accumulating and analyzing library data descriptively and analytically. This article aims to describe the concept that Islam comes with a mission to restore the rights of women who have been marginalized as a result of prolonged jahiliyah conditions. This paper examines the relationship between Islam and human rights in the context of domestic violence, using family law and women's rights terminology. On the other hand, this review will focus on family law in the context of human rights preservation and domestic violence prevention
Peranan Yayasan Sos Children’s Villages Banda Aceh terhadap Anak yang Kehilangan Pengasuhan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Nurdin, Ridwan; Akbar, Hajarul; Murni, Khalidah
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v%vi%i.8313

Abstract

Pengasuhan anak yang dilakukan pihak Yayasan SOS Children’s Villages Banda Aceh sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan. Pengasuhan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Anak kehilangan pengasuhan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pengelolaan Yayasan SOS Children’s Villages Banda Aceh terhadap pengasuhan anak yang kehilangan pengasuhan dari orangtuanya dan upaya yang dilakukan oleh SOS Children’s Villages Banda Aceh dalam mengimplementasikan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap anak yang kurang pengasuhan. Ketiga, Bagaimana peran Yayasan SOS Children’s Villages Banda Aceh menangani anak yang kehilangan pengasuhan menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Yayasan SOS Children’s Villages Banda Aceh telah mencapai hasil secara umum dalam memenuhi kebutuhan dan perlindungan anak yang kehilangan pengasuhan seiring bertambahnya jejaring perlindungan anak. Dalam Islam, hak anak merupakan kewajiban dari Allah SWT. bagi, orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang berkewajiban. Ada pun pengabaian atas kewajiban tersebut akan di tempatkan kesulitan di dunia dan akhirat. bagi  semua pihak dalam perlindungan anak agar lebih memperhatikan anak-anak lembaga panti asuhan atau yayasan, terutama dalam memberikan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Batasan Maksimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Sarwani, Novita; Musip, Muhammad
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i1.16973

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Perkawina di Indonesia sering dilaksanakan dengan berpodam pada hukum adat yang ada pada masing-masing daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan library research, sebagai sumber utamanya adalah buku dan artikel yang berkaitan. Tujuan artikel ini untuk mengetahui kontribusi hukum adat dalam membangun keharmonisan keluarga. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya adat seringkali mengintervensi sesorang untuk melakukan perkawian. Pengaplikasian adata dalam hukum Islam, mendapatkan justifikasi dari Syariat, terbukti dengan banyaknya hukum-hukum pada masa jahilyah yang diberlakukan kembali pada masa Islam. dan keberlakuan adat semakin kuat dengan adanya argumentasi baik yang bersumber dari al-Qur’an, Hadis Nabi, maupun dari praktek yang dilakukan oleh para ulama. Di lingkungan masyarakat untuk melakukan perkawinan tidak lepas dari pengaruh kebudayaan sehingga sering dikaitkan perlaksaan perkawinan tersebut pada usia yang sudah dapat melakukan perkawinan. Pengaruh kebudayaaan pada pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat sangat penting bagi keluarga untuk membangun keharmonisan.

Page 10 of 24 | Total Record : 231

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 8 No. 1 (2025): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 2 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 1 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 2 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 2 (2021): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 1 (2021): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 2 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 2 (2019): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 1 (2019): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 2 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga More Issue