cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yogi Febriandi
Contact Email
-
Phone
+6281267445658
Journal Mail Official
legalite@iainlangsa.ac.id
Editorial Address
Gampong Meurande, Kota Langsa, Aceh
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
ISSN : -     EISSN : 26147971     DOI : https://doi.org/10.32505/legalite
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalite is published by the Islamic Sharia Law Study Program Faculty of IAIN Langsa. This journal contains a study related to the law, thoughts, and renewal of Islamic Criminal Law both in Indonesia and abroad. This journal is published twice a year: June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 200 Documents
 9   10   11   12   13 
STUDI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK (Studi Kasus UU No. 13 Tahun 2003 dalam Tinjauan Fiqh Siyasah di Kota Tebing Tinggi) M Rizal
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2021): Juli-Desember 2021
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v6i2.3569

Abstract

Masa usia anak sebagai generasi penerus bangsa tidak terlepas dari berbagai problematika kehidupan. Adanya tuntutan ekonomi keluarga memaksa anak untu turut andil bekerja demi terpenuhinya kebutuhan keluarga. Tingginya jumlah anak yang bekerja mayoritas berusia kurang dari 15 tahun baik di sector formal maupun informal merupakan fenomena yang tidak biasa lagi. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum yang bertujuan untuk memberi perlindungan bagi anak-anak yang memikul beban ekonomi sebagai bentuk bakti kepada keluarga. Namun, dalam pelaksanaaannya banyak tragedy yang tidak diharapkan dari kebijakan hukum tersebt. Upaya pemerintah dalam melindungi pekerja anak belum seutuhnya terlaksana. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjalankan perlindungan hukum yang berlaku bagi pekerja anak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kesesuaian perlindungan hukum bagi pekerja anak menurut UU No. 13 Tahun 2003. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu usaha di Kota Tebing Tinggi yaitu CV. Lima Manis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV lima Manis telah menerapkan beberapa ketentuan hukum yang tertera dalam UU No. 13 tahun 2003 khususnya di pasal 69 ayat 2. Di samping itu, jika ditinjau dengan ketentuan islam, terkait kewajiban pengusaha terhadap pekerjanya, CV Lima Manis telah memenuhi kewajibannya sebagai penyedia lapangan pekerjaan dalam hal pemberian keringanan pekerjaan sesuai dengan kemampuan anak, pemberian gaji yang sesuai pada waktunya, serta terpenuhinya syarat serta rukun dalam Ijarah.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR DAN PELAKSANAAN SITA JAMINAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI Nurbaedah
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2021): Juli-Desember 2021
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v6i2.3774

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis tentang prosedur dan pelaksanaan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa prosedur penerapan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta mengkaji secara mendalam hambatan administrasi dan hukum apa yang terdapat dalam pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur penerapan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat diajukan melalui surat gugatan maupun setelah gugatan perkara pokok diajukan dengan syarat-syarat seperti: (a). Barang yang diajukan dalam permohonan sita jaminan ada hubungan dengan perkara pokok. (b). Harus ada tanda-tanda/ciri khas dari barang-barang yang dimohonkan sita jaminan seperti tentang jenis, jumlah, ukuran, letak. (c). Alasan-alasan permohonan sita jaminan. (d). Harus ada petitum dari permohonan sita jaminan. (e). Harus ada tanda tangan pemohon sita jaminan. (f). Membayar biaya menurut hukum. Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu disebabkan karena belum memasyarakatnya UUPA serta sangat terbatasnya peraturan khusus mengenai sita jaminan di Pengadilan Agama.
OPTIMALISASI MODEL EXCECUTIVE PREVIEW SECARA VERTIKAL TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DISHARMONISASI Raisya Setya Cahyani; Galih Raka Siwi; Hana Faridah
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya Peraturan Daerah yang bermasalah, baik dilihat secara pembuatan atau legal drafting maupun dilihat dari segi substansi, seperti bertentangan dengan peraturan diatasnya, bertentangan dengan peraturan setingkatnya, tidak memenuhi asas-asas dalam pembentukannya, kurangnya integrasi dengan pembangunan, serta perumusan yang kurang jelas mengakibatkan perlunya pengawasan dalam hal pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan mengkaji bahan hukum sekunder serta primer, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa meskipun MK pada putusannya tahun 2015 dan 2016 membatalkan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian dalam Negeri serta Gubernur dalam hal pembatalan Peraturan daerah, tidak merontokan kewenangan Pemerintah pusat dan Gubernur dalam hal pengawasan atas peraturan daerah. Pemerintah Pusat (Kementerian dalam Negeri serta Kemterian Hukum dan HAM) masih memiliki kewenangan dalam pengawasan atas Peraturan Daerah Provinsi. Gubernur dengan Kanwil Kumham tentu masih memiliki pula kewenangan pengawasan dalam hal peraturan daerah kabupaten/Kota. Pengawasannya bisa dilakukan melalui model excecutive preview yakni dengan penyeleksian secara ketat pemberian nomor register pada Peraturan Daerah. Model excecutive preview ini diharapkan pula dapat dipergunakan sebagai salah satu cara agar Peraturan Daerah yang diundangkan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta tidak akan mudah untuk di ajukan uji materil ke Mahkamah Agung.
DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN TERKAIT ANAK HASIL ZINA DENGAN FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 Dhiauddin Tanjung; azharuddin
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perbedaan hasil putusan pengadilan tingkat banding dan Fatwa MUI, Putusan Tinggi Negeri Banten (PTN B) mengabulkan gugatan bahwa tergugat adalah anak dari penggugat berdasarkan hasil tes DNA walaupun tanpa didasari pernikahan, begitu juga halnya menolak gugatan supaya tergugat membayar 17 Miliar sebagai ganti rugi materiil dan immaterial kepada tergugat. Hasil PTN B tersebut akan disandingkan dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, karena sama-sama membahas kasusnya terhadap orang Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengambilan data secara sekunder, karena penelitian ini murni penelitian hukum maka data-datanya akan dibahas melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan jika perlu juga memakai bahan hukum tersier. Pendekatan hukum yang digunakan pastinya pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, mengingat kasus yang diangkat memang butuh penggalian konsep-konsep dasar dalam setiap norma, serta harus membandingkan antara norma yang satu dengan norma lainnya. Hasil putusan menunjukkan bahwa terjadi perbedaan mendasar antara PTN B dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, di mana PTN B memutuskan anak hasil zina memliki hubungan keperdataan dengan bapaknya dengan didasari Putusan MK, serta menolak gugatan penggugat supaya bapak zina membayar ganti rugi sebesar 17 Miliar dalam membesarkan anak hasil zina dan juga kerugian immateriil yang didapatkan pihak penggungat. Sedangkan Fatwa MUI sendiri menghendaki supaya anak zina tidak boleh dinasabkan kepada bapak zinanya, walau dengan alasan apapun karena memang sudah seperti ini aturannya dalam Islam, dan Fatwa MUI menghendaki agar bapak zina selalu memberikan nafkah kepada anak hasil zina, supaya kehidupan anak hasil zina lebih terjamin dan terpenuhi segala hak-hak materiilnya.
BEDAH MAYAT DITINJAU DARI PERSPEKIF HUKUM ISLAM (STUDI PENELITIAN DI PROVINSI ACEH) Bastiar; Azzubaily; Iswandi
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ingin menganalisis pengaturan autopsi dalam perpektif hukum Islam, menganalisis pelaksanaan autopsi di provinsi Aceh, dan ingin mengetahui kendala pelaksanaan autopsi pada masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan hasil: Pertama, Dalam kondisi tertentu, autopsi dibenarkan menurut hukum Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa autopsi forensik melanggar rasa hormat mayat karena memotong atau menghancurkan tulang. Akan tetapi, sebagian ulama membenarkan autopsi dengan dalih menciptakan manfaat di bidang keselamatan, keadilan dan kesehatan. Kedua, Autopsi di Aceh dilaksanakan berdasarkan Pasal 133 KUHAP. Untuk penegakan hukum, jenazah dikirim ke ahli medis untuk perawatan yang layak, dengan penghormatan terhadap jenazah, dan label identitas jenazah, lokasi, dan stempel. Kemudian penyidik mengeluarkan surat permintaan dan autopsi dilakukan setelah keluarga dihubungi, atau dua hari kemudian jika keluarga menolak autopsi atau keluarga tidak dapat ditemukan. Selanjutnya dilakukan autopsi, meliputi pemeriksaan luar dan dalam, meliputi: sayatan (sectioning), pengangkatan organ dalam, pemeriksaan masing-masing organ dalam satu per satu, pemulihan organ dalam tubuh, jahitan, dan pemeriksaan penunjang. Kemudian dikembalikan ke pihak keluarga untuk proses mandi, kafan dan penguburan. Organ internal yang dikeluarkan kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh atau disimpan dalam stoples yang diisi formalin untuk dipelajari atau diteliti. Ketiga, Hambatan pelaksanaan autopsi di Aceh adalah Pola pikir masyarakat yang terbatas, kurangnya keahlian petugas penegak hukum, kurangnya kesadaran dan pemahaman keluarga korban, biaya untuk melakukan autopsi, keterbatasan fasilitas untuk melakukan autopsi, dan kurangnya sumber daya manusia sebagai dokter bedah autopsi.
Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga : Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum dalam Pembuktian? Muhammad Jazil Rifqi
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengapa fakta di masyarakat yang termuat dalam putusan pengadilan terkait kekerasan psikis dalam rumah tangga mengandung multitafsir dan bagaimana pembuktiannya. Tulisan kajian pustaka ini menyimpulkan bahwa rumusan pasal kekerasan psikis rumah tangga dalam perundang-undangan memang tidak memliki kejelasan ragam dan bentuknya, alih-alih hanya menjelaskan dampaknya. Ambiguitas definisi tersebut menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum yang termuat dalam pelbagai putusan pengadilan, baik dalam gugatannya, pertimbangan hukumnya, bahkan saat hakim mengadili pidananya. Adapun dalam pembuktian kekerasan psikis pada dasarnya sudah ditetapkan dalam perundang-undangan secara detail oleh siapa, di mana, dan bagaimana VeRP harus diterbitkan. Demikian pula siapa yang berhak memohon bantuan untuk memeriksa korban kepada dokter spesialis kesehatan jiwa, namun dalam beberapa putusan pengadilan dalam tulisan ini, ada yang menggunakan VeRP dan ada yang tidak. Bisa jadi, putusan yang tidak memanfaatkan VeRP sebagai alat bukti, hakim tidak menggunakan teori pembukian undang-undang secara negatif.
MEMBUNUH KARENA PERINTAH ATASAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Hendra Gunawan
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang regulasi hukum pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan karena perintah atasan, sebab tindakan ini menuai pro dan kontra, ada yang beranggapan bahwa tindakan ini adalah murni pelaku pebunuhan namun disisi lain ada juga yang beranggapan bahwa bersangkutan merupakan korban dari atasan yang memerintahkan membunuh, maka dalam penelitian ini penulis ingin mengemukakan bagaimana status hukum membunuh karena perintah atasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konsep jarimah al-qatl dalam hukum pidana Islam untuk mengetahui bagaimana status hukum membunuh karena perintah atasan, dengan menggunakan metodologi menganalisis data yang diperoleh dari berbagai reference baik dari buku, situs internet, maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan hasil bahwa pembunuhan karena perintah atasan tidak dibenarkan dalam hukum pidana Islam, sehingga pelakunya dapat dikenai hukuman, terkecuali untuk membunuh musuh-musuh dalam perperangan dan menghukum mati pelaku tindak kejahatan berat demi untuk menjaga keamanan negara, karena dalam hukum pidana Islam hal ini termasuk pembunuhan yang haqq (diperbolehkan). Pelaku dapat dibebaskan dari hukuman apabila berada dalam tekanan atau ancaman sehingga nekat dan terpaksa melaksanakan perintah pembunuhan tersebut, sebab dalam hukum pidana Islam seseorang melakukan sesuatu yang terlarang karena berada di bawah ancaman, tekanan, dan paksaan untuk menyelamatkan diri tidak bisa dituntut pertanggungjawabannya di hadapan hukum.
Upaya Penangulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam Sumardi Efendi; Dar Kasih
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 2 (2022): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v7i2.4705

Abstract

This article examines efforts to tackle sexual violence against children in West Aceh from the perspective of Islamic law. This writing aims to find out the problem of sexual violence against children and how the proposed solution is based on the view of Islamic law. The data collection method in this article is using library research. Secondary data was obtained by studying the rules and regulations and literature related to this article. Cases of sexual violence against children in 2021 West Aceh Regency based on data from the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) West Aceh had 5 cases of sexual violence. The percentage of cases of sexual violence is relatively high, namely 27.7 percent of the total 18 cases of violence against children. The sanctions that can be imposed on perpetrators of sexual violence against children in Islam are jarimah hudud, jarimah qishas and diat, and jarimah ta'zir. Special sanctions for perpetrators of child sexual violence can be subject to criminal sanctions in the form of Takzir whose determination of punishment is the right of ulil amri. The countermeasures that can be carried out are by socializing the 4P program (Assistance, Protection, Imposition of Sanctions, and Recovery) to the community.
Epistemologi Fatwa tentang Politik Uang di Indonesia Jefry Tarantang; A. Hafiz Anshary; Sukarni; Fahmi Hamdi; Athoillah Islamy
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 2 (2022): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v7i2.4965

Abstract

This study intends to identify the epistemology of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council on the monasticism of money politic. Qualitative research in the form of literature studies uses a normative-philosophical approach. The primary data of this study is in the form of a document of the Ijtima' Ulama Decree of the Indonesian Fatwa Commission in 2018. Secondary data uses a variety of correlative scientific literature with a focus on discussion. The theory of idealism and the realism of Islamic law became the theory of analysis of this research. Data collection through documentation. Meanwhile, data analysis goes through the stages of data reduction, data presentation, and data verification. This research shows the epistemological construction of the fatwa of the Indonesian Ulema Council on the political monastery of money not only based on the idealistic-normative-deductive epistemology of Islamic law, but also emphasizes the aspects of Islamic legal realism in the form of considerations about the effectiveness of the fatwa in the midst of community life. The theoretical implications of this study show that the provisions of Islamic law (fatwa) related to the prohibition of money politics require considerations of legal formulations that do not only refer to normative idealism of law, but also legal realism. The limitations of this study have not identified the method of interpretation of the Indonesian Ulema Council on various theological foundations of monasticism of money politics.
Game Online Higgs Domino di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Yuhasnibar; Rahma Wati
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 2 (2022): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v7i2.5121

Abstract

The people of Banda Aceh City were shocked by the emergence of online-based gambling, namely the higgs domino game. Statistically, there are 3 cases of higgs dominoes that occurred in the people of Banda Aceh City in 2021 and 2022, there are as many as 3 cases that have been heard and have even been executed by whips. However, not a few of the players of this game are free from legal snares or not tracked massively. This fact raises academic anxiety, especially how the game indicators fall into the gambling category or not, especially in the perspective of Islamic Law. This research is a qualitative type through literature studies and field studies with a descriptive analysis approach. Data collection was carried out by observation, interviews, documentation and literature studies by compiling literature sources, both primary and secondary. The results of this study state that; Judging from the Islamic Criminal Law, the higgs domino online game has fulfilled the three elements of gambling (maisir), namely the element of the game being played, the element of profit and the element of betting at stake is chips (virtual coins)

Page 11 of 20 | Total Record : 200

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2026): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 2 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 1 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 2 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 1 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 8 No 2 (2023): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 8 No 1 (2023): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 7 No 2 (2022): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2021): Juli-Desember 2021 Vol 6 No 1 (2021): Januari-Juni 2021 Vol 5 No 2 (2020): Legalite Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Legalite Vol 4 No II (2019): Legalite Vol 4 No No. I (2019): Legalite Vol 3 No II (2018): Legalite Vol 3 No I (2018): Legalite Vol 2 No II (2017): legalite Vol 2 No I (2017): JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM Vol 1 No 2 (2016): Volume I No. 02 Tahun 2016 Vol 1 No 1 (2016): Volume I No. 01 Tahun 2016 More Issue