cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmah Murtadha
Contact Email
rahmah.murtadha@student.upi.edu
Phone
+6285337011739
Journal Mail Official
nasrullahstis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada, Ling. Nusantara Gang Al-Amin 1 Monggonao Mpunda Kota Bima NTB
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Ittihad Bima
ISSN : 24426938     EISSN : 27216829     DOI : 10.61817
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ittihad (p-ISSN 2442-6938) adalah Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, terbit 2 kali setahun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima sejak Tahun 2015. Redaksi menerima tulisan yang berkenaan dengan Pemikiran dan Hukum Islam serta redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mereduksi substansi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 106 Documents
 7   8   9   10   11 
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PASCA CERAI MATI STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SINJAI Ita Purnamasari; Fikri; Saidah; Agus Muchsin; Budiman; Nur Hazmi Asyikin
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 12 No 1 (2026): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v12i1.332

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pasca cerai mati dengan membandingkan konsep keadilan normatif dalam hukum Islam dan praktik yuridis di Pengadilan Agama Sinjai. Permasalahan utama terletak pada belum jelasnya mekanisme pembagian harta bersama dalam poligami yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim serta panitera di Pengadilan Agama Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hukum Islam menekankan keadilan proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing istri, baik material maupun non-material. Namun, dalam praktik yuridis, pembagian harta bersama cenderung dilakukan secara umum dan formalistik karena keterbatasan pembuktian, regulasi yang belum rinci, serta orientasi pada kepastian hukum. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara keadilan normatif dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif dalam penyelesaian perkara harta bersama dalam perkawinan poligami.
ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK HUBUNGAN TANPA STATUS DI KALANGAN REMAJA PADA ERA DIGITAL Fitri Nila
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 12 No 1 (2026): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v12i1.333

Abstract

This study aims to analyze the impacts of undefined relationships among adolescents in the digital era from the perspectives of juridical law and Islamic law. The development of information technology and social media has influenced adolescents’ social interaction patterns, leading to the emergence of undefined relationships within digital society. These relationships are characterized by emotional closeness without clear commitment or legal certainty. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and Islamic law approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources obtained through library research. The data were analyzed descriptively and qualitatively to examine the social, psychological, and legal impacts of undefined relationships. The findings reveal that undefined relationships have negative impacts on adolescents, including emotional anxiety, moral decline, deviant behavior, and the potential for legal violations through digital media. From the juridical perspective, undefined relationships are not specifically regulated in Indonesian positive law, yet their impacts may relate to violations of morality, privacy, and misuse of digital media. Meanwhile, Islamic law considers undefined relationships contrary to Islamic principles because they may lead to acts approaching adultery and damage the morality of the younger generation. This study emphasizes the importance of strengthening legal education, religious education, and digital literacy to prevent the negative impacts of undefined relationships among adolescents in the digital era.
PROBLEMATIKA IWAD KHULUK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KHI) Moh. Mukhlis; Ummu Sa’adah
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 12 No 1 (2026): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v12i1.334

Abstract

Abstrak Khuluk adalah bentuk pembubaran perkawinan yang diprakarsai oleh istri dan seringkali menimbulkan masalah hukum, khususnya mengenai iwad. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif hukum iwad dalam khuluk dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perceraian. Penelitian ini dimotivasi oleh meningkatnya jumlah kasus khuluk di Indonesia yang disebabkan oleh tekanan ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari Al-Hawi al-Kabir karya Al-Mawardi dan KHI, sedangkan data sekunder meliputi literatur dari mazhab Syafi'i dan Maliki, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari perspektif hukum Islam, iwad dalam khuluk dianggap sebagai kompensasi yang diberikan oleh istri kepada suami dan diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Mazhab Syafi'i menganggap iwad sebagai unsur penting khuluk, sedangkan mazhab Maliki memperbolehkan khuluk tanpa iwad jika istri meminta penghapusan iwad dan perceraian diucapkan dengan menggunakan istilah khuluk. Sementara itu, KHI menekankan mekanisme prosedural dan kesepakatan bersama mengenai besarnya iwad. Studi ini berkontribusi untuk mengklarifikasi kedudukan hukum iwad khuluk dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kata kunci: Iwad; Khuluk; Hukum Islam; KHI
DINAMIKA PERADILAN ISLAM DALAM KONTEKS POLITIK IDENTITAS DI ERA MODERN Zulfitriana; Kurniati; Zulhasari Mustafa
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 12 No 1 (2026): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v12i1.338

Abstract

Abstrak Menguatnya politik identitas dalam dinamika sosial-politik Indonesia turut memengaruhi berbagai sektor, termasuk peradilan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat politik identitas dalam peradilan Islam, peran lembaga peradilan dalam menjaga netralitas, serta dampak yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap jurnal, buku, dan publikasi ilmiah dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dalam peradilan Islam mencerminkan interaksi antara nilai-nilai hukum Islam, hukum nasional, dan kepentingan sosial berbasis identitas kelompok. Dalam konteks ini, peradilan Islam memiliki peran penting dalam menjaga netralitas melalui independensi hakim, penerapan hukum secara objektif, dan profesionalitas aparat peradilan. Namun, menguatnya politik identitas juga [menimbulkan dampak yang kompleks, seperti potensi bias dalam putusan, tekanan sosial terhadap hakim, serta konflik antara norma hukum dan kepentingan kelompok. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan integritas aparat peradilan, serta kesadaran masyarakat dalam menjunjung supremasi hukum agar peradilan Islam tetap adil, objektif, dan independen.
KLASIFIKASI TALAQ DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KAJIAN NORMATIF TERHADAP BENTUK DAN AKIBAT PERCERAIAN Ade Sultan Muhammad; Ika Yuliana Susilawati
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 12 No 1 (2026): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v12i1.341

Abstract

Talaq is one of the divorce mechanisms in Islamic law that encompasses various classifications and legal consequences. However, public understanding of the different types of talaq and their legal implications remains limited, often leading to misunderstandings regarding the rights and obligations arising after divorce. This study aims to examine the classifications of talaq in Islamic law and analyze the legal consequences associated with each type. The research employs a normative legal research method using a conceptual approach and library research. The data were collected from the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudential literature, books, and relevant scholarly publications on Islamic family law. The findings reveal that talaq can be classified based on the right of reconciliation, the timing of its pronouncement, the wording used, the number of pronouncements, and special forms such as khulu', talaq tafwidh, talaq ta'liq, li'an, ila', and zhihar. Each type of talaq carries distinct legal implications concerning reconciliation rights, maintenance during the waiting period (*iddah*), marital status, and the possibility of remarriage. Therefore, a comprehensive understanding of the classifications of talaq and their legal consequences is essential to ensure legal certainty and protect the rights of all parties in accordance with the principles of Islamic law.
MAKNA NUSYUZ DALAM PANDANGAN ULAMA DAN MASYARAKAT DI DESA NIPA KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA Adi Sofyan
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 12 No 1 (2026): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v12i1.343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna nusyuz menurut pandangan ulama dan masyarakat Desa Nipa serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari tindakan nusyuz istri terhadap suami dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nusyuz dipahami sebagai bentuk ketidakpatuhan istri terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dan norma sosial masyarakat. Tindakan nusyuz menimbulkan konsekuensi hukum berupa gugurnya sebagian hak istri, khususnya hak untuk memperoleh nafkah tertentu, serta berpotensi menimbulkan konflik yang dapat berujung pada perceraian apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme yang dianjurkan dalam Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri guna mewujudkan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Page 11 of 11 | Total Record : 106

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2026): June Vol 11 No 2 (2025): December Vol 11 No 1 (2025): June Vol 10 No 2 (2024): December Vol 10 No 1 (2024): June Vol 9 No 2 (2023): Desember Vol 9 No 1 (2023): Juni Vol 8 No 2 (2022): Desember Vol 8 No 1 (2022): Juni Vol 7 No 2 (2021): Desember Vol 7 No 1 (2021): Juni Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 6 No 1 (2020): Juni Vol 3 No 1 (2017): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2016): Juli-Desember Vol 1 No 2 (2015): Juli-Desember Vol 1 No 1 (2015): Januari-Juni More Issue