cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mustakim Sagita
Contact Email
mustakim_sagita@unigha.ac.id
Phone
+6281360046356
Journal Mail Official
lppm@unigha.ac.id
Editorial Address
Gle Gapui-Sigli, Kabupaten Pidie
Location
Kab. pidie,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Sosial Humaniora Sigli
Published by Universitas Jabal Ghafur
ISSN : 26153688     EISSN : 27160270     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Sosial dan Humaniora Sigli, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Pendidikan, keguruan, hukum, administrasi negara dan ilmu Sosial lainnya diterbitkan secara berkala 6 bulanan. JSH diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur dengan dua nomor dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 378 Documents
 18   19   20   21   22 
Implementasi Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Menunjang Layanan Rawat Inap Dan Rawat Jalan Di RSUD Kabupaten Sidoarjo Indrayana, Samuel; Kurniawan, Bagus Ananda
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1855

Abstract

Pada Penelitian ini menganalisa aspek-aspek implementasi Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020. Kebijakan Pemerintah Tentang Pelayanan Bpjs Di Rsud Sidoarjo Sudah Dianggap Efektif. Hal Ini dikarenakan kebijakan pemerintah tentang pelayanan BPJS di RSUD Sidoarjo khususnya di RSUD Sidoarjo sudah sesuai dengan aspek-aspek implementasi kebijakan dan indikator pelayanan publik yang berkualitas. RSUD Sidoarjo juga telah memberikan pelayanan yang tepat serta sesuai dengan keinginan pasien. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Kebijakan pemerintah tentang pelayanan BPJS di RSUD Sidoarjo sudah efektif. Kebijakan pemerintah tentang pelayanan BPJS di RSUD Sidoarjo ada kendala seperti kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan pasien rawat inap di RSUD Sidoarjo, jumlah staf atau pegawai yang ada dianggap kurang dan koneksi sistem informasi manajemen rumah sakit yang terkadang mengalami trouble. RSUD Sidoarjo diharapkan melakukan perbaikan dalam perencanaan, pengelolaan dan penataan keuangan agar tidak berdampak pada jaminan pelayanan dan fasilitas medis yang ada di RSUD Sidoarjo. memberikan pelayanan sudah sangat baik dengan tidak membeda bedakan pasien BPJS dan Non BPJS serta memberikan pelayanan yang baik,ramah dan sopan santun terhadap pasien hasil penelitian RSUD Kabupaten Sidoarjo petugas RSUD Kabupaten Sidoarjo sudah terbilang sangat baik dalam memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan santun terhadap pasien.Keseluruhan sudah berjalan dengan baik,kendala yang di hadapi dalam melaksanakan pelayanan untuk pasien rawat inap adalah Keterbatasan lahan parkir dan keefisienan dalam hal pengurusan administrasi pasien yang kurang berjalan sesuai yang di inginkan.Kata kunci: implementasi, pelayanan rawat inap, rawat jalan
PELAKSANAAN INOVASI PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus di Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat) Maulana, Daffa Fadhil; HB, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2346

Abstract

Warga negara memiliki hak untuk memiliki nama sebagai tanda identitas, diakui melalui dokumen resmi seperti akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh memiliki dua inovasi: Pulang Bersalin Anak Mendapat Akta Lahir dan Identitas Anak atau Puber Anak Melania, serta Gerakan Sinergi Terpadu Mengejar Target Dokumen Akta Kelahiran Ku Melalui Strategi “Buatkan, Antarkan, Mengumpulkan” atau Gesit Kejar Daku “BANG”. Namun, pada 2023, 53,85% data kelahiran belum terdaftar resmi di Kota Payakumbuh, termasuk di Kelurahan Ibuh (55,12%). Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, melihat kenyataan di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah memenuhi 9 dari 13 asas pelayanan publik, tetapi belum memenuhi 4 asas, seperti asas kepentingan umum, kesamaan hak, kepastian hukum, dan keprofesionalan.Kendala utama termasuk keterbatasan dana dan kompetensi SDM dari dinas tersebut. Pemerintah Kota Payakumbuh juga kurang mengevaluasi prioritas kelompok usia pencatatan akta kelahiran, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh adalah membuat peraturan daerah terkait administrasi kependudukan, menyederhanakan tahapan pengurusan akta kelahiran, memperluas kerjasama, dan melakukan evaluasi rutin pada inovasi pelayanan.
PENGARUH BUDAYA KERJA 5R TERHADAP KINERJA PEGAWAI SMK NEGERI 4 KOTA PROBOLINGGO Nawangsih, Veronica Sri Astuti; Rahmadi, Andhi Nur; Karmawati, Wiwit Dwi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1673

Abstract

Budaya kerja adalah model kebiasaan dalam komunitas yang diwujudkan sebagai bentuk kinerja. Budaya kerja berhubungan dengan nilai yang dipahami dalam organisasi sebagai media antar pegawai yang mempengaruhi kinerja pegawai. Salah satu budaya kerja adalah budaya kerja 5R yakni ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Budaya kerja 5R juga tepat diterapkan di lingkungan sekolah, termasuk di SMK Negeri 4 Kota Probolinggo. Sekolah ini dikenal dengan kedisiplinan yang cukup tinggi. Hal ini menarik untuk diteliti, terkait pengaruh budaya kerja 5R pada kinerja pegawai pada lingkungan SMK Negeri 4 Kota Probolinggo. Riset ini bagian dari riset kuantitatif dengan deskriptif. Data dalam riset merupakan data primer dihimpun dari kuesioner yang dijawab oleh responden, yaitu pegawai SMKN 4 Kota Probolinggo sebanyak 88 orang. Hasil riset dan pembahasan menunjukkan variabel budaya kerja 5R memberikan pengaruh positif yang signifikan pada kinerja pegawai di SMKN 4 Kota Probolinggo.Kata kunci: budaya kerja; 5R; Kinerja Pegawai 
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PENGUATAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Wuryandanu, Hadi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2248

Abstract

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. DPD tidak hanya mengusulkan kebijakan terkait otonomi daerah, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas politik. Melalui partisipasinya dalam proses legislasi, DPD menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, peran DPD dalam praktiknya terbatas oleh kendala struktural dan ketergantungan pada mitra kerjanya, terutama DPR dan Pemerintah Pusat. Meskipun memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU terkait otonomi daerah, DPD sangat bergantung pada DPR untuk memutuskan, yang mengurangi efektivitasnya. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa kedudukan DPD tidak setara dengan DPR. Sebagai lembaga yang konstitusional, penting bagi DPD untuk diberi peran yang lebih substansial dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan representasi yang lebih baik bagi daerah.  Rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana kewenangan DPD-RI dalam penguatan otonomi daerah dan bagaimana DPD-RI sebagai perwakilan daerah dapat memiliki hak dan wewenang yang sama dengan DPR-RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder melalui penelusuran literatur.   Kesimpulan yang diambil yaitu DPD-RI memiliki keterbatasan dalam mendukung otonomi daerah. Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen justru melemahkan posisinya. Peningkatan kewenangan diharapkan untuk memperkuat peran sebagai penyeimbang dalam sistem politik Indonesia.  
HAK IMUNITAS DALAM PERSPEKTIF PRINSIP PERSAMAAN DERAJAT DI HADAPAN HUKUM Rahmadani, Rizky; Hufron, Hufron
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1530

Abstract

Abstrak Tujuan dari penulisan dan penelitian dari jurnal berjudul hak imunitas terhadap prinsip persamaan derajat dihadapan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menjelasakan kedudukan hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR. Hak imunitas merupakan suatu instrumen yang dianggap istimewa berupa pemberian hak kekebalan yang diberikan kepada anggota parlemen dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Mengingat banyaknya tugas dan tingkat kerumitan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara. Tugas anggota DPR tidak hanya terbatas pada proses pembentukan Undang-Undang, akan tetapi terdapat juga tugas-tugas lain seperti fungsi anggaran yang tentunya dalam fungsi-fungsi tersebut terdapat hak-hak bagi anggota parlemen dalam menyampaikan pendapat. Hal tersebut menjadi objek menarik untuk dibahas mengingat dalam pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut anggota DPR diberikan Imunitas (kekebalan) yang telah diamanatkan oleh UUD  NRI Tahun 1945 dan secara lebih lanjut diatur khusus dalam UU MD3. Hak imunitas diberikan dalam rangka menjaga kehormatan dan marwah lembaga negara, akan tetapi penggunaan hak imunitas yang dimiliki oleh DPR menjadi perdebatan di kalangan publik.  Masyarakat memiliki penafsiran tersendiri bahwasannya produk hukum di negeri ini dirasa masih diksriminatif dan hanya sebagian kalangan saja yang diberikan hak eksklusif tersebut selain itu hak tersebut juga menimbulkan perdebatan mengenai persamaan derajat bagi setiap warga negara dihadapan hukum. Masyarakat memiliki suatu pandangan bahwasannya pemerintah diwajibkan untuk tidak membedakan dan memberikan suatu bentuk perlakuan hukum terhadap warga negara, terlebih dalam kasus-kasus tertentu anggota DPR sering berlindung dibalik hak imunitas dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan bilamana terjadi gugatan hukum yang sedang menimpanya.Kesimpulan dari penulisan ini adalah Hak Imunitas yang terkandung dalam Pasal 245 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2018 bertentangan dengan prinsip persamaan derajat di hadapan hukum.Kata kunci: Hak Imunitas, Dewan Perwakilan Rakyat, Prinsip Persamaan Derajat di Hadapan Hukum
Responsivitas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Kependudukan “SAYANG WARGA” di Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya Annisa, Khofifah Khoiru; Tukiman, Tukiman
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.2071

Abstract

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintah terwujud dalam pelayanan publik yang sesuai dengan proposionalitas kebutuhan masyarakat dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, responsivitas menjadi indikator penting karena menjadi dasar dalam kegiatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat atau penerima layanan. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan mengetahui tingkat responsivitas para penyelenggara pelayanan publik atau petugas kelurahan dalam menjalankan pelayanan administrasi kependudukan ”Sayang Warga” di Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sie Pemerintahan Kelurahan Kalirungkut, Petugas Kelurahan sebagai pelayanan Sayang Warga, serta sebagian masyarakat sebagai penerima layanan. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa petugas Kelurahan Kalirungkut dalam merespon pemohon sudah responsif, ramah, sopan, dan komunikatif. Dalam kecepatan melayani sudah cukup sigap, tulus, tidak bertele-tele dan cekatan. Dari indikator ketepatan melayani sudah memastikan kevalidan berkas pengajuan sebelum melakukan submit. Dalam kecermatan melayani petugas menyelesaikan pengajuan permohonan dengan sungguh-sungguh, totalitas, dan fokus. Dari ketepatan waktu pelayanan juga sudah memproses berkas secara cepat dan tepat serta menjamin kepastian waktu kepada pemohon. Terakhir dari kemampuan menanggapi keluhan sudah cukup responsif dan solutif dalam menanggapi keluhan atau pengaduan. 
PENGELOLAAN ARSIP SERTIFIKAT HALAL GUNA MEWUJUDKAN SAFETY DAN SECURITY DOCUMENT Putri, Dewita; Priambodo, Bayu
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2158

Abstract

The purpose of this study is to find out how halal certificate document archives are managed in the field of Production and Business Restructuring at the East Java Province Cooperatives and SMEs Service. This research is a qualitative type of research which uses a descriptive approach as the research method. Observation, interviews, and documentation are used as data collection methods in this research, so that after the research data is obtained, the next process is data analysis using the stages of reducing the data that has been obtained, presenting the data, and drawing conclusions. The subjects of this research are staff from the Production and Business Restructuring (PRU) division of the East Java Department and SMEs who have carried out archive activities at any time. From the results of the research that has been carried out, it shows that the results of the analysis of the four indicators based on Sedarmayanti's (2003) theory, namely management of incoming and outgoing mail, archive storage, archive rediscovery, and archive maintenance, it can be concluded that archive management of certified documents is halal in the field of PRU cannot be said to be optimal enough.Keywords : Archives Management, Halal Certificat,  PRU field
MANAJEMEN STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG Gunadi, Muhammad Iqbal; Gumilar, Gun Gun; Febriantin, Kariena
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1488

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi pemasaran pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Adapun data-data dikumpulkan berdasarkan observasi; wawancara dan juga dokumentasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini terdiri atas reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan pemasaran pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang belum sepenuhnya efektif hal tersebut terlihat dari segi Analisis Lingkungan, Formulasi strategi, Implementasi strategi serta Evaluasi pemasaran pariwisata yang terbilang masih ditemukan kendala-kendala dalam memasarkan pariwisata di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan oleh Instansi terkait agar dapat meningkatkan pemasaran pariwisata di Kabupaten Karawang dikemudian hari.Kata kunci: Strategi, Pemasaran, Pariwisata
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN FONIK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA SISWA MIN 17 ACEH BARAT Saputra, Aidil; Suharman, Suharman; Rismawar, Rismawar
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.2006

Abstract

PERGESERAN KECENDERUNGAN PENGGUNAAN MEDIA TELEVISI KE MEDIA SOSIAL DALAM PEMENUHAN INFORMASI DIKALANGAN GENERASI DIGITAL NATIVE Marlina, Marlina; Siregar, Nur Fitriani; Harahap, Ade Khadijatul; Kadin, Rahmat
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.2068

Abstract

Penelitian yang melibatkan 20 koresponden yang merupakan generasi digital native dengan karakteristik tidak lekang dari media dan kecanggihan teknologi juga merupakan hgenerasi yang bertumbuh selaras dengan perkembangan era digital yang serba instan dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukan apa factor penyebab bergesernya kecendrungan pengguna media televise kearah media sosial terutama dikalangan digital native, dengan menggunakan teori uses and gratification menunjukan bahwa ada empath al yang menyebkan bergesernya kecendrungan pengguna media dikalangan generasi digital native dalam menggunakan media televisi; yaitu kebutuhan kegunaan, bahwa kegunaan media bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan informasi akan tetapi lebih dari pada itu seperti ekspresi diri dan pengembangan kemampuan diri. Kegunaan lainnya adalah dapat mengidentifikasi tokoh atau sesorang yang ingin kita ketahui jatirinya. Selanjutnya adalah proses kegiatan dalam media sosial termasuk unik dan memiliki kelebihan tersendiri, sehingga pengguna media televisi akan cenderung berbalik kecendrungan kearah media sosial. Dan yang terakhir adalah menunjukan kegiatan sosial yang tidak terbatas hanya kepada orang yang kita kenal saja, akan tetapi dapat lebih baik dari pada itu seperti mencari sahabat lama, atau mendapatkan sahabat baru yang sesuai keinginan dan type pengguna media tersebut.Kata kunci : Pergeseran Kecenderungan, media televisi, media sosial

Page 20 of 38 | Total Record : 378

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 8, No 1 (2025): Juni 2025 Vol 7, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 6, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 5, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 4, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 4, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 3, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 3, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 2, No 1 (2019): Juni 2019 Vol 1, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 2 (2019): Desember 2019 More Issue