cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mustakim Sagita
Contact Email
mustakim_sagita@unigha.ac.id
Phone
+6281360046356
Journal Mail Official
lppm@unigha.ac.id
Editorial Address
Gle Gapui-Sigli, Kabupaten Pidie
Location
Kab. pidie,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Sosial Humaniora Sigli
Published by Universitas Jabal Ghafur
ISSN : 26153688     EISSN : 27160270     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Sosial dan Humaniora Sigli, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Pendidikan, keguruan, hukum, administrasi negara dan ilmu Sosial lainnya diterbitkan secara berkala 6 bulanan. JSH diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur dengan dua nomor dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 378 Documents
 16   17   18   19   20 
SUATU PENGUKURAN GERAK DASAR LOKOMOTOR PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KOTA SIGLI TAHUN PELAJARAN 2022-2023 Amirzan Amirzan; Muhammad Muhammad; Khairun Ni’mah
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i1.1763

Abstract

Penelitian ini berjudul “Suatu Pengukuran Kemampuan Gerak Dasar Lokomotor Pada Siswa Kelas VI SDN 3 Kota Sigli”. Tujuannya untuk mengetahui berada pada posisi mana atau kategori kemampuan gerak dasar lokomotor para siswa SD Negeri 3 Kota Sigli pada tahun pelajaran 2022-2023. Pengukuran untuk memperoleh data seperti tes berjalan, berlari, melompat dan berguling ke depan. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data melalui tes gerak dasar. Populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa kelas VI SDN 3 Kota Sigli yang berjumlah 42 siswa (total sampel). Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan hasil tes kemampuan gerak dasar siswa SD Negeri 3 Sigli diperoleh pada kelas “sangat baik” sebanyak 22 orang (52,38%), kelas “baik” sebanyak 16 orang (38,09%), rata-rata siswa kelas 3. (7,19%) dan 1 orang dalam kategori “kurang” (2,38%), sehingga hipotesis “mobilitas siswa SD Negeri 3 Kota Sigli berada dalam kategori “kurang baik” atau ditolak dalam arti hipotesisnya adalah dinyatakan untuk "ditolak".Kata Kunci: Kemampuan, Gerak Dasar Lokomotor
MANAJEMEN STRATEGI PEMASARAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING SMA NEGERI 1 BANDAR DUA Muhsin Muhsin; Sukarman Purba; Irsan Rangkuti
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i1.1799

Abstract

Education marketing management is an activity of analyzing, planning, implementing, and evaluating. The objectives of this study are to determine (1) education marketing planning at SMA Negeri 1 Bandar Dua, (2) to determine the implementation of education marketing at SMA Negeri 1 Bandar Dua, (3) to determine the evaluation of education marketing at SMA Negeri 1 Bandar Dua. In this study, researchers used qualitative methods in a descriptive and analytical way. Furthermore, the data were taken with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Then, the research subjects were the principal of SMA Negeri 1 Bandar Dua and the Head of Public Relations of SMA Negeri 1 Bandar Dua. Furthermore, according to the results of the research obtained, educational marketing management needs to be carried out with good management, be it planning, implementation, and marketing evaluation. Planning at the school is carried out by holding meetings with related fields for programs that will be implemented in the future, designing time, place, and target. Then the implementation of education marketing is carried out by means of a promotion system, distributing brochures, and conducting socialization to targeted schools. Finally, the  evaluation stage is carried out by controlling every semester, and seeing whether it is in accordance with the initial plan or not.Keywords : Marketing Strategy Management, Competitiveness, New student interest
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SUKO, SUKODONO, SIDOARJO Irianto, Heru; Kurniawan, Bagus Ananda; Khamdi, Akhmad Sulthon Al Hilal
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1822

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pemerintah desa dalam peningkatan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Suko, Sukodono, Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data menggunakan model Miles dan Hubberman yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari hasil analisis data, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam Peningkatan Partisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat sudah terwujud dengan strategi yang baik dilihat dari enam langkah proses manajemen strategi yakni: 1) Mengindentifikasi misi, tujuan, dan struktur organisasi saat ini, PEMDES melaksanakan MusDes untuk membahas dan menjalankan program yang dilakukan kedepannya dengan masyarakat. 2) Melakukan analisis eksternal, PEMDES meninjau partisipasi serta antusias masyarakat dalam keikutsertaan program pemberdayaan masyarakat. 3) Melakukan analisis internal, PEMDES melakukan kinerjanya dengan baik. 4) Memformulasikan strategi, strategi yang disepakati bersama sudah cukup efektif bagi PEMDES dan kelompok masyarakat. 5) Mengimplementasikan strategi, implementasi strategi yang dilakukan sudah berjalan cukup baik meski terdapat hambatan, hambatan tersebut dapat diatasi. 6) Mengevaluasi hasil, strategi yang sudah di sepakati bersama dilaksanakan dengan baik karena program yang disepakati merupakan patokan sebagai dasar kerja pemerintah. Faktor pendukung yaitu : 1) sumber daya manusia, 2) sarana prasarana yang memadai. Serta terdapat faktor penghambat yaitu : 1) kurangnya partisipasi masyarakat, 2) kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam peningkatan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan dilakukan musyawarah, perancangan strategi, serta penjabaran program-program yang ditetapkan.Kata Kunci : Strategi, Desa, Partisipasi, Pemberdayaan
KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA PERTANGGUNGJAWABANPIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PERUNDUNGAN Putra, Ardiansyah; Marbun, Warasman; Wirogioto, Ali Johardi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2335

Abstract

Pembullyan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh para siswa di lingkungan sekolah, selain dari tawuran antar siswa. Perilaku agresif siswa dalam bentuk tawuran telah mendapatkan perhatian yang cukup, baik dari pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, maupun polisi. Sementara itu, pembullyan, meskipun sebenarnya telah terjadi dalam lingkaran pendidikan untuk waktu yang lama, masih tampaknya mendapatkan sedikit perhatian. Tanggung jawab pidana bagi pelaku yang terlibat dalam melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan bersama-sama yang mengakibatkan luka serius (pemukulan) dalam Pasal 170 ayat (2) 2 KUHP dipengaruhi oleh faktor tindak pidana kekerasan, tawuran antar siswa. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penyebab kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh siswa, yaitu faktor internal, yaitu faktor keluarga yang kurang harmonis dan faktor dalam individu itu sendiri, faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, kurangnya pengawasan, pembullyan, lingkungan sekitar, individu itu sendiri, dan pengaruh teman sebaya. Adapun faktor lainnya, dendam yang berkelanjutan dan ingin bergabung tanpa alasan yang jelas. Ketika tawuran terjadi antara siswa, mereka ikut serta tanpa mengetahui inti dari masalah tawuran tersebut. Pertimbangan hukum hakim dalam memberlakukan kejahatan pada pelaku termasuk partisipasi anak dalam melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka serius dalam tawuran antara siswa di (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN Jkt. Utr.). Dengan adanya upaya penegakan hukum untuk membuat fungsi hukum pidana, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kejahatan melalui upaya hukum non-pidana. Upaya penegakan hukum non-pidana ini lebih berfokus pada prinsip kekerabatan dan dilakukan secara tidak langsung tanpa menggunakan metode pidana atau hukuman. Upaya non-pidana juga merupakan penegakan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi. Karena tindakan non-pidana adalah upaya untuk mengatasi tindakan kejahatan menggunakan hukum pidana, itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukan. Jadi dianggap sesuai untuk diterapkan dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku tawuran antar siswa.
KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL DALAM PERSPEKTIF HAM Sutra, Heni; Hadi, Syofyan
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1672

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Pendekatan Undang – Undang dan Pendekatan konseptual. Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekuder dan bahan nonhukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non prosedural didasarkan pada prinsip-prinsip universal HAM yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, tanpa memandang status migrasi mereka. Selain itu, ada hak-hak asasi yang melekat pada diri pekerja migran Indonesia non prosedural tersebut yang juga diatur dalam instrument hukum HAM Nasional dan Internasional.Kata Kunci :     Perlindungan hukum, PMI Non Prosedural, HAM
Perlindungan Hukum Hak Guna Bangunan pada Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah melalui Bangun Guna Serah Machfudz, Drifarrosa Aisy Aufanuha; Subekti, Rahayu
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2244

Abstract

Pemanfaatan BMN/D pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994, sedangkan Peraturan pelaksana dari UUPA sendiri, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun, baru diundangkan pada Tahun 1996. Sementara itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahhun 1984 telah melakukan Perjanjian BGS dengan PT Interna Permai untuk membangun Gedung dan fasilitasnya di Jalan Banceuy No. 8, Braga, Bandung. Terjadinya kekosongan hukum saat perjanjian tersebut ditandatangi menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan perjanjian itu sendiri dan berujung pada sengeketa TUN terkait perpanjangan Sertipikat HGB pecahan pada Ruko Banceuy yang ditolak oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum HGB pada BMN/D yang menjadi objek pemanfaatan perjanjian BGS menurut Putusan 72/G/2014/PTUN-BDG dan pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang Hak Pengelolaan dan pelaksana BGS memiliki kewenangan untuk menolak perpanjangan HGB di atas tanah Hak Pengelolaan. Dengan diundangkan UU Cipta Kerja dan Peraturan pelaksananya, ada penegasan terkait kewajiban Mitra BGS dan pihak lain yang memegang sertipikat HGB di atas tanah Hak Pengelolaan.  
REVITALISASI MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA MELALUI OPTIMALISASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL Putri, Rahmadivya Ersa; Sa'idah, Zahrotus
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1524

Abstract

Monumen Pers Nasional (MPN) merupakan monumen dan museum tentang pers nasional di Indonesia, didirikan pada tahun 1978 yang terletak di Surakarta, Jawa Tengah . Untuk mendukung terbentuknya museum yang modern pemerintah melakukan revitalisasi fisik pada MPN dimulai pada tahun 2018. Revitalisasi museum merupakan sebuah pembaruan untuk meningkatkan kualitas museum sesuai dengan fungsinya dan dapat menjadi tujuan yang dirasakan sebagai kebutuhan untuk dikunjungi oleh masyarakat. Salah satu bentuk revitalisasi museum adalah dengan mulai menggunaan teknologi digital yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi. Perkembangan industri yang berada pada revolusi industri 4.0 mendorong masyarakat untuk menggunakan platform digital. Salah satu bentuk revitalisasi yang dilakukan MPN yakni memanfaatkan platform digital Instagram sebagai wadah penyaluran informasi dan media branding MPN. Situasional Theory of Public (STP) merupakan teori yang mengidentifikasi publik sesuai dengan kategorinya. Teori STP membantu peneliti dalam mengidentifikasi publik sehingga membantu MPN dalam menentukan target marketnya agar pengelolaan media sosial berjalan optimal. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa sosial media Instagram @monumenpers berjalan optimal, namun ada faktor hambatan yang perlu di perbaiki agar pengelolaan Instagram MPN tetap stabil.
PEMAHAMAN PEMILIH PEMULA TERHADAP MONEY POLITIC MENJELANG PEMILU 2024 PADA MAHASISWA PPKn UNIMED STAMBUK 2023 Damanik, Indah Puja Claudia; Bangun, Jacklyn Alona; Putra, Bayu Ardiansyah; Boangmanalu, Vivin Silvia; Bangun, Kezia Thasa Emteta Karina; Ivanna, Julia
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.2070

Abstract

Ahead of elections and regional elections, of course, the rise of money politics is a challenge for the community, including novice voters. This can certainly threaten and damage the integrity of voters and hurt democracy in Indonesia. This research was conducted to review the understanding of Medan State University students, majoring in Pancasila and Citizenship Education Stambuk 2023 as novice voters regarding money politics and its impact on democracy in Indonesia. This research was conducted using a descriptive qualitative method of conducting interviews with PPKn Stambuk 2023 students related to how much their level of understanding about money politics ahead of the 2024 election. This research found that the understanding of PPKn FIS UNIMED Stambuk 2023 students regarding money politics is strong enough that it is hoped that ahead of the 2024 democracy party, students will be able to take a bold stance to reject the practice of money politics and uphold the principles of an honest and fair electoral system in order to realize Indonesia free from political corruption.Keywords: Comprehension, Novice Voters, Political Money, Elections
POTRET IMPLEMENTASI WEBSITE LAPOR! PADA INSTANSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR Prameswari, Sartika Devi; Wahyudi, Kalvin Edo
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2157

Abstract

The Cooperative, Small and Medium Enterprises Agency of East Java Province (Diskop and SMEs East Java) has successfully integrated complaint services through the LAPOR! website, demonstrating  the effectiveness  of  e-Government  implementation.  Established  under  East Java Governor Regulation No. 86 of 2016, Diskop and SMEs utilize this online platform to enhance public service quality through technology. The complaint management process, from reception to monitoring, ensures prompt responses and appropriate solutions. Through information and communication technology, such as SMS, websites, and mobile applications, interaction between the public and the government is facilitated. Quick responses, integration with government agencies, and the use of technology as a tool for better public service showcase the effectiveness of e-Government. Diskop and SMEs create an environment where the public can easily voice complaints, supporting transparency and enhancing public trust. As a good example of e-Government implementation, Diskop and SMEs in East Java strengthen the foundation of e-Government, create improved public services, and increase public trust and participation in the government administrative processKeywords : E-Government, Public Service, Website LAPOR!
Perselisihan Hubungan Kerja Antara PT Central Mandiri Cemerlang Dengan Serikat Pekerja Tentang Perjanjian Kerja Bersama Purba, Evaline Suhunan; Lie, Gunardie
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.2001

Abstract

Di dalam ikatan kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha selalu adanya perselisihan dalam hubungan kerja. Untuk menghindari terbentuknya perselisihan tersebut dibuatlah suatu perjanjian antara pihak Pekerja/Buruh dengan Pemberi kerja yang disebut sebagai Perjanjian Kerja Bersama. Dibuatnya hal tersebut tersebut agar diharapkan terciptanya hubungan dalam pekerjaan yang baik antar pekerja/buruh dengan pemberi kerja tetapi pada kenyataan nya masih ada ketidakbersediaan suatu pihak untuk melaksanakannya. Perselisihan mengenai Perjanjian Kerja Bersama ini terjadi diantara Pihak pengusaha PT Central Mandiri Cemerlang dengan Pekerja / Buruh yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Serikat Pekerja PT Central Mandiri Cemerlang. Oleh Karena itu dilakukan nya penelitian ini adalah supaya mengetahui proses pembuatan kerja bersama jika tidak mencapai kesepakatan dan Bagaimana peran Mediator Dinas Ketenagakerjaan serta Pengadilan Hubungan Industrial dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Mediator Dinas Ketenagakerjaan memberikan anjuran kepada kedua belah pihak namun ternyata anjuran tersebut tidak membuah hasil perdamaian oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur bahwa Dalam hal anjuran ditolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkann analisis putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial bahwa Pihak PT Central Mandiri Cemerlang harus mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama tersebut.Kata kunci: Perjanjian Kerja Bersama, Pekerja /Buruh, Serikat Pekerja

Page 18 of 38 | Total Record : 378

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 8, No 1 (2025): Juni 2025 Vol 7, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 6, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 5, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 4, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 4, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 3, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 3, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 2, No 1 (2019): Juni 2019 Vol 1, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 2 (2019): Desember 2019 More Issue