Journal of Political Issues
Journal of Political Issues, publish by University of Bangka Belitung, for information and communication resources for academics, and observers of political science, governance issues, public policy in and on Indonesia and International, Methodology of Social Sciences and Social Work. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Journal of Political Issues is published on July and December every year and first published in July 2019. The journal is a Multi-disciplined Journal focused on the study of Governance Issues and Public Policy, Decentralization, Political Parties, National and Local Election, Civil Society Movement, International Politics and Seurity, Gender Politics and Identity, Democracy, Citizenship and Public Management, and Community Welfare.
Articles
81 Documents
<![CDATA[Penerapan Kota Cerdas melalui Citizen Relation Management dalam Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Cahyani, Asya Putri]]>;
<![CDATA[Ode, Samsul]]>;
<![CDATA[Herawati, Dewi Maria]]>
<![CDATA[ Journal of Political Issues Vol 1 No 2 (2020): Journal of Political Issues (August - January) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpi.v1i2.15
<![CDATA[Jakarta Province applies smart cities through the Citizens Relations Management program that is used by stakeholders. The program is to hold and to continue at a time when and just as long. The only thing that is done is like CRM Among the reasons for the fall, the length of the road, the road, the infrastructure and then the road infrastructure and the damage to road infrastructure. The method used in this study will only be in the quota of the quota. The method of collecting the two used in this study is the time of the people, as well as and summarized. Only has been that the CRM program has been running well because all the indicators used have included aspects of the implementation of the CRM program. As for some of the past in CRM, which has been used as a result of the CRM.]]>
<![CDATA[Menyoal Pilihan Politik Santri Studi kasus Ponpes Al Munawwir Krapyak Bantul ]]>
<![CDATA[Sumantri, Imam]]>
<![CDATA[ Journal of Political Issues Vol 1 No 2 (2020): Journal of Political Issues (August - January) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpi.v1i2.17
<![CDATA[Di dalam tradisi pesantren pola interaksi antara kyai dan santri sangat sakral. Budaya patuh dan takzim di lingkungan pesantren secara otomatis melekat kepada setiap santri. Bagi santri sikap patuh tersebut merupakan penghormatan untuk memperoleh berkah dari ulama. Tulisan ini bertujuan mengupas pergeseran paradigma santri dalam menentukan pilihan politik dalam proses pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive dengan menyesuaikan kebutuhan data untuk kepentingan penelitian. Hasil penelitian menujukkan terjadi pergeseran paradigma yang dahulu sangat bergantung kepada wasilah kini lebih terbuka secara personal. Pengetahuan santri tentang ilmu politik yang baik dan kepedulian tentang politik menjadi faktor utama untuk dapat merumuskan pilihan politik pribadi tanpa ada intervensi dari pihak pesantren.]]>
<![CDATA[Pendekatan Advokasi Muhammadiyah dalam Penanganan Terorisme di Indonesia ]]>
<![CDATA[Firmansyah, Firmansyah]]>;
<![CDATA[Hidayat, Arief]]>
<![CDATA[ Journal of Political Issues Vol 2 No 1 (2020): Journal of Political Issues (February - July) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpi.v2i1.18
<![CDATA[Terorisme merupakan bentuk saluran ekspresi keputusasaan atas situsai dan kondisi yang ada. Pihak yang terjerumus dalam praktek terorisme berasal dari kalangan yang masih mencari kebenaran dan cenderung menutup diri untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Dengan semakin pesatnya penetrasi teknologi dan informasi teroris bertransformasi menjadi gerakan sel yang sulit untuk terindetifikasi oleh para penegak hukum. Hal yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menyikapi dan mengatasi terorisme dan segala aksi yang dilakukannya sehingga tidak menimbulkan teror baru, khususnya yang dilakukan oleh negara. Dalam hal ini pemerintah harus lebih mengedepankan pendekatan moderasi sebagai anti thesis penegakan hukum yang keras seperti yang digagas oleh Organisasi Massa Muhammadiyah. Metode riset yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara analisis dokumen dan bahan lain yang relevan dengan topik riset. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori civil society. Hasil riset menunjukkan bahwa pendekatan moderasi yang diinisiasi oleh organisasi Muhammadiyah setidaknya memberikan jalan keluar bahwa terorisme dapat dihilangkan dari akarnya dengan cara humanis. Selain itu, cara tersebut juga memberikan kepastian jaminan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak menghukum seseorang berdasarkan praduga, namun harus terlebih dahulu terbukti secara sah dan meyakinkan melalui putusan lembaga peradilan.]]>
<![CDATA[Menggali Intervensi Solutif dan Alternatif Kebijakan terhadap Problem Demografi Lokal ]]>
<![CDATA[Dedoe, Amir]]>
<![CDATA[ Journal of Political Issues Vol 2 No 1 (2020): Journal of Political Issues (February - July) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpi.v2i1.20
<![CDATA[Artikel ini bermaksud untuk melakukan telaah kritis sekaligus untuk mengelaborasi secara empirik terkait persoalan dan dampak sosial nikah dini dan tren perceraian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kajian ini berangkat dari fakta empiris yang menunjukkan tingginya tren pernikahan dini serta perceraian yang saling berkaitan erat dalam beberapa tahun terakhir. Metode yang digunakan yaitu dengan studi literatur, serta telaah dokumen terkait studi yang relevan menyoal dampak dan problematika nikah dini dan perceraian. Studi ini menemukan bahwa beberapa faktor penyebab yang memicu terjadinya nikah dini dan perceraian yaitu lanskap ekonomi lokal yang dalam beberapa tahun terakhir begitu bergantung pada industri ektraktif timah, dan juga persoalan transisi ekonomi pasca tambang yang juga memicu tingginya tren pernikahan dini dan perceraian di Bangka Belitung. Kedua paradoks tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat sehingga berkorelasi terhadap dampak dan kerentanan sosial yang dihadapi oleh pasangan nikah dini, dan juga yang memutuskan cerai. Kondisi tersebut pada giliranya juga mempengaruhi kapasitas, kualitas, serta harmonisasi pasangan nikah dini dan cerai. Lebih lanjut, kondisi kerentanan lain yang justru dihadapi oleh mereka yang melakukan nikah dini dan memutuskan bercerai, walaupun bersifat kasuistik, justru juga kerapkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta nasib ekonomi keluarga yang relatif lemah dan tidak stabil.]]>
<![CDATA[Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif ]]>
<![CDATA[Darmansyah, Ramlan]]>;
<![CDATA[Syahrani, Siti Desma]]>;
<![CDATA[Harirah MS, Zulfa]]>
<![CDATA[ Journal of Political Issues Vol 2 No 1 (2020): Journal of Political Issues (February - July) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpi.v2i1.28
<![CDATA[Constitutional political dynasties can be regulated in such a way, but in the context of a democratic state it is considered bad because it prevents the freedom of the people from participating in contesting political positions and bureaucratic positions within the Regional Government. The author discusses the practice of political dynasties that had been established by the elected regional heads over the power they already possessed. The issues raised in this study are (1). How is the practice of political dynasties carried out by the Regional Government in Riau Province? And what are the implications of political dynasties in Riau Province that have never been healed? Data collection in this research was carried out by studying literature by collecting related documents both journals, books and news in the mass media. The results of this study indicate that in the regional government environment in Riau Province whether the Governor, Regent and Mayor are considered to have built political dynasties by inaugurating families, namely children, wife, brothers and sisters to fill strategic positions in the Province, Regency and City. Finally, the practice of political dynasties has an adverse effect on governance because the practice of political dynasties is an early form of abuse of power. Among them is the flourishing of corrupt and collusive practices as well as blocking the freedom of people who have the competence to compete in filling strategic positions within the Regional Government.]]>
<![CDATA[Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian ]]>
<![CDATA[Mayrudin, Yeby Ma'asan]]>;
<![CDATA[Husna, Nabilla Amalia]]>;
<![CDATA[Yuliati, Fanny Rosye]]>
<![CDATA[ Journal of Political Issues Vol 2 No 1 (2020): Journal of Political Issues (February - July) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpi.v2i1.30
<![CDATA[This article discusses the dynamics of the contestation of the power of the village head as a formal leader with Abah Olot who is the traditional leader as an informal leader in public policies and daily politics in the traditional village of Guradog, Curugbitung District, Lebak Regency, Banten Province. The issue shows the existence of power contestation between actors. This intersection results in a battle of dominative power between the two actors. Therefore, the research team traced the practice of power relations that occurred to be able to be used as a reflection to explain the problematics. In investigating this phenomenon, the research team used the “Leadership” and “Shadow State” framework which was used as an analysis tool. The research method uses descriptive qualitative method. This type of method is able to manifest descriptive data related to the subject matter in this article. As a result, this paper proves the manifestation of the informal leader's hegemonic power of formal leadership. Shadow state practices of the power of informal actors who are able to "drive" formal structural actors are manifested in the case of actualization of public policies and daily politics in the tradisional village of Guradog.]]>
<![CDATA[Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota Komisi Pemilihan Umum di Daerah ]]>
<![CDATA[Busthomi, Masum]]>;
<![CDATA[Satriawan, M. Iwan]]>
<![CDATA[ Journal of Political Issues Vol 2 No 1 (2020): Journal of Political Issues (February - July) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpi.v2i1.31
<![CDATA[General election is a mechanism that functions as a means of implementing principles of democracy. The election goes well, KPU is formed as independent and enduring institution that has authority to hold election such as presidential, legislation and regional head election. To hold elections, a KPU comissioner from the community was chosen through the formation selection team (Timsel) of an independent. The selection team (Timsel) also isn’t separable from elements of societis such as academics, community leaders and election experts. This research use of qualitative methode to expressing problems. Focus writer directed to social reality towards an object for study, so this research looked at individuas and social organization as part of a strength that can determine whether the candidate of KPU is selected or not. The result of the analysis shows that in the practice of election commisioners KPU are not only determined by personal abilities but also influenced by the ideology of community organizations in the selection team.Hence the composition of the number of selection teams from one community organization will affect the number of election candidate of the KPU commisioners who have the same ideology with one of these organization.]]>
<![CDATA[Relasi Antara Politik Identitas Terhadap Proteksi Perdagangan dibawah Pemerintahan Donald Trump ]]>
<![CDATA[Setiawan, M. Chairil Akbar]]>;
<![CDATA[Ginting, Garcia Krisnando Nathanael]]>;
<![CDATA[Ilmar, Anwar]]>
<![CDATA[ Journal of Political Issues Vol 2 No 1 (2020): Journal of Political Issues (February - July) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpi.v2i1.32
<![CDATA[This article seeks to explain the change in US foreign policy in the economy under Donald Trump's administration since 2017. The analysis will be based on the relationship between Identity Politics and Protectionist policies pursued by Trump. Trump's economic policy orientation shows a significant shift compared to some previous governments. The author will use a Qualitative method with the Explanatory analysis model. Protectionism approach becomes Trump's main platform, which is manifested in rejection of the framework of cooperation in the Trans Pacific Partnership (TPP), renegotiation of economic agreements with Canada and Mexico,or the recent tension of having Trade War against China since 2018. Nationalism sentiment, vigilance on the part of foreigners, or the reification of the identity of the United States are considered to be the main elements that have caused Trump to turn away from the global regime of Neoliberalism. The author wants to examine the relationship between Identity Politics and Trump's economic-political platform. The rise of Identity Politics is not a main cause toward Protectionism in the United States. Trump merely harnessed the failure of neoliberal policies from previous administrations by using the rhetoric of nationalism and identity politic.]]>
<![CDATA[Perbandingan Tata Kelola Penanganan Pandemi Covid 19 di Indonesia dan India ]]>
<![CDATA[Khoerunisa, Nisa]]>;
<![CDATA[Noorikhsan, Faisal Fadilla]]>
<![CDATA[ Journal of Political Issues Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues (August - January) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpi.v2i2.36
<![CDATA[Tulisan ini mencoba membandingkan tata kelola penanganan pandemi Coronavirus Diseases (Covid 19) di Indonesia dan India. Meskipun sempat menerapkan lockdown total sampai bulan September jumlah kasus positif COVID-19 di India tembus lebih dari 4,7 juta dengan angka kematian lebih dari 78 ribu jiwa. Sementara itu, Indonesia tak pernah tercatat melakukan lockdown total. Hasilnya tidak lebih baik dari India. Sepanjang bulan September tercatat tujuh kali rekor penambahan positif Covid 19 pecah. Kami coba melakukan analisis kebijakan pemerintah terbaik di antara yang terburuk. Tulisan ini dibuat dari penelitian kualitatif yakni penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan pengetahuan dengan cara koheren. Dengan menggunakan metode kepustakaan, mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari media cetak dan elektronik terkait covid 19 di Indonesia dan India, kami menganalisis kebijakan pemerintah kedua negara tersebut. Tulisan ini merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan covid 19. Pasalnya, kini Indonesia menduduki posisi teratas statistik jumlah kematian akibat COVID-19 di Asia Tenggara.]]>
<![CDATA[Tindakan Pencegahan Pembakaran Hutan dalam Perspektif ASEAN Community ]]>
<![CDATA[Kusniati, Retno]]>;
<![CDATA[Permatasari, Bunga]]>;
<![CDATA[Rapik, Mohamad]]>
<![CDATA[ Journal of Political Issues Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues (August - January) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpi.v2i2.37
<![CDATA[This article aims to elaborate on the values of the ASEAN Community in preventing forest and land fires through the ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP), and the Implementation of AATHP in Indonesia. This is because the issue of forest and land fires is one of the main issues in the ASEAN region, and its impact causes cross-border air pollution which results in disruption of diplomatic relations among the ASEAN Member States. Even though ASEAN Member countries have agreed to create an ASEAN Community. Therefore, by applying the normative juridical legal research method, this paper intends to explore several things, namely first; how the values of the ASEAN Community in preventing forest and land fires through the ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP), Second, how is the implementation of AATHP in Indonesia. This article finds that the values of the ASEAN Community have been contained in every article regulated in the AATHP for the prevention of forest and land fires that occur in the ASEAN region. Second, Indonesia has ratified the AATHP and made legal products that can reach actors of forest and land burning. This is marked by the passing of the Law on Environmental Protection and Management, the Forestry Law, the Plantation Law, and the Law on Prevention and Eradication of Forest Destruction. Besides, in Jambi Province, Jambi Province has also established Local Regulation Number 2 of 2016 concerning Prevention and Control of Forest and Land Fires.]]>
