cover
Contact Name
Komang Jaka Ferdian
Contact Email
-
Phone
+6285269870300
Journal Mail Official
editor@jpi.ubb.ac.id
Editorial Address
Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 33172
Location
Kab. bangka,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Journal of Political Issues
ISSN : -     EISSN : 26857766     DOI : https://doi.org/10.33019/jpi
Core Subject : Humanities, Social,
Journal of Political Issues, publish by University of Bangka Belitung, for information and communication resources for academics, and observers of political science, governance issues, public policy in and on Indonesia and International, Methodology of Social Sciences and Social Work. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Journal of Political Issues is published on July and December every year and first published in July 2019. The journal is a Multi-disciplined Journal focused on the study of Governance Issues and Public Policy, Decentralization, Political Parties, National and Local Election, Civil Society Movement, International Politics and Seurity, Gender Politics and Identity, Democracy, Citizenship and Public Management, and Community Welfare.
Articles 81 Documents
Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten Bayu Nurrohman; Yeby Ma'asan Mayrudin; Dewi Sri Astuti; Renata Maharani
Journal of Political Issues Vol 4 No 2 (2023): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i2.81

Abstract

Fokus tulisan ini menyelisik aktivisme politik para kader perempuan partai atau politisi perempuan di daerah Banten. Urgensi kajian ini karena adanya interseksi diskursus antara aktivisme perempuan, pengorganisasian partai, dan kultur patriarki di wilayah Banten khususnya, di Indonesia pada umumnya. Kami menggunakan metode kualititaf dengan pendekatan fenomenologi Creswell. Adapun hasil penelitian yaitu temuan soal pemaknaan aktivisme politik dari politisi perempuan berarti perempuan berjuang demi mencapai keadilan gender dan kebijakan-kebijakan pro-perempuan. Selanjutnya rekonstruksi dan proyeksi dari pemikiran politisi perempuan dalam politik dan pemerintahan, yaitu: (1) upaya holistik membangun kesadaran representatif dan potensi politisi perempuan di tubuh partai politik; (2) optimalisasi kebijakan affirmative action di bidang politik dan pemerintahan secara keseluruhan; (3) dukungan penuh dari partai-partai politik dan elitnya dalam memberikan kesempatan dan peluang yang proporsional terhadap politisi perempuan.
Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue Arfin Sudirman; Yusa Djuyandi; Fajri Syahal Guna Pratama
Journal of Political Issues Vol 4 No 2 (2023): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i2.82

Abstract

Industri pertahanan menjadi salah satu agenda penting dan menjadi perhatian, dimulai pada saat kabinet Indonesia Bersatu I dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menjadikannya sebagai prioritas pembangunan dan memberi peluang besar bagi keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan industri pertahanan salah satunya melalui agenda kerja sama yang dijalin oleh Indonesia dengan Australia dalam satu agenda dialog Indonesia – Australia Defense Security Dialogue (IADSD) yang telah dijalin dan disahkan oleh Lombok Treaty pada tahun 2006, yang mana Indonesia dalam hal ini memiliki kepentingan untuk meningkatkan kapabilitas serta kemandirian Industri pertahanan nasional. Maka dari itu penelitiaan ini memiliki tujuan untuk mencari permasalahan agar mencapai tujuan penelitiaan, dengan menggunakan konsep Military Industrial Complex (MIC) dan juga teori Iron Triangle. Hubungan tersebut terkait pada kontribusi politik, persetujuan politik akan belanja militer, lobi-lobi untuk mendukung birokrasi, dan industri. Ketiga badan tersebut, yang pada saat ini lebih sering disebut kongres/parlemen, departemen pertahanan, dan industri pertahanan, kemudian disebut sebagai segitiga besi pertahanan. Yang mana keterlibatan tersebut dikerucutkan Kembali kepada focus matra darat dalam pelaksanaannya ini, PT. Pindad dan juga end-user Tentara Nasional Indoensia Angkatan Darat (TNI AD) demi mengurangi ketergantuangan pada produk luar dan lebih meningkatkan kemandirian industry pertahanan nasional.
Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020 Mohammad Ezha Fachriza; Satrio Adjie Wibowo
Journal of Political Issues Vol 4 No 2 (2023): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i2.85

Abstract

Penelitian ini menguraikan tentang pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2020. Dalam menganalisis fenomena yang terjadi, penulis menggunakan teori electoral management bodies dari International Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2015) untuk mengidentifikasi dan menguraikan berbagai standarisasi tata kelola manajemen penyelenggara pemilu yang berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencari berbagai data dari sumber pemberitaan cetak maupun elektronik dan berbagai sumber yang kredibel berkaitan dengan fenomena yang dikaji. KPPS sebagai lembaga ad-hoc yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pemilu maupun pilkada. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh KPPS, justru menjadi aktor utama dalam terciptanya malpraktik pemilu khususnya yang terjadi pada Pilkada Kota Tangsel tahun 2020. Temuan dari penelitian ini KPPS terbukti tidak independen, kurang efektifnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU, tidak profesional dan tidak transparannya kasus malpraktik ini diselesaikan mengenai prosedur substansial pelaksanaan pemilu.
Petahana vs Penantang: Studi Perbandingan Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2020 Diki Irwanto; Zulfa Harirah MS
Journal of Political Issues Vol 4 No 2 (2023): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i2.88

Abstract

Pada penyelenggaraan Pilkada Karimun tahun 2020 hanya diikuti oleh dua pasangan calon yang saling bersaing memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Dari persaingan tersebut terdapat keunikan dimana pasangan petahana yang didukung oleh koalisi “gemuk” dan dana kampanye yang begitu besar tidak mampu mendominasi perolehan suara dan hampir dikalahkan oleh pasangan penantang yang didukung oleh koalisi “ramping” dan dana kampanye yang jauh lebih kecil dengan selisih hanya sebanyak 86 suara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu kualitatif secara komparatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi serta untuk memaparkan permasalahan digunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan petahana dengan selisih hanya sebanyak 86 suara dari pasangan penantang. Hal ini tidak lepas dari peran kekuatan-kekuatan politik yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon. Perbedaan paling mendasar dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 ini adalah pasangan petahana hanya mempunyai empat kekuatan politik yaitu LSM, partai politik, media massa dan kelompok pengusaha. Sedangkan pasangan penantang mempunyai enam kekuatan politik yaitu LSM, partai politik, organisasi buruh, media massa, lembaga survei dan birokrasi.
Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta Agung Yudhistira Nugroho; Bahjatul Murtasidin
Journal of Political Issues Vol 4 No 2 (2023): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i2.89

Abstract

Migrasi internal yang meluas di Jakarta juga mempersulit upaya untuk menyediakan layanan kesehatan yang dibutuhkan warganya. Pandemi memperparah kerentanan sosial masyarakat perkotaan dan semakin menunjukkan ketimpangan yang ada di kota. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam makalah ini adalah "Sejauh mana masyarakat miskin kota dapat mengakses hak mereka untuk mendapatkan penghidupan yang berkelanjutan?". Untuk membantu meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat miskin kota mengakses hak dan hak mereka atas penghidupan yang berkelanjutan, kerangka kerja penghidupan berkelanjutan dikombinasikan dengan pendekatan analisis demografi. Pengumpulan data dan penelitian lapangan merupakan elemen-elemen dari metode analisis yang digunakan untuk memahami dinamika penghidupan masyarakat perkotaan. Masyarakat miskin berada di tengah dan terlihat membangun strategi penghidupan mereka di atas seperangkat sumber daya yang vital. Orang-orang menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan hidup mereka. Dalam kasus masyarakat miskin perkotaan di Jakarta, penting untuk dicatat bahwa meskipun model penghidupan berkelanjutan menekankan bahwa masyarakat miskin adalah ahli dalam kondisi mereka sendiri, namun sangat merendahkan jika kita mengasumsikan bahwa semua strategi penghidupan yang dilakukan oleh masyarakat adalah benar. Banyak rumah tangga miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap informasi, pandangan yang lebih luas, dan pengetahuan tentang pengalaman di luar wilayah mereka, sehingga mereka dapat melakukan kesalahan dan mengadopsi strategi penghidupan yang kurang memuaskan atau bahkan gagal.
Analisis Teori Spiral of Silence pada Persepsi Publik tentang Citra Polisi oleh Media Massa Mikhael Yulius Cobis; Udi Rusadi
Journal of Political Issues Vol 4 No 2 (2023): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i2.92

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek pemberitaan media massa pada persepsi publik tentang citra polisi berdasarkan studi literatur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan metodologi kualitas sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sejauh ini hanya ada sedikit bukti bahwa situs jejaring sosial telah berhasil digunakan oleh polisi untuk terlibat dan bekerja sama dengan masyarakat lebih dari sekadar memberi mereka informasi. Pemaparan sekilas gambaran statis penegakan hukum yang disebarluaskan oleh media tidak serta merta mempengaruhi opini masyarakat tentang kinerja polisi di masyarakat. Sebaliknya, opini global masyarakat tentang polisi dibentuk oleh keyakinan mereka sendiri, pengalaman sebelumnya dengan petugas, dan konsumsi media yang kumulatif dan dipilih sendiri. Menurut praktik saat ini, teori "Spiral of Silence" beradaptasi untuk mengatasi krisis sentimen publik terkait polisi, prasyarat dan pondasinya bervariasi ketika situasi berubah.
Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power Dinda Tulus Tiara; Syasya Yuania Fadila Mas'udi
Journal of Political Issues Vol 4 No 2 (2023): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i2.95

Abstract

Konflik Rusia – Ukraina memberikan dampak negatif terhadap stabilitas global, sehingga memicu krisis di berbagai negara. Kondisi konflik yang belum mereda, membuat Indonesia berinisiatif melakukan misi perdamaian melalui Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia, untuk menjadi jembatan komunikasi kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia melakukan misi perdamaian terhadap konflik Rusia - Ukraina. Penelitian menggunakan metode eksplanatif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, serta teknik analisis kualitatif. Selain itu juga memakai Teori Soft Power, dan Konsep First Track Diplomacy. Hasil yang didapatkan yaitu Indonesia memakai instrumen diplomasi first track dalam misi perdamaian konflik Rusia – Ukraina, yang terlihat dari penggunaan dialog, negosiasi, dan kerja sama antar negara, sehingga membuka peluang perdamaian antar negara. Selain itu, dibalik misi perdamaian tersebut, Indonesia memiliki kepentingan ekonomi, membentuk citra positif, dan mempersiapkan untukmelancarkan agenda KTT G20 mendatang. Fenomena tersebut kemudian bersesuaian dengan tujuan dari Soft Power Indonesia yaitu untuk meningkatkan keamanan lingkungan eksternal dengan memproyeksikan citra negara yang damai dan menarik dengan menggunakan Soft Resource nya sebagai Tuan Rumah & Ketua Penyelenggaraan KTT G20. Studi ini mengembangkan studi sebelumnya, karena hasil yang didapatkan memperkaya kajian tentang perkembangan konflik rusia - ukarina terutama jika ditinjau dari segi soft power.
Resiliensi Perempuan dalam Konflik Lingkungan di Indonesia Mustabsyirotul Ummah Mustofa; M. Diva Kafila Raudya; Jian Ayune Sundul Langit; Pupoes Biworo
Journal of Political Issues Vol 5 No 1 (2023): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v5i1.107

Abstract

Environmental conflict is a problem often found in various regions in Indonesia, which occurred in Kendeng and Sangihe. If we look at the impact of environmental conflicts, this threatens the whole community regardless of the gender contained in the object of the dispute. Even so, environmental conflicts are often identified as something “masculine”. This study seeks to describe how women’s resilience in environmental conflicts that occurred in Kendeng and Sangihe. Besides that, this research also seeks to see how the various narratives of ecofeminism relate to the resilience practices carried out by women in the context of environmental conflicts. The researcher uses a qualitative research type with the unit of analysis of two Watchdoc documentaries entitled “Samin vs Semen” and “Sangihe Melawan” which will be analyzed using content analysis techniques. The results of the study show that the role of women in the movement against environmental conflict in both Kendeng and Sangihe is determined by a sense of ownership of the environment or nature which is a means of fulfilling the material needs of the local community. Another research result is that there are differences in the narratives of ecofeminism contained in the two movements, with the movement in Kendeng which is more towards spiritual ecofeminism and the movement in Sangihe which is more towards transformative ecofeminism. Although there are differences in terms of ecofeminism narratives, there are no significant differences in terms of resilience practices carried out by women in both Kendeng and Sangihe.
Upaya Irlandia dalam Mengimplementasikan Renewable Energy Directive untuk Pemenuhan Energi Terbarukan 2030 Amanda Nabila Noor Azahra; Haryo Prasodjo; Devita Prinanda
Journal of Political Issues Vol 5 No 1 (2023): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v5i1.111

Abstract

Penelitian ini akan membahas mengenai upaya Irlandia dalam mengimplementasikan kebijakan Renewable Energy Directive UE untuk memenuhi target Energi Terbarukan Uni Eropa di tahun 2030. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teori keamanan energi (energy security). Sumber data diperoleh dari studi terdahulu atau yang sering disebut kajian literatur atau kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Irlandia sebagai salah satu negara anggota EU telah menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 34,1% pada tahun 2030, sedangkan UE menetapkan target sebesar 45% pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Irlandia melakukan kerja sama baik secara regional maupun bilateral. Irlandia juga membentuk komunitas energi yang berdistribusi dalam pemenuhan target energi terbarukan. Selain itu, adanya perusahaan pemasok energi sebagai penyedia energi terbarukan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau.
Oligarki dan Elit Politik pada Pilkada 2020: Sebuah Ulasan Dodi Faedlulloh; Rahayu Sulistiowati; Apandi Apandi; Vina Karmilasari
Journal of Political Issues Vol 5 No 1 (2023): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v5i1.113

Abstract

This article analyzes the political practices of oligarchy and elite politics in the context of the 2020 local elections in Indonesia. Despite the high number of Covid-19 cases, Indonesia continued to hold simultaneous local elections, making the regional elections even more controversial. The significance of this research lies in understanding the existence of oligarchic and elite political practices in Indonesia's election administration. The article employs a qualitative method using desk study by analyzing relevant literature to answer the research problem. The novelty of this research is in providing an analysis of the political practices of oligarchy and elite politics in the context of the 2020 local election. The findings indicate that the 2020 local elections were characterized by the re-strengthening of kinship politics, high single candidates, and the involvement of actors with oligarchic interests. These are indications that oligarchic and elite politics are returning to dominate election administration in Indonesia. The implications of this research are essential for understanding the challenges of democratization in Indonesia and the need to strengthen democratic institutions and practices.