cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Komang Jaka Ferdian
Contact Email
-
Phone
+6285269870300
Journal Mail Official
editor@jpi.ubb.ac.id
Editorial Address
Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 33172
Location
Kab. bangka,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Journal of Political Issues
Published by Universitas Bangka Belitung
ISSN : -     EISSN : 26857766     DOI : https://doi.org/10.33019/jpi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Journal of Political Issues, publish by University of Bangka Belitung, for information and communication resources for academics, and observers of political science, governance issues, public policy in and on Indonesia and International, Methodology of Social Sciences and Social Work. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Journal of Political Issues is published on July and December every year and first published in July 2019. The journal is a Multi-disciplined Journal focused on the study of Governance Issues and Public Policy, Decentralization, Political Parties, National and Local Election, Civil Society Movement, International Politics and Seurity, Gender Politics and Identity, Democracy, Citizenship and Public Management, and Community Welfare.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 81 Documents
 1   2   3   4   5 
Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Vita Rachmawati; Dodi Faedlulloh
Journal of Political Issues Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v2i2.38

Abstract

This research is motivated by the relatively high number of people with social welfare problems for street children in North Jakarta compared to other cities in the DKI Jakarta Province. Therefore, serious efforts from the government are needed to overcome this problem. This study discusses the dynamics of the implementation of the policy on the service program for people with social welfare problems for street children in North Jakarta.. This study uses a qualitative method. To select informants, researchers used purposive sampling. To measure the validity of the study, the researcher used source triangulation by comparing data from observations and interviews, conditions with people's perspectives, and interviews with document content. The results showed that the communication process in the implementation of handling street children has not been implemented properly. This occurs because there are conditions in the delivery of information that are still ineffective. Furthermore, resources related to staff, information, authority, and facilities also each have shortcomings so that they lack effectiveness in terms of policy resources. In the context of disposition, it shows that policy implementers have not yet optimal responses in implementing policies on handling street children in North Jakarta. Meanwhile, from the bureaucratic structure, the implementing institution has its own SOP. The implementation of policies on handling street children in North Jakarta has not experienced fragmentation.
Formulasi Peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan Bustanuddin Bustanuddin; Dasril Radjab
Journal of Political Issues Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v2i2.39

Abstract

Penelitian mengenai Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan ini didasarkan pada permasalahan yakni ketidakadanya peraturan desa yang mengatur tentang kelestarian lingkungan khususnya berkenaan dengan lubuk larangan. Sehingga perlu dibentuk suatu aturan yang mengatur perihal tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Pembentukan Peraturan Desa ini bertujuan untuk mengahsilkan suatu produk hukum yang dapat memberikan perlindungan akan memberikan jaminan kelestarian akan keberadaan lubuk larangan yang terdapat di Desa sungai Rotan. Pembentukan Peraturan Desa dilaksalanakan, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan rakyat dan penyelesaiaan permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. penelitian ini melakukan pengkajian yang menitik beratkan kepada proses Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Penelitian ini menghasilkan suatu kajian akan kebutuhan produk hukum desa bagi masyarakat Desa Sungai Rotan sebagai pedoman dalam bermasyarakat khususnya berkenaan dengan tanggaung jawab akan kelestarian lingkungan hidup.
Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Darwance Darwance; Yokotani Yokotani; Wenni Anggita
Journal of Political Issues Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v2i2.40

Abstract

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahan dan teknologi, objek perlindungan hak kekayaan intelektual pun semakin berkembang dari waktu ke waktu. Objek-objek yang dimaksud tidak hanya ada di satu tempat saja, tetapi menyebar di berbagai daerah. Pada beberapa cabang HKI, salah satunya karena kepemilikan komunal atau penemunya tidak lagi diketahui, tidak dapat diberikan perlindungan perspektif HKI, misalnya pengetahuan atau obat-obatan tradisional. Beberapa kasus di antaranya adalah pembajakan keanekaragaman hayati dari pengetahun obat-obatan tradisional Indonesia, yakni dipatenkannya tanaman brotowali oleh perusahaan Jepang. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan bidang HKI minim memberikan kewenangan secara langsung kepada pemerintah daerah berkaitan dengan perlindungan HKI. Oleh sebab itu, penelitian yang bersifat normatif dengan pendektan peraturan perundang-undangan ini mengkaji politik hukum tentang kewenangan pemerintah daerah dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Hasilnya, dari seluruh peraturan perundang-undangan bidan HKI, kewenangan pemerintah daerah secara eksplisit hanya diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selebihnya penyebutannya bersifat umum, misalnya penggunaan istilah “negara” dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai pemegang ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Padahal, dalam konteks negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejalan dengan asas legalitas yang merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraa kenegaraan dan pemerintahan.
Peran World Health Organization dalam Menangani Isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone Ardli Johan Kusuma; Isabella Putri Maharani
Journal of Political Issues Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v2i2.41

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang peran WHO dalam menangani isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada implementasi peran WHO melalui CEDAW dan Maputo Protocol yang telah diratifikasi oleh Sierra Leone dalam penghapusan praktek FGM yang merupakan budaya dari masyarakat Sierra Leone untuk proses wanita menuju dewasa serta gerakan dari aktivisi internasional dan organisasi internasional yang berfokus pada penghapusan praktik FGM. Budaya FGM sendiri merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitik, dimana data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka. Dalam menjelaskan penelitian ini Peneliti memperoleh data melalui Jurnal, Buku, Tesis, Laporan Ilmiah, internet dan laporan pemerintah serta respon organisasi internasional yang berfokus pada FGM di Sierra Leone. Teori yang digunakan adalah HAM, Organisasi Internasional dan Peran. Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk kemudian dianalsis dengan menggunakan teori yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Dari hasil analisi, peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi CEDAW oleh pemerintah Sierra Leone dalam masalah penghapusan Female Genital Mutilation tidak diterapkan secara baik oleh pemerintah Sierra Leone dikarenakan pemerintah tidak memasukan undang-undang kedalam hukum nasionalnya mengenai penghapusan praktik tradisional berbahaya yaitu FGM. Alasan pemerintah adalah dikhwatirkan mengancam kepentingan nasionalnya.
Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber Jerry Indrawan; Astin Julia Rosa; Anwar Ilmar; Garcia Krisnando Nathanael
Journal of Political Issues Vol 3 No 1 (2021): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v3i1.44

Abstract

Dalam perkembangan dunia masa kini banyak bermunculan teknologi-teknologi yang dapat mempermudah hidup manusia, salah satunya adalah internet yang berada dalam ranah siber. Perkembangan teknologi dalam internet saat ini memungkinkan aktivitas-aktivitas politik dijalankan melalui ranah tersebut. Perkembangan dalam bentuk kemudahan-kemudahan untuk mengakses informasi-informasi yang berkaitan aktivitas-aktivitas politik saat ini banyak dilakukan melalui medium siber tersebut, sehingga disebut dengan politik siber. Politik siber sangat mengandalkan platform digital untuk mendiseminasikan pesan-pesan politik. Dengan demikian, di tengah kencangnya arus teknologi informasi saat ini, diharapkan era politik siber dapat berpengaruh positif terhadap partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat sangat diperlukan dalam menentukan pemimpin-pemimpin politik karena peran mereka sangat tinggi di dalam era politik siber. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di era siber mengalami peningkatan, khususnya melalui sarana-sarana daring. Sarana-sarana tersebut, adalah peningkatan kampanye daring yang banyak dilakukan melalui media sosial. Untuk itu, tulisan ini akan menjelaskan keterkaitan antara aktivitas politik di era politik siber dengan partisipasi politik masyarakat. Metode penelitian bersifat kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur
US – Iran Proxy War in Middle East Under Trump Administration Hino Samuel Jose; La ode Muhamad Fathun
Journal of Political Issues Vol 3 No 1 (2021): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v3i1.45

Abstract

The heated bilateral relation between Iran and the United States has brought the middle east into another level of problem. The divided geopolitical and regional interest of both countries has led to several and many multidimensional issues, ranging from political, security, and even to economic ones. This article discussed the Iran – US tension on their proxy conflict in the Middle East. This article employs the Regional Security Complex Theory to construct the events related to both states’ proxy conflicts. The polarized region for sure has drawn another line that seems to be more complexed for both countries to achieve mutual understanding and continued peacebuilding. The US withdrawal from JCPOA, killing of Soleimani, and Saudi Arabia – Iran Yemen proxy war exacerbated the status quo. This article perceived that the intertwined issues show how the traditional thought of security should be redefined as both countries try to gain bargaining power. Especially with Iran that was hindered very much by sanctions and embargo placed by the US. This article discusses many important issues on Iran, US, and Saudi Arabia involvement and their correlated dynamics within the UN. This article analyzed Trump’s leadership style in the Middle East and its implication from the proxy war to the Middle East security architecture.
Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Membangun Citra Positif Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 Dina Fadiyah; Jimmy Simorangkir
Journal of Political Issues Vol 3 No 1 (2021): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v3i1.48

Abstract

Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk meraih dan menjaga ketenaran, yaitu dengan menampilkan citra positif secara mudah dan cepat. Salah satunya adalah Instagram. Penelitian ini membahas hal tersebut dan secara lebih spesifik bertujuan untuk meneliti dan menjabarkan eksistensi penggunaan Instagram guna membangun citra positif Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan hasilnya diuraikan secara deskriptif. Fokus penelitian ini adalah menganalisa unggahan dan mengamati postingan Instagram milik Joko Widodo pada masa kampanye hingga pemilihan presiden RI pada 1 Oktober 2018 hingga 17 April 2019. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara terhadap narasumber dan juga dengan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Instagram dapat membangun citra positif Joko Widodo dibuktikan melalui akun instagram miliknya dengan membangun kesan di hadapan masyarakat meliputi unggahan foto-foto keberhasilannya sebagai presiden, misalnya seperti membangun infrastruktur di berbagai tempat di Indonesia, dan mempunyai banyak like pada setiap postingannya. Selain itu tampak adanya konsistensi dalam membangun citra Jokowi selama masa kampanye. Hal tersebut juga didukung sikap Joko Widodo yang sangat terbuka dan tampil ofensif dalam memanfaatkan Instagram pribadinya untuk kampanye politik. Penggunaan Instagram oleh Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2019 berjalan dengan mudah dan efektif dalam mencapai tujuan kemenangan pemilihan presiden 2019.
Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi Mohammad Ezha Fachriza Roshady; Sri Budi Eko Wardhani
Journal of Political Issues Vol 3 No 1 (2021): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v3i1.54

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil antikorupsi. Penelitian ini menggunakan teori advokasi dari Sheldon Gen dan Amy Conley Wright. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara, dan pengolahan data sekunder dari berbagai berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengontrol kekuasaan negara dengan menuntut pemerintah dan DPR bertanggung jawab kepada hukum dan publik dengan mendukung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan tidak melemahkan kelembagaan KPK, dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu penting publik melalui advokasi, dalam hal ini wacana UU KPK yang direvisi oleh DPR. Pada tahun 2019 momentum revisi UU KPK berhasil dilakukan DPR bersama Pemerintah sehingga advokasi yang dilakukan oleh koalisi gagal. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengadopsi strategi advokasi dengan memperkuat sebuah koalisi besar, melobi pengambil kebijakan, melakukan kajian akademik, dan pelabelan, pemberitaan media, dan melibatkan serta memobilisasi publik dalam melakukan gerakan. Dari kelima strategi advokasi tersebut, pada akhirnya memiliki sisi kekuatan dan kelemahan untuk melakukan sebuah gerakan sosial dalam mempengaruhi kebijakan revisi UU KPK yang namun pada akhirnya strategi advokasi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi tidak berhasil mempengaruhi para pemangku kebijakan dan pada tahun 2019, UU mengenai KPK telah direvisi pada 17 September 2019.
Peran tegas dan pragmatis Mongolia dalam Kebijakan Connect Central Asia India: Lintasan saat ini dan Masa Depan ke Depan Subhash Kumar; Souvik Chatterjee
Journal of Political Issues Vol 3 No 1 (2021): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v3i1.61

Abstract

Mongolia’s uniqueness and importance in contemporary world politics lie in its geographical situating, demography, and economy. Geographically landlocked and situated in the Eurasian intersection, Mongolia has the lowest population density of any sovereign country on the planet. Sandwiched among Russia and China Mongolia's harsh environment limit its economic interests. However, Mongolia's geostrategic position, unexplored energy assets, and democratic governance have expanded its importance in global politics. Because of such Mongolia holds a key position in India's Act East and Connect Central Policy to counter China's expansionist policies in North-East Asia. With regards to India-Mongolia relations, the two nations share a rich historical legacy. Tibetan Buddhism the most prevailing religion in Mongolia makes social linkages, Democracy solidified further connections between India and Mongolia. Because of these old and profoundly established linkages, India-Mongolia are 'spiritual neighbors'. However, China still has an overreaching control over Mongolia’s trade, commerce, and other sectors. China also dominates intra-regional trade in North-East Asia. Under India’s Connect Central Asia India attempts to counter Chinese encirclement by delving into close strategic, economic, and energy relations with China's neighbors like Mongolia and CAS. However, the achievement or failure of India's Connect Asia Policy will depend upon India's political as well as its diplomatic will to transform India's interest in regional integration in reality.
Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Studi Kasus Pada Petani Nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Jawa Tengah) Hendra Wijayanto; Oni Lestari
Journal of Political Issues Vol 3 No 2 (2022): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v3i2.68

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani pada petani nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, berlandasakan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 11/Kpts/SR.310/30/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan perolehan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan serta telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan Kartu Tani di Desa Siwarak sudah sesuai pada regulasi yaitu pengusulan, penerbitan dan penebusan, namun dalam penerapannya masih belum optimal. Faktor pendukung dari implementasi yaitu adanya sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai dan partisipasi masyarakat. Faktor penghambat dilihat dari adanya keterbatasan jarak dan biaya dalam mengakses pupuk subsidi, hambatan dalam penyusunan dan validasi Rencana Defintif Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta lemahnya jaringan dalam mengakses Kartu Tani.

Page 3 of 9 | Total Record : 81

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Journal of Political Issues (February - July) Vol 6 No 2 (2025): Journal of Political Issues (August - January) Vol 6 No 1 (2024): Journal of Political Issues (February - July) Vol 5 No 2 (2024): Journal of Political Issues (August - January) Vol 5 No 1 (2023): Journal of Political Issues (February - July) Vol 4 No 2 (2023): Journal of Political Issues (August - January) Vol 4 No 1 (2022): Journal of Political Issues (February - July) Vol 3 No 2 (2022): Journal of Political Issues (August - January) Vol 3 No 1 (2021): Journal of Political Issues (February - July) Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues (August - January) Vol 2 No 1 (2020): Journal of Political Issues (February - July) Vol 1 No 2 (2020): Journal of Political Issues (August - January) Vol 1 No 1 (2019): Journal of Political Issues (February - July) More Issue