cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Komang Jaka Ferdian
Contact Email
-
Phone
+6285269870300
Journal Mail Official
editor@jpi.ubb.ac.id
Editorial Address
Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 33172
Location
Kab. bangka,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Journal of Political Issues
Published by Universitas Bangka Belitung
ISSN : -     EISSN : 26857766     DOI : https://doi.org/10.33019/jpi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Journal of Political Issues, publish by University of Bangka Belitung, for information and communication resources for academics, and observers of political science, governance issues, public policy in and on Indonesia and International, Methodology of Social Sciences and Social Work. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Journal of Political Issues is published on July and December every year and first published in July 2019. The journal is a Multi-disciplined Journal focused on the study of Governance Issues and Public Policy, Decentralization, Political Parties, National and Local Election, Civil Society Movement, International Politics and Seurity, Gender Politics and Identity, Democracy, Citizenship and Public Management, and Community Welfare.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 81 Documents
 5   6   7   8   9 
Tinjauan Aspek Sosiologis-Yuridis Cerai Gugat di Era Masyarakat Tontonan Hidayati Hidayati; Herza Herza; Aimie Sulaiman
Journal of Political Issues Vol 5 No 2 (2024): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v5i2.154

Abstract

Divorce is a social phenomenon that has a significant impact on society, including in Indonesia. In the last two years, the divorce rate in Indonesia has increased quite significantly. This research aims to specifically examine the reality of contested divorce in the context of a viewing society, how stigmatization is attached to women after divorce, and how contested divorce is in the context of juridical studies. The research results explain 3 important points. First, various social media features are one of the contributors to the high divorce rate in Indonesia. Second, after divorce, women tend to acquire a negative social image. Third, the results of this study reveal that quite a lot of women in Indonesia still experience obstacles and problems in pursuing the court process.
Doktrin Poros Maritim Dunia dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika di Jalur ALKI II Sri Rahmi Nilasari; Atika Puspita Marzaman; Riska Kurniasari
Journal of Political Issues Vol 6 No 1 (2024): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v6i1.156

Abstract

Indonesia, yang bercita-cita menjadi negara maritim yang kuat, mandiri, progresif, dan memberikan kontribusi positif terhadap keamanan dan perdamaian regional dan global dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan nasional, menghadapi tantangan yang signifikan. Visi yang dikenal dengan Poros Maritim Dunia ini diuji dengan realitas jalur ALKI II, jalur perairan penting di Indonesia bagian tengah. Jalur ini, meskipun penting untuk perdagangan, juga merupakan jalur perdagangan narkoba. Penelitian ini mengeksplorasi dampak doktrin Poros Maritim Dunia terhadap perdagangan dan peredaran narkoba di sepanjang jalur ALKI II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun doktrin tersebut telah diterapkan, namun peredaran narkotika masih tetap tinggi. Kompleksitas jaringan obat-obatan terlarang, luasnya lingkungan laut, dan faktor sosio-ekonomi yang rumit memerlukan pendekatan multi-sisi yang menggabungkan penegakan hukum yang kuat, kerja sama internasional yang kuat, strategi konservasi yang komprehensif, dan inisiatif pembangunan berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kehidupan laut dan ekosistem di kawasan ALKI II dan sekitarnya, serta untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.
Mendefinisikan Kembali Pembangunan Regional: Kasus untuk Bank Pembangunan ASEAN Brice Tseen Fu Lee; Juan Pablo Sims
Journal of Political Issues Vol 6 No 1 (2024): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v6i1.160

Abstract

Amidst ASEAN's vibrant economic expansion lies an urgent need for a specialized financial institution—an ASEAN Development Bank (ASDB)—to harness and guide this growth. The region's dynamic diversity in development stages presents a unique opportunity for the ASDB to act as the catalyst for economic resilience and regional integration. This urgency is underscored by the potential for the ASDB to provide targeted financial strategies, directly addressing the specific challenges faced by member states. A robust and equitable governance structure will be crucial for the ASDB to facilitate strategic decision-making and sustainable development. The establishment of the ASDB is not just timely but imperative to ensure that ASEAN's economic growth is balanced, inclusive, and sustainable, positioning the region as an integrated, resilient economic powerhouse on the global stage.
Konsep Diplomasi Multi-jalur dalam Penjaga Pantai Indonesia untuk Memperkuat Hubungan Maritim Internasional Sean Narahara; Lukman Yudho Prakoso; Rudi Sutanto
Journal of Political Issues Vol 6 No 1 (2024): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v6i1.178

Abstract

Indonesia is one of the largest archipelagic countries in the world with vast stretches of ocean. The pillars in the effort to defend Indonesia's seas are not only found in the TNI, but also in the coast guard. Bakamla as Indonesia's coast guard is tasked with protecting the country's oceans, however Bakamla faces many problems. This problem is in the form of a shortage of personnel, and is also Bakamla's main step in becoming part of Indonesia's maritime defense strategy. This research was created using a qualitative approach and literature review methods to reach the right solution to solve this problem. The results of this research include that Bakamla has a crucial role in law enforcement in Indonesia's maritime areas and also has a major responsibility for the security of the nation and state from the maritime sector. Bakamla also has the rights and opportunities to implement the precise trinity roles that is implemented in the navy since both of them serve the similar roles. As an advancement of this those roles, Bakamla also has the rights to implement the use of Multi-track Diplomacy concept to strengthen its function in international diplomacy with other country in order to reduce or even avoid the tension that has been the main issues of current era. Therefore, it is hoped that Bakamla can apply the concept of multi-track diplomacy within the naval trinity concept further, so that Indonesia's maritime defense can increase.
Menelaah Peran Aksi Kamisan dalam Pembentukan Strategi Gerakan Laras Ayu Andini; Dina Fadiyah; Sapto Setyo Nugroho
Journal of Political Issues Vol 6 No 1 (2024): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v6i1.203

Abstract

Aksi Kamisan merupakan aksi damai yang dilakukan secara rutin pada hari kamis setiap minggunya sebagai bentuk protes kepada negara atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang dilakukan tanpa penyelesaian dan kata maaf. Aksi Kamisan merupakan bentuk tekanan kepada pemerintah untuk bergegas menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang tidak juga menemui jalan terang. Tulisan ini mengeksplorasi Kamisan sebagai sebuah gerakan kolektif yang menekan pemerintah untuk bergegas menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terbengkalai . Aksi Kamisan menggunakan bentuk demonstrasi damai sebagai bentuk protes kepada negara sekaligus menunjukan penghormatan kepada korban tanpa melibatkan kekerasan. Pasang-surut gerakan telah dialami oleh gerakan ini selama 17 tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemdekatan studi kasus. Data primer yang berasal dari wawancara dengan keluarga korban, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan akademisi. Daftar pertanyaan disusun dengan menggunakan pertanyaan terbuka. analisis meliputi pengelompokkan hasil temuan menjadi tema atau kategori, dan interpretasi makna dalam bentuk deskriptif..Hasil penelitian menunjukan Aksi kamisan merupakan gerakan kolektif untuk melawan ketidakadilan dalam penuntasan pelanggaran kasus HAM di Indonesia. Memakai sejumlah simbol sebagai identitas gerakan. Berakar pada keterikatan emosional dan solidartas antar para peserta aksi utamanya terhadap para korban dan keluarga yang tak juga mendapat penyelesaian yang adil. Meskipun tekanan yang diberikan kepada pemerintah memenui penolakan yang berujung pada impunitas.
Keberhasilan La Via Campesina sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador Gunawan Lestari Elake; Ferdiansyah Rivai; Retno Susilowati
Journal of Political Issues Vol 6 No 1 (2024): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v6i1.198

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perjuangan organisasi-organisasi petani anggota La Via Campesina di Ekudor sehingga berhasil mengintegrasikan agenda kedaulatan pangan ke dalam Konstitusi Ekuador 2008. Kerangka teoritis yang digunakan adalah gerakan sosial dengan berfokus pada elemen struktur mobilisasi untuk memahami kemunculan dan perkembangan sebuah gerakan sosial dalam memperjuangkan agenda-agenda politiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dengan teknik analisis data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberhasilan tersebut ditopang oleh sejumlah faktor, yakni (a) peran LVC dalam mendesiminasi gagasan kedaulatan pangan di tingkat global, yang pada gilirannya menjadi point of reference bagi perjuangan organisasi anggota di tingkat nasional, (b) kapasitas organisasi dalam memobilisasi sumberdaya jaringan, dan (c) mobilisasi dan partisipasi langsung dalam proses legal drafting konstitusi dengan memanfaatkan terbukanya kesempatan politik di bawah pemerintahan Rafael Correa.
Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban Kintania Khoirun Nabila; Muhammad Miftahul Huda; Sri Kasiami
Journal of Political Issues Vol 6 No 1 (2024): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v6i1.211

Abstract

Partai politik berperan sebagai organisasi yang diharapkan menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dari permasalahan sosial yang timbul di masyarakat melalui anggota legislatif di tingkat Kabupaten atau DPRD Kabupaten. Dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya, partai politik memiliki tiga sumber keuangan, yaitu iuran dari anggota partai, sumbangan yang resmi secara hukum, dan bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD. Tahun 2022, tiga partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan terbesar di Kabupaten Tuban yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan. Ketiga partai politik tersebut menggunakan bantuan keuangan untuk Pendidikan politik dan pembiayan Operasional sekretariat selama satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas partai politik di Kabupaten Tuban dalam mengelola bantuan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Tuban tahun 2022 masih belum sepenuhnya akuntabel. Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan telah berjalan dengan baik, mulai dari penetapan nominal bantuan keuangan, batas waktu pengumpulan hingga format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Adanya Sanksi yang Ditetapkan Atas Kesalahan atau Kelalaian Dalam pelaksanaan tidak berjalan, tidak adanya sanksi atau hukuman dari keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Adanya Output Dan Outcome Yang Terukur tidak berjalan maksimal. Outputnya yaitu terselenggaranya berbagai kegiatan pendidikan politik dan operasional kantor sekretariat telah terlaksana. Sedangkan outcomenya nihil, tidak adanya kegiatan lanjutan dari pendidikan politik.
Strategi Partai Golkar Dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Airin Rachmi Diany Pada Dapil Banten III Glenn Kevin Immanuel; Yusa Djuyandi
Journal of Political Issues Vol 6 No 1 (2024): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v6i1.236

Abstract

Penelitian ini akan menganalisis strategi Partai Golkar dalam pemilu 2024 dengan studi kasus Airin Rachmi Diany di dapil Banten III. Dalam meneliti isu ini, peneliti menggunakan teori pembauran pemasaran politik 4P yang dikemukakan oleh Niffeneger, yaitu produk, promosi, harga, dan tempat. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik wawancara dengan mewawancarai beberapa narasumber serta dikuatkan studi literatur dan teknik analisis dokumen untuk menganalisis strategi partai Golkar. Peneliti menemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang membuat Partai Golkar dan Airin mendapatkan suara yang besar dan mendapatkan kursi tambahan pada dapil ini. Faktor-faktor tersebut adalah terdapat platform partai yang sejalan dengan karakteristik dan citra Airin. Kemudian citra Airin yang memiliki prestasi sebagai Walikota Tangerang Selatan sehingga mampu melakukan metode kampanye dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya masyarakat Tangerang Raya. Airin juga memiliki logistik, seperti ekonomi, kekuatan keluarga, dukungan dari Golkar, dan citra yang cukup dalam menunjang kampanye. Terakhir adalah pemilihan dapil yang sesuai dengan basis suara Golkar yang sudah kuat di daerah Banten sehingga dapat memuluskan langkah Golkar serta Airin dalam Pemilu 2024.
Konsulat Jenderal Indonesia di Davao dalam Melindungi Hak-Hak Warga Negara Indonesia di Mindanao Firsta Falah Hayanda; Nur Azizah
Journal of Political Issues Vol 6 No 1 (2024): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v6i1.247

Abstract

In 2016, the Indonesian Consulate General in Davao and UNHCR registered 8,745 Persons of Indonesian Descents (PIDs). Furthermore, 2,399 of them have been confirmed as Indonesian citizens. Since 2020-2023, there have been approximately 30 cases experienced by the Indonesian diaspora in Mindanao such as criminal acts and lack of documents for Indonesian citizens. This research aims to analyze how the Indonesian Consulate General in Davao's efforts to provide legal protection to the Indonesian diaspora in Mindanao. This research uses a qualitative method by collecting secondary data from literature studies such as books, journal articles, websites, reports, and another research. The findings of this study show that the Indonesian Consulate General in Davao in providing assistance on various legal issues, offers legal assistance to Indonesian citizens involved in various criminal and civil cases by providing or arranging the services of lawyers. The Indonesian Consulate General in Davao also cooperates with the Philippine Department of Justice (DOJ), with the assistance of UNHCR Philippines in order to provide legal identity to undocumented Indonesian citizens.
Evaluasi Kebijakan Pertahanan Negara Indonesia dalam Membangun Efektifitas Strategi Penangkalan Wilayah. Aris Sarjito
Journal of Political Issues Vol 6 No 2 (2025): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v6i2.216

Abstract

This research delves into the analysis of Indonesia's national defense policy and its influence on the development of area denial strategies, with a focus on maritime security. The background highlights the importance of understanding the evolution of Indonesia's defense policy and its implications for regional security dynamics. The aim is to examine the alignment between Indonesia's defense policy objectives and the formulation of area denial strategies, utilizing qualitative research methods with secondary data. Using Creswell's guidelines for qualitative research design, this study carefully looks at existing literature, policy documents, and historical records to look into three main areas: how Indonesia's national defense policy has changed over time, what its main area denial strategies are, and how defense policy has affected the creation of these strategies. Findings reveal a shift in Indonesia's defense posture towards a more maritime-centric approach, with investments in maritime defense systems, A2/AD measures, and asymmetric tactics. Moreover, the analysis demonstrates a significant alignment between Indonesia's defense policy objectives and the development of area denial strategies, highlighting the country's commitment to safeguarding its territorial sovereignty and maritime interests. The conclusion underscores the importance of a holistic understanding of Indonesia's defense policy for enhancing regional security and stability.

Page 7 of 9 | Total Record : 81

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Journal of Political Issues (February - July) Vol 6 No 2 (2025): Journal of Political Issues (August - January) Vol 6 No 1 (2024): Journal of Political Issues (February - July) Vol 5 No 2 (2024): Journal of Political Issues (August - January) Vol 5 No 1 (2023): Journal of Political Issues (February - July) Vol 4 No 2 (2023): Journal of Political Issues (August - January) Vol 4 No 1 (2022): Journal of Political Issues (February - July) Vol 3 No 2 (2022): Journal of Political Issues (August - January) Vol 3 No 1 (2021): Journal of Political Issues (February - July) Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues (August - January) Vol 2 No 1 (2020): Journal of Political Issues (February - July) Vol 1 No 2 (2020): Journal of Political Issues (August - January) Vol 1 No 1 (2019): Journal of Political Issues (February - July) More Issue