cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rira Nuradhawati
Contact Email
rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6281221614279
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal achmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 26148692     EISSN : 27159124     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Academia Praja merupakan media publikasi yang dibentuk oleh Tim dari Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, dalam rangka menampung berbagai hasil penelitian, pemikiran – pemikiran ilmiah, serta wacana – wacana keilmuan lainnya yang memberikan kontribusi positif bagi pemgembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu sosial, politik dan pemerintahan di Indonesia. Berbagai tulisan yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini merupakan sajian karya tulis dari para ilmuwan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang terangkum dalam jurnal Academia Praja sebagai produk akademik yang bermanfaat, baik bagi para dosen, mahasiswa, kalangan intelektual ekstra maupun intra kampus, maupun bagi para penulisnya sebagai sebuah sumbangan dan pengembangan keilmuan. Dengan demikian diharapkan bahwa berbagai dinamika dan gagasan yang terus berkembang cepat dalam lingkup ilmu pemerintahan dapat terus menerus memperbaharui pemahaman para pembaca, khususnya kalangan akademisi maupun mahasiswa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 174 Documents
 6   7   8   9   10 
BONUS DEMOGRAFI JAWA BARAT DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH: SUDAH SIAPKAH JAWA BARAT? Muhaemin, Nina Minawati
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.269

Abstract

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang diproyeksikan akan mengalami Bonus Demografi dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2030. Bonus Demografi merupakan keadaan kependudukan suatu negara dengan komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Keadaan ini dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi Jawa Barat. Jika Bonus Demografi ini mampu dipersiapkan, maka akan mendatangkan manfaat berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan. Sebaliknya, jika tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi dapat menjadi bencana kependudukan, salah satunya dengan meningkatnya tingkat pengangguran. Untuk mempersiapkan Bonus Demografi, pemerintah Jawa Barat perlu memberikan perhatian terhadap beberapa lingkungan kebijakan yang dapat mendukung tercapainya manfaat Bonus Demografi, yakni: kebijakan di bidang kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, dan kebijakan di bidang ekonomi. Untuk itu, melalui studi pustaka terhadap dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, penelitin ini bertujuan untuk memberikan analisis deskriptif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempersiapkan pembangunan daerah dalam menghadapi Bonus Demografi. Berdasarkan hasil temuan, dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023, tiga kebijakan penunjang Bonus Demografi telah masuk ke dalam prioritas pembangunan, yakni bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sementara itu, bidang pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) tidak menjadi prioritas pembangunan.
KOMBINASI RESIPROKAL ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS PEMERINTAHAN DESA DENGAN KONSEP PEMERINTAHAN BERGAYA WIRAUSAHA Sape'i, Yayat Rukayat
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.277

Abstract

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat asli yang memiliki hukum, adat istiadat, hak asal-usul dan hak tradisional mengalami banyak ketertinggalan dalam pembangunan. Padahal jika dilihat dari potensi dan sumber daya yang dimiliki, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peluang yang besar untuk maju dan meningkatkan kesejahteraan pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya fakta menunjukkan desa tenggelam dalam hegemoni pembangunan. Akibatnya desa banyak ditinggalkan generasi mudanya yang memilih mencari peruntungan di kota-kota besar. Nasib desa pun semakin terpuruk, tertinggal, terbelakang dan tidak mampu mengejar pembangunan sebagaimana pembangunan di perkotaan. Konsep entrepreneurial government atau pemerintahan bergaya wirausaha menjadi pendekatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih realistik. Kewenangan dan hak yang dimiliki pemerintahan desa memungkinkan konsep pemerintahan bergaya wirausaha dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan bagi pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini telah terbukti oleh banyak desa yang mampu keluar dari status desa tertinggal menjadi desa maju, bahkan mandiri yang mampu membiayai pembangunannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.
KERJA SAMA PENGURANGAN RISIKO BENCANA INDONESIA AUSTRALIA 2016-2018 Panorama, Anggun Dwi; Nastiti, Nala Nourma; Anfasa, Fika Aulia
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.290

Abstract

Abstrak Isu terkait bencana telah menjadi sebuah kajian dalam Hubungan Internasional karena isu tersebut masuk ke dalam isu keamanan non-tradisional yang mengancam keamanan manusia. Isu mengenai kebencanaan menjadi sebuah isu yang memiliki tantangan tersendiri karena ia membutuhkan penanganan khusus dan perhatian besar sebab dampak yang ditimbulkan dari berbagai macam bencana amat merugikan manusia. Indonesia dan Australia sebagai dua negara yang meratifikasi kerangka kerja Hyogo Framework for Action (HFA) yang membahas mengenai upaya pengurangan risiko bencana telah lama bekerja sama dalam sektor bencana, salah satunya adalah dalam program rekonstruksi Aceh pasca tsunami tahun 2004 silam. Sejak saat itu kerja sama antara kedua negara terus berlanjut dan berkembang, salah satunya adalah kerja sama di bidang pengurangan risiko bencana yang ditandai dengan penandatanganan MoU Manajemen Risiko Bencana tahun 2016-2018 antara Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi fokus dalam kerja sama ini adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki ancaman bencana paling tinggi keempat di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai implementasi dan juga berbagai hambatan dari kerja sama pengurangan risiko bencana antara DFAT Australia dan BNPB Indonesia di provinsi NTT dengan menggunakan teori bantuan luar negeri dan ketangguhan bencana. Kata Kunci : NTT, Indonesia, Australia, Kerja sama, Pengurangan Risiko Bencana
MAINSTREAMING DISABILITAS DALAM SISTEM MANAJEMEN BENCANA INKLUSIF DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Sakina, Aulia Widya; Gembong Rahmadi, Raden Yoseph; Widati, Widati
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.291

Abstract

Kaum difabel merupakan kelompok beresiko tinggi yang cenderung tidak “terlihat” selama terjadi bencana. Apalagi diikutsertakan dalam usaha-usaha kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Hal ini dikarenakan keterbatasan mereka dalam mengakses lingkungan fisik, informasi dan komunikasi, pengetahuan, serta keterbatasan keterampilan maupun kemampuan. Mereka cenderung dianggap menjadi beban dan seringkali diabaikan oleh sistem. Berdasarkan permasalahan tersebut maka mainstreaming disabilitas dalam manajemen bencana inklusif harus terwujud agar keseluruhan sistem bisa seimbang dan dapat bekerja dengan baik. Terlebih saat ini dunia global sedang menghadapi bencana Pandemi COVID-19 yang menuntut kesiapan seluruh lapisan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas untuk melakukan upaya mitigasi dan antisipasi risiko bencana pandemi sesuai dengan perannya masing-masing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya diskursus inklusi disabilitas dalam manajemen risiko bencana yang masih sangat terbatas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam merumuskan model pemberdayaan penyandang disabilitas dalam sistem manajemen bencana yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa peristiwa terkait dengan pengintegrasian fungsi AGIL dalam kelompok Difagana yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion), baik secara tatap muka maupun via daring (whatsapp dan zoom). Sedangkan data sekunder berasar dari literature terkait disabilitas dan bencana. Hasil penelitian memperlihatkan adanya konektivitas antara fungsi adaptasi (Adaptation), pencapaian tujuan (Goal attainment), integrasi (Integration), dan pemeliharaan sistem (Latency) (AGIL) di kelompok Difagana dalam situasi bencana alam, maupun bencana non alam.
ANALISIS KRITIS TERHADAP GERAKAN NASIONAL LITERASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Kurnia, Dadan
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.321

Abstract

The paper analyzes the analysis of the National Digital Literacy Movement (GNLD) from the perspective of good governance with qualitative methods. This analysis is motivated by the pros and cons of GNLD. Those who view this movement as good at fighting hoaxes, fake news, fake news or other negative content that are judged by the wider community. Meanwhile, those who assess the assessment, this movement is an attempt by the government to lead public opinion to legitimize and silence voices criticizing government policies. Analysis of the conclusions of GNLD in the perspective of good governance that GNLD is a government effort to provide security services as well as members of the public in surfing in cyberspace.
VAKSINASI COVID 19 DAN KEBIJAKAN NEGARA : PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK Akbar, Idil
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.374

Abstract

This study aims to explain how the political economy perspective views the functions of the state and government in the Covid 19 vaccination plan. Currently, Indonesia is trying to overcome the COVID-19 pandemic by entering into contracts to purchase covid 19 vaccines with three vaccine producers from China, namely Cansino, G42 . / Sinopharm and SinoVac. The hope is that the Covid 19 outbreak can be handled immediately to restore the economy and citizens. This study uses Caporaso and Levine's political economy theory, especially in looking at the relationship between power and state mechanisms against the market, so that it will be seen whether the state and the government are carrying out their functions as part of the new solution or problem behind the covid 19 vaccination. analytic descriptive. Data were analysed using the stages of organizing data, reading and recording, as well as descriptions, clarifications, and interpretations.
MODEL KEPEMIMPINAN MASA DEPAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIPIL DAN MILITER Permana, Danny
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.394

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan Model Kepemimpinan Masa Depan Indonesia dari Perspektif Sipil dan Militer. Gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi struktur di bawahnya. Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya calon pimpinan atau calon presiden dari kalangan militer dan sipil. Dimana karakter kepemimpinan yang dipelajari oleh calon pemimpin dari militer adalah karakter kepemimpinan militer, bukan karakter kepemimpinan sipil. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dengan cara observasi pustaka, dan untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini antara lain bahwa tipe kepemimpinan harus terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi. Ciri pemimpin yang berangkat dari kalangan sipil dianggap lebih merakyat melihat kondisi di Indonesia yang sedemikian majemuk dengan masyarakatnya. Jadi orang sipil lebih fleksibel karena berasal dari masyarakat sipil, sedangkan model kepemimpinan dalam perspektif militer di suatu negara adalah kepemimpinan yang berada di bawah kewenangan dan kepentingan dominasi institusi militer dan / atau negara yang menggunakan prinsip-prinsip disiplin yang kuat. . Otokrasi adalah sifat seorang pemimpin, berbeda dengan otokrasi yang merupakan sistem pemerintahan. Ketika situasi membutuhkan pemimpin dengan tipe otokratis, pemimpin harus otokratis. Penerapan dari kombinasi jenis kepemimpinan sipil dan militer, peran masyarakat umum juga penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi dalam memilih calon pemimpin nasional, yaitu pemimpin yang visioner dan pro rakyat, tetapi tetap memiliki sikap yang tegas, konsisten dan memiliki komitmen, baik dari masyarakat sipil maupun yang berlatar belakang militer.
THE PACIFIC EXPOSITION 2019 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PENDEKATANNYA DENGAN KAWASAN PASIFIK Sulaiman, Yohanes; Pratama, Prasetia Anugrah
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.395

Abstract

Masalah keamanan di Papua Barat terus mendapatkan perhatian dari negara-negara lain. Indonesia yang bertindak untuk mempertahankan kedaulatannya di tanah Papua, dikecam sebagai pelanggar hak asasi penduduk Papua Barat, terutama oleh negara-negara di kawasan Pasifik. Sorotan ini menyebabkan Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pacific Exposition 2019 sebagai salah satu cara untuk memperbaiki citra Indonesia di kawasan Pasific. Artikel ini akan menjelaskan mengapa biro di birokrasi Indonesia membentuk kebijakan luar negeri dengan cepat dan dapat memperlihatkan reaksi dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan negara, terutama dibandingkan dengan menunggu persamaan pandangan dengan opini-opini masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada.
KOMUNIKASI POLITIK ANIES BASWEDAN MELALUI SOSIAL MEDIA TWITTER Alim, Ashari Sakti; Rahmawati, Dian Eka
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i2.334

Abstract

Abstract This paper wants to analyze how Anies Baswedan conveyed his political communication on Twitter social media. In this contemporary era, one of the most dominant political communications is social media, where political communication plays an important role because it can have an impact on political participation, political socialization. In the political field the role of social media is very important because it contributes as openness and transparency, Anies Baswedan is one of the political actors who play social media Twitter to convey political communication while increasing its popularity. In accordance with its previous political promises of integrated transportation and ok oce program. Anies is not uncommon to convey and show the development of political promises that have been running on his Twitter social media. in disseminating information through social media Twitter has proven to be very effective because many users around the world. This study uses descriptive qualitative research methods and analyzes using the help of NVIVO12 Plus software applications. The results of this study revealed that Anies Baswedan's political communication on Twitter social media was very focused on public services in DKI Jakarta. Political communication from Anies Baswedan also received a lot of responses from his followers on his Twitter account. This can be seen from the number of retweets and mentions done to Anies Baswedan. Anies Baswedan was also quite active in conveying his political communication through Twitter social media such as notifying work programs, political branding, giving political talks that were light in nature and also related to public services in DKI Jakarta. Keywords : Political Communication, Anies Baswedan, Social Media, Twitter Abstrak Tulisan ini ingin menganalisis bagaimana Anies Baswedan dalam menyampaikan komunikasi politiknya di sosial media Twitter. Pada era kontemporer ini salah satu komunikasi politik yang paling dominan adalah media sosial, dimana komunikasi politik sangat memegang peranan penting karena bisa berdampak untuk partisipasi politik, sosialisasi politik. Dalam bidang politik peran media sosial media sangat penting karena berkontribusi sebagai keterbukaan dan transparansi, Anies Baswedan adalah salah satu aktor politik yang bermain sosial media Twitter untuk menyampaikan komunikasi politik sekaligus menaikan popularitasnya. Sesuai dengan janji politiknya terdahulu yaitu transportasi terintegrasi dan program oke oce. Anies tak jarang menyampaikan dan memperlihatkan perkembangan janji politiknya yang telah berjalan di sosial media Twitter miliknya. dalam penyebaran informasi melalui sosial media Twitter sudah terbukti sangat efektif karena banyak penggunanya diseluruh dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan melakukan analisis dengan menggunakan bantuan aplikasi perangkat lunak NVIVO12 Plus. Hasil dari ini penelitian ini mengungkapkan bahwa komunikasi politik Anies Baswedan di sosial media Twitter sangat befokus pada pelayanan publik di DKI Jakarta. Komunikasi politik dari Anies Baswedan juga mendapatkan banyak respon dari pengikutnya di akun Twitter hal ini dapat dilihat dari jumlah Retweet dan mentions yng dilakukan kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan juga cukup aktif dalam menyampaikan komunikasi politiknya melalui sosial media Twitter seperti memberitahukan program kerja, Branding politik, memberikan perbincangan politik yang sifatnya ringan dan juga terkait dengan pelayanan publik di DKI Jakarta. Kata Kunci : Komunikasi Politik, Anies Baswedan, Sosial Media, Twitter
DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA KE KAWASAN AFRIKA Delanova, Mariane Olivia
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i2.414

Abstract

Negara Amerika, Jepang dan Tiongkok selama ini dikenal sebagai mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Tidak mengherankan jika ekspor Indonesia banyak diarahkan kepada negara-negara tersebut. Akan tetapi, beberapa tahun ini nilai ekspor Indonesia terhadap negara-negara mitra dagang terbesar atau yang biasa disebut sebagai pasar non tradisional, semakin mengalami penurunan. Saat ini, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah dengan semakin mengintensifkan diplomasi ekonomi Indonesia kepada kawasan yang selama ini belum menjadi mitra dagang Indonesia. Kawasan-kawasan tersebut diidentifikasi menjadi pasar non tradisional Indonesia. Diplomasi ekonomi Indonesia semakin intens dan fokus diarahkan kepada kawasan-kawasan yang menjadi pasar non tradisional. Salah satunya adalah kawasan Afrika. Kawasan Afrika dianggap sebagai pasar non tradisional Indonesia yang memiliki potensi besar yang belum dieksplorasi oleh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi atau pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia ke kawasan Afrika untuk mencapai kepentingan ekonomi Indonesia, utamanya adalah meningkatkan ekspor Indonesia yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan Indonesia.

Page 8 of 18 | Total Record : 174

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 8 No 1 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 7 No 2 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 01 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 02 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 02 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik More Issue